BeritaTerkini

Minggu, 06 Juli 2025 13:03
44

Penyerahan SK CPNS dan SK Pensiun di KPU Kab. Lombok Barat, Sekertaris KPU NTB Dorong Inovasi Disaat Tidak ada Tahapan

Penyerahan SK CPNS dan SK Pensiun di KPU Kab. Lombok Barat, Sekertaris KPU NTB Dorong Inovasi Disaat Tidak ada Tahapan Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada CPNS KPU Kabupaten Lombok Barat dan SK Pensiun, Kamis (3/7) di Gerung. Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan arahan, mendorong membuat inovasi di saat Tahapan Pemilu atau Pilkada belum mulai. Tahapan pemilu pelaksanaannya 2 tahun, jadi kemungkinan dimulai tahun 2027. Artinya tahun 2025 sampai pertengahan 2026 adalah non tahapan pemilu yg harus dipergunakan sebaik mungkin.  "Dirinya menceritakan bahwa KPU Provinsi NTB pernah membuat inovasi Buku Dalam Angka yang datanya berbasis Desa yaitu Buku Pemilu Anggita DPD Dalam Angka , DPR RI Dalam Angka dan DPRD Provinsi Dalam Angka, Buku ini banyak sekali yang membutuhkan tetapi kita terbatas dalam mencetak buku ini"  Itulah upaya KPU dalam melaksanakan tugas di luar tahapan Pemilu atau Pilkada. Inovasi tidak selalu berarti sesuatu yang besar dan baru, tetapi bisa juga dengan meningkatkan sistem atau pola kerja yang sudah ada,” jelasnya. KPU Provinsi NTB Pernah ikut dalam Zona Integritas dan kita mendapat predikat WBK. Salah satunya karena kita ada inovasi pengelolaan arsip sambungnya Pelayanan-pelayanan ketika kita mendapatkan WBK didalamnya adalah tata laksana, managemen sumber daya manusia, dan role model. “Peningkatan kualitas pelayanan yang penting dalam predikan WBK tersebut adalah Kecepatan mendapatkan informasi” paparnya. “Saya ingin kita melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap SOP sekaligus proses internalisasinya. Tidak cukup satu atau dua kali, harus dilaksanakan sosialisasi dan penerapan secara konsisten. Ini adalah evidence untuk pembangunan zona integritas. Bagaimana cara memberikan evidence? Yaitu dengan dokumentasi,” jelasnya. Menutup arahannya, ia mengajak seluruh pegawai KPU Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pelatihan pelayanan yang ramah dan cepat serta berkualitas” tutupnya.

Selengkapnya
Minggu, 06 Juli 2025 12:00
65

3.991.740 Pemilih di NTB ditetapkan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2025

3.991.740 Pemilih di NTB ditetapkan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2025 KPU Provinsi NTB adakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2025, Jum’at (4/7) yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Hasil rapat pleno menetapkan sebanyak 3.991.740 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 1.961.070, pemilih perempuan 2.030.670, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di 117 Kecamatan dan di 1.166 Desa/Kelurahan Dalam periode semester pertama ini terdapat 43.234 pemilih baru yang ditambahkan ke dalam daftar pemilih, sementara 15.819 pemilih yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar, dan perbaikan data pemilih dilakukan sebanyak 22.512 pemilih. Mutasi dan perbaikan Data Pemilih terjadi di 1.068 Desa/Keluarahan di seluruh Wilayah NTB. Ketua KPU Provinsi NTB menyampaikan Pemutakhiran data pemilih adalah amanat Undang-Undang dan merupakan salah satu tugas utama KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.  "Data pemilih harus terus diperbarui secara berkala untuk memastikan hak pilih warga negara tetap terjaga dengan baik,” ujar Khuwailid "Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam pelaksanaannya dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun dan 2 kali ditingkat Provinsi”. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa data ini diturunkan dari KPU RI yang bersumber dari Kemendagri. Sebelumnya data dilakukan singkronisasi antara DPT Pemilu Terakhir dengan data yang bersumber dari instansi lembaga terkait yang kemudian diturunkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. "Data yang dimutakhirkan meliputi beberapa kategori penting, yaitu data pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, perubahan data administrasi, serta pemadanan data”, jelas Khuwailid. Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi NTB Hasan Basri mempertanyakan  soal status pemilih yang ditandai statusnya telah meninggal ternyata faktanya masih hidup. Sampai saat ini saya masih bertanya tanya tentang hal itu. "Kami saja di Bawaslu  men-TMS kan Pemilih menggunakan Sarper harus ada akta kematiannya lengkap. Untung saja ada pencocokan terbatas (coktas) yang dilakukan KPU dan Bawaslu", ungkapnya  Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu NTB, Polda NTB, Korem 162/Wirabhakti, Kanwil Kemenkum NTB, Dinas PMPD Dukcapil NTB, BPS Provinsi NTB, BPJS Kesehatan Mataram dan Partai Politik.

Selengkapnya
Kamis, 03 Juli 2025 21:39
108

Sekretaris KPU NTB Serahkan Surat Rehabilitasi Nama Baik Aggota KPU Lotim, Serta SK CPNS dan PPPK

Sekretaris KPU NTB Serahkan Surat Rehabilitasi Nama Baik Aggota KPU Lotim, Serta SK CPNS dan PPPK   Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya lakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kab Lombok Timur (Lotim), Rabu (2/7) dalam tiga agenda penting, yakni penyerahan Surat Rehabilitasi Nama Baik kepada Jajaran Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat KPU Lombok Timur   Surat Keputusan ini dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai bentuk pemulihan atas dugaan pelanggaran etik yang pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti dalam proses persidangan.   Menurut Mars Ansori, Rehabilitasi ini sangat penting sebagai bentuk pelurusan kepada publik bahwa aktivitas para Anggota KPU Kab. Lombok Timur sudah berjalan sesuai ketentuan dan tidak melanggar norma apa pun. Karena itu, surat ini harus disampaikan secara terhormat,” ujarnya   Sementara itu saat penyampaikan SK CPNS maupun PPPK dirinya meminta jajaran Sekretariat mendukung profesionalisme dan pelayanan di lingkungan KPU Kab. Lombok Timur   “Khusus untuk CPNS, akan dilaksanakan kegiatan orientasi tugas sebagai langkah awal pembentukan karakter dan penguatan nilai kelembagaan”   “CPNS akan mengikuti orientasi tugas sebagai bagian dari pembentukan karakter, penguatan rasa kebersamaan, serta pemahaman mendalam tentang tugas kelembagaan, nilai-nilai KPU, dan semangat bela negara,” Papar Mars Ansori   Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi capaian nilai BB pada evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh seluruh satuan kerja KPU se Provinsi NTB. Diharapkan pada evaluasi Sakip Tahun 2025 akan terjadi peningkatan. Jika tidak bisa menjadi A, minimal ada peningkatan skor penilaian.   Terakhir ia berpesan, agar seluruh jajaran di KPU Kabupaten Lombok Timur tetap menjaga semangat dan dedikasi. "Apapun kondisi lembaga kita saat ini, jangan kendor. Tetap semangat dan terus berikan kontribusi terbaik” tutupnya.

Selengkapnya
Kamis, 03 Juli 2025 21:38
91

Penyerahan SK CPNS KPU Kab. Lombok Tengah, Sekretaris KPU NTB: Efisiensi Bukan alasan Untuk Menurunkan Semangat kerja

Penyerahan SK CPNS KPU Kab. Lombok Tengah, Sekretaris KPU NTB: Efisiensi Bukan alasan Untuk Menurunkan Semangat kerja   Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada formasi CPNS KPU Kabupaten Lombok Tengah, Senin (30/6) di Praya. Dalam arahannya, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat kerja.   “Efisiensi tidak boleh menyurutkan semangat kita dalam mengabdi. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap bekerja meski dalam suasana keterbatasan", ujarnya    "Jangan karena tidak ada anggaran, kita menjadi malas. Inovasi adalah kuncinya. Inovasi tidak selalu berarti sesuatu yang besar dan baru, tetapi bisa juga dengan meningkatkan sistem atau pola kerja yang sudah ada,” sambungnya.   Ia juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari upaya pembangunan zona integritas, Mars mendorong pentingnya dokumentasi dalam setiap proses kerja.   “Saya ingin kita melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap SOP sekaligus proses internalisasinya. Tidak cukup satu atau dua kali, harus dilaksanakan internalisasi dan penerapan secara konsisten. Ini adalah evidence untuk pembangunan zona integritas” jelasnya.   Terakhir, ia mengajak seluruh pegawai KPU Lombok Tengah untuk aktif mempublikasikan kegiatan sebagai bentuk transparansi dan bukti kinerja.   “Sekarang zaman orang bermedsos, saya ingin semua pegawai KPU Lombok Tengah bisa aktif untuk mempublish kegiatan KPU,” tutupnya.   Kegiatan penyerahan SK ini berlangsung dengan lancar dan penuh semangat, menjadi awal yang positif bagi para CPNS untuk menjaga integritas, inovasi, dan profesionalitas kerja di tengah keterbatasan.

Selengkapnya
Rabu, 25 Juni 2025 22:17
345

Sekretaris KPU NTB Serahkan SK CPNS KPU KLU

Sekretaris KPU NTB Serahkan SK CPNS KPU KLU Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat  melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada lima orang CPNS, Rabu (25/6) di Gangga Dalam sambutannya, Mars Ansori Wijaya menekankan pentingnya menjaga dokumen SK CPNS dengan baik. “Dokumen asli SK CPNS sudah diterima, saya harap rekan-rekan dapat menjaganya dengan baik. Ini bukan sekedar dokumen, tetapi simbol dari perjuangan panjang menuju status ASN,” ujar Mars. “Berkomitmen dan mendedikasikan diri kalian untuk mengabdikan diri di KPU,” tambahnya. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Lombok Utara turut dihadiri Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara, Hanifah, Plt. Sekretaris Didi Fadiangsyah beserta jajaran Sekretariat Hanifah lebih menekankan semangat dan kebahagiaan di hari penyerahan SK. "Ini jangan dianggap sebagai momen simbolis semata, tetapi menjadi pemicu untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme sebagai ASN di Lingkungan KPU Kab Lombok Utara", tuturnya

Selengkapnya
Jumat, 20 Juni 2025 19:58

Uji Kompetensi PPPK Gelombang II KPU NTB Berlangsung Tertib dan Lancar

Undang PT. Taspen, KPU NTB Sosialisasikan Program Jaminan Sosial kepada PPPK  KPU Provinsi NTB mengundang PT Taspen untuk mensosialisasikan program Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan dan Taspen kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rabu (18/6) di Gedung C kantor KPU Prvinsi NTB. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas Plh Sekretaris Jenderal KPU tanggal 10 Mei 2025 perihal Pendaftaran PPPK dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Taspen  Melalui Sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai empat program utama Taspen, yaitu Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Hadir seluruh pegawai PPPK yang bertugas di lingkungan KPU Provinsi NTB serta Kabag Hukum & SDM Lalu Nizamuddin Arungan didampingi Kepala Sub Bagian SDM Made Candra Ariasa. Dikesempatan tersebut Lalu Nizamuddin Arungan meminta PPPK di lingkungan KPU Provinsi NTB wajib untuk mendaftar dalam program jaminan sosial Taspen.  "Hal ini dilakukan demi menjamin kesejahteraan pegawai, baik pada saat masa aktif bekerja maupun setelah masa kerja berakhir", ungkapnya  “Program ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap pegawai, khususnya PPPK. Oleh karena itu, kami pastikan semua pegawai terdaftar dan memahami hak serta kewajibannya,” Sambung Nizam. Selanjutnya KPU Provinsi NTB akan bersurat kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan optimal. PT Taspen juga akan melakukan sosialisasi lanjutan dengan KPU Kabupaten/Kota se-NTB.

Selengkapnya