BeritaTerkini

Senin, 24 November 2025 21:02
70

KPU NTB Gelar Speak Up Berani Bersuara Berani Memilih di MAN 2 Mataram

KPU NTB Gelar 'Speak Up' Berani Bersuara Berani Memilih di MAN 2 Mataram KPU Provinsi NTB bekerjasama dengan RRI Mataram gelar Pendidikan Pemilih Pemula di MAN 2 Mataram, Senin (24/11). Kegiatan ini bertajuk 'Speak Up' Berani Bersuara Berani Memilih. Hadir sebagai Pemateri Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman, Kepala Sekolah MAN 2 Mataram, H Lalu Syauki dan Perwakilan Kanwil Kemenag NTB, Karya Gunawan. Dalam paparannya Agus Hilman menyampaikan Peran Pemilih Pemula pra dan Pasca Pemilu dan Pilkada. Ia meminta kepada Gen Z jangan takut Bersuara dan harus berani menentukan pilihan.  Menurutnya, tujuan Speak Up ini bagaimana siswa-siswi melek politik, karena 17 Tahun sudah berhak memilih".  "Jangan takut berbicara politik, ungkapnya Memilih pada pemilu maupun pilkada itu sangat dekat dengan kehidupan para siswa. Faktanya pada Pilkada 2024 yang lalu pemilih muda millenial dan Gen Z itu sampai 60 persen", paparnya Ia juga menjelasakan bahwa Speak Up juga harus mengetahui caranya, jangan asal bersuara, jangan asal pilih. Itu yang tidak boleh, apalagi dengan menyebar Hoax, dengan memaksa, kekerasan atau membulli Ia juga menjawab pertanyaan dari Siswi tentang Gen Z yang hanya cenderung Fomo dalam menentukan pilihan.  "Fomo itu sisi lain ada yang positif juga, seperti meningkatkan Partisipasi, dengan Fomo minimal ada semangatnya untuk memilih. Yang paling penting adalah bagaimana kita memilih karena melihat visi dan misi kandidat", terangnya Sementara itu Kepala Sekolah MAN 2 Mataram, H Lalu Syauki menyampaikan bahwa Siswa-siswi MAN 2 Mataram sudah saatnya melek Pemilu dan politik.  Dirinya menceritakan bahwa di MAN 2 Mataram telah mencoba mengadopsi pola-pola di KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, seperti ada debat, kampanye hingga pencoblosan pada Pemilihan Ketua Organisasi Intra Mandrasah atau ORSIMA MAN 2 Mataram "Hal ini harus kita biasakan", ungkapnya Ia berterima kasih kepada KPU Provinsi NTB melalui Pendidikan pemilih pemula ini, kita ingin membentuk siswa-siswi MAN 2 Mataram yang siap berlabuh dimana dan menjadi warga negara yang baik. Lain hal dengan Karya Gunawan, ia lebih menekankan Etika dalam menyampaikan pendapat. "Etika harus diutamakan dan ada tahapan-tahapan dalam penyampaian pendapat", jelanya Ia juga menyampaikan bagaimana cara mencegah paham radikal di era saat ini. Di Kemenag sendiri telah menerapkan kurikulum cinta, ini salah satu program untuk mengantisipasi sikap-sikap radikal di sekolah, tutupnya.

Selengkapnya
Selasa, 18 November 2025 19:06
67

Rapim KPU se NTB: Soroti Proses Data Pemilih Berkelanjutan, Sipol, Realisasi Anggaran Hingga Pengelolaan Website KPU Kabupaten/Kota

Rapim KPU se NTB: Soroti Proses Data Pemilih Berkelanjutan, Sipol, Realisasi Anggaran Hingga Pengelolaan Website KPU Kabupaten/Kota KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB di Kantor KPU Provinsi NTB, Senin (17/11). Rapim ke IV Tahun 2025 menjadi wadah konsolidasi, evaluasi, dan penyamaan langkah strategis untuk memperkuat kinerja kelembagaan KPU di seluruh wilayah NTB. Pada Rapim tersebut KPU Provinsi NTB Menyoroti Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sipol, Realisasi Anggaran Hingga Pengelolaan Website di KPU Kabupaten/Kota se NTB. Dalam arahan pada rapim tersebut Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menekankan pentingnya pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  program dan anggaran, terutama memasuki ankhir tahun 2025.  Ia juga meminta agar penyampaian laporan oleh kabupaten/kota menonjolkan progress bulanan yang jelas, mencakup penggunaan anggaran, laporan pemilih berkelanjutan, serta jumlah SDM agar pengukuran kinerja dapat terlihat secara nyata. Selaras dengan hal tersebut, Divisi Sosdiklih Parmas melalui Agus Hilman turut mendorong seluruh satuan kerja untuk semakin aktif dalam meningkatkan perkembangan pengelolaan e-PPID, website, dan media sosial sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik. Ia menegaskan bahwa Rapim menjadi ruang bagi seluruh kabupaten/kota untuk memaksimalkan inovasi, menjaga konsistensi, dan memperbaiki kinerja secara kolaboratif. Pada kesempatan yang sama, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zuriati, menyampaikan bahwa pemutakhiran data partai politik pada SIPOL perlu terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keakuratan data kepemiluan.  Ia juga menyampaikan temuan terkait 24 data pemilih ganda lintas provinsi serta dua data ganda lainnya, dan mengingatkan pentingnya verifikasi bagi pemilih berusia di atas 100 tahun sebelum dilakukan input ke sistem guna menjamin validitas daftar pemilih. Penguatan tata kelola juga ditekankan oleh Sekretaris KPU NTB yang meminta seluruh KPU kabupaten/kota menetapkan target realisasi anggaran secara terukur, dengan capaian minimal di atas 96 persen. Ia mendorong percepatan revisi pagu anggaran agar capaian realisasi tidak terdampak dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal sesuai waktu yang ditetapkan.  Di akhir Rapim, Mars berpesan agar Pimpinan KPU Kabupaten/Kota agar menumbuhkan iklim bekerja yang baik agar tercpta inovasi dari masing-masing satker di NTB, tutup Mars Melalui sinergi dan komitmen bersama, KPU NTB berharap pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu ke depan semakin efektif, profesional, dan berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 12 November 2025 18:35
115

KPU NTB Gelar Bimtek PAW DPRD Kab/Kota, Tegaskan Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga

KPU NTB Gelar Bimtek PAW DPRD Kab/Kota, Tegaskan Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga KPU NTB menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalitas dan kepastian prosedur dalam setiap tahapan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD. Komitmen itu ditegaskan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara dan Prosedur PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digelar di Gedung B Kantor KPU NTB, Selasa (11/11). Dalam sambutannya, Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam proses PAW guna menjaga tertib hukum serta mencegah sengketa. Ia mengingatkan bahwa setiap dokumen proses PAW harus dipastikan keabsahannya, mengingat potensi keberatan hingga sengketa ke DKPP apabila proses tidak dilakukan secara cermat. Khuwailid juga menyoroti sejumlah kasus PAW yang berkembang di beberapa daerah. Dinamika yang terjadi harus menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara. “Setiap proses PAW harus akuntabel, transparan, dan memiliki landasan hukum kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya. Dalam pemaparan narasumber, perwakilan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Mahmud Abdullah, menjelaskan peran pemerintah provinsi sebagai fasilitator administratif PAW, termasuk tenggat penyelesaian berkas maksimal 14 hari kerja apabila dokumen sudah lengkap. Ia juga mengungkapkan rencana peluncuran aplikasi PAW tingkat provinsi pada tahun 2026 untuk mendukung efisiensi proses. Sementara itu, perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Indra Alamsyah, menegaskan fungsi DPRD dalam memastikan kelengkapan administrasi PAW, mulai dari verifikasi dokumen hingga penyiapan paripurna pelantikan. Pada sesi pemaparan teknis lanjutan, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU NTB, Zuriati, memberikan penjelasan terkait rumusan kebijakan dalam rancangan PKPU terbaru tentang PAW, termasuk pengaturan afirmasi perempuan serta mekanisme penundaan PAW bagi anggota DPRD yang tengah menempuh upaya hukum. Sebagai penutup, Khuwailid menegaskan pentingnya risalah rapat dalam setiap proses PAW dan mengimbau seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk konsisten berkoordinasi guna menghindari kesalahan prosedural. Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, serta operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (Simpaw) KPU Kabupaten/Kota se-NTB, baik secara langsung maupun daring

Selengkapnya
Selasa, 11 November 2025 06:38
74

KPU NTB Gelar Upacara Hari Pahlawan: Bekerja Lebih Keras Melayani Lebih Tulus

KPU NTB Gelar Upacara Hari Pahlawan: Bekerja Lebih Keras Melayani Lebih Tulus KPU Provinsi NTB melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, Senin (10/11), dengan inspektur Upacara Anggota KPU NTB Zuriati. Dalam sambutannya ketika membaca amanat tertulis Menteri Sosial, dikatakan "Kini giliran kita menjaga agar api perjuangan tidak pernah padam, dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus". Lebih lanjut disampaikan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. "Hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini”, Tutur Zuriati  Upacara berlangsung khidmat, diikuti oleh Anggota KPU Provinsi NTB, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh staf Sekretariat, di halaman kantor KPU Provinsi NTB.

Selengkapnya
Minggu, 09 November 2025 11:53
106

KPU NTB Tuan Rumah FGD Nasional, Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilu

KPU NTB Tuan Rumah FGD Nasional, Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) bertema Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan dan Tata Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan berlangsung di Mandalika selama dua hari, 6–7 November 2025 yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan sinergi antardivisi di lingkungan KPU seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Divisi SDM KPU Republik Indonesia Parsadaan Harahap, mengatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap PKPU Nomor 8 tentang Tata Kerja. Dirinya mendorong agar revisi dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur kelembagaan.  “Secara substantif, tujuan FGD ini adalah pembenahan menyeluruh terhadap PKPU Tata Kerja agar adaptif terhadap dinamika kelembagaan,” ungkap Parsa. Selanjutnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia Iffa Rosita, lebih menekankan pentingnya sinergi antara divisi hukum dan SDM.  Ia menyoroti masih banyak satuan kerja KPU yang belum memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), sehingga diperlukan percepatan penerapan Zona Integritas di seluruh jajaran KPU. Iffa juga mengapresiasi KPU Provinsi NTB yang telah meraih predikat WBK dan mendorong agar terus berproses menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).  “Integritas adalah satu kesatuan utuh, antara ucapan dan perbuatan harus selaras,” tegasnya. Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus memperkenalkan keindahan Lombok, NTB. Ia berharap FGD di Mandalika ini lahir rumusan strategis untuk penguatan SDM KPU di seluruh tingkatan,” ujarnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU dari 12 Provinsi, Anggota KPU Divisi SDM dari 38 Provinsi, Sekretaris KPU dari 6 Provinsi, serta tenaga ahli, pejabat manajerial, dan sekretariat KPU.

Selengkapnya
Selasa, 04 November 2025 19:10
73

Mahasiswa PKL Unram Resmi Ditarik, KPU NTB Dorong Riset Kepemiluan dan Demokrasi

Mahasiswa PKL Unram Resmi Ditarik, KPU NTB Dorong Riset Kepemiluan dan Demokrasi   Universitas Mataram (Unram) resmi menarik mahasiswa yang telah menyelesaikan masa Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan KPU Provinsi NTB. Kegiatan ini menjadi penutup kolaborasi antara Unram dan KPU Provinsi NTB dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, sekaligus memperkuat hubungan akademik dengan lembaga penyelenggara pemilu di daerah.   Dalam sambutannya, Divisi Hukum KPU NTB Mastur menyampaikan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa selama menjalankan PKL.    Ia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam pengembangan akademik, sekaligus mendorong mahasiswa untuk mengangkat tema kepemiluan dan demokrasi dalam penelitian mereka.    “Kalau sudah mengenal situasi di kantor KPU, akan lebih mudah mendapatkan data dari teman-teman KPU,” ujarnya.   Sementara itu, Dosen Pembimbing dari Unram, Muhlis Lamuru, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan KPU NTB dalam memfasilitasi mahasiswa belajar langsung di lembaga penyelenggara pemilu.    Ia menuturkan bahwa pihak kampus saat ini tengah berupaya meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa di atas 40 persen.    “Mudah-mudahan mahasiswa yang PKL di KPU ini dapat segera menyusun skripsi dan lulus tepat waktu. Alhamdulillah, kalau mahasiswa kami bisa berkontribusi terhadap kelembagaan KPU,” ungkapnya.   Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan KPU NTB, antara lain Divisi Hukum Mastur, Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati, serta Kasubbag SDM dan Kasubbag Parhumas.

Selengkapnya