BeritaTerkini

102

Kobarkan Semangat Pemuda: KPU NTB Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan Penuh Khidmat

Kobarkan Semangat Pemuda: KPU NTB Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan Penuh Khidmat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, Senin (28/10), di halaman kantor KPU Provinsi NTB. Upacara berlangsung khidmat dengan Anggota KPU NTB, Agus Hilman, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Agus Hilman membacakan pidato resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan generasi muda.  “Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa,” demikian disampaikan dalam amanat tersebut. Amanat itu juga menekankan bahwa perjuangan generasi muda saat ini memang berbeda dengan masa lalu. “Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah.” Erick Thohir juga mengajak para pemuda untuk terus bermimpi besar dan tidak takut gagal, karena pemuda bukan sekadar pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah berikutnya. Turut hadir dalam Upacara tersebut Kabag Persidangan dan Protokol Setjen KPU Republik Indonesia, seluruh pejabat Struktural KPU Provinsi NTB. Prosesi upacara berlangsung dengan rasa nasionalisme. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat Sumpah Pemuda, serta menumbuhkan tekad bersama dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia.


Selengkapnya
370

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Komisi II DPR: Harus Berkelanjutan dan Terus Menerus

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Komisi II DPR: Harus Berkelanjutan dan Terus Menerus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) fasilitasi kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang digelar bersama Komisi 2 DPR RI Selasa (21/10), di Senggigi, Lombok Barat  Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid, dalam paparannya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memahami politik secara substansial. “Politik tidak boleh diabaikan. Pendidikan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. "Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar, terutama di media sosial", imbuh Fauzan Ia juga meminta masyarakat untuk menjauhi praktik politik uang atau money politics saat pemilihan. Sebelumnya, acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid dengan narasumber Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid dan Badrun dari Komisi Informasi NTB  Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih secara berkelanjutan merupakan hal penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya. "Demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud melalui pemilih yang cerdas dan berintegritas. Mari bangun bangsa dengan niat yang baik agar hasilnya pun baik, hindari menerima uang saat akan mencoblos TPS,” tutupnya. Sementara itu, Badrun dari Komisi Informasi NTB membahas Isu Kelembagaan Partai Politik yang masih berorientasi pada figur dibanding penguatan kelembagaan. “Ke depan, pendidikan politik harus fokus pada pemilih pemula, karena lebih dari 60% pemilih adalah generasi muda yang masih netral dan belum terpengaruh politik uang,” ujarnya. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara KPU Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI, dengan peserta Pemilih millenial dan kelompok masyarakat desa di Lombok Barat.


Selengkapnya
335

KPU NTB Raih Penghargaan SAKIP dan SPIP Terbaik Nasional, KPU NTB: Bukti Komitmen Dalam Akuntabilitas dan Pengendalian Internal

KPU NTB Raih Penghargaan SAKIP dan SPIP Terbaik Nasional, KPU NTB: Bukti Komitmen Dalam Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Kembali meraih penghargaan nasional dari KPU Republik Indonesia. Kali ini dalam  rapat koordinasi Pengawasan dan akuntabilitas KPU se Indonesia tanggal 20-22 Oktober, KPU Provinsi NTB mendapatkan Apresiasi yakni Juara 1 Ketegori Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan Juara 3 Kategori Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP Tahun 2025. SAKIP adalah sebuah sistem manajemen kinerja sektor publik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sedangkan SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.  Hadir menerima penghargaan Ketua Divisi Hukum KPU Provisi NTB, Mastur. Menurutnya penghargaan ini merupakan bukti komitmen KPU NTB dalam akuntabilitas dan pengendalian internal.  Dalam kegiatan itu, juga menghadirkan beberapa narasumber. Inspektur Utama (Irtama) KPU RI Nanang Priyatna dalam paparannya menegaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah sebuah kewajiban, bukan prestasi.  Ia menekankan bahwa salah satu tugas utama satuan kerja (satker) adalah kecepatan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi temuan BPK, yang menjadi indikator kunci penilaian, ungkapnya Narasumber lain diantaranya Anggota KPU RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memaparkan materi untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan internal guna menyukseskan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.


Selengkapnya
220

Rapim KPU se NTB: Perkuat Sinergi dan Konsolidasi Kinerja Penyelenggara Pemilu se-NTB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Senin (20/10), secara daring. Kegiatan rutin yang ketiga ini bertujuan memperkuat koordinasi dan konsolidasi kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah serta mempererat sinergi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB. Rapim dibuka oleh Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi, kolaborasi, dan hubungan emosional antara KPU dengan pihak eksternal. “Rapat pimpinan ini adalah salah satu cara kita memperkuat ikatan batin antar penyelenggara pemilu. Walau saat ini berada pada masa non tahapan, masih banyak agenda penting yang harus dijalankan bersama". Selain itu, hubungan baik dengan seluruh stakeholder perlu dijaga agar sinergi penyelenggaraan pemilu tetap solid,” ujarnya. Dirinya mengingatkan pentingnya kesesuaian data di JDIH, peningkatan pengelolaan informasi publik melalui e-PPID, serta optimalisasi media sosial untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepemiluan. Kemudian Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, menekankan bahwa Rapim bukan sekadar forum laporan, melainkan ruang strategis untuk membahas langkah ke depan dan mengukur hasil program.  Menurutnya, setiap kegiatan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas agar output dan outcome-nya terlihat nyata Ia mengapresiasi satuan kerja yang aktif berinovasi serta mendorong seluruh KPU Kabupaten/Kota memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati, menegaskan pentingnya pembaruan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) agar tahapan berjalan sesuai ketentuan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyoroti pentingnya konsistensi pelaporan SPIP, inovasi publikasi JDIH. Ia meminta KPU kabupaten/kota untuk memperbarui daftar informasi publik secara berkala, setahun dua kali agar layanan digital KPU semakin berkualitas. Mars menyoroti sarana dan prasarana kantor di KPU kabupate/kota agar terus difungsikan secara maksimal baik itu ruang rapat dan sarana pelayanan publik  Terakhir dirinya meminta agar kita semua untuk menjaga soliditas, inovasi, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.


Selengkapnya
233

KPU NTB Hadiri Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024, Ketua KPU: Dorong Demokrasi yang Lebih Bermakna dan Partisipatif

KPU NTB Hadiri Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024, Ketua KPU: Dorong Demokrasi yang Lebih Bermakna dan Partisipatif Ketua Divisi Sosialisasi Parhumas dan SDM KPU NTB Agus Hilman hadiri Rapat Koordinasi Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025 pada 17–19 Oktober di Jakarta.  Kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan pasca Pilkada Serentak 2024, sekaligus peluncuran Indeks Partisipasi Masyarakat (IPP) Pilkada 2024 Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari rencana strategis KPU untuk memperkuat literasi demokrasi. “Pemilu bukan sekadar teks, melainkan konteks. Kita perlu menunjukkan kerja nyata, bukan hanya ucapan,” ujarnya.  Ia menekankan pentingnya keberanian mengambil risiko dalam bekerja, serta menjadikan KPU sebagai penyebar informasi Kepemiluan yang positif. Anggota KPU RI, Agus Melaz, menyampaikan bahwa KPU berkomitmen menjadikan lembaga ini sebagai pusat pengetahuan dan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada. Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI, akademisi, dan tim penyusun IPP. Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, mengingatkan bahwa tingginya angka partisipasi belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi.


Selengkapnya
180

4 KPU di NTB Raih Penghargaan IPP

4 KPU di NTB Raih Penghargaan IPP Dalam acara Launching Indeks Partisipasi Pilkada di Jakarta, Sabtu (18/10). Sebanyak 4 KPU Kabupaten di Provinsi NTB meraih penghargaan, 3 diantaranya meraih penghargaan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP). Tiga KPU kabupaten/kota diantaranya KPU Kabupaten Bima, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dan KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan kategori Participatory pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 dari KPU RI.  Sementara itu KPU Kota Mataram meraih penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota yang telah mendokumentasi pembelajaran Pilkada tahun 2024. Penghargaan diterima langsung oleh Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman di akhir kegiatan Peluncuran Indeks Partisipasi Masyarakat tahun 2024. Berikut Score yang diraih oleh KPU kabupaten/kota se NTB dalam peluncuran IPP:  1. Bima 79,07 kategori participatory  2. Sumbawa Barat 78,55 ketegori participatory  3. Lombok Tengah 78,26 ketegori participatory  4. Sumbawa 74,02 kategori engagement  5. Lombok Timur 72,85 kategori engagement  6. Kota Bima 72,06 kategori engagement  7. Lombok Utara 71,51 kategori engagement  8. Dompu 71,05 kategori engagement  9. Lombok Barat 70,66 kategori engagement  10. Kota Mataram 65,04 kategori engagement.


Selengkapnya