BeritaTerkini

Senin, 02 Juni 2025 19:32
342

KPU NTB Peringati Hari Lahir Pancasila 2025: Komitmen Kebangsaan dan Nilai Gotong Royong

KPU NTB Peringati Hari Lahir Pancasila 2025: Komitmen Kebangsaan dan Nilai Gotong Royong KPU Provinsi NTB melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/5), bertempat di halaman kantor KPU Provinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 3 Tahun 2025. Upacara yang diikuti oleh Anggota KPU Provinsi NTB, Sekretariat KPU Provinsi NTB, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2024 ini berlangsung khidmat. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB. Dalam amanat upacara, dibacakan pidato resmi Kepala BPIP Republik Indonesia yang menekankan pentingnya memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara sekaligus panduan kehidupan berbangsa. “Pancasila bukan sekadar teks normatif dalam pembukaan UUD 1945”. “Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, ungkap Mastur  “Karena itu, Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045 menempatkan penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan”, sambung Mastur membaca isi Pidato  Terakhir dirinya berpesan Melalui momentum peringatan ini, seluruh elemen bangsa diajak untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai simbol semata, tetapi sebagai prinsip hidup yang diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam dunia pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital, pungkas Mastur

Selengkapnya
Kamis, 29 Mei 2025 12:03
344

KPU NTB musnahkan Arsip Substantif, Tingkatkan Inovasi Pengelolaan Arsip Digital

KPU NTB musnahkan Arsip Substantif, Tingkatkan Inovasi Pengelolaan Arsip Digital KPU Provinsi NTB baru saja lakukan pemusnahan arsip substantif tahun 2009 dan 2014 yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Sekretaris Jenderal KPU RI dan Arsip Nasional Indonesia (ANRI). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam pengelolaan arsip yang lebih progresif dan strategis di lingkungan KPU NTB. Pemusnahan arsip substansif disaksikan pula oleh petugas dari Dinas Perpsutakaan dan Arsip Provinsi NTB.  Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang tidak lagi dipandang sebagai tempat pembuangan dokumen atau kegiatan marginal, melainkan sebagai bagian strategis yang menyimpan sejarah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, KPU NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, termasuk melalui inovasi e-arsip yang memungkinkan pengelolaan arsip secara digital dan real time setiap hari. KPU NTB adalahsalah satu KPU Provinsi yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB, salah satu faktor pendukungnya adalah inovasi dalam pengelolaan arsip digital ini. Dengan sistem e-arsip, setiap satker KPU di provinsi dan kabupaten/kota dapat mengunggah arsip secara harian, sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien, disisi lain pengawai yang mengelola arsip tidak lagi terkesan tidak ada kerjaan, tetapi memiliki kerjaan harian yang demikian banyak. Menurut Mars Ansori, Tujuan utama dari pemusnahan arsip ini adalah untuk menghapus arsip yang  telah melewati masa retensi, sehingga menghindari penumpukan arsip yang tidak diperlukan.  Dengan langkah ini, KPU NTB menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan arsip, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang bersih dan transparan. Sementara itu, arsiparis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nita berharap kegiatan pemusnahan arsip ini dapat dilakukan secara rutin setiap tahun agar pengelolaan arsip tetap terjaga dengan baik dan mendukung kelancaran administrasi serta transparansi.

Selengkapnya
Selasa, 27 Mei 2025 12:04
431

Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU NTB Tekankan Data Pemilih Harus Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif

Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU NTB Tekankan Data Pemilih Harus Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama KPU Kab/Kota se-NTB Senin, (26/5) secara Zoom Meeting. Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid menyampai tujuan dari PDPB ini, untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara konsisten, akurat, mutakhir, dan komprehensif meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu atau pemilihan. Dirinya berharap melalui proses PDPB dilaksanakan secara berkala, agar data pemilih yang dimiliki KPU menjadi lebih valid dan siap digunakan dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan berikutnya. Tercatat, pada tanggal 7 Maret 2025 KPU Republik Indonesia telah menerima 209.077.278 data kependudukan yang dikonsolidasikan Kemendagri, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 201 Ayat (8).  Di Provinsi NTB sendiri, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 4.072.870 jiwa, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan sebanyak 3.964.325 jiwa. Pada Rapat tersebut dihasilkan beberapa point, pertama Jajaran KPU harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai prinsip, tujuan, dan tahapan PDPB sebagiamana PKPU Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan akurasi, komprehensivitas, dan kekinian data. Kedua, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota berkomitmen memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi KPU Kabupaten/Kota dilakukan minimal setiap tiga bulan, sedangkan KPU Provinsi NTB minimal setiap enam bulan, sesuai jadwal dalam Peraturan KPU. Ketiga, merencanakan Strategi PDPB misalnya dengan mengintegrasikan kegiatan dengan program sosialisasi/program lainya, kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat untuk proaktif melaporkan perubahan data. Point Terakhir adalah melakukan rekapitulasi hasil PDPB dilaksanakan secara teratur, triwulanan untuk KPU Kabupaten/Kota dan semesteran untuk KPU Provinsi.  Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zuriati menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota dalam proses ini. "Ketua dan Anggota yang lain, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bukan menjadi tugas bagian Data dan Informasi (Datin) saja. Ini menjadi tugas semua KPU Kabupaten/Kota, yang mengkoordinir memang Divisi Datin, tapi yang bertanggung jawab adalah semua divisi," tegasnya Zuriati. Senada dengan itu, Ketua Data dan Informasi KPU Provnsi NTB Halidy mengingatkan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antar divisi dalam pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih. "Divisi Datin juga jangan menutup diri. Semua informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran harus di share dan disampaikan kepada Ketua dan anggota lainnya, supaya tidak menjadi sektoral,” tutup Halidy.

Selengkapnya
Selasa, 27 Mei 2025 11:30
430

Tindaklanjuti Arahan Ketua KORPRI KPU, Sekretaris KPU Provinsi NTB Usulkan Bantuan Insidentil dan Kegiatan Kemasyarakatan

Tindaklanjuti Arahan Ketua KORPRI KPU, Sekretaris KPU Provinsi NTB Usulkan Bantuan Insidentil dan Kegiatan Kemasyarakatan Komitmen untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ditunjukkan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Nusa Tenggara Barat (NTB). Menindaklanjuti arahan Ketua KORPRI KPU, Deputy KPU RI, Senin (26/5) dilaksanakan Rapat KORPRI secara daring yang diikuti oleh KPU Provinsi dan seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, rapat menghasilkan sejumlah usulan yang merupakan kebutuhan riil anggota KORPRI KPU di daerah. Aspirasi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Ketua KORPRI KPU sebagai bagian dari aspirasi daerah. Pada rapat KORPRI tersebut Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi nilai inti KORPRI kembali diperkuat. "Usulan-usulan ini lahir dari kebutuhan riil yang dirasakan oleh para anggota di lapangan, Kami berharap, KORPRI bukan hanya menjadi organisasi simbolik, tetapi benar-benar hadir sebagai kekuatan moral dan sosial bagi para PNS, khususnya di lingkungan KPU", ujarnya. Salah satu usulan utama yang mencuat adalah pemberian bantuan insidentil bagi anggota KORPRI KPU. Bantuan ini dirancang sebagai bentuk kepedulian sosial kepada rekan-rekan yang tengah menghadapi kondisi sulit. Adapun kategori penerima bantuan yang disepakati dalam rapat meliputi anggota yang memasuki masa pensiun, menderita sakit keras, dan yang meninggal dunia. Selain itu, muncul pula usulan baru untuk memasukkan anggota KORPRI yang terdampak bencana alam sebagai penerima bantuan insidentil.

Selengkapnya
Selasa, 27 Mei 2025 11:08
414

Jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTB Jalani Skrining Kesehatan Bersama Dinas Kesehatan Kota Mataram

Jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTB Jalani Skrining Kesehatan Bersama Dinas Kesehatan Kota Mataram Dalam upaya menjaga kesehatan dan mencegah risiko penyakit tidak menular (PTM), KPU Provinsi NTB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram melalui Puskesmas Dasan Agung menggelar kegiatan skrining kesehatan menyeluruh bagi seluruh jajaran komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTB. Kegiatan yang berlangsung di Gedung C Kantor KPU Provinsi NTB ini merupakan bagian dari program tahunan Dinas Kesehatan Kota Mataram yang menyasar institusi-institusi pemerintah dalam rangka deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular prioritas. Tujuannya jelas menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat serta mencegah penyakit sejak dini sebelum menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Dalam pelaksanaan skrining ini, para peserta menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di antaranya wawancara terkait faktor risiko penyakit tidak menular, pengukuran tekanan darah, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh (IMT), lingkar perut, serta pengecekan gula darah bagi peserta yang masuk kategori berisiko. Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan konseling kesehatan secara langsung untuk memahami hasil pemeriksaan serta langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan ke depan. Kegiatan ini dipandu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Dasan Agung, yakni Perawat Supriani, serta didampingi oleh dokter internship, dr. Nabila. Suasana pemeriksaan berlangsung akrab dan penuh antusiasme. Para pegawai tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan. Dengan adanya kegiatan ini, KPU Provinsi NTB menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif serta menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah investasi penting dalam mendukung kinerja lembaga negara.

Selengkapnya
Selasa, 20 Mei 2025 16:00
392

Bangkit Bersama, Wujudkan Indonesia Kuat: Semangat Hari Kebangkitan Nasional Bergema di Halaman KPU NTB

Bangkit Bersama, Wujudkan Indonesia Kuat: Semangat Hari Kebangkitan Nasional Bergema di Halaman KPU NTB Suasana khidmat dan penuh semangat menyelimuti Halaman Kantor KPU Provinsi NTB Selasa pagi (20/5), saat segenap jajaran KPU Provinsi NTB memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 mengusung tema nasional “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Bertindak sebagai Pembina Upacara Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman. Upacara diikuti oleh Anggota KPU Provinsi NTB, Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf Sekretariat. Dalam amanatnya, Agus Hilman membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid yang menegaskan bahwa, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar momentum historis, tetapi panggilan untuk terus bergerak maju menghadapi tantangan zaman. "Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup. Ia menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman, disrupsi teknologi, krisis pangan global, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital,” tegasnya dalam pidato tersebut. Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah telah mengambil langkah-langkah nyata membangun Indonesia dari fondasi paling dasar, seperti program makan bergizi gratis bagi jutaan anak, layanan kesehatan gratis, dan penguatan ekonomi digital. Semua ini menjadi pondasi bagi kebangkitan nasional yang bersahaja, berpihak, dan berkelanjutan. Upacara ini merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1703/PK.02.1-SD/04/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang pelaksanaan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di seluruh satuan kerja KPU di Indonesia.

Selengkapnya