BeritaTerkini

Jumat, 25 Juli 2025 06:26
33

Konsolidasikan Peningkatan Kinerja KPU se-NTB, Sekretaris KPU NTB: Setiap Pekerjaan Bermakna Kemajuan Lembaga

Konsolidasikan Peningkatan Kinerja KPU se-NTB, Sekretaris KPU NTB: Setiap Pekerjaan Bermakna Kemajuan Lembaga   Dalam upaya penguatan kinerja kelembagaan, KPU Provinsi NTB melakukan Konsolidasikan Peningkatan Kinerja KPU se-NTB melalui Zoom Meeting dengan sepuluh Satker di KPU Kabupaten/Kota, Rabu (23/7). Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya. Menurutnya setiap pekerjaan sekecil apa pun, memiliki makna bagi kemajuan lembaga.    Oleh karenya konsolidasi ini strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menindaklanjuti arahan Sekjen KPU, ungkap Mars   Lebih lanjut ia meminta komitmen dan dedikasi jajaran Sekretariat dalam mendukung kinerja lembaga. "Forum ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bagian dari proses pematangan melalui evaluasi kinerja, perbaikan sistem, dan konsolidasi menyeluruh agar KPU se NTB memiliki semangat dan irama kerja yang sejalan, ujarnya   Salah satu isu yang menjadi sorotannya adalah pengelolaan arsip. "Arsip bukan hanya kumpulan dokumen administratif, tetapi bukti legalitas dan kedaulatan institusi"   Rawatlah arsip dengan sistem yang lebih ketat dan profesional, mulai dari pengamanan ruang arsip, pencatatan akses, hingga perawatan fisik dokumen agar terhindar dari kerusakan.    Dirinya membandingkan pentingnya arsip dengan logistik pemilu yang dijaga ketat—disemprot antirayap, disusun di palet, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab.    “Kerapian di lemari belum cukup, Kalau dokumennya hilang karena ceroboh, maka seluruh proses kita bisa kehilangan jejak legitimasi,” tegasnya.   Kemudian terkait kesiapan pemeriksaan keuangan BPK, Ia meminta seluruh unit kerja untuk memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan.    Lebih lanjut, Mars Ansori juga menekankan pentingnya peningkatan nilai SAKIP menuju predikat A. Dengan target peningkatan nilai dari 79,3 (BB) menjadi minimal 80 (A), ia mendorong seluruh jajaran KPU se NTB untuk tidak hanya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, tapi juga benar-benar membangun sistem yang lebih transparan.   Sebagai penutup kegiatan, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru di lingkungan KPU Provinsi NTB. Penyerahan SK ini menjadi simbol harapan baru dan regenerasi sumber daya manusia yang siap mengemban tugas dengan integritas serta semangat profesionalisme tinggi. Suasana haru dan semangat menyelimuti prosesi tersebut, menegaskan komitmen KPU NTB untuk terus melangkah maju sebagai lembaga yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Selengkapnya
Selasa, 22 Juli 2025 21:30
59

Anggota KPU NTB Latih Etik Kepemimpinan Organisasi BEM IAI Hamzanwadi

Anggota KPU NTB Latih Etik Kepemimpinan Organisasi BEM IAI Hamzanwadi   Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Hukum Pengawasan, Mastur menjadi pemateri menegement Organisasian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi, Selasa (22/7) di Pancor Lombok Timur. Materi yang disampaikan mengenai Etik Kepemimpinan BEM mewujudkan Organisasi yang visioner, Kolaboratif dan Berinovasi.   Puluhan BEM mengikuti kegiatan tersebut yang berlangsung dari pagi hingga siang hari. Dalam paparannya Mastur menyampaikan hal-hal yang berkaitan Mengapa kita harus belajar Manajemen Organisasi serta manfaat Ilmu Manajemen Organisasi.   Sebagai seorang penyelenggara Pemilu ia memberikan contoh bahwa, manajemen organisasi adalah kunci mencapai tujuan secara efektif dan efisien.    Merujuk pada materi presentasi, ia menegaskan bahwa tanpa manajemen yang andal, cita-cita organisasi tidak akan terwujud.   Mengutip definisi manajemen dari Louis E. Boone & David L. Kurtz, Penggunaan sumber daya manusia dan lainnya untuk menyelesaikan tujuan.   Hal ini berkaitan dengan fungsi BEM sebagai organisasi mahasiswa, ungkap Mastur   "Praktik manajemen adalah mesin penggerak organisasi. Tanpa hierarki manajemen yang solid, mustahil organisasi bertahan jangka panjang," paparnya   Pelatihan ditutup dengan penegasan bahwa karakteristik manajemen sebagai ilmu sekaligus seni harus diimbangi etika kepemimpinan, imbuh Mastur.

Selengkapnya
Sabtu, 19 Juli 2025 00:14
104

KPU NTB Hadiri Pelantikan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal KPU

KPU NTB Hadiri Pelantikan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal KPU KPU Provinsi NTB menghadiri Pelantikan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal KPU, Jumat (18/7) di Jambi secara Hybrid melalui zoom meeting. Dilantik secara langsung Sekretaris KPU Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah di lingkungan Setjen KPU. Turut dilantik Kembali Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menyampaikan bahwa dalam Merit sistem perlu dilakukan evaluasi pejabat, dan hal itu adalah peristiwa yang biasa saja, baik dalam konteks pergeseran maupun pelantikan kembali di posisi masing-masing.  "Itu Bagian dari Proses Business as usual", ungkapnya Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik baik yang pindah posisi maupun yang dilantik kembali pada posisi semula, mohon melakukan konsolidasi dengan jajaran, baik komisioner maupun Sekretariat.  "Mari mencari titik temu dan mencari solusi untuk peningkatan kinerja dan citra lembaga kita", tegasnya. Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Bernad Dermawan Sutrisno menekankan bahwa seluruh pejabat yang dilantik saat ini pada situasi Pasca Pemilu dan Pilkada. "Bukan berarti kerja kita telah selesai, namun saat ini adalah puncak-puncak kita dalam menata kelola pertanggungjawaban Keuangan. Saatnya kita harus perbaiki seluruh pertanggungjawaban Pilkada". Teman-teman harus duduk bareng dengan jajaran Sekretariat dan jajaran Komisioner Provinsi maupun Kab/Kota. Ini adalah kerja kita pasca Tahapan, dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan harus dicek dan disiapkan dengan baik untuk keperluan pemeriksaan, tegasnya.  Terakhir ia berpesan mengenai Arsip Pemilu. Menurutnya arsip KPU adalah arsip Strategis. "Artinya itu menjadi bagian teramat penting dari sebuah sejarah pemerintahan bangsa ini, karenanya harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya", tutupnya.

Selengkapnya
Senin, 14 Juli 2025 23:53
110

Dorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, KPU NTB Hadiri Penguatan Kapasitas Penyusunan SAKIP

Dorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, KPU NTB Hadiri Penguatan Kapasitas Penyusunan SAKIP Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kualitas penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, KPU NTB hadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional dalam menyusun, mengelola, dan mengevaluasi dokumen SAKIP pada Hari Senin (14/7) yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia secara Hybrid. Dalam sambutannya, Inspektur Utama Wilayah I KPU RI, Bahtiar menegaskan pentingnya SAKIP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi berbasis hasil. Beliau mengapresiasi capaian nilai SAKIP KPU tahun lalu sebesar B (73,51), yang menjadi hasil kerja keras bersama.  Dirinya berharap agar seluruh satuan kerja KPU baik pusat maupun daerah, saling bekerja sama demi perbaikan nilai SAKIP secara nasional.  "Peningkatan tunjangan kinerja dari 70% menjadi 80% peluang terbuka. Capaian ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi karena kerja keras kita semua. Nilai SAKIP ke depan harus meningkat,” ujar Bahtiar. "Auditor sebagai evaluator bukan hanya sebagai penilai, tapi juga harus jadi mitra. Kita adalah kawan dalam meningkatkan akuntabilitas. Berikan Satker waktu untuk melengkapi, bila perlu bantu satker dalam proses perbaikan,” tegasnya. Di akhir kegiatan, ia meminta seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menyusun dokumen kinerja yang berkualitas, konsisten, dan terukur Sementara itu dalam pelaksanaan kegiatan, terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama diisi oleh narasumber dari KemenpanRB yaitu Dwi. Dirinya menekankan pentingnya perjanjian kinerja yang terukur, target realistis, dan indikator yang akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan pelaporan kinerja yang valid. Kemudian Sesi Narasumber kedua dari DPKP yaitu Isti dan Yoppi. Pihaknya lebih kepada membagikan praktik baik dari BPKP dalam meningkatkan nilai SAKIP dari B ke A melalui regulasi, digitalisasi, dan evaluasi yang kuat.

Selengkapnya
Jumat, 11 Juli 2025 16:24
50

Sekretaris KPU NTB Terima Tim BPK RI, BPK: Kami Akan Mendalami Proses Bisnis Penganggaran Pilkada

Sekretaris KPU NTB Terima Tim BPK RI, BPK: Kami Akan Mendalami Proses Bisnis Penganggaran Pilkada Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya Menerima tujuh orang Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kamis (10/7) di Kantor KPU Provinsi NTB. Dalam Pengantarnya Ketua Tim Pemeriksa Kurniawan mengatakan, Kami akan mendalami Proses Bisnis Penggaran Pilkada, ungkapnya Dalam Sambutannya, Sekretaris KPU NTB menyampaikan Selamat datang di Provinsi NTB, kami sangat senang atas kedatangan Tim BPK RI. KPU Provinsi NTB akan membantu dengan baik Tim BPK RI pada proses pemeriksaan ini, ungkap Mars Dirinya mengungkapkan, selama saya mengikuti Pilkada di Provinsi NTB, selama tiga kali pilkada saya ikuti tidak ada hambatan dalam proses penganggaran. Prosesnya selalu berjalan lancar", terang Mars Kemudian Terkait pembayaran honorarium Badan Adhoc, kami pastikan di NTB ini seluruh Badan Adhoc telah dibayar honorariumnya sesuai masa kerja dalam tahapan pilkada 2024, paparnya. Ia berharap Tim pemeriksa menyempatkan jalan jalan menikmati keindahan Lombok di sela-sela pemeriksaan, seloroh Mars. Sementara itu Ketua Tim Pemeriksan BPK RI menyampaikan, "Tugas kami di Pusat merancang pemeriksaan yang terinci, jadi nanti pemeriksaan akan dilaksanakan oleh Tim perwakilan BPK di NTB untuk memeriksa SPJ. Kami akan berdiskusi mendalami terkait proses bisnis Penyusunan Anggaran Pilkada 2024 yang lalu, ungkap Kurniawan Point-point yang akan diperiksa hampir sama dengan Pemilu, yang agak berbeda adalah disisi perencanaan penganggaran. "Sasaran Pemeriksaan ini terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan", papar Kurniawan "Jadi hal itu yang kami ingin dalami sebenarnya, bagaimana penyusunan NPHD dengan TAPD dan proses Revisi Anggaran", pungkasnya.

Selengkapnya
Minggu, 06 Juli 2025 14:01
94

Penyerahan SK CPNS KPU Kota Mataram, Sekretaris KPU NTB Tuntut Kreativitas Pada Saat Efisiensi Anggaran

Penyerahan SK CPNS KPU Kota Mataram, Sekretaris KPU NTB Tuntut Kreativitas Pada Saat Efisiensi Anggaran Sekretaris KPU Provinsi NTB menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK KPU Kota mataram, Rabu (3/7) di Mataram. Mars Ansori Wijaya Dalam arahannya menuntut jajaran Sekretariat KPU Kota Mataram untuk menunjukkan Kreatifitas ditengah minimnya anggaran khususnya di masa non tahapan pemilu dan pilkada. "Saya sering menyampaikan bahwa suatu kegiatan yang sudah dianggarkan tinggal di laksanakan. Jumlah anggaran saat efisensi sangat terbatas maka dari itu kita dituntut kreatif dan inovatif, ujar Mars "Jangan karena tidak ada anggaran, kita menjadi malas. Inovasi adalah kuncinya" sambungnya. Ia juga menyampaikan di bagian keuangan saat ini segera menyiapkan diri untuk pelaksanaan pemerikasaan pertanggung jawaban anggaran untuk Pilkada tahun 2024 yang lalu.  Bagian keuangan harus mengecek kembali dokumen pertanggung jawaban yang ada". Di KPU Provinsi NTB sendiri sudah bentuk tim untuk melakukan review terkait dengan pertanggung jawaban di kabupaten kota untuk mengecek kelengkapan administrasi. Berdasarkan hasil riview dari tim KPU Provinsi, KPU Kota mataram sudah tidak ada masalah dan dinyatakan lengkap, namun substansi Pertanggungjawaban perlu di cek kembali agar memberi keyakinan bahwa Pertanggungjawaban telah sesuai dan benar terang Mars. Terakhir Dalam Peningkatan akuntabilitas salah satunya adalah nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi SAKIP di KPU seluruh NTB mendapatkan peridikat BB. "KPU Kota Mataram Mendapatkan Nilai SAKIP Tertinggi Se-NTB yaitu 74,10 dan KPU Provinsi NTB mendapatkan Predikat 79,3 tinggal sedikit lagi mendapatkan Nilai A, saya berharap Kota Mataram dapat menjadi Satker Kabkota Pertama di NTB yang memperoleh nilai A", tutupnya

Selengkapnya