BeritaTerkini

Kamis, 18 Desember 2025 18:37
125

Jelang Peluncuran GoVote, KPU NTB Perkuat Kapasitas Petugas KPU Kabupaten/Kota

Jelang Peluncuran GoVote, KPU NTB Perkuat Kapasitas Petugas KPU Kabupaten/Kota Jelang peluncuran Program GoVote, KPU Provinsi NTB lakukan pembekalan kepada petugas GoVote KPU Kabupaten/Kota Sabtu (13/12) di Kantor KPU Provinsi NTB. Pembekalan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat kapasitas, serta menegaskan GoVote sebagai inovasi layanan dan gerakan bersama KPU se-NTB. Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid menilai Program GoVote sebagai inovasi luar biasa yang terinspirasi dari aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari, namun dimaknai lebih dalam untuk kepentingan demokrasi.  Ia menekankan dua nilai utama GoVote, yakni akurasi data pemilih dan partisipasi publik.  Dirinya berharap Program ini tidak hanya memperkuat kualitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), tetapi juga membangun partisipasi aktif, kesadaran kolektif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara itu Ketua Divisi Hukum, Mastur menegaskan bahwa memilih merupakan hak konstitusional warga negara.  "Setiap upaya penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) harus dilandasi kesadaran untuk melindungi hak pilih masyarakat, tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi substansi demokrasi.  Lain hal dengan Ketua Divisi Teknis Zuriati, ia menekankan bahwa GoVote tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas memilih, melainkan sebagai gerakan bersama seluruh jajaran KPU se-NTB.  "Ini cara baru dalam menyongsong pemilu dan pilkada berikutnya melalui kolaborasi dan partisipasi", ungkap Zuriati Terakhir Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menyinggung implementasi nyata dari program prioritas nasional KPU, yang mencakup PDPB, pendidikan pemilih, dan integrasi sistem informasi.  "Saya berharap dukungan penuh dari sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan", tutup Mars Hadir dalam Pembekalan DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Bakesbangpol Provinsi NTB, Anggota KPU Kabupaten/kota Divisi Data dan Informasi,  Divisi Parhumas, Kasubbag Datin dan Petugas Kehumasan KPU Se NTB

Selengkapnya
Kamis, 18 Desember 2025 12:03
158

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, KPU NTB: Jumlah Pemilih di NTB 4.137.734

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, KPU NTB: Jumlah Pemilih di NTB 4.137.734  KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 pada Jumat, (12/12) di Gedung B Kantor KPU Provinsi NTB. Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, dalam sambutannya menegaskan bahwa rekapitulasi di tingkat provinsi merupakan akumulasi hasil pleno PDPB KPU Kabupaten/Kota. Seluruh data yang direkap merupakan hasil pemutakhiran berjenjang yang telah ditindaklanjuti, termasuk sisa data pada Semester I Tahun 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025, jumlah pemilih di Provinsi NTB tercatat sebanyak 4.137.734 pemilih yang teridir dari Pemilih Laki-laki berjumlah 2.031.022 dan pemilih Perempuan berjumlah 2.106.712, yang tersebar di 10 kabupaten/kota, 117 kecamatan, dan 1.166 desa/kelurahan. Adapun rincian hasil pemutakhiran meliputi 213.282 pemilih baru, 67.288 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta 115.721 perubahan data pemilih.   Dalam rapat pleno tersebut Anggota Bawaslu Provinsi NTB Hasan Basri, menekankan pentingnya penerapan prinsip imparsialitas oleh KPU di seluruh kabupaten/kota, khususnya dalam penanganan pemilih yang telah meninggal dunia. Menurutnya, penetapan status pemilih harus dilakukan secara objektif, berbasis data dan verifikasi lapangan, tanpa perlakuan yang berbeda antarwilayah. “Prinsip imparsialitas harus diterapkan di semua kabupaten/kota, terutama terkait pemilih yang telah meninggal dunia. Perlakuannya harus sama, prosedurnya jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hasan Basri. Lebih lanjut, Bawaslu NTB juga menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang dinilai “gaspol” pada Semester II Tahun 2025 dalam menindaklanjuti seluruh saran perbaikan (sarper) yang disampaikan Bawaslu. Langkah cepat dan responsif tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen KPU Kabupaten/Kota dalam menjaga kualitas dan akurasi data pemilih. Rapat pleno turut diwarnai diskusi konstruktif terkait mekanisme tindak lanjut pemilih TMS, sinkronisasi data antara Sidalih dan DPB Online, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dukcapil. Seluruh masukan dan catatan yang muncul dalam pleno menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada periode berikutnya. Hadir pula peserta Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Opertor Sidaluh, Partai Politik, DPMPD Dukcapil Provinsi dan Jajaran Struktural KPU Provinsi NTB

Selengkapnya
Selasa, 16 Desember 2025 19:52
112

KPU Provinsi NTB Berikan Penghargaan KPU Kabupaten/Kota atas Kinerja Tahun 2025

KPU Provinsi NTB Berikan Penghargaan KPU Kabupaten/Kota atas Kinerja Tahun 2025 KPU Provinsi NTB memberikan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota se-NTB atas kinerja dan capaian terbaik sepanjang Tahun 2025. Pemberian penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Penghargaan KPU Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.   Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.   Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi KPU Provinsi NTB terhadap kerja keras, inovasi, dan komitmen KPU Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas kepemiluan di daerah.   Dirinya berharap capaian ini dapat menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Nusa Tenggara Barat.   Adapun kategori dan penerima penghargaan adalah sebagai berikut:   Kategori Pengelolaan Arsip Terbaik Pertama: KPU Kota Mataram Terbaik Kedua: KPU Kabupaten Lombok Utara Terbaik Ketiga: KPU Kabupaten Dompu   Kategori Pengelolaan Keuangan Terbaik Pertama: KPU Kabupaten Sumbawa Barat Terbaik Kedua: KPU Kota Mataram Terbaik Ketiga: KPU Kabupaten Lombok Utara   Kategori Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Terbaik Pertama: KPU Kabupaten Lombok Tengah Terbaik Kedua: KPU Kabupaten Lombok Timur Terbaik Ketiga: KPU Kota Mataram   Kategori Pengelolaan Informasi (Website, Media Sosial, PPID dan JDIH) Terbaik Pertama: KPU Kabupaten Lombok Tengah Terbaik Kedua: KPU Kabupaten Lombok Timur Terbaik Ketiga: KPU Kabupaten Sumbawa Barat   Kategori Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Terbaik Pertama: KPU Kabupaten Lombok Timur Terbaik Kedua: KPU Kota Bima Terbaik Ketiga: KPU Kabupaten Lombok Tengah

Selengkapnya
Selasa, 16 Desember 2025 19:39
175

KPU Provinsi NTB Luncurkan GoVote: Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendidikan Pemilih Menjadi Terintegrasi

KPU Provinsi NTB Luncurkan GoVote: Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendidikan Pemilih Menjadi Terintegrasi KPU Provinsi NTB resmi meluncurkan Program GoVote sebagai inovasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Program ini mengusung tagline Akurat Datanya, Hebat Partisipasinya dan menjadi Program unggulan KPU se NTB untuk penguatan kualitas demokrasi di NTB. Peluncuran Program GoVote dilakukan langsung oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi NTB. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan Govote merupakan program inovatif KPU NTB bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dan edukasi pemilih berkelanjutan. Melalui program Govote, kerja teknis seperti pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) dikemas menjadi gerakan sosialisasi partisipatif agar masyarakat aktif memastikan data pemilihnya benar, akurat, dan mutakhir. Govote adalah program kolaborasi antar sektor, yang memungkinkan memberikan kemudahan dalam validasi data dan memberikan keuntungan dengan kecepatan akses data, sehingga cepat mengetahui apakah orang yang bersangkautan sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak. “Ingin mengkolaborasikan, dan pemutakhiran data pemilih, dengan peran serta dari Bakesbangpol dan Bawaslu juga,” sambungnya  Khuwailid menambahkan dengan adanya program Govote nanti, bisa mengedukasi dan mampu menarik minat para pemilih dengan adanya sistem administrasi yang akurat dan valid. “Saya yakin, ketika kita mampu mengadminisitrasi pemilih dengan baik dan mengedukasi, tentu akan meningkatkan partisipasi pemilih,” terangnya. "Dengan adanya program ini, bisa menjadi kolaborasi positif, karena dengan adanya kolaborasi semua bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Zaman sekarang zaman kolaborasi, siapa yang bekerja sendiri akan tertinggal,” imbuhnya. Untuk informasi Aplikasi Govote, secara khusus ditujukan untuk masyarakat NTB yang memiliki hak pilih, yaitu warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, sudah menikah, atau purna tugas dari TNI/Polri. Namun bisa diakses oleh semua orang. Hadir pula dalam peluncuran Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, para jurnalis, dan Pimpinan KPU Kabupaten/Kota se-NTB

Selengkapnya
Jumat, 12 Desember 2025 14:02
145

KPU Provinsi NTB Ikuti Sosialisasi dan Edukasi Coretax, Perkuat Kompetensi ASN dalam Administrasi Perpajakan

KPU Provinsi NTB Ikuti Sosialisasi dan Edukasi Coretax, Perkuat Kompetensi ASN dalam Administrasi Perpajakan KPU Provinsi NTB mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebuah agenda khusus bagi ASN KPU seluruh Indonesia untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem inti administrasi perpajakan terbaru, Kamis (11/12) melalui Zoom.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi KPU dalam memastikan ASN mampu beradaptasi dengan transformasi digital perpajakan yang tengah diterapkan secara nasional. Dalam sambutannya, Yayu Yuliana, Kepala Biro Keuangan KPU RI menegaskan bahwa Coretax merupakan salah satu transformasi besar dalam modernisasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan meningkatkan tata kelola pajak secara menyeluruh.  Penguasaan Coretax akan sangat membantu ASN dalam menjalankan kewajiban perpajakan, mulai dari proses pelaporan SPT, pemotongan dan pemungutan pajak, hingga pengelolaan administrasi perpajakan.  “Kegiatan ini penting agar seluruh ASN KPU memiliki pemahaman yang sama dan siap menyesuaikan diri dengan sistem baru. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, memperkuat kompetensi, dan meningkatkan kualitas layanan administrasi perpajakan di lingkungan KPU,” ujarnya. Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan edukasi teknis oleh tim dari Direktorat Jenderal Pajak. Peserta mendapatkan pemahaman konsep dasar Coretax, diperkenalkan berbagai fitur yang tersedia dalam sistem, serta mengikuti  simulasi langsung dalam penginputan SPT. Pendekatan praktis ini memudahkan ASN KPU dalam memahami alur dan penerapan Coretax pada tugas sehari-hari. Suasana kegiatan berlangsung lancar dan interaktif. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa penerapan Coretax menjadi kebutuhan penting dalam mendukung tertib administrasi perpajakan di lingkungan KPU.

Selengkapnya
Selasa, 09 Desember 2025 14:02
124

Skill Up Your Service, KPU NTB Gelar Simulasi Pelayanan Menuju Pelayanan Prima

Skill Up Your Service, KPU NTB Gelar Simulasi Pelayanan Menuju Pelayanan Prima KPU Provinsi NTB menggelar penguatan pelayanan publik, Skill Up Your Service sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima, Jumat (5/12) Gedung B Kantor KPU Provinsi NTB Dalam sambutannya, Anggota KPU Provinsi NTB, Agus Hilman menegaskan bahwa aspek terpenting dalam pelayanan bukan hanya soal regulasi, melainkan empati kepada masyarakat.  “Fokus pelayanan itu adalah memberikan kenyamanan kepada publik, bukan kenyamanan lembaga,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa pelayanan harus dipahami dari hulu hingga hilir, bahkan dimulai sejak publik memasuki area kantor.  Kemudahan akses dan keramahtamahan menjadi bagian penting dari pengalaman layanan.  Dari sisi SDM, dirinya meminta seluruh jajaran mulai dari cleaning service hingga pimpinan tertinggi harus memiliki paradigma melayani.  Sekalipun tidak bersentuhan langsung, ketika publik datang, cukup beri respons baik. Itu bagian dari pelayanan, sekaligus cerminan lembaga kita, terangnya  Sementara itu Narasumber dari Service Quality Officer Bank Mandiri, Anggita Hanumtryasasti Tamara Menekankan penguatan mutu layanan.  Ia menjelaskan bahwa di era digital saat ini, kualitas layanan sangat menentukan citra lembaga. Oleh karenanya komunikasi harus asertif, ringkas, jelas, dan santun dalam membangun interaksi yang positif dengan masyarakat.  “Standar layanan harus dimulai dari sikap awal menyambut tamu, etika saat terjadi interupsi, hingga cara mengakhiri layanan secara sopan dan efektif”, pungkasnya Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan prima dengan peserta seluruh SDM Sekretariat KPU Provinsi NTB

Selengkapnya