Rapim KPU se NTB: Soroti Proses Data Pemilih Berkelanjutan, Sipol, Realisasi Anggaran Hingga Pengelolaan Website KPU Kabupaten/Kota

Rapim KPU se NTB: Soroti Proses Data Pemilih Berkelanjutan, Sipol, Realisasi Anggaran Hingga Pengelolaan Website KPU Kabupaten/Kota


KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB di Kantor KPU Provinsi NTB, Senin (17/11). Rapim ke IV Tahun 2025 menjadi wadah konsolidasi, evaluasi, dan penyamaan langkah strategis untuk memperkuat kinerja kelembagaan KPU di seluruh wilayah NTB. Pada Rapim tersebut KPU Provinsi NTB Menyoroti Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sipol, Realisasi Anggaran Hingga Pengelolaan Website di KPU Kabupaten/Kota se NTB.

Dalam arahan pada rapim tersebut Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menekankan pentingnya pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  program dan anggaran, terutama memasuki ankhir tahun 2025. 

Ia juga meminta agar penyampaian laporan oleh kabupaten/kota menonjolkan progress bulanan yang jelas, mencakup penggunaan anggaran, laporan pemilih berkelanjutan, serta jumlah SDM agar pengukuran kinerja dapat terlihat secara nyata.

Selaras dengan hal tersebut, Divisi Sosdiklih Parmas melalui Agus Hilman turut mendorong seluruh satuan kerja untuk semakin aktif dalam meningkatkan perkembangan pengelolaan e-PPID, website, dan media sosial sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik. Ia menegaskan bahwa Rapim menjadi ruang bagi seluruh kabupaten/kota untuk memaksimalkan inovasi, menjaga konsistensi, dan memperbaiki kinerja secara kolaboratif.

Pada kesempatan yang sama, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zuriati, menyampaikan bahwa pemutakhiran data partai politik pada SIPOL perlu terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keakuratan data kepemiluan. 

Ia juga menyampaikan temuan terkait 24 data pemilih ganda lintas provinsi serta dua data ganda lainnya, dan mengingatkan pentingnya verifikasi bagi pemilih berusia di atas 100 tahun sebelum dilakukan input ke sistem guna menjamin validitas daftar pemilih.

Penguatan tata kelola juga ditekankan oleh Sekretaris KPU NTB yang meminta seluruh KPU kabupaten/kota menetapkan target realisasi anggaran secara terukur, dengan capaian minimal di atas 96 persen. Ia mendorong percepatan revisi pagu anggaran agar capaian realisasi tidak terdampak dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal sesuai waktu yang ditetapkan. 

Di akhir Rapim, Mars berpesan agar Pimpinan KPU Kabupaten/Kota agar menumbuhkan iklim bekerja yang baik agar tercpta inovasi dari masing-masing satker di NTB, tutup Mars

Melalui sinergi dan komitmen bersama, KPU NTB berharap pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu ke depan semakin efektif, profesional, dan berintegritas.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 37 Kali.