BeritaTerkini

Sabtu, 14 Juni 2025 16:12
347

Bentuk Tim Penyusun, Sekretaris KPU NTB: Ini Langkah Awal Penerapan Manajemen Resiko

Bentuk Tim Penyusun, Sekretaris KPU NTB: Ini Langkah Awal Penerapan Manajemen Resiko KPU mengadakan kegiatan pendampingan penyusunan Risk Register atau daftar risiko tahun 2025 pada Kamis (12/6). Kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Pada kesempatan itu, Anggota KPU RI Iffa Rosita menyampaikan bahwa kedepan akan ada penilaian terhadap daftar risiko ini di setiap satuan kerja KPU provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya terkait kepatuhan administrasi. Dikesempatan yang sama Deputi Administrasi KPU RI l, Suryadi berharap dengan adanya pendampingan dari BPKP ini, pemahaman terhadap penyusunan daftar risiko bisa semakin tajam dan rinci.  “Kita harus tahu apa saja yang harus diantisipasi dalam setiap kegiatan. Setiap kegiatan sebaiknya memiliki daftar risiko tersendiri,” ujar Suryadi Dalam paparan materi pihak BPKP menjelaskan pentingnya penyusunan daftar risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah.  "Setiap satuan kerja (satker) diharapkan menyusun dan menyerahkan risk register secara berkala setiap tiga bulan untuk keperluan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan", ujar Pemateri dari BPKP Diakhir kegiatan, Sekretaris Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menegaskan langkah awal penerapan manajemen risiko yang lebih menyeluruh di lingkungan KPU NTB. Karena itu, sebagai langkah awal kita harus bergerak cepat membentuk Tim penyusun Daftar Risiko. Langkah selanjutnya adalah segera melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja, disesuaikan dengan kondisi efisiensi yang masih berlangsung saat ini. Perjanjian kinerja yg baru inilah nantinya sebagai acuan menyusun Daftar Risiko, tegas Mars Ansori.

Selengkapnya
Jumat, 13 Juni 2025 12:02
357

KPU NTB Hadiri Rakor Manajemen Resiko, Susun Risk Register

KPU NTB Hadiri Rakor Manajemen Resiko, Susun Risk Register  KPU Provinsi NTB menghadiri secara daring Rakor Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau Daftar Risiko yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia pada Rabu (12/5). Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam sambutannya menekankan manajemen risiko merupakan bagian penting kerja kelembagaan yang dijalankan secara konsisten. “Mitigasi risiko harus memberi sumbangsih nyata, baik dalam tahapan maupun non tahapan secara sistematis dan berkelanjutan” ungkap Afif. Anggota KPU RI, Iffa Rosita yang turut hadir mengajak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk rutin meninjau kembali tata kelola di setiap tahapan. “Jika manajemen risiko dilaksanakan dengan baik, budaya ini akan berkelanjutan dan mencegah hal-hal yang salah dalam tata kerja kita” tegas Iffa. Senada dengan Afifuddin, Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna menyampaikan agar seluruh satker untuk memulai budaya baik ini. “Mulai identifikasi dan analisis potensi risiko di satker masing-masing dengan pendampingan dari inspektorat dan BPKP” tegas Nanang. Acara Rakor Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan  Penyusunan juga menghadirkan narasumber dari BPKP RI yang memaparkan tentang pengisian Risk Register. Turut hadir Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU NTB bersama dengan seluruh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selengkapnya
Rabu, 11 Juni 2025 08:08
472

KPU NTB Berqurban, Khuwailid: Jangan Harap Pujian, Lakukan Karena Cinta Kepada Allah dan Rosul

KPU NTB Berqurban, Khuwailid: Jangan Harap Pujian, Lakukan Karena Cinta Kepada Allah dan Rosul KPU Provinsi NTB melaksanakan penyembelihan hewan qurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H pada Senin (9/6). Dalam pembagian daging hewan qurban Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid berharap ibadah qurban ini jangan dilakukan untuk mengharap pujian, melainkan sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia pun mengutip Surat Ali Imran ayat 31, Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku (Rasulullah), niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Berqurban mengajarkan keikhlasan dan kepedulian sosial. "Harapannya, kegiatan ini dapat dilaksanakan lagi di tahun depan dengan jumlah qurban yang lebih meningkat,", sambung Khuwailid  Adapun jumlah Hewan kurban yang di sembelih sebanyak satu ekor sapi dan tiga ekor kambing.  Selanjutnya daging kurban tersebut dibagikan kepada warga sekitar kantor KPU Provinsi NTB, warga Desa Parampuan, dan Kebon Kongok, Lombok Barat. Distribusi daging dilakukan secara merata sebagai bentuk kepedulian. Terlihat wajah syukur bahagia warga  penerima daging qurban yang di bagikan oleh panitia.

Selengkapnya
Minggu, 08 Juni 2025 12:52
403

Penutupan Ortug CPNS KPU : Pahami Peran Sebagai ASN Pelayan Publik

Penutupan Ortug CPNS KPU: Pahami Peran sebagai ASN Pelayan Publik Kegiatan Orientasi Tugas (Ortug) CPNS Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 resmi ditutup pada Kamis, 5 Juni 2025. Penutupan ini dilakukan oleh Deputi Administrasi Setjen KPU RI, Suryadi. Dirinya mengingatkan bahwa sebagai ASN, kalian adalah pelayan publik. Pimpinan akan menilai bukan hanya dari absensi masuk-pulang, tapi juga dari effort dan kontribusi yang kalian tunjukkan dalam bekerja,” ujarnya. Ia juga memotivasi para CPNS bahwa dedikasi dan kerja keras akan terlihat oleh pimpinan, dan akan menjadi nilai lebih dalam proses jenjang karir.  “Kerja ontime, oncall, dan siap sedia menjadi kunci. Jangan hanya terpaku pada aturan jam kerja, tapi tunjukkan effort yang maksimal,” tandasnya. Suryadi juga menekankan bahwa inilah saat yang tepat bagi para CPNS untuk belajar secara serius mengenai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai ASN di lingkungan KPU. “Tahapan Pemilu dan Pilkada masih jauh, ini waktu yang ideal untuk belajar. Pelajari Undang-Undang Pemilu, UU Pilkada, aturan keuangan jika kalian di bagian keuangan, dan aturan perencanaan jika kalian di bagian rensi. Jangan malu bertanya,” pesan Suryadi. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya turut memberikan pengantar singkat di acara penutupan. Ia menegaskan pentingnya memahami garis tanggung jawab sebagai sekretariat di lingkungan KPU. “Tugas kita di sekretariat adalah memfasilitasi seluruh kebutuhan KPU Pusat, Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Secara fungsional kita bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota KPU, namun secara administratif kita bertanggung jawab kepada Sekjen KPU RI,” jelas Mars. “Kalian akan menghadapi banyak tantangan di lapangan, dari keterbatasan sarana prasarana hingga dinamika kerja birokrasi. Tapi saya percaya, semangat muda kalian adalah kekuatan besar. Jadilah ASN yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga tangguh secara mental dan tahan uji,” ujarnya sambil menyalami CPNS satu demi satu. Ia juga memberikan motivasi agar para CPNS tidak cepat menyerah dalam menghadapi realita kerja yang mungkin jauh berbeda dari ekspektasi awal. Setelah penutupan, Mars Ansori Wijaya secara khusus menyalami dan memberikan ucapan selamat serta menyampaikan pesan moral, motivasi satu per satu kepada seluruh CPNS yang hadir.

Selengkapnya
Sabtu, 07 Juni 2025 23:56
455

CPNS KPU NTB Jalani Orientasi Tugas

CPNS KPU NTB Jalani Orientasi Tugas Di hari Selasa dan Rabu (3–4 Juni 2025), menjadi momen berharga bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI yang bertugas di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Dalam rangkaian Orientasi Tugas (Ortug) Tahun Anggaran 2024, sebanyak 45 orang CPNS mendapatkan pembekalan langsung dari para pejabat eselon II Setjen KPU RI. Para Kepala Biro, Kapus dan Irwil hadir memberikan arahan strategis mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu membuka sesi dengan menjelaskan peran penting teknis kepemiluan dalam memastikan setiap proses demokrasi berjalan dengan kredibel. Ia menegaskan bahwa akurasi dan integritas adalah nilai utama yang harus dijaga oleh setiap insan KPU. Dilanjutkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, para CPNS diajak memahami pentingnya sistem perencanaan yang terstruktur dan efisien. Kepala Biro Logistik dan Kepala Biro Umum memperkenalkan bagaimana pengelolaan logistik pemilu dan dukungan operasional menjadi tulang punggung keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Tidak kalah penting, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Barang Milik Negara (BMN) memberikan pemahaman tentang akuntabilitas dalam pengadaan dan pengelolaan aset negara. Kepala Biro SDM berbicara tentang pembangunan karakter ASN yang berintegritas dan profesional. Sementara Kepala Biro Keuangan menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara. Memasuki sesi siang, giliran Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan pentingnya transformasi digital dan penguatan sistem informasi. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM memaparkan berbagai peluang pengembangan karier yang tersedia untuk CPNS KPU. Inspektur Wilayah I mengajak para CPNS untuk senantiasa menjaga integritas dan menjauhi praktik-praktik penyimpangan. Kepala Biro Hukum memberi arahan terkait koridor hukum yang menjadi dasar semua kebijakan dan langkah KPU. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan informatif. Penutupan sesi pembekalan dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi Riau yang membagikan praktik baik dan tantangan administratif di daerah. Dengan penyampaian langsung dari para Kepala Biro dan pejabat setingkat eselon II, CPNS mendapatkan gambaran utuh tentang peran strategis masing-masing bagian KPU. Seluruh materi yang diberikan diharapkan menjadi bekal awal bagi para CPNS dalam melaksanakan tugas di satuan kerja masing-masing. Sebelumnya, KPU memanggil seluruh CPNS se NTB untuk melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Juni 2025. Seluruh CPNS menjalani verifikasi dokumen kelengkapan syarat sebagai CPNS.  Disela-sela pemberkasan mereka juga dikenalkan dengan lingkungan tugas di KPU Provinsi NTB, serta mendapat pelatihan dasar PBB dan kedisiplinan.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 13:04
398

KPU NTB Lakukan Reviu Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

KPU NTB Lakukan Reviu Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 KPU Provinsi NTB menggelar forum strategis untuk mereviu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, membuka forum dengan menekankan pentingnya dokumentasi dan pembelajaran dari pengalaman.  "Catatan pengalaman kita semua dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 harus dirangkum", ujar Khuwailid Ia mengajak seluruh jajaran untuk berpikir kritis terhadap pendekatan penyelesaian masalah yang selama ini digunakan.  Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB, Zuriati, menekankan bahwa forum ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilaksanakan.  "Ini adalah upaya kita bersama untuk menggali hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Apakah regulasi sudah kita implementasikan dengan benar atau tidak," terang Zuriati. Setiap tahapan dibahas untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan. Pada hari pertama reviu dilakukan untuk tahapan verifikasi partai politik, penataan daerah pemilihan, pencalonan, kampanye dan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, serta penetapan pasangan calon terpilih. Salah satu sorotan datang dari KPU Kabupaten Bima, yang menghadapi insiden pengrusakan dan pembakaran TPS di Kecamatan Parado, wilayah yang sebelumnya tidak masuk kategori rawan. Penyelenggara Pemilu telah mengambil langkah lokal dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas kerusuhan yang terjadi.  Dikesempatan yang sama Ketua Divisi Sosdiklih KPU Provinsi NTB Agus Hilman menegaskan bahwa Sirekap dapat menjadi instrumen untuk mendisiplinkan badan adhoc dan KPU, berfungsi layaknya "CCTV" yang memantau kinerja jajaran penyelenggara pemilu. Sementara itu direviu hari kedua dari Kabupaten Sumbawa Barat mengangkat isu tentang pleno yang terganggu akibat aksi massa yang mengepung lokasi pleno dan menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Poto Tano dan Senteluk. Sedangkan Di Lombok Barat hal yang reviu terkait proses pendaftaran pasangan calon sempat menemui hambatan teknis. Ketua Partai Hanura yang sedang berada di Mekkah tidak dapat hadir secara fisik saat pendaftaran. Namun, KPU melakukan verifikasi melalui video call dan menetapkan dokumen sah. Dikesempatan yang sama Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB, Mastur juga menekankan bahwa kegiatan reviu ini merupakan bentuk evaluasi diri yang penting dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.  "Forum ini sebagai auto kritik bagi kita selaku penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, agar ke depan penyelenggaraan dapat berlangsung lebih baik," pungkasnya. Peserta reviu tahapan teknis ini terdiri dari seluruh anggota KPU Kab/Kota se Provinsi NTB, Kasubbag Teknis dan staf KPU Kab/Kota se Provinsi NTB. Forum ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Ada beberapa poin-poin rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini diantaranya penghapusan kategori Pemilih Tidak Dikenal dalam formulir rekap serta larangan penggunaan penghapus cair pada formulir C.Hasil  Selain itu di usulan pemanfaatan metode video call dan video recording sejak awal proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik dan penyempurnaan fitur SIPOL untuk pelacakan tindak lanjut tanggapan masyarakat

Selengkapnya