BeritaTerkini

158

KPU NTB Gelar Bimtek PAW DPRD Kab/Kota, Tegaskan Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga

KPU NTB Gelar Bimtek PAW DPRD Kab/Kota, Tegaskan Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga KPU NTB menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalitas dan kepastian prosedur dalam setiap tahapan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD. Komitmen itu ditegaskan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara dan Prosedur PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digelar di Gedung B Kantor KPU NTB, Selasa (11/11). Dalam sambutannya, Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam proses PAW guna menjaga tertib hukum serta mencegah sengketa. Ia mengingatkan bahwa setiap dokumen proses PAW harus dipastikan keabsahannya, mengingat potensi keberatan hingga sengketa ke DKPP apabila proses tidak dilakukan secara cermat. Khuwailid juga menyoroti sejumlah kasus PAW yang berkembang di beberapa daerah. Dinamika yang terjadi harus menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara. “Setiap proses PAW harus akuntabel, transparan, dan memiliki landasan hukum kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya. Dalam pemaparan narasumber, perwakilan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Mahmud Abdullah, menjelaskan peran pemerintah provinsi sebagai fasilitator administratif PAW, termasuk tenggat penyelesaian berkas maksimal 14 hari kerja apabila dokumen sudah lengkap. Ia juga mengungkapkan rencana peluncuran aplikasi PAW tingkat provinsi pada tahun 2026 untuk mendukung efisiensi proses. Sementara itu, perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Indra Alamsyah, menegaskan fungsi DPRD dalam memastikan kelengkapan administrasi PAW, mulai dari verifikasi dokumen hingga penyiapan paripurna pelantikan. Pada sesi pemaparan teknis lanjutan, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU NTB, Zuriati, memberikan penjelasan terkait rumusan kebijakan dalam rancangan PKPU terbaru tentang PAW, termasuk pengaturan afirmasi perempuan serta mekanisme penundaan PAW bagi anggota DPRD yang tengah menempuh upaya hukum. Sebagai penutup, Khuwailid menegaskan pentingnya risalah rapat dalam setiap proses PAW dan mengimbau seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk konsisten berkoordinasi guna menghindari kesalahan prosedural. Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, serta operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (Simpaw) KPU Kabupaten/Kota se-NTB, baik secara langsung maupun daring


Selengkapnya
103

KPU NTB Gelar Upacara Hari Pahlawan: Bekerja Lebih Keras Melayani Lebih Tulus

KPU NTB Gelar Upacara Hari Pahlawan: Bekerja Lebih Keras Melayani Lebih Tulus KPU Provinsi NTB melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, Senin (10/11), dengan inspektur Upacara Anggota KPU NTB Zuriati. Dalam sambutannya ketika membaca amanat tertulis Menteri Sosial, dikatakan "Kini giliran kita menjaga agar api perjuangan tidak pernah padam, dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus". Lebih lanjut disampaikan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. "Hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini”, Tutur Zuriati  Upacara berlangsung khidmat, diikuti oleh Anggota KPU Provinsi NTB, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh staf Sekretariat, di halaman kantor KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
143

KPU NTB Tuan Rumah FGD Nasional, Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilu

KPU NTB Tuan Rumah FGD Nasional, Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) bertema Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan dan Tata Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan berlangsung di Mandalika selama dua hari, 6–7 November 2025 yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan sinergi antardivisi di lingkungan KPU seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Divisi SDM KPU Republik Indonesia Parsadaan Harahap, mengatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap PKPU Nomor 8 tentang Tata Kerja. Dirinya mendorong agar revisi dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur kelembagaan.  “Secara substantif, tujuan FGD ini adalah pembenahan menyeluruh terhadap PKPU Tata Kerja agar adaptif terhadap dinamika kelembagaan,” ungkap Parsa. Selanjutnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia Iffa Rosita, lebih menekankan pentingnya sinergi antara divisi hukum dan SDM.  Ia menyoroti masih banyak satuan kerja KPU yang belum memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), sehingga diperlukan percepatan penerapan Zona Integritas di seluruh jajaran KPU. Iffa juga mengapresiasi KPU Provinsi NTB yang telah meraih predikat WBK dan mendorong agar terus berproses menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).  “Integritas adalah satu kesatuan utuh, antara ucapan dan perbuatan harus selaras,” tegasnya. Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus memperkenalkan keindahan Lombok, NTB. Ia berharap FGD di Mandalika ini lahir rumusan strategis untuk penguatan SDM KPU di seluruh tingkatan,” ujarnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU dari 12 Provinsi, Anggota KPU Divisi SDM dari 38 Provinsi, Sekretaris KPU dari 6 Provinsi, serta tenaga ahli, pejabat manajerial, dan sekretariat KPU.


Selengkapnya
141

Mahasiswa PKL Unram Resmi Ditarik, KPU NTB Dorong Riset Kepemiluan dan Demokrasi

Mahasiswa PKL Unram Resmi Ditarik, KPU NTB Dorong Riset Kepemiluan dan Demokrasi   Universitas Mataram (Unram) resmi menarik mahasiswa yang telah menyelesaikan masa Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan KPU Provinsi NTB. Kegiatan ini menjadi penutup kolaborasi antara Unram dan KPU Provinsi NTB dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, sekaligus memperkuat hubungan akademik dengan lembaga penyelenggara pemilu di daerah.   Dalam sambutannya, Divisi Hukum KPU NTB Mastur menyampaikan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa selama menjalankan PKL.    Ia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam pengembangan akademik, sekaligus mendorong mahasiswa untuk mengangkat tema kepemiluan dan demokrasi dalam penelitian mereka.    “Kalau sudah mengenal situasi di kantor KPU, akan lebih mudah mendapatkan data dari teman-teman KPU,” ujarnya.   Sementara itu, Dosen Pembimbing dari Unram, Muhlis Lamuru, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan KPU NTB dalam memfasilitasi mahasiswa belajar langsung di lembaga penyelenggara pemilu.    Ia menuturkan bahwa pihak kampus saat ini tengah berupaya meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa di atas 40 persen.    “Mudah-mudahan mahasiswa yang PKL di KPU ini dapat segera menyusun skripsi dan lulus tepat waktu. Alhamdulillah, kalau mahasiswa kami bisa berkontribusi terhadap kelembagaan KPU,” ungkapnya.   Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan KPU NTB, antara lain Divisi Hukum Mastur, Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati, serta Kasubbag SDM dan Kasubbag Parhumas.


Selengkapnya
221

KPU NTB Matangkan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

KPU NTB Matangkan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM KPU Provinsi NTB menggelar rapat internal dalam rangka persiapan pembangunan Zona Integritas ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (3/11). Rapat ini difokuskan pada penyusunan tim kerja serta pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) di masing-masing bagian dan subbagian. Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, yang menegaskan pentingnya sinergi seluruh bagian dan elemen dalam mempersiapkan langkah menuju predikat WBBM.  “Kita harus memastikan pembagian tugas dalam pengisian LKE berjalan efektif agar pembangunan Zona Integritas benar-benar menggambarkan budaya kerja yang bersih dan melayani,” ujarnya.


Selengkapnya
152

Tingkatkan Profesionalitas layanan, KPU NTB Gelar Bimtek Keprotokolan

Tingkatkan Profesionalitas layanan, KPU NTB Gelar Bimtek Keprotokolan KPU Provinsi NTB gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Keprotokolan bagi jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Rabu (28/10). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam menyiapkan dan mengelola keprotokolan pada setiap kegiatan resmi lembaga, agar semakin tertib, profesional, dan berkelas. Melalui kegiatan ini, KPU NTB berharap seluruh peserta mampu menerapkan standar keprotokolan yang seragam dan profesional di setiap kegiatan kelembagaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menekankan pentingnya memahami peran keprotokolan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan acara hingga penataan posisi pimpinan di setiap kegiatan. “Susunan acara harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pimpinan hadir, maka seluruh persiapan keprotokolan harus benar-benar clear. Protokol itu hal penting, tapi sering disepelekan,” ujarnya. Mars Ansori mendorong peserta untuk menyesuaikan standar kerja keprotokolan sebagaimana diterapkan di KPU RI. “keprotokolan di KPU RI sudah berjalan sangat bagus. Pengalaman mereka perlu kita serap dan terapkan di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB,” tambahnya. Sementara itu, Aldhanny Gustam Usman, Kepala Bagian Persidangan dan Protokol Setjen KPU RI yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta di NTB.  Ia menegaskan bahwa dasar keprotokolan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan penerapannya tidak hanya soal aturan, tetapi juga tentang mengenal orang dan membaca situasi. “Fungsi keprotokolan tidak akan berjalan baik jika tidak mengenal orang. Dalam bimtek ini kita juga mempraktikkan langsung tata tempat sesuai aturan siapa yang duduk di tengah, di ujung, dan sebagainya,” jelasnya.


Selengkapnya