BeritaTerkini

Evaluasi PDPB Semester III, dan Persiapan Program Govote

Evaluasi PDPB Semester III, dan Persiapan Program Govote Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester III dan Persiapan Program Govote, Jumat (12/9) dihadiri oleh KPU kabupaten/kota se-NTB. Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk meninjau progres pelaksanaan coklit terbatas sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam implementasi program inovatif Govote. Ketua KPU NTB M Khuwailid menekankan pentingnya menuntaskan data semester I sebelum beralih ke semester II agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian.  Ia menegaskan bahwa penyelesaian data pemilih harus dipacu hingga tuntas dengan pemetaan rinci, termasuk data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia maupun pindah domisili.  “Sebelum pleno dengan Bawaslu, data semester I harus sudah selesai seluruhnya. Jangan sampai kita ‘buruk rupa cermin dibelah’. Ini adalah cerminan kinerja kita bersama,” tegasnya. Sementara itu Kadiv Teknis KPU Provinsi NTB, Zuriati, menyoroti urgensi percepatan penyelesaian data yang diturunkan sejak Mei lalu agar tuntas pada triwulan ketiga. Ia juga menekankan perlunya strategi efektif, termasuk berkoordinasi dengan kepala desa untuk mempercepat verifikasi data pemilih meninggal dunia.  “Data yang meninggal harus ada keterangan resmi. Kalau sulit mendapatkan nomor WA kepala desa, bisa melalui surat resmi agar ada bukti valid. Semua harus tuntas paling lambat 30 September,” imbuhnya. Hal senada juga disampaikan Mastur, yang menekankan pentingnya ketepatan laporan harian terkait progres masing-masing kabupaten/kota. Menurutnya, meski terdapat kendala teknis pada aplikasi, daerah tetap harus fokus menyelesaikan apa yang bisa dilakukan sambil melaporkan progres harian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di sisi lain, rapat juga membahas Program Govote, inovasi KPU NTB yang mengintegrasikan pemutakhiran data pemilih dengan pendidikan pemilih.  Kadiv Parhumas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman, menjelaskan bahwa Govote akan dijalankan secara kolaboratif antara divisi data dan informasi (datin) serta partisipasi masyarakat (parmas).  “Prinsipnya, bagaimana pemutakhiran data dan pendidikan pemilih bisa berjalan bersama. Ada petugas registrator dan verifikator, masing-masing dengan output yang jelas, yang hasilnya juga akan ditindaklanjuti serta dipublikasikan melalui media sosial,” ungkapnya. Agus Hilman juga menyoroti ketersediaan sarana pendukung seperti motor operasional, rompi, hingga kebutuhan SDM sebagai faktor penting. Dari laporan kabupaten/kota, tercatat total 27 armada kendaraan siap mendukung pelaksanaan Govote di seluruh NTB.  “Kendaraan ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana kerja, tetapi juga sebagai media branding berjalan untuk sosialisasi program,” tambahnya.

Ketua KPU NTB Inginkan Integritas Menjadi Budaya Kerja Dalam Pemeriksaan Hibah Pilkada 2024

Ketua KPU NTB Inginkan Integritas Menjadi Budaya Kerja Dalam Pemeriksaan Hibah Pilkada 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Belanja Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Senin (8/9), dihadiri jajaran KPU Provinsi NTB serta Tim Pemeriksa dari BPK. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama 40 hari ke depan. Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, dalam sambutannya mengatakan Pemeriksaan oleh BPK jangan dimaknai sebagai beban, melainkan menjadi budaya kerja yang baik. Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses kerja. “Nilai prinsip dari integritas ini salah satunya kejujuran, Semoga kita semua memiliki andil dalam menciptakan budaya kerja yang baik di provinsi NTB.” ungkap Khuwailid Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK, Syaifullah menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini difokuskan untuk belanja hibah Pemprov kecuali anggaran untuk badan adhoc. “Kami meminta dukungan dalam pengumpulan dokumen khususnya cost sharing dengan kabupaten kota", kata Syaifullah Ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini akan berlangsung mulai hari ini hingga empat puluh hari kalender. Kami berharap pemenuhan dokumen bisa dilakukan lebih cepat. Saat ini NTB sudah termasuk cepat, meski masih di posisi kedua dibanding Provinsi lain.” seloroh Saifullah Terakhir, dirinya menegaskan keterbatasan sumber daya pemeriksa sehingga fokus pemeriksaan hanya pada cost sharing untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya, menyampaikan bahwa KPU NTB telah memperoleh banyak informasi dari pemeriksaan sebelumnya, termasuk Pemeriksaan SPI pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan. "Semua temuan BPK pada pemeriksaan sebelumnya telah di Tindak Lanjuti seluruhnya oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabkota, baik temuan bersifat SPI, administrasi, termasuk Setoran", jelasnya.

Maklumat Pelayanan KPU Provinsi NTB

Standar Pelayanan di KPU Provinsi NTB

Gelar Forum Konsultasi Publik, Ketua KPU NTB: Kami Ingin Meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Publik

Gelar Forum Konsultasi Publik, Ketua KPU NTB: Kami Ingin Meningkatkan kualitas Standar Pelayanan Publik KPU Provinsi NTB menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan, Kamis (4/9) bertempat di Kantor KPU NTB, Mataram. Kegiatan ini menjadi wadah partisipatif bagi publik untuk memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas Standar Pelayanan di KPU Provinsi NTB.    Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana penguatan keputusan KPU NTB yang melibatkan banyak pihak.    “KPU menyelenggarakan forum konsultasi publik ini untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, demi memperkuat layanan dan membangun budaya kerja yang baik sesuai amanat perundang-undangan”, ungkap Khuwailid   Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat 14 komponen standar pelayanan yang yang akan kami tetapkan dalam Surat Keputusan KPU NTB nantinya, termasuk evaluasi kinerja dan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, papar Khuwailid   Beberapa layanan yang menjadi pembahasan utama dalam forum ini antara lain Layanan Autentikasi Peroleh Suara Parpol, Layanan PAW Anggota DPRD, Layanan Permohonan Informasi Publik, Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Magang Perguruan Tinggi, Layanan Data Pemilih.    Dirinya berharap melalui forum ini dapat tercipta budaya kerja yang lebih baik serta layanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.    Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menjelaskan aspek Layanan yang di Konsultasikan mencakup enam Aspek. “Aspek Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu; Biaya atau Tarif; Produk Layanan; hingga Penanganan pengaduan, Saran, dan Masukan atau Apresiasi yang kami konsultasikan”, terang Mars   Forum konsultasi Publik ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan partai politik di Provinsi NTB selaku pengguna layanan publik, para stakeholder seperti Bakesbangpol dan Komisi Informasi Provinsi NTB, Komisi Informasi Provinsi NTB, praktisi dan akademisi, organisasi masyarakat sipil, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, (JPPR) NTB serta perwakilan media massa.

Info Grafis Mengaduan Masyarakat Tahun 2025