BeritaTerkini

Kamis, 02 Oktober 2025 22:35
5

KPU NTB Bahas Digitalisasi Pemilu: Dari E-Voting hingga E-Recapitulation Dikaji

KPU NTB Bahas Digitalisasi Pemilu: Dari E-Voting hingga E-Recapitulation Dikaji KPU Provinsi NTB kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis dengan tema Prosedur dan Teknologi Informasi dalam Pemungutan, Penghitungan, serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, Selasa, (30/9) di Kantor KPU NTB.  Dalam pembukaan, Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid menekankan bahwa digitalisasi pemilu telah menjadi kebutuhan strategis seiring kompleksitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.  “Sirekap Pemilu 2024 memang belum sempurna, tetapi ia membuktikan teknologi mampu membantu mempercepat penyampaian informasi hasil pemungutan suara. Kedepan, penerapan e-voting, e-counting, dan e-recapitulasi harus dikaji secara komprehensif agar benar-benar menjawab kebutuhan transparansi, keamanan, dan efisiensi,” ujarnya. Sementara itu hadir sebagai narasumber utama, Akademisi dan Praktisi IT Univesitas Bumigora Nenny Sulistianingsih. Ia menyoroti urgensi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam digitalisasi pemilu.  "Pemilu manual selama ini menimbulkan beban berat bagi petugas, bahkan pada Pemilu 2019 tercatat ratusan petugas meninggal dunia akibat kelelahan" “Digitalisasi pemilu bukan sekadar modernisasi, tetapi kebutuhan untuk mengurangi human cost, menjamin akurasi suara, dan memperkuat integritas hasil. Namun, tantangan besar tetap ada, mulai dari kesenjangan digital hingga keamanan data pribadi pemilih,” jelasnya. Selain Nenny hadir pula akademisi dan Praktisi IT Universitas Mataram Ahmad Zafrullah Mardiansyah. Ia menguraikan aspek teknis sistem e-voting, mulai dari verifikasi identitas dengan e-KTP dan sidik jari, penggunaan mesin Direct Recording Electronic (DRE) dengan bukti cetak suara (VVPAT), hingga pengiriman hasil terenkripsi melalui jaringan aman (VPN).  Menurutnya, desain sistem harus menjamin privasi, keamanan, serta auditabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu perwakilan partai politik memberi catatan kritis. PDIP menyoroti keterbatasan infrastruktur listrik dan internet sebagai hambatan utama, sementara Partai NasDem menilai biaya dan isu keamanan menjadi perhatian besar.  Partai Buruh mengingatkan agar peralihan ke sistem elektronik tidak menutup akses kerja bagi petugas KPPS dan menuntut adanya program transisi yang adil. Anggota Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan legitimasi.  "Teknologi tidak boleh dijadikan uji coba prematur karena risiko kegagalan dapat berdampak langsung pada legitimasi kepemimpinan nasional". “Digitalisasi memang penting, tetapi hasil manual tetap harus dijaga sebagai basis rekapitulasi akhir, tegasnya  Kegiatan ini diikuti 81 peserta dari Bawaslu Provinsi NTB, Biro Pemerintahan NTB, Badan Kesbangpoldagri, KPU Kabupaten/Kota se-NTB, serta perwakilan partai politik.

Selengkapnya
Rabu, 01 Oktober 2025 15:57
14

KPU Provinsi NTB Peringati Hari Kesaktian Pancasila: Ajak Generasi Muda Hidupkan Nilai-Nilai Pancasila

KPU Provinsi NTB Peringati  Hari Kesaktian Pancasila: Ajak Generasi Muda Hidupkan Nilai-Nilai Pancasila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2025 dengan menggelorakan semangat kebangsaan serta mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.  Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid ketika membacakan sambutan tertulis Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon. “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya, ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, sekaligus perekat dalam keberagaman bangsa Indonesia”, sambung Khuwailid  Melalui peringatan ini, ditegaskannya bahwa Pancasila tidak hanya menjadi semboyan belaka, tetapi juga terus diamalkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas, harap Khuwailid  Seluruh rangkap upacara berlangsung khidmat turut dihadir Anggota KPU Provinsi NTB, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi NTB

Selengkapnya
Rabu, 01 Oktober 2025 12:03
14

KPU NTB Gelar FGD Kajian Teknis Pemilu 2024: Bedah Sistem Pemilu, Kampanye, dan Transparansi Dana Kampanye

KPU NTB Gelar FGD Kajian Teknis Pemilu 2024: Bedah Sistem Pemilu, Kampanye, dan Transparansi Dana Kampanye   Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (29/9) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu ke depan. Rekomendasi tersebut mencakup perlunya penyederhanaan sistem pemilu agar lebih mudah dipahami publik, penguatan regulasi dan pengawasan dana kampanye melalui keterlibatan lembaga keuangan, serta peningkatan akuntabilitas partai politik dalam pelaporan. FGD yang mengangkat tema Sistem Pemilu, Kampanye, dan Dana Kampanye berdasarkan Pengalaman Langsung pada Pemilu Tahun 2024 ini dihadiri oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Bawaslu NTB, Badan Kesbangpoldagri, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, perwakilan partai politik, serta akademisi. Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, menegaskan bahwa evaluasi regulasi pemilu harus terus dilakukan agar selaras dengan dinamika lapangan. “Regulasi kita perlu terus dievaluasi agar sesuai realitas lapangan dan menjamin keadilan pemilu,” ujarnya. Anggota Divisi Teknis KPU NTB, Zuriati, menambahkan bahwa hasil kajian ini akan menjadi bahan masukan penting bagi KPU RI dalam merumuskan kebijakan kepemiluan menuju Pemilu 2029. Dari sisi pengawasan, Anggota Bawaslu NTB, Umar Ahmad Sent, menyoroti menyoroti berbagai persoalan teknis, mulai dari praktik politik uang, kesenjangan akses politik, hingga persoalan penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi yang menimbulkan salah paham di masyarakat. Ia menegaskan perlunya penguatan digitalisasi pemilu untuk meningkatkan transparansi, serta integrasi laporan dana kampanye dengan lembaga keuangan seperti OJK guna memastikan akuntabilitas. Akademisi UIN Mataram, Dr. Agus, mengajukan tiga opsi rekomendasi sistem pemilu: proporsional tertutup, sistem gabungan, atau kembali ke sistem semula, dengan penekanan pada proporsional tertutup sebagai solusi untuk mengurangi praktik politik transaksional. Sementara itu, perwakilan Partai Buruh NTB menyampaikan penolakan terhadap ambang batas parlemen 4% di tingkat nasional karena dianggap merugikan partai kecil. Mereka mengusulkan penerapan ambang batas hanya di tingkat daerah pemilihan (dapil) guna menjaga proporsionalitas serta menghindari terbuangnya suara rakyat. FGD berlangsung hangat dan kolaboratif, memperlihatkan komitmen seluruh peserta untuk mendorong sistem pemilu yang lebih sederhana, adil, transparan, dan akuntabel.

Selengkapnya
Sabtu, 27 September 2025 10:25
101

KPU NTB Mantapkan Komitmen Zona Integritas, Siap Menuju WBBM Tahun 2026

KPU NTB Mantapkan Komitmen Zona Integritas, Siap Menuju WBBM Tahun 2026 KPU Provinsi NTB kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan Kick Off Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Selasa (23/9). Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan KPU NTB dalam membangun budaya kerja berintegritas sekaligus mempersiapkan diri menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2026 mendatang. Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya simbol, tetapi implementasi nyata dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.  Ia menegaskan, sejak 29 Juni 2020 KPU NTB telah mencanangkan pembangunan ZI dan terus memperkuat transformasi layanan publik baik secara luring maupun daring.  “Pada tahun 2026, selain akan mengusulkan KPU Kabupaten/Kota untuk dinilai dalam program pembangunan Zona Integritas, kami juga dari KPU Provinsi NTB berkomitmen untuk mengikuti kompetisi WBBM,” tegas Mars Ansori. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas mencakup enam area penting yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran KPU. Keenam area tersebut mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.  Mars juga menjelaskan langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam pembangunan ZI Pertama, pimpinan KPU Kabupaten/kota harus membuat tim pembangunan ZI dan telah telah diputuskan dalam Pleno. Kedua, pelajari kembali SOP yang telah ada. "Lakukan evaluasi SOP, apakah masih layak, perlu ada yg ditambah atau dikurangi atau bahkan memerlukan penambahan SOP. Yang terpenting ada proses internalisasi SOP kepada semua jajaran di satker", terangnya Ketiga, pembangunan ZI membutuhkan Komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran.  "Program ini tidak akan bisa sukses jika dipikul oleh satu subbagian saja, melainkan harus ada keterpaduan seluruh subbagian" "Harus ada pembagian tugas yang jelas. Selaku pimpinan tidak boleh lagi hanya memberikan perintah dan dilepas begitu saja, tetapi perintah tersebut haruslah dikawal sampai akhir, cek pencapaiannya. pimpinan juga harus menjadi role model yang memberikan teladan kepada jajaran", ungkap Mars Keempat, KPU Kabupaten kota harus berupaya mencari terobosan dan inovasi yang akan makin meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan KPU. Kelima, pembangunan ZI diawal terkesan sangat administratif, tetapi seiring berjalannya waktu akan disadari bahwa program ini mendorong terjadinya perubahan Budaya Kerja yang makin prima.  "Karenanya doronglah perubahan itu disetujui jajaran dengan penerapan role model dan komitmen", pungkas Mars

Selengkapnya
Kamis, 25 September 2025 09:00
27

Kickoff Zona Integritas, Ketua KPU NTB: Tingkatkan pelayanan, etos kerja, dan integritas KPU Se NTB

KPU Provinsi NTB melaksanakan Kickoff evaluasi Zona Integritas (ZI) KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, Selasa (23/9). Acara yang berlangsung secara hybrid ini diikuti Anggota Divisi Hukum dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Dalam sambutannya Ketua KPU Povinsi NTB, M Khuwailid mengatakan kickoff ini sebagai langkah awal memperkuat komitmen bersama membangun budaya kerja berintegritas di jajaran KPU se NTB. “Tingkatkan pelayanan, etos kerjanya, dan integritas.” tegas M. Khuwailid Lebih lanjut, ia mengingatkan capaian KPU Provinsi NTB yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2022 lalu, itu bukan sekadar pencapaian, tetapi sebuah legacy yang harus menjadi motivasi bagi KPU Kabupaten/Kota di NTB untuk ikut meningkatkan pelayanan, memperkuat etos kerja, dan meneguhkan integritas.  “Kalau kita komit dan niat sudah sama, tentu akan mudah mewujudkan zona integritas,” ujarnya. Pimpinan KPU Kabupaten/Kota yang harus menjadi teladan atau role model dalam mendorong internalisasi budaya kerja positif. “Dalam kepribadian Rasulullah disebut suri tauladan, begitu pula para pimpinan di KPU Kabupaten/Kota, harus mampu menjadi contoh dalam membangun budaya integritas,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum KPU RI Iffa Rosita mengapresiasi keseriusan KPU NTB dalam upaya membangun ruang kerja yang antikorupsi. Sinergi yang baik antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dinilai sebagai fondasi penting dalam memperkuat budaya kerja berintegritas.  “Saya sangat meyakini komitmen KPU Provinsi NTB dalam membangun ruang zona antikorupsi. Saya melihat sinkronisasi kerja antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terbangun sangat baik,” ungkap Iffa Lebih jauh, ia menegaskan harapannya agar momentum Kickoff ini benar-benar menjadi titik tolak untuk menjauhkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh KPU.  “Saya meyakini Bapak Ibu sekalian di NTB yang hadir ini berintegritas semua sehingga dipercaya menjadi penyelenggara,” katanya, pungkas Iffa Sebagai penegasan komitmen, rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Momen ini menjadi simbol keseriusan seluruh jajaran KPU NTB dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dengan harapan Zona Integritas ini benar-benar terimplementasi dalam budaya kerja.

Selengkapnya
Sabtu, 20 September 2025 13:00
34

KPU NTB Gelar Rakor PDPB, Tegaskan Akurasi Data Pemilih dan Kolaborasi dengan Dukcapil

KPU NTB Gelar Rakor PDPB, Tegaskan Akurasi Data Pemilih dan Kolaborasi dengan Dukcapil KPU Provinsi NTB mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) se-NTB secara daring, Kamis (18/9). Dalam forum ini, Ketua Divisi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM Agus Hilman menekankan pentingnya akurasi data pemilih melalui pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Rakor juga menjadi momentum strategis untuk memastikan persiapan Rapat Pleno Triwulan ketiga berjalan optimal nantinya. Menurutnya lahirnya inovasi program Go Vote sebagai upaya pelayanan pemutakhiran data secara berkelanjutan dan secara serta, ungkap Hilman Dirinya mengapresiasi Dukcapil, menurutnya Dukcapil Provinsi maupun kabupaten/kota sangat membantu kami dalam PDPB” tegas Hilman Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid lebih menyoroti hal spesifik mengenai pemilih yang statusnya meninggal namun faktanya masih hidup. Terhadap keadaan tersebut KPU sifatnya menunggu, harus ada kerja kolaboratif dengan KPU Kab/Kota dan dukcapil Kab/kota untuk menyingkronkan data tersebut. “Kita harus rumuskan konsep bersama antara KPU dan dukcapil se NTB”, ujar Khuwailid. Senada dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Zuriati mengatakan Rakor ini menjadi strategis pasca Pemilu dan Pemilihan, karena KPU memiliki tugas berkelanjutan dalam menjaga akurasi data pemilih yang melibatkan banyak pihak. PDPB berharap berjalan lebih optimal, transparan, dan sinkron antara KPU dan Dukcapil, agar kedepan data pemilih semakin valid dan dapat dipertanggungjawabkan, imbuh Zuriati. Kegiatan dilanjutkan paparan Hasil pencocokan data pemilih terbatas (Coktas) oleh KPU Kabupaten/Kota dan Masukan dari Dukcapil.

Selengkapnya