BeritaTerkini

Kamis, 30 April 2026 19:00
11

Pendidikan Pemilih di Desa Dasan Baru Kopang. Ketua KPU NTB: Pendidikan Pemilih Tidak Bisa Sekali

Pendidikan Pemilih di Desa Dasan Baru Kopang. Ketua KPU NTB: Pendidikan Pemilih Tidak Bisa Sekali KPU Provinsi NTB melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (28/4). Kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan pemilih tidak bisa dilakukan hanya sekali, melainkan harus berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam Pemilu. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid menyampaikan alasan pendidikan pemilih dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu, bahwa pendidikan pemilih tidak bisa dilakukan hanya sekali. KPU perlu melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. "Penting pemilih memahami hak dan perannya dalam Pemilu atau pilkada, ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan mengapa praktik politik uang tidak boleh dilakukan. Menurutnya, pemilih tidak boleh menerima uang dari calon yang dipilih karena pemilih adalah tuan, sementara pemimpin adalah pelayan masyarakat.  "Masak tuan menerima uang dari pelayan. Ini logika yang salah dan tidak boleh", uangkapnya. Khuwailid juga memberikan perhatian khusus kepada pemilih disabilitas dan kelompok marjinal. Ia menyampaikan bahwa disabilitas bukanlah penyakit, melainkan kondisi yang membutuhkan layanan khusus. Oleh karena itu, pemilih disabilitas dapat didahulukan dalam pemberian layanan di TPS.  "KPU di seluruh tingkatan berkomitmen untuk menjamin hak-hak pemilih disabilitas dan marjinal secara inklusif", tegasnya Ia juga menanggapi pertanyaan terkait peluang menjadi penyelenggara pemilu melalui badan adhoc, dengan mencontohkan sosok Selamet Riyadi yang pernah menjabat sebagai anggota PPS selama dua periode. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah yang mendukung pelaksanaan pendidikan pemilih bagi kelompok marjinal dan disabilitas di Kecamatan Kopang.

Selengkapnya
Rabu, 29 April 2026 13:04
19

KPU NTB Studi Tiru ke Kemenkum NTB: Bidik WBBM, Perkuat Integritas dan Layanan Publik

KPU NTB Studi Tiru ke Kemenkum NTB: Bidik WBBM, Perkuat Integritas dan Layanan Publik KPU Provinsi NTB semakin serius membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melakukan studi tiru ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, guna memperkuat strategi inovasi, pengawasan internal, serta kualitas pelayanan publik, Selasa (28/4) Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB tersebut diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga. Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pembelajaran untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi NTB yang telah dimulai sejak tahun 2020. "Kami melihat komitmen pimpinan di Kemenkum NTB sangat kuat dalam membangun budaya kerja yang bersih. Melalui studi tiru ini, kami berharap dapat mengadopsi berbagai inovasi, khususnya dalam pelayanan publik dan keterbukaan informasi," ungkap Mars. Ia berharap KPU Provinsi NTB dapat memperkuat langkah strategis dalam membangun Zona Integritas yang tidak hanya berorientasi pada penilaian, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, terasnya Sementara itu, I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mendukung KPU Provinsi NTB dalam meraih predikat WBBM. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan membangun Zona Integritas membutuhkan proses panjang, konsistensi, serta inovasi berkelanjutan. "Kami memulai sejak tahun 2019, dan meskipun sudah meraih WBK, kami sempat menghadapi tantangan saat belum lolos ke tahap evaluasi WBBM. Ini menjadi motivasi untuk terus berbenah melalui inovasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya. Pada kesempatan tersebut, dirinya memaparkan sejumlah inovasi layanan publik yang telah diterapkan, seperti layanan paspor di hari libur, konsultasi hukum yang mudah diakses, serta pengembangan aplikasi internal berbasis web. Selain itu tim Kemenkum NTB menjelaskan berbagai praktik baik yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas, tutup Gusti. Sebelumnya, Kamis (23/4) jajaran KPU Provinsi NTB juga menyambangi BPKP Perwakilan NTB untuk melakukan kunjungan serupa sebagai bentuk kolaborasi antar Lembaga dalam rangka mewujudkan Zona Intergritas

Selengkapnya
Sabtu, 25 April 2026 20:14
32

KPU NTB Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas ke BPKP Perwakilan NTB

KPU NTB Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas ke BPKP Perwakilan NTB KPU Provinsi NTB melaksanakan kunjungan studi tiru pembangunan Zona Integritas ke BPKP Perwakilan NTB ,Kamis (23/4). Hal ini untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang sedang digalakkan oleh KPU Provinsi NTB. Kunjungan ini adalah bentuk praktik terbaik (best practices) dari instansi yang telah berhasil mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Melalui kegiatan ini, KPU NTB berharap dapat mengadopsi strategi dan inovasi yang relevan dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik. Tim KPU Provinsi NTB yang terdiri dari agen perubahan disambut oleh Kepala Bagian Umum Temmy Pratama dan Subkoordinator Kepegawaian Jati Dwi Kesumaningrum bersama staf di lingkungan BPKP Perwakilan NTB.  Dalam pertemuan interaktif tersebut , BPKP NTB memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan dalam meraih predikat WBBM, mulai dari penguatan komitmen pimpinan, inovasi pelayanan publik, hingga pengelolaan eviden dan pemenuhan indikator penilaian Zona Integritas.  Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi KPU NTB dalam menyusun langkah-langkah penguatan internal ke depan. Selain itu, aspek inovasi pelayanan publik turut menjadi perhatian utama dalam diskusi. KPU NTB menggali berbagai pendekatan kreatif yang telah diterapkan BPKP NTB untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Selengkapnya
Senin, 13 April 2026 16:00
61

Latsar CPNS Ditutup, Sekretaris KPU NTB Apresiasi Peserta Terbaik I dari KPU

Latsar CPNS Ditutup, Sekretaris KPU NTB Apresiasi Peserta Terbaik I dari KPU Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS resmi ditutup, dan Sekretaris KPU Provinsi NTB memberikan apresiasi kepada peserta terbaik peringkat I yang berasal dari KPU, sebagai bentuk capaian sekaligus motivasi bagi seluruh peserta untuk terus mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Pada pelaksanaan Latsar tersebut juga ditetapkan peserta terbaik. Peringkat pertama diraih oleh Yulia Pramudianingsih dari KPU Kabupaten Bima, peringkat kedua oleh Novita Lestari dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan peringkat ketiga oleh Melani Anggraini dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya saat mengumpulkan peserta dari lingkungan KPU menegaskan bahwa Latsar CPNS merupakan syarat mutlak yang harus dilalui oleh setiap calon ASN.  Ia menekankan bahwa ilmu yang diperoleh selama pelatihan harus dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam membangun diskusi yang produktif bersama rekan kerja dan atasan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya mendukung program-program ke depan, termasuk evaluasi capaian kinerja melalui penyusunan SKP. Menurutnya, di lingkungan KPU terbuka luas peluang bagi pegawai untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas kinerja. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing. Kegiatan Latsar CPNS Angkatan 5 sampai dengan 7 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB ini berlangsung sejak 3 Januari hingga 11 April 2026. Jumlah peserta sebanyak 111 CPNS, dimana CPNS KPU sejumlah 45 orang. Peserta lainnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bima, dan Pemerintah Kota Bima. Kegiatan penutupan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Sekretaris KPU Provinsi NTB, para Widyaiswara BPSDMD NTB, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDMD Provinsi NTB.

Selengkapnya
Selasa, 31 Maret 2026 08:00
78

Ketua KPU NTB Tegaskan Standarisasi Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Ketua KPU NTB Tegaskan Standarisasi Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid menegaskan pentingnya standarisasi dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebelum rapat pleno Triwulan I 2026. Pernyataan ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB tingkat KPU Kabupaten/Kota, Senin (30/3) di Kantor KPU Provinsi NTB. Dirinya mengingatkan bahwa beberapa catatan dari Pleno PDPB 2025 kepada stakeholder harus diselesaikan pada semester I 2026. "Standarisasi verifikasi Coktas berdasarkan kategori dan Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap status Data Pemilih agar tidak terjadi perbedaan antar KPU Kabupaten/Kota", ungkap Khuwailid. Selain itu dirinya meminta KPU Kabupaten/Kota menyampaikan masalah secara terperinci dan transparan selama proses PDPB, tanpa ada yang disembunyikan pada rakor ini, tutupnya. Senada dengan Khuwailid, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zuriati mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antar KPU, sebagaimana sempat muncul di pleno nasional 2025.  Ia juga menyoroti tentang anak WNA yang menikah dengan WNI tidak otomatis menjadi WNI, harus memiliki dokumen resmi dari Kementerian Hukum, ujarnya. Tarakhir Kadiv Hukum dan Pengawasan Mastur lebih menekankan Rakor ini bukan sekadar halal bihalal, tetapi juga menjadi ajang pembahasan proses PDPB secara mendalam. Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota mengenai proses PDPB di wilayah masing-masing sebelum rapat pleno Triwulan I dilaksanakan.

Selengkapnya
Senin, 30 Maret 2026 22:46
73

Halal Bihalal dan Silaturahmi Pasca Lebaran dan Hari Raya Nyepi, Spirit Disiplin dalam Beribadah dan Bekerja

Halal Bihalal & Silaturahmi Pasca Lebaran dan Hari Raya Nyepi, Spirit Disiplin dalam Beribadah dan Bekerja Pasca libur cuti bersama, Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTB menggelar Halal Bihalal dan Silaturrahmi Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Nyepi Tahun Saka 1948, Senin (30/3). Acara ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat disiplin dalam beribadah dan bekerja. Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya konsistensi kedisiplinan baik dalam beribadah maupun dalam bekerja di kantor.  "Mindset setiap individu harus berubah pasca Lebaran dan Nyepi. "Semua tindakan kita harus berdasarkan kesucian dan keheningan. Ini adalah spirit yang ingin kita tanamkan untuk terus membangun budaya kerja yang baik di KPU", tutur Khuwailid "Spirit disiplin dalam berpuasa sangat luar biasa, dan itu harus kita bawa dalam bekerja.  Kita melaksanakan pekerjaan di kantor bukan karena takut pimpinan atau sanksi, tapi karena ini hal yang baik untuk diri kita sendiri, bukan pula karena terpaksa," jelasnya. Di akhir pengarahannya, Ia menyinggung perayaan Lebaran dan Hari Raya Nyepi di NTB berjalan aman, penuh toleransi, dan menjadi momen refleksi spiritual bagi semua.  "Nyepi itu pengheningan untuk mencari titik kosong agar kita bisa mengisi kembali energi. Sama halnya dengan Idul Fitri, yang merupakan kesempatan untuk membuang ego dan memulai sesuatu yang baik," ujarnya.

Selengkapnya