BeritaTerkini

250

KPU NTB Matangkan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

KPU NTB Matangkan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM KPU Provinsi NTB menggelar rapat internal dalam rangka persiapan pembangunan Zona Integritas ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (3/11). Rapat ini difokuskan pada penyusunan tim kerja serta pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) di masing-masing bagian dan subbagian. Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, yang menegaskan pentingnya sinergi seluruh bagian dan elemen dalam mempersiapkan langkah menuju predikat WBBM.  “Kita harus memastikan pembagian tugas dalam pengisian LKE berjalan efektif agar pembangunan Zona Integritas benar-benar menggambarkan budaya kerja yang bersih dan melayani,” ujarnya.


Selengkapnya
186

Tingkatkan Profesionalitas layanan, KPU NTB Gelar Bimtek Keprotokolan

Tingkatkan Profesionalitas layanan, KPU NTB Gelar Bimtek Keprotokolan KPU Provinsi NTB gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Keprotokolan bagi jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Rabu (28/10). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam menyiapkan dan mengelola keprotokolan pada setiap kegiatan resmi lembaga, agar semakin tertib, profesional, dan berkelas. Melalui kegiatan ini, KPU NTB berharap seluruh peserta mampu menerapkan standar keprotokolan yang seragam dan profesional di setiap kegiatan kelembagaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menekankan pentingnya memahami peran keprotokolan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan acara hingga penataan posisi pimpinan di setiap kegiatan. “Susunan acara harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pimpinan hadir, maka seluruh persiapan keprotokolan harus benar-benar clear. Protokol itu hal penting, tapi sering disepelekan,” ujarnya. Mars Ansori mendorong peserta untuk menyesuaikan standar kerja keprotokolan sebagaimana diterapkan di KPU RI. “keprotokolan di KPU RI sudah berjalan sangat bagus. Pengalaman mereka perlu kita serap dan terapkan di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB,” tambahnya. Sementara itu, Aldhanny Gustam Usman, Kepala Bagian Persidangan dan Protokol Setjen KPU RI yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta di NTB.  Ia menegaskan bahwa dasar keprotokolan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan penerapannya tidak hanya soal aturan, tetapi juga tentang mengenal orang dan membaca situasi. “Fungsi keprotokolan tidak akan berjalan baik jika tidak mengenal orang. Dalam bimtek ini kita juga mempraktikkan langsung tata tempat sesuai aturan siapa yang duduk di tengah, di ujung, dan sebagainya,” jelasnya.


Selengkapnya
134

Kobarkan Semangat Pemuda: KPU NTB Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan Penuh Khidmat

Kobarkan Semangat Pemuda: KPU NTB Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan Penuh Khidmat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, Senin (28/10), di halaman kantor KPU Provinsi NTB. Upacara berlangsung khidmat dengan Anggota KPU NTB, Agus Hilman, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Agus Hilman membacakan pidato resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan generasi muda.  “Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa,” demikian disampaikan dalam amanat tersebut. Amanat itu juga menekankan bahwa perjuangan generasi muda saat ini memang berbeda dengan masa lalu. “Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah.” Erick Thohir juga mengajak para pemuda untuk terus bermimpi besar dan tidak takut gagal, karena pemuda bukan sekadar pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah berikutnya. Turut hadir dalam Upacara tersebut Kabag Persidangan dan Protokol Setjen KPU Republik Indonesia, seluruh pejabat Struktural KPU Provinsi NTB. Prosesi upacara berlangsung dengan rasa nasionalisme. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat Sumpah Pemuda, serta menumbuhkan tekad bersama dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia.


Selengkapnya
409

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Komisi II DPR: Harus Berkelanjutan dan Terus Menerus

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Komisi II DPR: Harus Berkelanjutan dan Terus Menerus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) fasilitasi kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang digelar bersama Komisi 2 DPR RI Selasa (21/10), di Senggigi, Lombok Barat  Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid, dalam paparannya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memahami politik secara substansial. “Politik tidak boleh diabaikan. Pendidikan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. "Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar, terutama di media sosial", imbuh Fauzan Ia juga meminta masyarakat untuk menjauhi praktik politik uang atau money politics saat pemilihan. Sebelumnya, acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid dengan narasumber Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid dan Badrun dari Komisi Informasi NTB  Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih secara berkelanjutan merupakan hal penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya. "Demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud melalui pemilih yang cerdas dan berintegritas. Mari bangun bangsa dengan niat yang baik agar hasilnya pun baik, hindari menerima uang saat akan mencoblos TPS,” tutupnya. Sementara itu, Badrun dari Komisi Informasi NTB membahas Isu Kelembagaan Partai Politik yang masih berorientasi pada figur dibanding penguatan kelembagaan. “Ke depan, pendidikan politik harus fokus pada pemilih pemula, karena lebih dari 60% pemilih adalah generasi muda yang masih netral dan belum terpengaruh politik uang,” ujarnya. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara KPU Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI, dengan peserta Pemilih millenial dan kelompok masyarakat desa di Lombok Barat.


Selengkapnya
375

KPU NTB Raih Penghargaan SAKIP dan SPIP Terbaik Nasional, KPU NTB: Bukti Komitmen Dalam Akuntabilitas dan Pengendalian Internal

KPU NTB Raih Penghargaan SAKIP dan SPIP Terbaik Nasional, KPU NTB: Bukti Komitmen Dalam Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Kembali meraih penghargaan nasional dari KPU Republik Indonesia. Kali ini dalam  rapat koordinasi Pengawasan dan akuntabilitas KPU se Indonesia tanggal 20-22 Oktober, KPU Provinsi NTB mendapatkan Apresiasi yakni Juara 1 Ketegori Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan Juara 3 Kategori Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP Tahun 2025. SAKIP adalah sebuah sistem manajemen kinerja sektor publik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sedangkan SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.  Hadir menerima penghargaan Ketua Divisi Hukum KPU Provisi NTB, Mastur. Menurutnya penghargaan ini merupakan bukti komitmen KPU NTB dalam akuntabilitas dan pengendalian internal.  Dalam kegiatan itu, juga menghadirkan beberapa narasumber. Inspektur Utama (Irtama) KPU RI Nanang Priyatna dalam paparannya menegaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah sebuah kewajiban, bukan prestasi.  Ia menekankan bahwa salah satu tugas utama satuan kerja (satker) adalah kecepatan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi temuan BPK, yang menjadi indikator kunci penilaian, ungkapnya Narasumber lain diantaranya Anggota KPU RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memaparkan materi untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan internal guna menyukseskan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.


Selengkapnya
242

Rapim KPU se NTB: Perkuat Sinergi dan Konsolidasi Kinerja Penyelenggara Pemilu se-NTB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Senin (20/10), secara daring. Kegiatan rutin yang ketiga ini bertujuan memperkuat koordinasi dan konsolidasi kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah serta mempererat sinergi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB. Rapim dibuka oleh Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi, kolaborasi, dan hubungan emosional antara KPU dengan pihak eksternal. “Rapat pimpinan ini adalah salah satu cara kita memperkuat ikatan batin antar penyelenggara pemilu. Walau saat ini berada pada masa non tahapan, masih banyak agenda penting yang harus dijalankan bersama". Selain itu, hubungan baik dengan seluruh stakeholder perlu dijaga agar sinergi penyelenggaraan pemilu tetap solid,” ujarnya. Dirinya mengingatkan pentingnya kesesuaian data di JDIH, peningkatan pengelolaan informasi publik melalui e-PPID, serta optimalisasi media sosial untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepemiluan. Kemudian Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, menekankan bahwa Rapim bukan sekadar forum laporan, melainkan ruang strategis untuk membahas langkah ke depan dan mengukur hasil program.  Menurutnya, setiap kegiatan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas agar output dan outcome-nya terlihat nyata Ia mengapresiasi satuan kerja yang aktif berinovasi serta mendorong seluruh KPU Kabupaten/Kota memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati, menegaskan pentingnya pembaruan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) agar tahapan berjalan sesuai ketentuan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyoroti pentingnya konsistensi pelaporan SPIP, inovasi publikasi JDIH. Ia meminta KPU kabupaten/kota untuk memperbarui daftar informasi publik secara berkala, setahun dua kali agar layanan digital KPU semakin berkualitas. Mars menyoroti sarana dan prasarana kantor di KPU kabupate/kota agar terus difungsikan secara maksimal baik itu ruang rapat dan sarana pelayanan publik  Terakhir dirinya meminta agar kita semua untuk menjaga soliditas, inovasi, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.


Selengkapnya