BeritaTerkini

Jumat, 13 Februari 2026 14:01
67

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBBM, Ketua KPU NTB: Zona Integritas Bukan Hanya Tentang Predikat, Tetapi cara kita melayani

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBBM, Ketua KPU NTB: Zona Integritas Bukan Hanya Tentang Predikat, Tetapi cara kita melayani KPU Provinsi NTB secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Provinsi NTB, Kamis (12/2). Ketua KPU NTB M Khuwaiid dalam sambutannya menegaskan, pencanangan ini bukan sekadar langkah administratif untuk meraih predikat, melainkan komitmen moral dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.  "Zona Integritas bukan hanya tentang predikat, tetapi tentang cara kita melayani masyarakat dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya di hadapan para mitra strategis dan jajaran internal KPU NTB. Ia mengakui bahwa lembaga publik saat ini menghadapi tantangan berupa meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap kualitas layanan birokrasi. Oleh karena itu, pencanangan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan bentuk keberanian KPU Provinsi NTB untuk menjawab keraguan tersebut melalui langkah nyata.  Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak dapat tanpa dukungan dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, media, serta masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan strategi dalam mengakselerasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Ia menceritakan perjalan KPU Provinsi NTB dalam pembangunan ZI bukanlah proses yang instan, mulai tahun 2020, KPU NTB ditetapkan sebagai sampel pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Meski berhasil melewati penilaian Tim Penilai Internal (TPI), KPU NTB belum mampu lolos pada tahap Tim Penilai Nasional (TPN) karena masih berada pada fase penyesuaian budaya kerja.  Tantangan serupa kembali dihadapi pada 2021, di mana KPU NTB nyaris meraih predikat WBK namun terpaut selisih nilai sekitar 0,5 poin saja. Kegigihan dan konsistensi perbaikan akhirnya membuahkan hasil pada 2022, KPU NTB menjadi satu-satunya unit kerja dari tujuh yang diusulkan dan berhasil meraih predikat WBK dengan nilai 76,22. Capaian tersebut menjadi tonggak penting untuk KPU NTB", ungkapnya Ini menjadi pijakan untuk melangkah menuju target yang lebih tinggi, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, tutupnya Hadir dalam Pencanangan tersebut BPKP Provinsi NTB, Bakesbangpol NTB, Perwakilan Rektor UIN Mataram, Partai Politik Peserta Pemilu, Pers, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir secara daring

Selengkapnya
Jumat, 06 Februari 2026 20:08
98

Sambut Bulan Suci Ramadhan, KPU Provinsi NTB Santuni Anak Yatim Piatu

Sambut Bulan Suci Ramadhan, KPU Provinsi NTB Santuni Anak Yatim Piatu   Dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 H yang tinggal menghitung hari, KPU Provinsi NTB melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim piatu, Jumat (6/2). Kegiatan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan secara serentak oleh KPU di seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat tali silaturahmi di lingkungan kelembagaan KPU.   Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid mengatakan, ini momen yang sangat membahagiakan karena kita sedang bersama-sama dengan ahlul Jannah, yaitu anak Yatim piatu.   "Semoga kita kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk meneruskan tradisi yang baik yaki santunan anak Yatim piatu. Meski kita dalam keadaan lapang ataupun sempit. Syukur kita masih bisa berbagi, ungkap Khuwailid.   Dirinya menambahkan, bahwa hari ini pimpinan KPU Provinsi NTB lengkap berlima. "Hari juga Pak Bukhari resmi dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi NTB menggantikan pak Halidy yang meninggal dunia. Semoga dengan kita genap berlima membersamai anak Yatim Piatu diberikan keberkahan oleh Allah di hari jumat ini, tutupnya.   Pelaksanaan santunan di KPU Provinsi NTB berlangsung dengan penuh khidmat dan kekeluargaan, diikuti oleh jajaran sekretariat serta keluarga besar KPU Provinsi NTB.    Sementara itu kegiatan santunan anak yatim piatu ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari imbauan Sekretaris Jenderal KPU melalui Biro Sumber Daya Manusia agar seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan serupa secara serentak.

Selengkapnya
Jumat, 06 Februari 2026 20:05
130

Bukhari Dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Provinsi NTB Periode 2024-2029

Bukhari Dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Provinsi NTB Periode 2024-2029   Bukhari resmi dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi NTB, Jumat (6/2) secara Daring di Gedung B Kantor KPU Provinsi Mataram oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Muhammad Afifudin. Bukhari menggantikan Halidy yang meninggal dunia pada bulan Oktober 2025 lalu.   Dalam sambutannya usai pelantikan, Muhammad Afifudin mengucapan selamat kepada seluruh anggota yang baru dilantik, yakni Anggota KPU Provinsi NTB, KPU Provinsi Papua, KPU Kota Gorontalo, KPU Kabupaten Kediri, serta KPU Kabupaten Morowali.    Ia mengajak seluruh anggota KPU yang baru bergabung untuk senantiasa mensyukuri amanah yang telah diberikan serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas.    Dirinya berpesan agar bekerja sesuai dengan tugas dan aturan, sehingga kehadiran bapak ibu bermanfaat dalam menjalankan tugas sebagai sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, ungkap Afif   Dalam suasana yang penuh khidmat, Ketua KPU juga menyampaikan bahwa pelantikan ini dilaksanakan di tengah duka keluarga besar KPU RI atas wafatnya putra Sekretaris Jenderal KPU, namun pelantikan tetap dilangsungkan mengingat pentingnya keberlanjutan tugas penyelenggaraan pemilu.    Ia mengingatkan agar kepercayaan yang telah diberikan oleh KPU tidak disia-siakan, serta menekankan pentingnya menjaga nama baik dan marwah lembaga dengan bekerja secara sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab.    "Atas nama pimpinan KPU Republik Indonesia menyampaikan ucapan selamat bergabung dan selamat bekerja, seraya mendoakan agar seluruh anggota yang baru dilantik senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara demokrasi", tutupnya

Selengkapnya
Selasa, 03 Februari 2026 16:37
116

PPID KPU Provinsi NTB Sampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik

PPID KPU Provinsi NTB Sampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelayanan akses informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Dalam menyampaikan laporan PPID KPU Provinsi NTB Lalu Nizamuddin Afandi Arungan, juga melaksanakan diskusi terkait pelayanan publik bersama Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB, Sansuri dan Sueb Quri, guna memperkuat komitmen keterbukaan dan peningkatan kualitas layanan informasi di KPU Provinsi NTB. Dirinya menegaskan bahwa Laporan sudah kami umumkan ke dalam Daftar Informasi Publik setiap dan laman e-PPID KPU Provinsi NTB juga, ungkapnya Adapun laporan yang disampaikan meliputi Laporan Keterbukaan Informasi Publik Semester I, Laporan Keterbukaan Informasi Publik Semester II, serta Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.  Semenara itu menurut Sansuri, KPU Provinsi NTB menjadi lembaga publik pertama yang menyampaikan laporan keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi dan lembaga publik lainnya.

Selengkapnya
Kamis, 29 Januari 2026 17:08
138

KPU raih Predikat A Pelayanan Prima. KPU NTB sebagai Lokus Evaluasi PEKPPP

KPU raih Predikat A Pelayanan Prima. KPU NTB sebagai Lokus Evaluasi PEKPPP KPU meraih Predikat A (Pelayanan Prima) pada Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025.  Unit Lokus yang dijadikan sampel Evaluasi adalah KPU Provinsi NTB.  Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno melalui Suratnya nomor 234/ORT.08-SD/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 mengapresiasi kerja keras dan kontribusi KPU Provinsi NTB dalam melaksanakan PEKPPP Nasional tahun 2025. Dirinya meminta KPU Provinsi NTB untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di tahun tahun berikutnya. Predikat A tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam penilaian tersebut KPU memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,66, yang menempatkan KPU dalam kategori Pelayanan Prima. Dengan Penilaian ini KPU telah berhasil mempertahankan predikat A (Pelayanan Prima) selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2023,2024 dan 2025. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui proses pemantauan, evaluasi, dan validasi terhadap kinerja unit penyelenggara pelayanan publik secara nasional. Ditempat yang terpisah Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya berterima kasih kepada seluruh jajaran atas dukungan sehingga berhasil memperoleh nilai A kategori pelayanan Prima. Ia berharap kinerja ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan, ungkap Mars.

Selengkapnya
Selasa, 27 Januari 2026 13:35
107

Apel Kendaraan Dinas, Sekretaris: Cek Kondisi Kendaraan dan Rawat Kendaraan agar Berfungsi Optimal

Apel Kendaraan Dinas, Sekretaris: Cek Kondisi Kendaraan dan Rawat Kendaraan agar Berfungsi Optimal KPU Provinsi NTB melaksanakan apel Kendaraan Dinas, Senin (26/1) di Halaman Kantor KPU Provnsi NTB. Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Mars Ansori Wijaya menegaskan pentingnya pengecekan kondisi dan perawatan kendaraan dinas agar dapat berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kantor. "Apel kendaraan dinas penting untuk mengecek kesiapan kendaraan operasional. Pengecekan dilakukan terhadap kondisi kendaraan, siapa pemegang kendaraan, serta memastikan ada atau tidaknya keluhan dari pengguna kendaraan tersebut", ungkapnya Pengecekan kendaraan dinas ini memerlukan langkah-langkah lanjutan dan idealnya dilaksanakan secara rutin setiap tahun, bahkan memungkinkan dilakukan dua kali dalam setahun, sambung Mars Lebih lanjut, Mars Ansori Wijaya menegaskan bahwa pengelolaan kendaraan dinas juga merupakan bagian dari pengelolaan aset yang harus ditata dan dikelola dengan baik.  "Saat ini, KPU Provinsi NTB tengah menyusun laporan keuangan, sehingga kegiatan apel kendaraan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, tidak hanya melihat angka-angka, tetapi juga mendengar langsung pendapat dan keluhan dari para pemakai kendaraan guna memastikan kelayakan kendaraan dinas tersebut", tutupnya Sementara itu Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi NTB, I Gede Suantara melaporkan bahwa jumlah kendaraan dinas yang dimiliki terdiri dari 15 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua. Ia juga menyampaikan adanya pergeseran penggunaan kendaraan oleh para pengguna.

Selengkapnya