BeritaTerkini

Rabu, 22 Oktober 2025 19:20
202

KPU NTB Raih Penghargaan SAKIP dan SPIP Terbaik Nasional, KPU NTB: Bukti Komitmen Dalam Akuntabilitas dan Pengendalian Internal

KPU NTB Raih Penghargaan SAKIP dan SPIP Terbaik Nasional, KPU NTB: Bukti Komitmen Dalam Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Kembali meraih penghargaan nasional dari KPU Republik Indonesia. Kali ini dalam  rapat koordinasi Pengawasan dan akuntabilitas KPU se Indonesia tanggal 20-22 Oktober, KPU Provinsi NTB mendapatkan Apresiasi yakni Juara 1 Ketegori Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan Juara 3 Kategori Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP Tahun 2025. SAKIP adalah sebuah sistem manajemen kinerja sektor publik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sedangkan SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.  Hadir menerima penghargaan Ketua Divisi Hukum KPU Provisi NTB, Mastur. Menurutnya penghargaan ini merupakan bukti komitmen KPU NTB dalam akuntabilitas dan pengendalian internal.  Dalam kegiatan itu, juga menghadirkan beberapa narasumber. Inspektur Utama (Irtama) KPU RI Nanang Priyatna dalam paparannya menegaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah sebuah kewajiban, bukan prestasi.  Ia menekankan bahwa salah satu tugas utama satuan kerja (satker) adalah kecepatan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi temuan BPK, yang menjadi indikator kunci penilaian, ungkapnya Narasumber lain diantaranya Anggota KPU RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memaparkan materi untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan internal guna menyukseskan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 09:09
165

Rapim KPU se NTB: Perkuat Sinergi dan Konsolidasi Kinerja Penyelenggara Pemilu se-NTB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Senin (20/10), secara daring. Kegiatan rutin yang ketiga ini bertujuan memperkuat koordinasi dan konsolidasi kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah serta mempererat sinergi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB. Rapim dibuka oleh Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi, kolaborasi, dan hubungan emosional antara KPU dengan pihak eksternal. “Rapat pimpinan ini adalah salah satu cara kita memperkuat ikatan batin antar penyelenggara pemilu. Walau saat ini berada pada masa non tahapan, masih banyak agenda penting yang harus dijalankan bersama". Selain itu, hubungan baik dengan seluruh stakeholder perlu dijaga agar sinergi penyelenggaraan pemilu tetap solid,” ujarnya. Dirinya mengingatkan pentingnya kesesuaian data di JDIH, peningkatan pengelolaan informasi publik melalui e-PPID, serta optimalisasi media sosial untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepemiluan. Kemudian Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, menekankan bahwa Rapim bukan sekadar forum laporan, melainkan ruang strategis untuk membahas langkah ke depan dan mengukur hasil program.  Menurutnya, setiap kegiatan harus memiliki standar dan tujuan yang jelas agar output dan outcome-nya terlihat nyata Ia mengapresiasi satuan kerja yang aktif berinovasi serta mendorong seluruh KPU Kabupaten/Kota memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati, menegaskan pentingnya pembaruan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) agar tahapan berjalan sesuai ketentuan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyoroti pentingnya konsistensi pelaporan SPIP, inovasi publikasi JDIH. Ia meminta KPU kabupaten/kota untuk memperbarui daftar informasi publik secara berkala, setahun dua kali agar layanan digital KPU semakin berkualitas. Mars menyoroti sarana dan prasarana kantor di KPU kabupate/kota agar terus difungsikan secara maksimal baik itu ruang rapat dan sarana pelayanan publik  Terakhir dirinya meminta agar kita semua untuk menjaga soliditas, inovasi, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selengkapnya
Minggu, 19 Oktober 2025 19:51
171

KPU NTB Hadiri Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024, Ketua KPU: Dorong Demokrasi yang Lebih Bermakna dan Partisipatif

KPU NTB Hadiri Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024, Ketua KPU: Dorong Demokrasi yang Lebih Bermakna dan Partisipatif Ketua Divisi Sosialisasi Parhumas dan SDM KPU NTB Agus Hilman hadiri Rapat Koordinasi Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025 pada 17–19 Oktober di Jakarta.  Kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan pasca Pilkada Serentak 2024, sekaligus peluncuran Indeks Partisipasi Masyarakat (IPP) Pilkada 2024 Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari rencana strategis KPU untuk memperkuat literasi demokrasi. “Pemilu bukan sekadar teks, melainkan konteks. Kita perlu menunjukkan kerja nyata, bukan hanya ucapan,” ujarnya.  Ia menekankan pentingnya keberanian mengambil risiko dalam bekerja, serta menjadikan KPU sebagai penyebar informasi Kepemiluan yang positif. Anggota KPU RI, Agus Melaz, menyampaikan bahwa KPU berkomitmen menjadikan lembaga ini sebagai pusat pengetahuan dan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada. Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI, akademisi, dan tim penyusun IPP. Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, mengingatkan bahwa tingginya angka partisipasi belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi.

Selengkapnya
Minggu, 19 Oktober 2025 12:51
85

4 KPU di NTB Raih Penghargaan IPP

4 KPU di NTB Raih Penghargaan IPP Dalam acara Launching Indeks Partisipasi Pilkada di Jakarta, Sabtu (18/10). Sebanyak 4 KPU Kabupaten di Provinsi NTB meraih penghargaan, 3 diantaranya meraih penghargaan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP). Tiga KPU kabupaten/kota diantaranya KPU Kabupaten Bima, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dan KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan kategori Participatory pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 dari KPU RI.  Sementara itu KPU Kota Mataram meraih penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota yang telah mendokumentasi pembelajaran Pilkada tahun 2024. Penghargaan diterima langsung oleh Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman di akhir kegiatan Peluncuran Indeks Partisipasi Masyarakat tahun 2024. Berikut Score yang diraih oleh KPU kabupaten/kota se NTB dalam peluncuran IPP:  1. Bima 79,07 kategori participatory  2. Sumbawa Barat 78,55 ketegori participatory  3. Lombok Tengah 78,26 ketegori participatory  4. Sumbawa 74,02 kategori engagement  5. Lombok Timur 72,85 kategori engagement  6. Kota Bima 72,06 kategori engagement  7. Lombok Utara 71,51 kategori engagement  8. Dompu 71,05 kategori engagement  9. Lombok Barat 70,66 kategori engagement  10. Kota Mataram 65,04 kategori engagement.

Selengkapnya
Jumat, 17 Oktober 2025 06:46
52

KPU RI Sampaikan Belasungkawa dan Santunan Duka untuk Almarhum Halidy

KPU RI Sampaikan Belasungkawa dan Santunan Duka untuk Almarhum Halidy Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Parsadaan Harahap melakukan kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, (15/10) dalam rangka menyampaikan belasungkawa atas wafatnya almarhum Bapak Halidy, Anggota KPU Provinsi NTB. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyerahkan santunan duka dari keluarga besar KPU se-Indonesia kepada pihak keluarga almarhum. Dalam kesempatan itu, Parsadaan Harahap menyampaikan pesan duka cita mewakili Ketua dan seluruh Anggota KPU RI. “Kami yang hadir hari ini mewakili KPU se-Indonesia mengucapkan belasungkawa atas musibah yang menimpa keluarga besar. Ada salam dari Bapak Ketua dan teman-teman Anggota KPU lainnya. Mohon maaf kami tidak dapat hadir langsung, namun saat prosesi pemakaman kemarin kami mengikuti secara daring melalui siaran live Zoom. Kemudian, ada sedikit uang duka dari keluarga besar KPU se-Indonesia, semoga dapat bermanfaat bagi keluarga,” ujarnya. Kunjungan Parsadaan Harahap menjadi wujud  nyata solidaritas dan kebersamaan keluarga besar KPU se-Indonesia, sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian almarhum Halidy selama menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi NTB.

Selengkapnya
Jumat, 10 Oktober 2025 09:05
83

KPU NTB Dorong Optimalisasi Pengelolaan Arsip Digital Melalui Aplikasi SRIKANDI

KPU NTB Dorong Optimalisasi Pengelolaan Arsip Digital Melalui Aplikasi SRIKANDI KPU Provinsi NTB terus mendorong optimalisasi pengelolaan arsip digital melalui penerapan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Upaya ini dilakukan untuk memastikan tata kelola arsip di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB berjalan lebih efektif, teratur, dan sesuai standar nasional kearsipan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Rapat Evaluasi Efektivitas Pengelolaan serta Penataan Arsip SRIKANDI, yang digelar bersama jajaran sekretariat KPU se-NTB. Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menegaskan pentingnya kesadaran bersama dalam menata arsip dengan serius dan berkelanjutan. “Arsip bukan sekadar tumpukan kertas bermakna, melainkan bagian dari sejarah kepemiluan yang harus dikelola dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pengelolaan arsip harus dilakukan secara rutin dan harian, bukan hanya sebulan atau dua bulan sekali. Mars Ansori juga menyoroti bahwa keberhasilan pengelolaan arsip telah berkontribusi terhadap capaian positif lembaga. Salah satunya, KPU Provinsi NTB berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berkat penerapan e-arsip yang efektif dalam mendukung pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan arsip di seluruh jajaran KPU se NTB berjalan tertib, terukur, dan terintegrasi dengan sistem elektronik, tutup Mars Sementara itu, Kepala Bagian Persuratan dan Tata Usaha KPU RI Rizki Indah Susanti selaku narasumber, menjelaskan bahwa penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI menjadi bagian dari penilaian utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Karena itu, ia mendorong agar satuan kerja di seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan aplikasi SRIKANDI secara aktif setiap hari. Dalam sesi teknis, Kasubbag Persuratan dan Arsip KPU RI Tatit Dwiwiarti Santoso memaparkan ketentuan pembuatan daftar arsip aktif, proses penyusutan arsip melalui pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam penomoran surat, pencantuman tanggal maksimal lima hari, serta kelengkapan dokumen baik dalam bentuk softfile maupun hardfile. Rapat diakhiri dengan sesi praktik penggunaan Aplikasi SRIKANDI oleh operator dari KPU RI Givan Yudistiana, diikuti langsung oleh para peserta dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Melalui kegiatan ini, KPU NTB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip berbasis digital, sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan berintegritas.

Selengkapnya