BeritaTerkini

Sabtu, 22 Maret 2025 20:04
678

KPU NTB Gelar Tindak Lanjut FGD Evaluasi Pilkada 2024: Sinkronisasi Data dan Rekomendasi Jadi Fokus Utama

KPU NTB Gelar Tindak Lanjut FGD Evaluasi Pilkada 2024: Sinkronisasi Data dan Rekomendasi Jadi Fokus Utama   KPU Provinsi NTB menggelar rapat tindak lanjut hasil Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, Jumat (21/3) di Mataram. Rapat yang digelar di tengah bulan Ramadan ini dihadiri oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-NTB beserta Sekretaris. Tujuan utama rapat ini adalah untuk melakukan sinkronisasi data dan rekomendasi antara tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Indormasi Halidy membuka dan menekankan pentingnya menghindari perbedaan data dalam laporan yang disusun oleh berbagai pihak. "Kita harus memastikan bahwa sumber data yang berasal dari kabupaten/kota sesuai dengan data yang ada di tingkat Provinsi juga. Hal ini penting agar laporan yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. Sementara itu Ketua Divisi SDM dan Parmas Agus Hilman menekankan pentingnya semangat dalam proses FGD meskipun sedang berpuasa. Selain itu dirinya meminta FGD ini untuk memotret Proses Pilkada 2024 secara holistik. “Perlu memperdalam hal-hal yang belum maksimal dieksplorasi. Dicatat secara holistik dari pre election, election, hingga pasca-pemilihan atau post election”, imbuh Hilman. Dikesempatan yang sama juga Ketua Divisi Hukum Pengawasan, Mastur meminta para peserta untuk mengidentifikasi beberapa rekomendasi yang diberikan. Ia mencontohkan, masalah "A" tetapi rekomendasi yang diberikan adalah "B". "Ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih teliti dalam merumuskan rekomendasi. Masalah yang diidentifikasi harus sesuai dengan solusi yang diusulkan," tegas Mastur. Lain Hal dengan Ketua Divisi Teknis Zuriati, ia menyoroti pentingnya evaluasi yang komprehensif. Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga kelebihan yang bisa menjadi best practice. "Evaluasi seharusnya tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga kelebihan yang bisa menjadi contoh baik. Misalnya, interaksi yang baik dengan liaison officer partai politik dapat memperlancar komunikasi dan penyampaian masalah," Pungkas Zuriati.

Selengkapnya
Sabtu, 22 Maret 2025 15:06
678

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid Hadiri Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid Hadiri Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB   Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, menghadiri acara silaturahmi dan Buka Puasa Bersama yang digelar oleh Gubernur NTB H Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri di Pendopo Gubernur, Kamis (21/03). Acara ini dihadiri oleh perwakilan lembaga vertikal dan seluruh perangkat daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung visi misi serta program pembangunan NTB. Kehadiran Muhammad Khuwailid dalam acara silaturahmi untuk membangun kerjasama yang baik untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi. KPU Provinsi NTB siap mendukung visi misi pemerintah, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan transparan. KPU Provins NTB berkomitmen untuk memastikan Pembangunan Demokrasi di NTB berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung stabilitas politik dan pembangunan di Provinsi NTB.

Selengkapnya
Kamis, 06 Maret 2025 21:07
725

Susun Laporan Evaluasi Pilkada 2024, FGD KPU NTB: Lahirkan Gagasan Perbaikan dan Pertahankan Keberhasilan

Susun Laporan Evaluasi Pilkada 2024, FGD KPU NTB: Lahirkan Gagasan Perbaikan dan Pertahankan Keberhasilan   Dalam rangka menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan (Pilkada) Tahun 2024, KPU Provinsi NTB menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Rabu (5/3) di Mataram. FGD ini menjadi pamungkas dari semua tahapan Pilkada di tahun 2024 lalu. Melalui FGD ini dapat melahirkan gagasan-gagasan perbaikan yang bersifat evalutif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk Pilkada Serentak 2024 di NTB, ujar Plh Ketua Provinsi NTB Agus Hilman "FGD ini tidak hanya mengevaluasi yang tidak berhasil tapi perlu mengevaluasi keberhasilan dari pesta demokrasi 2024 tersebut. Kenapa penting mengevaluasi keberhasilan, karena ini dalam rangka mempertahankan kedepannya, ujar Hilman Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tahap ini menjadi bagian tahap akhir dalam kegiatan Pilkada 2024 serta menjadi bagian dalam menyusun laporan evaluasi. "Dan ini sudah kewajiban kita yang diatur dalam Undang-undang yakni membuat laporan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024,” katanya. Sementara itu Ida Budhiati, narasumber dalam FGD ini menyoroti pentingnya evaluasi dari perspektif penyelenggara dan metode yang digunakan. "Evaluasi harus dilakukan dengan metode yang tepat dan berdasarkan perspektif penyelenggara," ujarnya. Ia juga menekankan peran KPU dalam penguatan kelembagaan dan kontribusinya dalam Pilkada. "KPU memiliki peran besar dalam Pilkada, terutama dalam penguatan kelembagaan," sambungnya. Dikesempatan yang sama Putra Satria Peneliti Sindikasi Pemilu, mengapresiasi metode evaluasi yang melibatkan masukan dari berbegai peserta. "Saya sangat mengapresiasi metode evaluasi yang melibatkan masukan dari peserta. Provinsi NTB patut berbangga karena partisipasi masyarakatnya masih berada di atas rata-rata nasional dan bahkan masuk dalam lima besar provinsi dengan partisipasi tertinggi di Indonesia. "Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dibandingkan Pemilu, Pilkada NTB tetap menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi", sambungnya FGD sendiri di ikuti oleh oleh komisioner Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB, Bawaslu Provinsi NTB, Lembaga Pemantau Pemilu, media massa dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Selengkapnya
Kamis, 27 Februari 2025 21:23
724

Jadi Tuan Rumah, KPU NTB Fasilitasi Rakor Persiapan Pemenuhan Logistik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jadi Tuan Rumah, KPU NTB Fasilitasi Rakor Persiapan Pemenuhan Logistik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi   KPU Provinsi NTB ditunjuk menjadi Tuan Rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Logistik Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Gelombang I. Sebanyak dua puluh tujuh Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi yang hadir di Mataram, Rabu (26/2). Sisa Satker KPU Provinsi akan diundang oleh KPU RI di Palembang 4 Maret Mendatang. Dalam Sambutannya Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyampaikan bahwa kunjungan kali ini yang pertama saat menjabat sebagai Ketua KPU RI. Sebelumnya saya sudah tiga kali ke Mataram, imbuhnya "Alhamdulillah kantor KPU Provinsi NTB sangat bagus, ini menandakan kantor yang baik kantor yang bagus adalah salah satu legacy selain kerja-kerja kita", ujar Afif Selain itu dirinya mengingatkan bahwa forum ini penting untuk diikuti sampai selesai termasuk dua kabupaten/kota yang dimenangkan oleh kotak kosong yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Afif mengingatkan bahwa Pasca Putusan MK yang bersifat final and binding, tentunya KPU akan menindaklanjuti Putusan tersebut, sambungnya Sementara itu Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat Yulianto Sudrajat menekankan bahwa, Hari ini Kemendagri mengundang Satuan Kerja (Satker) yang Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk membahas positioning anggaran utk kebutuhan PSU. "Hal ini penting untuk memastikan langkah dan strategi Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan", tambah Yulianto Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan narasumber dari Kejaksaan RI, LKPP, BPK RI, dan Kepala Biro Logistik. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pembahasan daftar inventarisasi masalah. Turut hadir Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Fungsional Ahli Utama, serta Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi yang hadir pada gelombang I.

Selengkapnya
Sabtu, 08 Februari 2025 19:07
725

KPU NTB Laksanakan Knowledge Sharing Inpres No 1 Tahun 2025

KPU NTB Laksanakan Knowledge Sharing Inpres No 1 Tahun 2025   KPU Provinsi NTB melaksanakan Knowledge Sharing Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan impres ini tentu akan mempengaruhi cara melaksanakan tugas dan kewajiban KPU Provinsi NTB Dirinya meyakini dan percaya kita semua dapat melakukan semuanya. "Teman-teman KPU Kabupaten/kota untuk Adaptasi terhadap impres ini. Biar bagaimanapun juga kita harus bekerja dengan baik", tegas Khuwailid Sementara itu KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menjelaskan pokok-pokok materi Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang intinya terkait efisiensi anggaran tahun 2025. Dirinya mengatakan, ada beberapa hal yang sudah diatur dalam inpres sebagai pedoman melaksanakan kegiatan di tahun 2025 Baik anggaran APBN dan Hibah yang masih ada di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang telah melaksanakan Pilkada 2024 haus di efisiensikan Lebih lanjut ia mengatakan efisiensi anggaran di lingkungan KPU RI sendiri akan mengefisiensikan dengan mengurangi belanja sewa kendaraan, biaya pemeliharaan, dan penyediaan operasional dukungan perkantoran. "Identifikasi dan harus sudah mulai menekan pengeluaran terkait pos anggaran yang sudah dikurangi di kantor masing-masing KPU, ujar Mars Terakhir ia meminta jajaran KPU se NTB harus memperkuat argumentasi dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dilakukan dikeluarkan jauh sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan.

Selengkapnya
Sabtu, 08 Februari 2025 17:23
670

Pengurus KORPRI Sekretariat KPU Se Indonesia Dikukuhkan

Pengurus KORPRI Sekretariat KPU Se Indonesia Dikukuhkan   Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Bakti 2025-2030 dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakhrullah, Jumat (7/2) di Jakarta Hadir langsung di Ruang Sidang Utama Gedung KPU Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya yang dikukuhkan sebagai Kordinator Wilayah KORPRI Sekretariat KPU Provinsi NTB Dalam sambutannya, Zudan Arif Fakrullah mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada pengurus Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Masa Bakti 2025-2030. Tugas utama KORPRI yakni memperkokoh NKRI, tegasnya “Saya menilai komposisi ideal jajaran Dewan Pengurus Setjen KPU yang berisikan orang-orang lintas generasi”, sambung Zudan Terakhir ia berpesan agar KORPRI, khususnya di Setjen KPU Se Indonesia untuk membangun ikatan yang kuat, membuat program yang bermanfaat untuk kepentingan anggota, tutupnya Hadir secara daring jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten kota Se NTB yang turut untuk kukuhkan.

Selengkapnya