KPU NTB Mantapkan Komitmen Zona Integritas, Siap Menuju WBBM Tahun 2026

KPU Provinsi NTB kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan Kick Off Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Selasa (23/9). Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan KPU NTB dalam membangun budaya kerja berintegritas sekaligus mempersiapkan diri menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2026 mendatang.

Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya simbol, tetapi implementasi nyata dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. 

Ia menegaskan, sejak 29 Juni 2020 KPU NTB telah mencanangkan pembangunan ZI dan terus memperkuat transformasi layanan publik baik secara luring maupun daring. 

“Pada tahun 2026, selain akan mengusulkan KPU Kabupaten/Kota untuk dinilai dalam program pembangunan Zona Integritas, kami juga dari KPU Provinsi NTB berkomitmen untuk mengikuti kompetisi WBBM,” tegas Mars Ansori.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas mencakup enam area penting yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran KPU. Keenam area tersebut mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Mars juga menjelaskan langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam pembangunan ZI

Pertama, pimpinan KPU Kabupaten/kota harus membuat tim pembangunan ZI dan telah telah diputuskan dalam Pleno.

Kedua, pelajari kembali SOP yang telah ada.

"Lakukan evaluasi SOP, apakah masih layak, perlu ada yg ditambah atau dikurangi atau bahkan memerlukan penambahan SOP. Yang terpenting ada proses internalisasi SOP kepada semua jajaran di satker", terangnya

Ketiga, pembangunan ZI membutuhkan Komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran. 

"Program ini tidak akan bisa sukses jika dipikul oleh satu subbagian saja, melainkan harus ada keterpaduan seluruh subbagian"

"Harus ada pembagian tugas yang jelas. Selaku pimpinan tidak boleh lagi hanya memberikan perintah dan dilepas begitu saja, tetapi perintah tersebut haruslah dikawal sampai akhir, cek pencapaiannya. pimpinan juga harus menjadi role model yang memberikan teladan kepada jajaran", ungkap Mars

Keempat, KPU Kabupaten kota harus berupaya mencari terobosan dan inovasi yang akan makin meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan KPU.

Kelima, pembangunan ZI diawal terkesan sangat administratif, tetapi seiring berjalannya waktu akan disadari bahwa program ini mendorong terjadinya perubahan Budaya Kerja yang makin prima. 

"Karenanya doronglah perubahan itu disetujui jajaran dengan penerapan role model dan komitmen", pungkas Mars