BeritaTerkini

651

BPK Perwakilan NTB Apresiasi Usaha Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 oleh KPU se NTB

BPK Perwakilan NTB Apresiasi Usaha Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 oleh KPU se NTB   BPK Perwalikan NTB menyerahkan laporan periode tahun 2023 sampai dengan semester 1 tahun 2024 pada satuan kerja KPU wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya Kepala Subauditorat NTB II BPK Perwakilan NTB Abdul Choliq mengapresiasi usaha-usaha pengelolaan keuangan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh satuan kerja KPU di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan, komitmen kami menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan BPK. Ini akan menjadi komitmen yang sangat tinggi bagi kami dan akan kami tularkan terus di satker-satker di KPU provinsi maupun di KPU kabupaten/kota. Saya sampaikan kepada teman-teman Sekretaris KPU Kab/kota serta kasubag yang hadir disini mendengar arahan-arahan dari bapak ibu sekalian tadi ada beberapa yang saya catat untuk segera kita selesaikan, sambung Mars "Segala administrasi segera ditindaklanjuti dalam waktu secepat-cepatnya pada hari ini juga nanti saya akan konsolidasi bersama sekretaris KPU se NTB, mudah-mudahan dapat lebih cepat, tutup Mars Abdul Choliq menambahkan, pemeriksaan yang telah kami lakukan dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selamat dan sukses kepada KPU, khususnya pada KPU di wilayah provinsi NTB yang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 Serta Pilkada Serentak Tahun 2024 secara aman dan Tertib, sambungnya Lebih lanjut, pemeriksaan ini untuk menilai apakah pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 pada satuan kerja KPU di wilayah provinsi NTB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pungkasnya


Selengkapnya
625

KPU NTB Minta KPU Kabupaten/Kota se NTB Atur Mekanisme Revisi Anggaran Hibah

KPU NTB Minta KPU Kabupaten/Kota se NTB Atur Mekanisme Revisi Anggaran Hibah   Laksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan KPU Kabupaten Kota se NTB, KPU Provinsi NTB meminta kepada jajarannya untuk mengatur Mekanisme Revisi Anggaran Hibah Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid dalam sambutannya Jumat (20/12) mengatakan, KPU kabupaten kota se NTB harus mengecek dahulu apakah seluruh pekerjaan itu telah ter SPJ kan. "Hal ini penting, barulah kita bisa ketahui sisa anggaran atas belanja", tandasnya "Selain itu apabila ada sisa anggaran, apakah boleh di revisi secara aturan. Ini kita bicara boleh atau tidak boleh, Bukan bisa atau tidak bisa lagi", sambung Khuwailid "Jadi batas revisi jangan sampai dilewati dan harus dihitung dengan benar", tutupnya Senada dengan Khuwailid, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengintruksikan kepada Sekretaris KPU kabupaten kota agar seluruh kegiatan pada tahun 2024 harus sudah diperhitungkan, dialokasikan dan dipertanggungjawabkan semuanya. "Tahun 2024 harus clear dan sudah teranggarkan termasuk untuk kegiatan konsolnas", ujar Mars "Pada tahun 2025 tidak ada lagi kegiatan tahun 2024 yang tidak dibayarkan termasuk pertanggungjawaban badan adhoc, pungkasnya Sementara itu Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kepatuhan Internal Kantor DJBP Provinsi NTB, Heru Suprianto menjelaskan teknis Mekanisme revisi anggaran sisa hibah. Menurutnya, DJPB Sebagai Bendahara Umum Negara, menilai KPU NTB dalam mengelola anggaran sampai saat ini sudah merealisasikan 95 persen, ini sudah sangat baik, ungkapnya.


Selengkapnya
629

KPU NTB Raih Dua Penghargaan Nasional, Kategori Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

KPU NTB Raih Dua Penghargaan Nasional, Kategori Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara   KPU Provinsi NTB raih penghargaan nasional pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Tidak tanggung-tanggung KPU Provinsi NTB menerima dua penghargaan sekaligus dari KPU Republik Indonesia, Minggu (15/12) di Bali. Selain KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga meraih penghargaan dari KPU Republik Indonesia. Pertama, KPU Provinsi NTB meraih penghargaan sebagai Peringkat I KPU Provinsi Satuan Kerja Sedang dalam Pengelolaan Rekapitulasi Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. Kemudian, Peringkat III KPU Provinsi Satuan Kerja Sedang dalam pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada 2024. Sementara itu KPU Kabupaten Lombok Utara meraih peringatan III Satuan kerja sedang dalam pengelolaan Pencalonan Pilkada 2024. Penghargaan langsung diterima oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB, Zuriati pada acara Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.


Selengkapnya
631

KPU Provinsi NTB menggelar doa bersama sekaligus beri santunan untuk anak yatim, Jumat (13/12) di kantor KPU NTB.

Gelar Doa Bersama, KPU NTB Beri Santunan Anak Yatim.   KPU Provinsi NTB menggelar doa bersama sekaligus beri santunan untuk anak yatim, Jumat (13/12) di kantor KPU NTB.   Kegiatan ini merupakan arahan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia melalui surat dinas nomor 4647/RT.01.1-SD/03/2024 yang mana seluruh KPU di semua level baik Provinsi dan kabupaten/kota untuk menggelar doa bersama dan santunan anak yatim  Kegiatan rutin dilaksanakan oleh KPU se Indonesia, dalam rangka kepedulian KPU terhadap generasi bangsa dan mempererat silaturahmi serta solidaritas antar sesama. Dalam sambutannya Ketua Divisi Perencanaan data dan informasi KPU Provinsi NTB, Halidy mengingat bahwa sebagai umat beragama untuk selalu bersyukur.  Dirinya mengatakan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan nikmat kepada hamba yang sering bersyukur, sedangkan jika kufur ada azab yang menanti, ujar Halidy  Hadir pada doa dan santunan anak yatim tersebut Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB serta pejabat struktural dan seluruh staf sekretariat KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
618

KPU NTB Raih Dua Penghargaan Tingkat Nasional

KPU NTB Raih Dua Penghargaan Tingkat Nasional   KPU Provinsi NTB meraih dua perhargaan tingkat nasional dari KPU Republik Indonesia. Perhargaan diberikan pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Anugerah Sistem Pengendalikan Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024, 10-12 Desember di Jakarta. Adapun dua buah penghargaan adalah Juara 2 Kategori Pencapaian Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023 dengan Hasil diumumkan Lengkap. Kedua adalah, Juara 2 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023. Kedua penghargaan ini diberikan kepada Satuan Kerja KPU Sedang. Hadir menerima penghargaan dari KPU Republik Indonesia adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Mastur didampingi oleh Sekretaris, Kasubbag Hukum dan Kasubbag Keuangan KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
1346

KPU NTB Tetapkan Rekapitulasi Hasil Pilgub NTB: Rohmi-Firin: 775.937 Zul-Uhel 887.791 dan Iqbal-Dinda 1.163.194

KPU NTB Tetapkan Rekapitulasi Hasil Pilgub NTB: Rohmi-Firin: 775.937 Zul-Uhel 887.791 dan Iqbal-Dinda 1.163.194   KPU Provinsi NTB melakukan Penetapan Rekapitulasi hasil Perolehan suara tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur (Pilgub) NTB Tahun 2024. Pasangan calon Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah - Dr Ir H W Musyafirin MM (Rohmi-Firin) memperoleh 775.937 suara sah. Kemudian Pasangan Calon Dr H Zulkieflimansyah SE M.Sc - H Moh Suhaili Fadil Tohir SH. MM (Zul-Uhel) memperoleh 887.791 suara sah. Sedangkan pasangan calon Dr H Lalu Muhamad Iqbal SE. M.IP (Iqbal-Dinda) memperoleh 1.163.194 suara sah. Dengan demikian berdasarkan hasil rekapitulasi hasil, pasangan calon nomor urut 3 Iqbal-Dinda memperoleh suara terbanyak atau 41,15% dari total suara sah, disusul paslon nomor urut 2 Zul-Uhel 31,40%, dan selanjutnya paslon nomor urut 1 Rohmi-Firin 27,45% Sementara itu dalam proses Rekapitulasi, Genap Sepuluh KPU Kabupaten/Kota membacakan model D Hasil Kabko yang telah di rekap di masing-masing kabupaten/kota di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) mulai dari Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima dan yang terakhir Sumbawa Barat. Setelah dibacakan oleh sepuluh KPU Kabupaten/Kota secara bergantian, KPU Provinsi NTB menerima hasil rekap tingkat kabupaten/kota tersebut Hasil Rekaptulasi ini kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi NTB nomor 125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024. Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan, "Kita niatkan Rapat Pleno ini sebagai amal kebaikan untuk kita". Di akhir rapat Pleno, dirinya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 berjalan lancar dan damai. "Tiada henti ucapan terima kasih kepada bapak ibu semua, semoga dengan ditetapkan Keputusan hasil Rapat pleno terbuka ini menjadi momentum baik untuk kita semua sebagai warga Nusa Tenggara Barat", tutupnya Dikesempatan yang berbeda, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengatakan, Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024 mencapai 73,96 persen. Angka tersebut meningkat sedikit dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilgub NTB 2018", ujar Hilman. Dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap 3.964.325, sebanyak 2.826.922 pemilih menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan. Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil ini dimulai tanggal 5 sampai dengan 6 November 2024 bertempat di Senggigi dengan mengundang Saksi ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Forkompimda, Pers, TNI/Polri dan Pemantau Pemilihan.


Selengkapnya