KPU NTB Bahas Digitalisasi Pemilu: Dari E-Voting hingga E-Recapitulation Dikaji

KPU Provinsi NTB kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis dengan tema Prosedur dan Teknologi Informasi dalam Pemungutan, Penghitungan, serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, Selasa, (30/9) di Kantor KPU NTB. 

Dalam pembukaan, Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid menekankan bahwa digitalisasi pemilu telah menjadi kebutuhan strategis seiring kompleksitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. 

“Sirekap Pemilu 2024 memang belum sempurna, tetapi ia membuktikan teknologi mampu membantu mempercepat penyampaian informasi hasil pemungutan suara. Kedepan, penerapan e-voting, e-counting, dan e-recapitulasi harus dikaji secara komprehensif agar benar-benar menjawab kebutuhan transparansi, keamanan, dan efisiensi,” ujarnya.

Sementara itu hadir sebagai narasumber utama, Akademisi dan Praktisi IT Univesitas Bumigora Nenny Sulistianingsih. Ia menyoroti urgensi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam digitalisasi pemilu. 

"Pemilu manual selama ini menimbulkan beban berat bagi petugas, bahkan pada Pemilu 2019 tercatat ratusan petugas meninggal dunia akibat kelelahan"

“Digitalisasi pemilu bukan sekadar modernisasi, tetapi kebutuhan untuk mengurangi human cost, menjamin akurasi suara, dan memperkuat integritas hasil. Namun, tantangan besar tetap ada, mulai dari kesenjangan digital hingga keamanan data pribadi pemilih,” jelasnya.

Selain Nenny hadir pula akademisi dan Praktisi IT Universitas Mataram Ahmad Zafrullah Mardiansyah. Ia menguraikan aspek teknis sistem e-voting, mulai dari verifikasi identitas dengan e-KTP dan sidik jari, penggunaan mesin Direct Recording Electronic (DRE) dengan bukti cetak suara (VVPAT), hingga pengiriman hasil terenkripsi melalui jaringan aman (VPN). 

Menurutnya, desain sistem harus menjamin privasi, keamanan, serta auditabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu perwakilan partai politik memberi catatan kritis. PDIP menyoroti keterbatasan infrastruktur listrik dan internet sebagai hambatan utama, sementara Partai NasDem menilai biaya dan isu keamanan menjadi perhatian besar. 

Partai Buruh mengingatkan agar peralihan ke sistem elektronik tidak menutup akses kerja bagi petugas KPPS dan menuntut adanya program transisi yang adil.

Anggota Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan legitimasi. 

"Teknologi tidak boleh dijadikan uji coba prematur karena risiko kegagalan dapat berdampak langsung pada legitimasi kepemimpinan nasional".

“Digitalisasi memang penting, tetapi hasil manual tetap harus dijaga sebagai basis rekapitulasi akhir, tegasnya 

Kegiatan ini diikuti 81 peserta dari Bawaslu Provinsi NTB, Biro Pemerintahan NTB, Badan Kesbangpoldagri, KPU Kabupaten/Kota se-NTB, serta perwakilan partai politik.