BeritaTerkini

Jumat, 04 November 2022 07:00
82

KPU NTB Hattrick Penghargaan Nasional

  Untuk kesekian kalinya KPU Provinsi NTB menerima award. Tidak tanggung-tanggung KPU Provinsi NTB Hattrick Penghargaan Tingkat Nasional Ketiga Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh KPU Republik Indonesia, Jumat (4/11) di Jakarta.   Pertama, KPU Provinsi NTB meraih Penghargaan Terbaik Pertama, Kategori Wilayah Sedang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPJ, BPKP, dan APIP Tahun 2022 Kedua, Terbaik Pertama Kategori Wilayah Sedang dalam Hasil Evaluasi SAKIP Terbaik Tahun 2022 Ketiga, Penghargaan Apresiasi dalam Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2021 dan LHKASN Tahun 2022 dengan Capaian 100%   Penghargaan diterima oleh Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Yan Marli di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Dilingkungan KPU menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024            

Selengkapnya
Selasa, 01 November 2022 07:00
67

KPU NTB Ajak Insan Pers Sosialisasikan Tahapan Pemilu 2024

    KPU Provinsi NTB mengumpulkan Puluhan Wartawan untuk turut mensosialisasikan Proses Tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Selasa (1/11) Acara sosialisasi dengan kemasan bincang santai "ngopi senja" dan diskusi publik ini menghadirkan Narasumber Akademisi dan pengamatan Politik Dr. Ihsan Hamid Dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nasrudin   Dalam paparannya Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Agus Hilman menjelaskan bahwa Insan pers memiliki peran vital dalam menyukseskan pesta demokrasi.   KPU mengakui, tantangan dalam memberikan garansi terhadap kesuksesan pemilu tersebut tidak mudah. Sebab pemilu, mengelola begitu banyak konflik kepentingan. “2019 lalu cukup banyak serangan hoax yang dihadapi KPU, sehingga di 2024 dengan penetrasi teknologi, 35 persen milenial pengguna media sosial, tantangan kita akan beda lagi,” Ia menyebutkan, pers memiliki peran penting mencakup tiga hal yakni penyampai informasi, pelurus informasi dan penyaring informasi. “Kita ingin mengontrol pemilu salah satunya lewat media untuk semua tahapan Pemilu, demi menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas,” ungkap Hilman   Di tempat yang sama, pengamat politik Dr Ihsan Hamid menyebutkan bahwa sinergitas antar penyelenggara pemilu dengan insan pers dalam mengawal pemilu merupakan keniscayaan. Kita, kata Ihsan mesti bersepakat merupakan partner penting, instrumen kunci dalam setiap penyelenggaraan negara, salah satunya pemilu.   “Konsep teoretiknya, media punya peran kunci membangun demokrasi, sebagai pilar ke empat demokrasi. Disini kita butuh media. Media dinilainya punya kekuatan membangun opini publik", jelasnya. “KPU NTB menggelar kegiatan yang luar biasa ini dengan insan pers, untuk membangun sinergi dan saling memfasilitasi menyampaikan pesan-pesan positif pemilu kepada masyarakat,” ujarnya   Sementara itu Sementara itu, Ketua PWI NTB Nasrudin mengatakan bahwa wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik atau karyanya sudah ada rambu-rambunya. "Keyakinan saya yang sudah lulus Ujian Kompetrnsi Wartawan maka hasil karyanya atau outputnya sangat berkualitas," ungkapnya.   Karya jurnalistik dari insan pers tidak beropini sehingga informasi ataupun berita yang tersaji akurat dan tepat, pungkasnya    

Selengkapnya
Senin, 31 Oktober 2022 07:00
87

Langsung Ke Lombok Tengah, Inspektur Utama KPU Tinjau Verifikasi Faktual Partai Politik

        Inspektur Utama inspektorat KPU RI, Nanang Priyatna tinjau langsung Proses verifikasi faktual (Verfak) keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 di Lombok Tengah, NTB, Senin (31/10) Dirinya sengaja ingin memonitoring pelaksanaan Verfak untuk mengetahui secara langsung proses dan persoalan yang timbul di lapangan. Desa yang di terkena sample kunjungan adalah desa Batu Jai dan Desa Bunut di kecamatan Praya   "Saya sengaja turun monitoring khusus pelaksana Verfak di NTB, tidak ada agenda lain selain verfak", ujar Nanang Meski dilakukan satu hari, dirinya dan staf dari KPU RI sangat menikmati proses verfak turun dari desa ke desa di Lombok Tengah "Dari empat orang sample yang saya kunjungi bersama tim dari KPU Lombok Tengah, hanya satu yang dapat ditemui selebihnya tidak berada di tempat". "Ada yang sedang ke ladang, ada yang ke penggilingan padi, dan ada yang sedang pergi umrah", pungkas nanang   Hadir mendampinginya ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB Zuriati mengatakan, "hari ini adalah hari terakhir KPU melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi alamat domisili Keanggotaan Partai Politik"   "Secara keseluruhan di Kabupaten Lombok Tengah sudah menyelesaikan seratus persen sample yang di Verfak. Fase berikutnya adalah, partai politik akan menghadirkan Anggota partai politik yang terkena sample namun tidak dapat di temui oleh Petugas Verfak", tegas Zuriati            

Selengkapnya
Jumat, 28 Oktober 2022 07:00
86

Terima Silaturahmi Anggota DPD RI, KPU NTB Sampaikan Progres Tahapan Pemilu 2024.

KPU Provinsi NTB menerima silaturahmi anggota DPD RI dapil Nusa tenggara Barat yakni TGH Ibnu Kholil, Kamis (27/10). KPU Provinsi NTB menjelaskan sejauh mana progres tahapan Pemilu yang sedang berjalan. TGH Ibnu Kholil berharap Silaturahmi ini untuk dirinya mendengar kendala dan masukan yang dihadapi pada proses pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, dimana hasilnya kami akan sampaikan di Senayan, ungkapnya Menerima kunjungan tersebut, Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi KPU Provinsi NTB H Syamsudin menjelaskan bahwa KPU sedang melaksanakan tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024 Sementara itu ketua divisi Sosialisasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Provinsi NTB Agus Hilman menjelaskan bahwa tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD RI dimulai pada tanggal 6 Desember 2022.   "Saat ini sedang proses harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang pencalonan perseorangan anggota DPD RI", ungkap Hilman Selain itu ia mengatakan, "kami juga sedang merealisasi beberapa anggyran Pemilu dengan program kegiatan yang sedang direncanakan".   "Mengenai anggaran tidak ada masalah, cukup hanya saja terlambat masuk di fase-fase akhir tahun ini", papar hilman  

Selengkapnya
Jumat, 28 Oktober 2022 07:00
74

Raker Teknis Pengelolaan Keuangan, Hasyim: Laksanakan dengan Efektif dan Efisien

KPU Provinsi NTB hadiri Rapat Kerja Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Dalam sambutannya Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan "Dalam pertanggungjawaban keuangan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektif".   Sambungnya, ia mengungkapkan “laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibaca oleh pengguna, khususnya auditor serta dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat”. Rapat kerja yang dilaksanakan dua hari ini dari 25 s.d 27 Oktober 2022   Sementara itu Divisi Perencanaan Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat lebih menyoroti menjelaskan tentang bagaimana memanage dan mengelola keuangan agar kesalahan-kesalahan bisa tereliminir secara sistemik, dengan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima dalam rentang yang baik sesuai aturan, akuntabel dan dapat mempertahankan opini WTP. “Saat ini KPU akan menerbitkan regulasi khusus dalam pengelolaan keuangan tahapan pemilu serentak 2024” tutur Yulianto. Kegiatan dilaksanakan dengan diskusi panel yang dibagi dalam 4 kelas dengan tema pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Rapat Kerja Teknis diharapkan untuk memastikan pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi berjalan sesuai ketentuan untuk mencapai output dengan meningkatkan pemahaman pejabat perbendaharaan dan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.   Peserta kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi, Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara, serta Operator BMN dan GLP masing-masing KPU Provinsi se Indonesia.              

Selengkapnya
Rabu, 26 Oktober 2022 07:00
74

Rangkum Persoalan Hukum, KPU NTB Minta Catatan Berbasis Alat Bukti

    KPU Provinsi NTB melaksanakan Sosialisasi Persoalan Hukum menghadapi Tahapan Pemilu 2024. Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud meminta kepada KPU kabupaten kota se NTB agar merangkum seluruh persoalan yang akan timbul pada pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, "Seluruh rangkuman dan catatan harus berbasis Alat Bukti" , ungkap Suhardi   "Persoalan hukum tidak boleh baper tidak boleh emosional semua berbasis alat bukti berbasis catatan-catatan uraian kejadian" sambutannya Sosialisasi ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 sampai 25 Oktober 2022 di Kecamatan Sembalun, Lombok timur dengan peserta Ketua, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, dan Kasubbag Hukum KPU kabupaten kota se NTB   "Kita rubah saja dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) menjadi Daftar Inventarisasi Persoalan (DIP), karena sejatinya KPU tidak ada masalah", sambung Suhardi Ia berharap dengan menghimpun DIP, memicu pikiran-pikiran progresif kita yang muncul pada pasca verifikasi partai politik, tutupnya   Selanjutnya Persoalan Hukum dihimpun oleh Ketua Divisi Hukum Yan Marli berserta rekomendasi penanganan khususnya pada tahapan verifikasi partai politik. Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTB divisi data dan informasi H. Syamsuddin meminta agar seluruh Verifikator KPU harus menjaga integritas dan tidak boleh menguntungkan dan merugikan partai politik Lain hal dengan H. Syam, Anggota Divisi Sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Agus Hilman menginformasikan jadwal rekrutmen badan adhoc. Ia meminta kepada KPU kabupaten kota dalam merekrut calon calon badan adhoc harus clear tidak terdaftar di Partai Politik manapun. "Seluruh proses rekrutmen badan adhoc akan melalui SIAKBA", papar hilman   Selanjutnya Sekretaris KPU Provinsi NTB Asep Suhlan Berkomitmen memberikan bantuan dan fasilitasi kepada anggota KPU "Seluruh jajaran Sekretariat akan tegak lurus dalam memfasilitasi seluruh tahapan khususnya dalam melaksanakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Verpol", punggkas Asep  

Selengkapnya