BeritaTerkini

Minggu, 16 Oktober 2022 07:00
83

KPU Provinsi NTB laksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat DPW Provinsi NTB sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 ke Kantor DPW Provinsi NTB Partai Ummat

Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli bersama dengan tim verifikator Sekretariat KPU Provinsi NTB diterima oleh Ketua Partai Ummat DPW Provinsi NTB Yuliadin, Sekretaris Eva Zainora dan Bendahara Mustafid Amna. Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.   

Selengkapnya
Sabtu, 15 Oktober 2022 07:00
88

Workshop Kehumasan, KPU Provinsi NTB: Seluruh SDM KPU adalah Humas Pemilu

KPU Provinsi NTB mengadakan Workshop Kehumasan dengan peserta KPU Kabupaten/Kota se NTB, Selasa (11/10) di Mandalika, Lombok Tengah. Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) KPU adalah humas Pemilu. "Seluruh SDM KPU kabupaten/kota harus memahami fungsi humas, tidak hanya divisi Sosdiklih, kasubbag tekmas atau petugas kehumasan tapi semua SDM KPU adalah humas Pemilu. Harus menjadi pionir dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu", sambung Suhardi Dirinya meminta kepada Humas kabupaten/kota harus merambah seluruh platform media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan Tiktok. Menurutnya sekecil apapun harus di tampilkan di media sosial kita, agar tidak terkesan diamnya penyelenggara membuat citra buruk bagi lembaga kita. Jadi mari sampaikan ke publik kerja-kerja tahapan Pemilu minimal one day one news, publik harus mengetahui ini, tutup Suhardi Sementara itu narasumber pada workshop Kehumasan ini Pimpinan Redaksi Lombok Post Jony Martadinata dan Penggiat Media Sosial Hariqo Satria Jony menyampaikan sharing session kepada peserta Kabupaten/kota dalam pembuatan news. Selain itu dirinya mengatakan bahwa saat ini sangat mudah mencitrakan diri atau lembaga, mulailah dari akun media sosial kantor masing masing kita bisa Beritakan sekecil apapun ke publik "Publik juga harus diperhatikan agar dalam membaca sebuah Berita yang kita ciptakan, seperti seorang pembaca tidak boleh kehabisan nafas dalam membaca sebuah berita", papar Jony Dirinya mengapresiasi beberapa berita yang diproduksi oleh KPU Provinsi NTB. Menurutnya citra yang ditampilkan mengalahkan hasil foto wartawan Lombok Post. Saya sangat menikmati postingan berita yang ditampilkan KPU Provinsi NTB, seloroh Jony Lain hal dengan Jony, Hariqo lebih memaparkan bagaimana pengelolaan akun media sosial di KPU kabupaten/kota "Perlu diperhatikan Penggunaan tagar dalam sebuah berita, ini penting untuk jangkauan postingan", ujar Rico Ia juga menyampaikan, bahwa idealnya sebuah akun media sosial jumlah pengelolanya minimal paling sedikit lima orang, papar rico   

Selengkapnya
Kamis, 13 Oktober 2022 07:00
64

Targetkan predikat WTP tahun 2022

#TemanPemilih Guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, serta Akselerasi penyerapan anggaran Tahun 2022, KPU Provinsi NTB menargetkan predikat WTP tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud pada Kegiatan Rakor Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB 10 s.d 12 Oktober 2022 bertempat di Mandalika. Dirinya mengungkapkan penggunaan aplikasi SAKTI sangat membantu satker dalam peningkatan Laporan Keuangan. "Peningkatan dalam laporan keuangan, baik dari sisi akuntabilitas keuangan merupakan target secara nasional KPU untuk meraih WTP" tegas Suhardi Agar Menghasilkan Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan predikat WTP, dilaksanakan dengan metode sharing session dari Kanwil DJPb NTB serta KPPN Mataram. Selain itu, Kegiatan dilaksanakan dengan asistensi Penyusunan Laporan Keuangan oleh bagian Aklap dan BMN KPU RI dengan metode pengecekan dara melaui model aset dan modul GLP melalui aplikasi SAKTI. Serta Pengarahan dari Kabag Program dan Anggaran KPU RI tentang Pengelolaan Anggaran. "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mampu memitigasi setiap resiko yang timbul dalam pelaksanaan tahapan, mulai Perencanaan sampai Pertanggungjawaban akuntabilitas dengan target daya serap realisasi tahun 2022 diatas 98%" tutup Suhardi             

Selengkapnya
Kamis, 13 Oktober 2022 07:00
67

KPU NTB Jajaki Kerjasama dengan Kemenkumham NTB

KPU Provinsi NTB sedang menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kunjungan KPU Provinsi NTB, Senin (10/10) guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat khususnya kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan Didampingi kasubbag Parhumas, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengutarakan melalui pertemuan ini Hak pilih Warga binaan di Provinsi NTB dapat terfasilitasi dengan baik nantinya. "Misalkan Warga binaan yang tidak identitas/KTP elektromemilikinik dapat terfasilitasi secara administrasi kependudukannya", ungkap Hilman KPU Provinsi NTB menawarkan tiga hal bentuk kerjasama berupa Pertukaran data dan informasi, Advokasi hukum dan JDIH Sementara itu Kepala Lembaga Permasyarakatan Kemenkumhan Provinsi NTB, Maliki mengatakan Kami akan mendata seluruh warga binaan. Tentang kelengkapan datanya Kemenkumham akan bersurat ke kepolisian dan kejaksaan untuk melengkapi warga binaan sebelum diserahkan ke kami" ungkapnya   

Selengkapnya
Selasa, 11 Oktober 2022 07:00
50

KPU NTB Beri Penguatan Informasi Publik kepada KPU Kab/Kota se NTB

KPU Provinsi NTB laksanakan pengguatan informasi Publik pada tahapan Pemilu 2024, Minggu (9/10) dengan memberikan pembekalan kepada seluruh satker KPU Kab kota se NTB Narasumber pada pertemuan tersebut Sansuri Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB dengan peserta Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta atasan PPID KPU Kabupaten/kota se NTB Dalam sambutannya Suhardi Soud mengatakan, KPU harus informatif karena kita mengelola uang negara. "Seluruh tahapan Pemilu telah menggunakan Sistem Informasi, jadi sudah pasti terbuka", sambungnya. Menurut Suhardi banyak orang yang berkepentingan terhadap Pemilu, jadi Seluruh tahapan harus dikuasi oleh PPID dan Anggota KPU khususnya Divisi Parmas. Dirinya berharap Seluruh KPU kabupaten/kota mempersiapkan dan memahami mana saja informasi yang harus disampaikan saat visitasi nanti. "Semoga teman-teman KPU kabupaten/kota mendapatkan predikat informatif saat visitasi Komisi Informasi Provinsi NTB mendatang", ungkapnya Sementara itu Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri menjelaskan hal-hal yang harus dipersiapkan saat visitasi nanti "Mulai dari komitmen, inovasi, strategi, sarana dan prasarana, dan digitalisasi harus dipersiapkan " ungkap Sansuri  

Selengkapnya
Senin, 10 Oktober 2022 07:00
55

IMTEK SIAKBA, Betty : Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu Seluruh Indonesia

KPU provinsi Nusa Tenggara Barat adakan Rapat Koordinasi Pengenalan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad-hoc (SIAKBA) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Barat, Jum'at (9/10). Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam pembukaannya menyampaikan bahwa SIAKBA merupakan sistem informasi bagi penyelenggara pemilu dari tingkat bawah dan merupakan terobosan dari KPU untuk memperkuat kinerja KPU. "SIAKBA adalah terobosan yang dirancang oleh KPU dan yang pertama bagi penyelenggara Pemilu dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilu dari tingkat paling bawah" tegas Betty. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dalam sambutannya berharap dengan adanya sistem ini dapat membantu Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola pemilihan umum agar berjalan dengan baik, akurat, efektif dan efisien. “SIAKBA adalah sesuatu yang baru dalan sistem informasi KPU yang sangat membantu dalam proses perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc, hal ini akan memudahkan tugas dan fungsi baik komisioner maupun kesekretariatan dalam prosesnya” ungkap Suhardi Kadiv Sosdiklih, Parmas dan sdm KPU Provinsi NTB, Agus Hilman mengungkapkan dengan adanya aplikasi SIAKBA dapat mempermudah pekerjaan dalam proses perekrutan serta mengurangi human error dalam pelaksanaan rekrutmen anggota KPU dan badan ad-hoc. Diharapkan dengan terlaksananya Rakor mempermudah proses administrasi perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc serta mempermudah kegiatan verifikasi administrasi perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut disampaikan tentang pengenalan aplikasi SIAKBA serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIAKBA kepada operator KPU Kabupaten/Kota se NTB .   

Selengkapnya