BeritaTerkini

656

Hasil Pleno, 24 Bakal Calon Anggota DPD Lanjut ke Tahap Verifikasi Faktual

Hasil Pleno, 24 Bakal Calon Anggota DPD Lanjut ke Tahap Verifikasi Faktual Sebanyak 24 Bakal Calon Anggota DPD Dapil Provinsi NTB dinyatakan Memenuhi Syarat verifikasi administrasi, yang selanjutkan akan memasuki Tahapan Verifikasi Faktual di tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTB Sebelumnya 24 Bakal Calon Anggota DPD, 9 diantaranya Belum Memenuhi Syarat (BMS) yaitu Ahmad Turmuzi, Hj. Nurhaidah, Maskahyangan, Muh Rifki Farabi, Muhaimin Yahya Mutawalli, Mulyadi, Nurdin Ranggabarani, Sa'adatul Hayati Putri, Tauhid Rifa'i Mereka melalui LO menyampaikan perbaikan dukungan minimal Pemilih pada masa perbaikan kesatu pada tanggal 16 s.d 22 Januari 2023, dan dinyatakan MS Sementara itu meski dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada penyerahan awal, 9 bakal calon anggota DPD lainnya juga menyampaikan perbaikan dukungan minimal Pemilih. Kesembilan bakal calon tersebut adalah Achmad Sukisman Azmy, Ibnu Halil, Jamhari Latif, Lalu Rudy Irham Srigede, Musa Shofiandy, Ridwan Hidayat, Sabolah, Subuhunnuri, Zaini Arony Lain hal dengan 18 bakal calon diatas, 6 bakal calon anggota DPD tidak menyampaikan dukungan perbaikan, karena telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) minimal jumlah dan sebaran pada penyerahan awal Berikut enam nama tersebut adalah Evi Apita Maya, Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni, Lalu Suhaimi Ismy, Maureen Grace Wenas, Mirah Midadan Fahmid, dan Muhir. Jadi keseluruhannya sebanyak 24 Bakal calon dinyatakan MS Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zuriati mengatakan bahwa Jadwal verifikasi faktual dimulai dari 6 s.d 26 februari 2023, selama 21 hari. Penentuan sampel tgl 4 s.d 5 Februari 2023. Minggu tanggal 5 Februari kita rencanakan bertemu dengan LO untuk proses pencuplikan sampel dukungan, tambah Zuriati. Dijadwalkan Rekap Hasil Verifikasi Faktual di KPU kab/kota pada tgl 27 s.d 28 Februari 2023.


Selengkapnya
103

Intensitas Mulai Tinggi, Pemilu 2024 Perlu Dukungan Sarana dan Prasarana

Sehubungan dengan Tahapan Pemilu yang sudah menuntut kinerja dengan intensitas tinggi, KPU Provinsi NTB adakan Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Dukungan Tahapan Pemilu 2024 dengan KPU Kabupaten/Kota Se NTB di Senggigi, Senin (7/11)   Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa kinerja dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 harus berbanding linier dengan output yang dihasilkan. "Optimalisasi kerja harus meningkat seiring dengan determinasi tahapan yang sudah mulai meninggi", kata Suhardi   Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB, Asep Suhlan lebih menyoroti soal kesiapan logistik. Ia meminta agar KPU Kabupaten/Kota harus sudah mulai memetakan jalur distribusi logistik. "Logistik Pemilu 2024 akan sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya, hal ini terkait dengan waktu yang diberikan yakni 75 hari saja" "Pemetaan itu sangat perlu untuk mempelajari Norma Standar Prosedur Kebutuhan (NSPK)" jelas Asep   Pada Kegiatan Rapat Koordinasi ini dibarengi dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang menghadirkan narasumber dan pemateri dari TRAC terkait dengan Product Knowledge and Defensive Driving.    


Selengkapnya
179

Rekapitulasi Verifikasi Faktual Partai Politik tingkat Provinsi Selesai, Ketua KPU NTB: KPU RI yang akan Menyampaikan Hasil

  KPU Provinsi NTB menyelesaikan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi NTB dalam Rapat Pleno Internal, dihadiri lengkap lima orang Komisioner, Minggu (6/11)   Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatatakan, Setelah Rekapitulasi Verifikasi Faktual ini, KPU Provinsi NTB akan melaporkan hasilnya ke KPU RI. KPU RI akan melakukan rekapitulasi secara nasional. Masyarakat belum bisa mendapat informasi partai mana saja yang lolos, tentu ini menjadi kewenangan KPU RI" imbuh Suhardi "KPU RI yang yang akan menyampaikan hasilnya ke Partai Politik di tingkat pusat" "Penentuan status menjadi kewenangan KPU RI. Apakah sembilan partai ini lolos atau tidak. Jika tidak nanti ada fase perbaikannya", tandasnya Sehari sebelumnya ia menyampaikan dalam rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota, bahwa sesungguhnya lolos atau tidaknya partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 sangat bergantung pada kelengkapan yang dipersyaratkan.   Senada dengan Suhardi, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB Zuriati mengatakan, hasilnya malam ini juga akan di upload ke dalam SIPOL "Tahapan dan jadwalnya hari ini dan paling lambat besok disubmit melalui SIPOL", tutur Zuriati   "Nanti KPU RI yang menyampaikan hasilnya ke Peserta Pemilu dalam hal ini Partai politik dan Bawaslu", puskasnya      


Selengkapnya
73

KPU NTB Hattrick Penghargaan Nasional

  Untuk kesekian kalinya KPU Provinsi NTB menerima award. Tidak tanggung-tanggung KPU Provinsi NTB Hattrick Penghargaan Tingkat Nasional Ketiga Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh KPU Republik Indonesia, Jumat (4/11) di Jakarta.   Pertama, KPU Provinsi NTB meraih Penghargaan Terbaik Pertama, Kategori Wilayah Sedang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPJ, BPKP, dan APIP Tahun 2022 Kedua, Terbaik Pertama Kategori Wilayah Sedang dalam Hasil Evaluasi SAKIP Terbaik Tahun 2022 Ketiga, Penghargaan Apresiasi dalam Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2021 dan LHKASN Tahun 2022 dengan Capaian 100%   Penghargaan diterima oleh Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Yan Marli di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Dilingkungan KPU menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024            


Selengkapnya
58

KPU NTB Ajak Insan Pers Sosialisasikan Tahapan Pemilu 2024

    KPU Provinsi NTB mengumpulkan Puluhan Wartawan untuk turut mensosialisasikan Proses Tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Selasa (1/11) Acara sosialisasi dengan kemasan bincang santai "ngopi senja" dan diskusi publik ini menghadirkan Narasumber Akademisi dan pengamatan Politik Dr. Ihsan Hamid Dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nasrudin   Dalam paparannya Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Agus Hilman menjelaskan bahwa Insan pers memiliki peran vital dalam menyukseskan pesta demokrasi.   KPU mengakui, tantangan dalam memberikan garansi terhadap kesuksesan pemilu tersebut tidak mudah. Sebab pemilu, mengelola begitu banyak konflik kepentingan. “2019 lalu cukup banyak serangan hoax yang dihadapi KPU, sehingga di 2024 dengan penetrasi teknologi, 35 persen milenial pengguna media sosial, tantangan kita akan beda lagi,” Ia menyebutkan, pers memiliki peran penting mencakup tiga hal yakni penyampai informasi, pelurus informasi dan penyaring informasi. “Kita ingin mengontrol pemilu salah satunya lewat media untuk semua tahapan Pemilu, demi menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas,” ungkap Hilman   Di tempat yang sama, pengamat politik Dr Ihsan Hamid menyebutkan bahwa sinergitas antar penyelenggara pemilu dengan insan pers dalam mengawal pemilu merupakan keniscayaan. Kita, kata Ihsan mesti bersepakat merupakan partner penting, instrumen kunci dalam setiap penyelenggaraan negara, salah satunya pemilu.   “Konsep teoretiknya, media punya peran kunci membangun demokrasi, sebagai pilar ke empat demokrasi. Disini kita butuh media. Media dinilainya punya kekuatan membangun opini publik", jelasnya. “KPU NTB menggelar kegiatan yang luar biasa ini dengan insan pers, untuk membangun sinergi dan saling memfasilitasi menyampaikan pesan-pesan positif pemilu kepada masyarakat,” ujarnya   Sementara itu Sementara itu, Ketua PWI NTB Nasrudin mengatakan bahwa wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik atau karyanya sudah ada rambu-rambunya. "Keyakinan saya yang sudah lulus Ujian Kompetrnsi Wartawan maka hasil karyanya atau outputnya sangat berkualitas," ungkapnya.   Karya jurnalistik dari insan pers tidak beropini sehingga informasi ataupun berita yang tersaji akurat dan tepat, pungkasnya    


Selengkapnya