BeritaTerkini

22

Upaya Tingkatkan Angka Parmas, KPU NTB Sasar Pemilih Pemula dan Perempuan Desa Barabali

Guna meningkatkan angka Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi NTB sasar Pemilih Pemula dan Perempuan Desa Barabali Guna menyukseskan Pemilu 2024. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pun dilaksanakan di Desa ini, Selasa (9/8) Dalam fasilitasinya Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengatakan kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Angka partisipasi masyarakat khususnya di Desa Barabali. "Pada Pemilu 2019 yang lalu angka Parmas di Barabali sangat rendah sehingga Desa Barabali di tahun 2021 yang lalu kami jadikan sebagai Pilot Project dibentuknya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), dengan harapan angka Parmas meningkat" imbuh Hilman Selain itu dirinya berharap setelah terbentuk DP3, para kader 25 orang ini berkontribusi pada Pemilu 2024 dengan menjadi calon penyelenggara badan adhoc. "Para Kader kan sudah menerima pembekalan hingga tiga kali, saya berharap ada yg menjadi penyelenggara adhoc. Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang besaran honorarium penyelenggaraa adhoc meningkatkan di seluruh tingkatan mulai dari KPPS, PPS, dan PPK. "Jadi siapa saja yang ada niat untuk menjadi calon penyelenggara diharapkan tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik", ungkap Hilman "Cek Nomor Induk Kependudukan apakah terdaftar di dalam SIPOL Partai Politik melalui link infopemilu.kpu.go.id, jangan sampai terdaftar jika ingin jadi badan adhoc" sambungnya Terakhir, Ia meminta kepada seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi ini dengan baik, ungkapan persoalan-persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang lalu. Hal ini penting untuk evaluasi guna perbaikan Pemilu 2024.


Selengkapnya
17

KPU NTB Laksanakan Pelatihan SKP dan Laporan Harian Online

KPU Provinsi NTB laksanakan pelatihan penyusunan SKP dan Laporan Harian Online untuk seluruh PNS di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota se NTB, Jumat (5/8) Sebelum Pelatihan Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya berpesan kepada operator SIRUP, dalam menyusun SIRUP agar terus koordinasi secara intens, karena hingga malam tadi masih 14 persen, imbuhnya Dirinya mengapresiasi KPU kabupaten/kota yang komit menuntas pengisian SIRUP hingga mencapai 100% hingga larut malam. Selain itu, ia mengapresiasi KPU Kab/Kota yang sudah membentuk helpdesk di masing masing Satker. "Untuk helpdesk ini harus ada bimtek internal dan simulasi pemberian layanan helpdesk. Tolong ini juga dibuat piket hariannya" tegas Mars Lebih lanjut, dirinya secara khusus mengingat terkait laporan kinerja harian, bagi PNS. Menurutnya laporan ini telah tertuang dalam laporan Tukin. "Saya mendorong pembuatan laporan kinerja harian per masing-masing orang adalah kewajiban setiap pegawai". "Karena ini kewajiban, mustinya kalau tidak membuat laporan kinerja harian, tukin kita tidak dibayarkan. Oleh karenanya Tidak alasan tidak menaikkan tukin kalau kita tertib administrasi", harapnya Terakhir ia mewanti-wanti agar setiap pegawai juga membuat laporan harian online. "Kita sekarang mencoba menguji publik Sistem yang telah KPU Provinsi NTB kembangkan, apakah dapat di implementasikan ke seluruh satker." Nantinya setiap pegawai baik PNS, PPNPN maupun Komisioner KPU dapat mengakses sistem ini. "Tentu sistem ini diharapkan memudahkan kita dalam mengukur kinerja harian secara online" tutupnya Selanjutnya Pelantihan pengisian SKP dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kasubbag SDM dan operator SKP. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik sistem laporan hari oleh Tim Datin KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
38

KPU NTB Raih Peringkat Kedua Laporan Keuangan TA.2021

#TemanPemilih KPU Provinsi NTB kembali meraih Piagam Penghargaan sebagai UAPPA-W Terbaik Kedua Dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan TA.2021 lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB. Adapun korwil penerima piagam penghargaan pertama Bidkeu Polda NTB, kedua KPU Provinsi NTB, ketiga Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, keempat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB dan kelima Pengadilan Tinggi Agama Mataram Piagam penghargaan ini diberikan lansung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto, saat pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Sharing Session LKKL dengan tema Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan KL Dengan SAKTI, di Aula Tambora Kanwil DJPb Provinsi NTB (Kamis, 4/8). Kegiatan bimtek ini dibuka oleh Bapak Rabindrha Aldy selaku Plt.Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam sambutannya dijelaskan sesuai PMK 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, bahwa implementasi SAKTI pada kelompok modul pelaporan diawali dengan proses migrasi data saldo awal yang dilakukan secara interkoneksi antara Aplikasi e-Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan langkah di setiap level akuntansi serta memahami penerapan SAKTI dan MonSAKTI dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas, dengan ketentuan dan kesesuaian Kertas Kerja Telaah LK yang mengacu pada PMK 222/PMK.05/2016. Aldy, menambahkan berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, masih terdapat 4 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat opini WDP, harapannya LKKL 2022 seluruh K/L akan 100% WTP. Kegiatan dilanjutkan dengan pre-test yang diikuti oleh seluruh peserta, dan paparan materi tentang Strategi Peningkatan Kualitas LKKL Dengan Sakti disampaikan oleh Bapak Nur Abdul Haris selaku Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara.  


Selengkapnya
182

Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB): Bagian Krusial Hak Pilih Masyarakat

KPU Provinsi NTB melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022, Selasa (2/8). Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyebut Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan bagian krusial bagi terpenuhinya hak pilih masyarakat Menurutnya karena tidak dapat terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sementara itu dalam Proses Rapat pleno dipimpin oleh H. Syamsuddin selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB dan dihadiri oleh seluruh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB secara daring. Dari hasil Rapat Pleno, Rekapitulasi PDPB Periode Juli 2022 ini, ditetapkan jumlah pemilih di Provinsi NTB per Juli 2022 sebanyak 3.725.346 pemilih Adapun rinciannya yaitu 1.827.975 pemilih laki-laki dan 1.897.371 pemilih perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 2.051 pemilih dibanding daftar pemilih pada periode Semester I Tahun 2022 lalu.


Selengkapnya
72

Sinergitas Lembaga, KPU, Bawaslu dan Polda NTB gelar Futsal Bersama

Dalam rangka memperkuat Sinergitas Lembaga antara Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder, KPU, Bawaslu dan Polda NTB gelar Trofeo Futsal, Jumat (31/7) Hal ini penting untuk menghadirkan kolaborasi yang baik dalan menjamin kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kesuksesan Pemilihan Umum 2024 ditentukan dari kesiapan penyelenggara serta stakeholder terkait dalam menyelenggarakan dan mengawal seluruh tahapan pemilu yang telah dimulai sejak 14 Juli 2022 hingga hari Pemungutan Suara mendatang pada tanggal 14 Desember 2024. Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud yang ikut hadir mengatakan "Kegiatan sinergitas stakeholder seperti ini merupakan agenda informal yang tidak kaku amat penting, beginilah cara penyelenggara menyambut pemilu dengan riang gembira, ungkap Suhardi "Kita harapkan dapat tertular kemasyarakat, menyambut pemilu dengan riang gembira selayaknya sebuah pesta" sambungnya Sementara itu, Polda NTB yang diwakili Kombes Pol Sutrisno menyampaikan " Inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman Polda, KPU dan Bawaslu perlu kita apresiasi. "Kehadiran unsur Polda NTB ditengah-tengah penyelenggara pemilu dalam kegiatan ini, sejalan dengan komitmen Polda hadir mengawal tahapan-tahapan pemilu 2024 agar terselenggara dengan sukses", tegasnya Agenda Futsal Bersama ini rutin dilaksanakan setiap Jumat bertempat di Lapangan Futsal Ponar Udayana Selain Ketua, turut hadir pula Kadiv. Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya beserta staf sekretariat. Sedangkan Tim Bawaslu Provinsi NTB di hadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTB Khuwailid dan Kasek Bawaslu Provinsi NTB Lalu Ahmad Yani beserta jajarannya. Sementara itu Tim dari Polda NTB diwakili oleh Dirintelkam Polda NTB Kombes Pol Sutrisno HR SH S.IK M.Si beserta jajarannya.


Selengkapnya
113

KPU NTB Sosialisasikan Aturan Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Dalam rangka menyamakan pemahaman dan persepsi terkait Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU Provinsi NTB telah melakukan Sosialiasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 kepada Partai Politik, Bawaslu, Biro Pemerintahan, dan Kesbangpoldagri di wilayah Provinsi NTB secara hybrid (luring dan daring), Minggu (31/07). Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud memaparkan bahwa Pemilu tahun 2024 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. "Pada Pemilu sebelumnya, ada banyak tumpukan kertas yang kita gunakan, akan tetapi pada Pemilu tahun 2024 tidak akan ada lagi tumpukan kertas karena KPU telah mengembangkan aplikasi SIPOL", tutur Suhardi. Selain itu, dirinya berharap "melalui Sosialiasi ini, diharapkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dapat memahami mekanisme Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, serta mengetahui apa saja persyaratan yang hatus dipenuhi oleh Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2024", imbuh Suhardi. "KPU Provinsi NTB mengucapkan terima kasih kepada Partai Politik yang hadir dalam kegiatan sosialiasi, ini menunjukkan komitmen bahwa Partai bapak/ibu serius untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2024", tutup Suhardi. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Zuriati selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB yang dimoderatori oleh Made Merta selaku Kepala Bagian Teknis dan Parhumas Sekretariat KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya