BeritaTerkini

Sabtu, 08 Oktober 2022 07:00
56

KPID dan KPU Provinsi NTB Jajaki Kolaborasi Sukseskan Pemilu 2024

​​​​​​Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB berkunjung ke KPU Provinsi NTB, dalam rangka mewujudkan bicara benar, penyiaran sehat menuju NTB Gemilang”. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Hatta X’55 KPU Provinsi NTB.   Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan dalam awal diskusi bahwa kunjungan Komisioner KPID dapat mempererat silaturahmi diantara KPU Provinsi NTB dengan KPID Provinsi NTB. “Pertemuan ini diharapkan dapat membuka spectrum bagaimana kerja-kerja penyiaran” ungkap Suhardi Ketua KPID Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, dalam pertemuan silaturahmi mengungkapkan selama ini hubungan baik antara KPU Provinsi NTB dengan KPID Provinsi NTB sudah terjalin dengan baik. “tujuan kedatangan KPID Provinsi NTB selain untuk silaturahmi juga untuk memperkuat sinergitas, kolaraborasi hubungan antar 2 lembaga dengan MoU” ungkap Ajeng Agus Hilman, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM mengungkapkan diera yang sudah disruptif sekarang ini pengawasan kampanye di media sosial masih belum maksimal, dirinya berharap dengan kolaborasi dengan KPID dapat meningkatkan kualitas dalam pengawasan di media sosial. “tantangan yang dihadapi oleh KPU untuk beriklan di media online adalah media online yang sudah terverifikasi oleh dewan pers” ungkap Hilman.  Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Yan Marli yang turut hadir menyatakan bahwa yang KPU hadapi pada saat Pemilu dan Pemilihan tiba adalah pada saat dilaksanakannya kampanye, yaitu saat kampanye berbayar yang difasilitasi oleh KPU.   

Selengkapnya
Sabtu, 08 Oktober 2022 07:00
55

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos Menghadiri Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc se KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos hadir dalam Penutupan Kegiatan Pengenalan dan Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA) Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat (7/10/2022). Pada kesempatan itu, Betty memberikan apresiasi atas semangat dan kinerja satker di NTB jelang 494 hari pelaksanaan pemungutan suara. KPU tidak dapat bekerja sendiri, sehingga mengajak semua pihak saling berkoordinasi, agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Turut hadir Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB, serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB.     

Selengkapnya
Rabu, 05 Oktober 2022 07:00
93

Rekap DPB 3,7 Juta Pemilih, Suhardi Soud: Jaga Hak Konstitusi Warga, Hak Untuk Memilih.

Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode September 2022 diputuskan jumlah pemilih sebanyak 3.702.571 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 1.826.422 pemilih dan perempuan sebanyak 1.876.149 pemilih.   Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud berpesan untuk menjaga hak konstitusi penduduk yaitu hak memilih dengan cara menjaga data pemilih yang berkualitas. Hal senada disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin untuk selalu menjaga prinsip dalam pemutakhiran data pemilih yaitu akurat, mutakhir dan komprehensif.   Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode September 2022 dilaksanakan Senin (03/10) di Sumbawa Besar dihadiri Ketua dan anggota KPU Provinsi NTB, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Data dan Informasi serta operator KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Turut hadir pula dalam Rakor kali ini perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) Provinsi NTB.   

Selengkapnya
Rabu, 05 Oktober 2022 07:00
146

Jelang Vermin Perbaikan Ketua KPU NTB: Satu Intruksi dan Satu Pemahaman

Dalam rangka persiapan Verifikasi Administrasi (Vermin) Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu intruksi dan memiliki satu pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Vermin Perbaikan. "Setiap kebijakan dan informasi yang disampaikan oleh Pimpinan KPU RI maupun Kesekjenan agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam satu intruksi dan satu pemahaman yang sama.", tutur Suhardi. Selain itu, Suhardi menegaskan, "KPU Kabupaten/Kota membuat detail potensi masalah dan strategi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan Vermin.", tegas Suhardi. Sementara itu, Kadiv. Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli memberikan pengarahan supaya setiap kejadian khusus dibuatkan kronologis untuk persiapan apabila nantinya terjadi sengketa. Selanjutnya, Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB, Zuriati berharap kepada Verifikator agar dalam pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan dapat lebih disiplin dan meningkatkan ketelitian. Kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dilakukan secara daring bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, Minggu (02/10). Peserta adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubbag. Hukum serta Verifikator Sipol KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.     

Selengkapnya
Sabtu, 01 Oktober 2022 07:00
100

Sasar Pemilih Pemula, KPU NTB Geber Sosialisasi Pemilu 2024 di SMAN 11 Mataram

Menyadari Jumlah Pemilih Pemula yang cukup besar, KPU Provinsi NTB Geber Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 menyasar segmen Pemilih Pemula di SMA Negeri 11 Mataram, Sabtu (1/10) Menjadi narasumber, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman meminta siswa siswi yang telah berusia 17 tahun di SMA Negeri 11 Mataram harus terdata sebagai wajib pilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. "Saya berharap siswa yang telah memenuhi syarat berusia 17 tahun, segera memiliki KTP elektronik" Dirinya berharap siswa siswi juga paham cara mencoblos surat suara, jangan sampai suaranya menjadi tidak sah. Hal ini beralasan karena tepat minggu depan para siswa SMA Negeri 11 Mataram melaksanakan pemilihan Ketua OSIS, apalagi ini yang pertama di SMA Negeri 11 Mataram, imbuh Hilman Ia meminta meniatiur Pemilu dan Pilkada di sekolah SMA Negeri 11 Mataram, menjadi sumber pengalaman para siswa siswi untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. "Menjadi Pemilih cerdas haruslah memilih karena visi misi Calon", pesannya

Selengkapnya
Rabu, 28 September 2022 07:00
64

Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024, Kuncinya adalah Pelayanan KPU

KPU Provinsi NTB laksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Plh Ketua KPU Provinsi NTB Agus Hilman meminta kepada KPU Kabupaten/Kota se NTB memperhatikan Pelayanan KPU kepada Partai politik dan pemilih, "Kunci nya adalah pelayanan KPU", ungkapnya. Peserta dalam rapat koordinasi Rabu (28/9), adalah Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anggota Divisi Hukum, Kasubbag Teknis dan Humas dan Operator Sipol KPU Kabupaten/kota se NTB Selain itu Agus Hilman meminta kepada seluruh KPU kab kota untuk mematuhi seluruh regulasi dalam tahapan Verpol ini. Menurutnya, kunci ditolaknya berkas gugatan Partai Politik di Bawaslu yang dimenangkan KPU RI, adalah pelayanan KPU yang baik. "Peran helpdesk harus diperkuat. Banyak masyarakat yg tidak tau mengadu, jadi kita harus memaksimalkan pelayanan kita" imbuh Hilman Lima aspek vermin yang menjadi paduan kokoh KPU pertama soal Regulasi. k Kedua, pentingnya kolaborasi intra dan ekstra. Ketiga, soal partisipasi masyarakat, karena kebaradaan orang di SIPOL. Bayangkan seorang masyarakat tidak mengetahui dirinya terdaftar di SIPOL dan tidak terkena sampling saat faktual, maka banyak hak-hak masyarakat tersebut berkurang jika masih terdaftar di SIPOL. Keempat, Hilman menekankan aspek koordinasi, jangan hanya vertikal atau horizontal tetapi juga koordinasi dengan rekan partner vermin Aspek Kelima, adalah konsultasi. "Ini intesitasnya harus di maksimalkan, Provinsi Supervisi ke kab kota dan kab kota konsultasi ke provinsi, pungkas hilman Sementara itu Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB Yan Marli mengatakan, KPU kabupaten kota jangan terkejut dengan undangan mendadak. "Inilah efek kejut, sebagai penyelenggara, kesiap-siagaan itu harus mampu dilaksanakan dengan cepat" imbuh Yan Sementara itu Ketua Bawaslu provinsi NTB Itratip menjelaskan Bahwa dirinya telah menginstruksikan ke Bawaslu kabupaten kota se NTB, KPU bukanlah objek yg harus diawasi tapi mitra penyelenggara, ungkapnya

Selengkapnya