BeritaTerkini

Minggu, 16 Oktober 2022 07:00
80

Jelang Verifikasi Faktual Parpol, KPU NTB Lakukan Bimbingan Teknis KPU se NTB

Memasuki tahapan verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, KPU Provinsi NTB lakukan bimbingan teknis kepada KPU se NTB, 12-13 Oktober 2022 di Mandalika, Lombok Tengah Bimbingan teknis dihadiri langsung oleh ketua divisi penyelenggara Pemilu KPU Republik Indonesia Idham Holik mengatakan "Sudah lama ingin datang ke Provinsi NTB, bersilaturahmi dengan penyelenggara di NTB Dirinya berterima kasih kepada KPU se NTB karena telah menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik menyelesaikan rekapitulasi rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan "Alhamdulillah berjalan lancar tanpa hambatan tanggal 10 atau 11 Oktober kemarin" ungkap Idham "Tentu suksesnya ini pasti ada andil KPU Provinsi NTB. Saya mengapresiasi divisi teknis Provinsi NTB yang sangat menghafal regulasi" selorohnya " Tentu Pelaksanaan verifikasi faktual tidak bisa lepas dari divisi-divisi lain, karena kerja kita terkait satu sama lain, struktur di KPU terikat satu sama lain saling terhubung, sambung Idham Saya berharap tidak ada sengketa proses yang membuat KPU kalah. Walaupun ada sengketa proses kita dapat mempertahankan keputusan yang telah ditetapkan tersebut, tutup idham Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB menekankan bagaimana menjaga integritas, "tentu ini membutuhkan energi kita semua" ungkap Suhardi Dirinya berterima kasih kepada Anggota KPU RI Idham Holik memberikan atensi dan pengarahan kepada penyelenggara Pemilu di NTB. "Kami berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan teknis Pemilu ini dengan lancar dan tepat waktu, saya berharap tidak ada gugatan" ungkap Suhardi     

Selengkapnya
Minggu, 16 Oktober 2022 07:00
119

KPU Provinsi NTB laksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat DPW Provinsi NTB sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 ke Kantor DPW Provinsi NTB Partai Solidaritas Indonesia

Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman bersama dengan tim verifikator Sekretariat KPU Provinsi NTB diterima oleh Ketua PSI DPW Provinsi NTB Dian Sandi Utama, Sekretaris Putrawan dan Bendahara Yunida Hidayatul. Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Selengkapnya
Minggu, 16 Oktober 2022 07:00
99

KPU Provinsi NTB laksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat DPW Provinsi NTB sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 ke Kantor DPW Provinsi NTB Partai Ummat

Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli bersama dengan tim verifikator Sekretariat KPU Provinsi NTB diterima oleh Ketua Partai Ummat DPW Provinsi NTB Yuliadin, Sekretaris Eva Zainora dan Bendahara Mustafid Amna. Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.   

Selengkapnya
Sabtu, 15 Oktober 2022 07:00
107

Workshop Kehumasan, KPU Provinsi NTB: Seluruh SDM KPU adalah Humas Pemilu

KPU Provinsi NTB mengadakan Workshop Kehumasan dengan peserta KPU Kabupaten/Kota se NTB, Selasa (11/10) di Mandalika, Lombok Tengah. Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) KPU adalah humas Pemilu. "Seluruh SDM KPU kabupaten/kota harus memahami fungsi humas, tidak hanya divisi Sosdiklih, kasubbag tekmas atau petugas kehumasan tapi semua SDM KPU adalah humas Pemilu. Harus menjadi pionir dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu", sambung Suhardi Dirinya meminta kepada Humas kabupaten/kota harus merambah seluruh platform media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan Tiktok. Menurutnya sekecil apapun harus di tampilkan di media sosial kita, agar tidak terkesan diamnya penyelenggara membuat citra buruk bagi lembaga kita. Jadi mari sampaikan ke publik kerja-kerja tahapan Pemilu minimal one day one news, publik harus mengetahui ini, tutup Suhardi Sementara itu narasumber pada workshop Kehumasan ini Pimpinan Redaksi Lombok Post Jony Martadinata dan Penggiat Media Sosial Hariqo Satria Jony menyampaikan sharing session kepada peserta Kabupaten/kota dalam pembuatan news. Selain itu dirinya mengatakan bahwa saat ini sangat mudah mencitrakan diri atau lembaga, mulailah dari akun media sosial kantor masing masing kita bisa Beritakan sekecil apapun ke publik "Publik juga harus diperhatikan agar dalam membaca sebuah Berita yang kita ciptakan, seperti seorang pembaca tidak boleh kehabisan nafas dalam membaca sebuah berita", papar Jony Dirinya mengapresiasi beberapa berita yang diproduksi oleh KPU Provinsi NTB. Menurutnya citra yang ditampilkan mengalahkan hasil foto wartawan Lombok Post. Saya sangat menikmati postingan berita yang ditampilkan KPU Provinsi NTB, seloroh Jony Lain hal dengan Jony, Hariqo lebih memaparkan bagaimana pengelolaan akun media sosial di KPU kabupaten/kota "Perlu diperhatikan Penggunaan tagar dalam sebuah berita, ini penting untuk jangkauan postingan", ujar Rico Ia juga menyampaikan, bahwa idealnya sebuah akun media sosial jumlah pengelolanya minimal paling sedikit lima orang, papar rico   

Selengkapnya
Kamis, 13 Oktober 2022 07:00
76

Targetkan predikat WTP tahun 2022

#TemanPemilih Guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, serta Akselerasi penyerapan anggaran Tahun 2022, KPU Provinsi NTB menargetkan predikat WTP tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud pada Kegiatan Rakor Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB 10 s.d 12 Oktober 2022 bertempat di Mandalika. Dirinya mengungkapkan penggunaan aplikasi SAKTI sangat membantu satker dalam peningkatan Laporan Keuangan. "Peningkatan dalam laporan keuangan, baik dari sisi akuntabilitas keuangan merupakan target secara nasional KPU untuk meraih WTP" tegas Suhardi Agar Menghasilkan Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan predikat WTP, dilaksanakan dengan metode sharing session dari Kanwil DJPb NTB serta KPPN Mataram. Selain itu, Kegiatan dilaksanakan dengan asistensi Penyusunan Laporan Keuangan oleh bagian Aklap dan BMN KPU RI dengan metode pengecekan dara melaui model aset dan modul GLP melalui aplikasi SAKTI. Serta Pengarahan dari Kabag Program dan Anggaran KPU RI tentang Pengelolaan Anggaran. "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mampu memitigasi setiap resiko yang timbul dalam pelaksanaan tahapan, mulai Perencanaan sampai Pertanggungjawaban akuntabilitas dengan target daya serap realisasi tahun 2022 diatas 98%" tutup Suhardi             

Selengkapnya
Kamis, 13 Oktober 2022 07:00
80

KPU NTB Jajaki Kerjasama dengan Kemenkumham NTB

KPU Provinsi NTB sedang menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kunjungan KPU Provinsi NTB, Senin (10/10) guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat khususnya kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan Didampingi kasubbag Parhumas, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengutarakan melalui pertemuan ini Hak pilih Warga binaan di Provinsi NTB dapat terfasilitasi dengan baik nantinya. "Misalkan Warga binaan yang tidak identitas/KTP elektromemilikinik dapat terfasilitasi secara administrasi kependudukannya", ungkap Hilman KPU Provinsi NTB menawarkan tiga hal bentuk kerjasama berupa Pertukaran data dan informasi, Advokasi hukum dan JDIH Sementara itu Kepala Lembaga Permasyarakatan Kemenkumhan Provinsi NTB, Maliki mengatakan Kami akan mendata seluruh warga binaan. Tentang kelengkapan datanya Kemenkumham akan bersurat ke kepolisian dan kejaksaan untuk melengkapi warga binaan sebelum diserahkan ke kami" ungkapnya   

Selengkapnya