BeritaTerkini

16

KPU NTB Hadiri Peluncuran SIMPEG: Data Kepegawaian akan Diintegrasikan

Guna meningkatkan pelayanan kepada internal pegawai pada Sekretariat KPU Seluruh Indonesia, KPU RI adakan sosialisasi uji coba aplikasi SIMPEG secara daring, Senin (4/7). Dengan Aplikasi SIMPEG mempermudah validasi data kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan aplikasi MY SAPK milik BKN, ujar Karo SDM KPU RI, Wahyu Yudi Wijayanti Senada dengan Karo SDM, Rita Purwati, Kasubbag Pengelolaan Data Pegawai KPU RI menyampaikan bahwa dengan diluncurkan aplikasi SIMPEG perlu diperhatikan untuk pembuatan akun admin masing-masing satker, kewenangan admin KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengakses SIMPEG, data kepegawaian yang wajib diisi serta upload data dukung secara langsung oleh pegawai yang bersangkutan. Acara Diikuti oleh Seluruh Pegawai lingkup sub bagian SDM KPU Seluruh Indonesia, termasuk KPU Provinsi NTB Bagian SDM


Selengkapnya
15

Sekretaris KPU NTB: PNS KPU Harus Berintegritas, Berkompeten, dan Berwibawa

Setelah melaksanakan Upacara Bendera Hari Senin (4/7), Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengingat Pesan Sekjen KPU, "Jadi karakter seorang PNS KPU harus memiliki sikap yang Berintegritas, Berkompeten, dan Berwibawa. Ia menyampaikan kepada seluruh PNS dan PPNPN lingkungan KPU Provinsi NTB disela-sela pengarahan dan sharing pagi tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini yaitu Verifikasi Peserta Pemilu (Verpol) 29 Juli mendatang. Mars juga menguji kesiapan PNS KPU Provinsi NTB dalam mengahadapi tahapan Verpol dengan menanyakan langsung tugas-tugas KPU Provinsi khususnya dalam tahapan Verpol Pemilu 2024


Selengkapnya
16

Jelang Verpol, Partai Buruh Silaturahmi ke KPU NTB

Menjelang memasuki tahapan Verifikasi Partai Politik (Verpol) Pemilu 2024, Partai Buruh Provinsi NTB berkunjung, bersilaturahmi ke KPU Provinsi NTB, Kamis (30/6) Kunjungan perdana Partai Buruh ini diterima oleh Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud didampingi oleh Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati di ruang kerjanya Suhardi menjelaskan, bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa jadwal dan tahapan pendaftaran dan Verpol dimulai pada tanggal 29 Juli - 13 Desember 2022 yang pendaftarannya dipusatkan di KPU Republik Indonesia. Selain itu, Verpol nantinya menggunakan metode verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Parpol yang memenuhi Parliamentary Threshold (PT) hanya dilakukan verifikasi administrasi. Sementara Parpol yang tak memenuhi PT dan Partai Baru akan dilakukan verifikasi faktual, mulai dari tingkat pusat, Provinsi hingga Kab/Kota. Dalam silaturahminya, Partai Buruh berharap dapat lolos menjadi peserta Pemilu 2024


Selengkapnya
48

Sinkronisasi Data SIAK dengan Dirjen Dukcapil, Jumlah Pemilih di NTB Turun

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Juni 2022, Kamis (30/06) Jumlah Pemilih di Provinsi NTB turun sebanyak 11.591 pemilih dibanding data periode Mei 2022. Sehingga jumlah pemilih di Provinsi NTB per Juni 2022 sebanyak 3.723.295 pemilih Penurunan angka jumlah pemilih ini dipengaruhi oleh ditemukannya 13.847 disebabkan data tidak memenuhi syarat (status meninggal dunia) setelah dilakukan Singkronisasi data dengan data SIAK dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Rapat pleno ini dipimpin oleh H. Syamsuddin selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB dan dihadiri oleh seluruh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB secara daring. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyampaikan harapan besar bagi meningkatnya kualitas hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Provinsi NTB, mengingat KPU RI telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait Data Kependudukan pada Rabu (29/06) lalu.


Selengkapnya
17

KPU Provinsi NTB Jajaki kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Dalam menjalin hubungan antar lembaga KPU dengan stakeholder Jelang Pemilu 2024, KPU Provinsi NTB mencoba jajaki kerjasama dengan Institusi Perguruan Tinggi. Kali ini, Kamis (30/6) Perguruan Tinggi yang disasar adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas atau Jurusan Teknologi informasi, Yakni Universitas Mataram dan Universitas Bumi Gora KPU Provinsi NTB yang di wakili oleh Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Made Merta Artha didampingi Kepala sub bagian Parhumas Alesta Rezal diterima langsung oleh Sekretaris Rektor Universitas Mataram Sitti Hilyana dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bumi Gora Ahmad Adil berserta Kepala Prodi Jurusan Ilmu Komputer Universitas Bumi Gora Dalam kunjungannya KPU NTB mengutarakan latar belakang dari kunjungan ini adalah karena hampir seluruh penerapan kerja Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi maupun di KPU kabupaten/kota menggunakan teknologi informasi komputer. Diharapkan sinergitas antar Kampus dan KPU menghasilkan mahasiswa yang dapat merasakan dunia kerja serta melalui skill mahasiswa dapat menciptakan kreasi inovasi guna menyukseskan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Kedua Perguruan Tinggi menyambut baik usulan KPU Provinsi NTB. Pihak kampus dalam hal ini Unram dan Universitas Bumi Gora merasa bersyukur bak gayung bersambut, karena kampus sendiri diwajibkan juga untuk melaksanakan Kampus Merdeka Belajar di institusi Pemerintah maupun dunia industri, papar Sitti Hilyana dan Ahmad Adil Unram dan Universitas Bumi Gora berharap pertemuan ini dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih serius lagi dengan pimpinan institusi masing-masing.


Selengkapnya
17

KPU Provinsi NTB Terima Audiensi Partai Berkarya (Beringin Karya)

KPU Provinsi NTB menerima audiensi dari Partai Berkarya (Beringin Karya) yang diwakili langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Berkarya (Beringin Karya), Badaruddin Andi Picunang dan Ketua DPW Partai Berkarya (Beringin Karya) Provinsi NTB, Agus Kamarwan, Selasa (28/06). Dalam kesempatan tersebut, Partai Berkarya (Beringin Karya) meminta agar KPU NTB selaku penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi NTB dapat membimbing Partai Berkarya (Beringin Karya) dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, salah satu angenda terdekat adalah tahapan Verifikasi Partai Politik. "Salah satu tahapan terdekat adalah Verifikasi Partai Politik, nantinya Verifikasi Partai Politik ini menggunakan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang telah resmi diluncurkan, tinggal menunggu PKPU terkait Verifikasi Partai Politik yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI", ujar Suhardi. Selain itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli menambahkan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam Verifikasi Partai Politik. "Partai Politik harus memiliki 100% kepengurusan di tingkat Provinsi, 75% kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, dan 50% di tingkat Kecamatan", ujar Yan Marli. "Partai Politik juga harus menyiapkan anggotanya karena akan dilakukan Verifikasi Faktual bagi Partai Politik yang tidak memenuhi Parliamentary Threshold", sambung Yan Marli. Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, H. Syamsuddin.


Selengkapnya