BeritaTerkini

85

Dukung Suksesnya Pemilu 2024, Sekjen KPU RI Lantik 65 Pejabat Fungsional dan Pejabat Administrasi

#TemanPemilih, sebanyak 65 Pejabat Fungsional dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno secara luring dan daring, Selasa (16/08). Lingkup KPU Provinsi NTB untuk kekosongan jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bima saat ini telah dilantik Ilham, S.Sos serta Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB saat ini resmi dijabat Nininng Wahyuni, SE. Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Darmawan berpesan kepada semua pejabat yang dilantik, khususnya pejabat di Satuan Kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera melaporkan diri kepada Ketua dan Anggota KPU, cepat melakukan konsolidasi dan bekerja dengan baik agar dapat menyukseskan serta mendukung tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud secara khusus berpesan kepada Pejabat yang dilanjit untuk Bekerja secara penuh tanggungjawab, Profesional, Berintegritas serta menjaga kesolidan satuan kerja. “menyongsong Tahun 2024 merupakan tahun yang membutuhkan sumbangsih tenaga dan pikiran dari teman-teman KPU agar Pemilu dan Pemilihan Serentak dapat berjalan sukses, untuk itu jaga kesolidan antar tim ditiap satker” tegas Suhardi. Turut hadir dalam pelantikan secara daring, Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno, Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Anggota KPU Provinsi NTB serta Sekretaris KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
39

Kolaborasi Stakeholder Pemilu Semarakkan Hari Kemerdekaan RI ke 77

KPU Provinsi NTB ajak Bawaslu dan Polda NTB kolaborasi stakeholder Pemilu untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke 77 Acara 17an yang dilaksanakan Senin (15/8) ini erat kaitannya untuk penguatan kelembagaan antar penyelenggara Pemilu guna menyukseskan Pemilu 2024. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa kolaborasi ini akan terus berjalan hingga terselenggaranya Pemilu 2024 dengan sukses dan lancar "Tidak boleh ada sekat sesama penyelenggara Pemilu dan kepolisian, tugas, tupoksi kita masing-masing boleh berbeda namun kalau berbicara lingkup Indonesia kita harus bersatu" tegas Suhardi Soud Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Agus Hilman lebih menyampaikan tata cara pengecekan NIK ke dalam SIPOL secara mandiri Dirinya meminta seluruh penyelenggara Pemilu dan TNI Polri di Provinsi NTB tidak boleh terdaftar sebagai anggota Partai Politik Calon peserta Pemilu 2024. "Hal ini penting karena termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang tidak boleh menjadi anggota Parpol. Pegawai KPU dan Bawaslu tidak boleh terdaftar dalam SIPOL apalagi anggota Kepolisian", tegas Hilman Selanjutnya Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya membagikan santunan Zakat Infak Sodaqoh kepada beberapa anak yatim-piatu di wilayah kota Mataram yang didapatkan dari potongan Zakat penghasilan pegawai sekretariat KPU Provinsi NTB. Tampak kegembiraan diwajah anak-anak yatim piatu tersebut


Selengkapnya
35

Rayakan HUT RI ke 77, KPU NTB Adakan Lomba 17 Agustusan

Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 77, KPU Provinsi NTB adakan lomba Tujuh Belas Agustus di halaman kantor, Senin (15/8) Kemeriahan ini terasa sejak awal Agustus, semua sudut kantor KPU Provinsi NTB di hiasinya pernak pernik Merah Putih. Puncaknya seluruh karyawan dan karyawati di KPU Provinsi NTB mengikuti lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba pindah kelereng, dan lomba pindah tepung. Selain karyawan dan karyawati KPU Provinsi NTB, stakeholder pemilu lainnya yaitu Bawaslu Provinsi NTB, dan Polda NTB turut hadir menyemarakkan beberapa lomba. Tak pelak seluruh peserta tumpah ruah tanpa batasan sekat. Sebelumnya perlombaan KPU Provinsi NTB membagikan Zakat Infak Sodaqoh (ZIS) kepada anak yatim piatu dari beberapa yayasan di Kota Mataram. Tak hanya itu, KPU Provinsi NTB juga mensosialisasikan Tahapan Pemilu yang sedang berjalan yaitu Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Materi Sosialisasi disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Agus hilman meminta suluruh peserta yang hadir untuk mengecek secara mandiri, apakah NIK setiap pegawai KPU dan Bawaslu serta Polda NTB terdaftar sebagai Anggota Partai Politik atau tidak.


Selengkapnya
20

KPU NTB Gelar Rakor Persiapan Verpol 2024

KPU Provinsi NTB kumpulkan KPU kabupaten kota se NTB dalam acara Rapat koordinasi Persiapan Verifikasi Partai Politik (Verpol) Pemilu 2024. Acara yang dilaksanakan, Sabtu (13/8) ini dihadiri seluruh Ketua, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, kasubbag Teknis Humas, dan operator SIPOL KPU se NTB. Dalam acara tersebut hadir Anggota KPU Republik Indonesia Idham Holik, secara daring. Dirinya menyampaikan bahwa Pendaftaran Partai Politik merupakan cara memanaskan mesin partai politik. "Saat ini Partai Politik banyak yang mengapresiasi SIPOL KPU lebih baik dari Pemilu 2019 yang lalu, sehingga meningkatkan publik trust ke KPU. Ini tentu modal sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat", ungkap Idham Ia berharap dengan Rakor ini KPU Provinsi NTB mematangkan metode verifikasi administrasi ke seluruh satker KPU di NTB. "Jangan sampai hanya untuk menggugurkan kewajiban bimtek berjenjang saja" imbuh idham Terakhir ia mengapresiasi inovasi KPU Provinsi NTB dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu 2024. Membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat melalui media sosial. "Saya amati media sosial KPU Provinsi NTB sangat kreatif dan inovatif. Saya berharap KPU kabupaten kota se NTB untuk mengikuti langkah KPU Provinsi NTB ini dan menjadi sumber inspirasi", sambungnya Sementara itu dalam pembukaannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan KPU kabupaten kota se NTB perlu menghitung jumlah SDM, sarana dan prasarana teknologi informasi dalam penerapan SIPOL. Selain itu dirinya meminta KPU Kabupaten kota mengkonsolidasi organisasi setiap SDM kita diperkuat. Semua Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan staf harus paham Verpol "Jangan sampai tidak mengerti SIPOL atau bahkan tidak paham tahapan Verpol" tegasnya. Sementara itu terkait sengketa hukum, kalau merujuk juknis, ada Potensi sengketa proses ke KPU nantinya. Hal ini harus di minimalisir, bila perlu nol sengketa, tutup Suhardi Rakor dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber anggota KPU Provinsi NTB dan simulasi SIPOL oleh masing-masing operator KPU kabupaten kota


Selengkapnya
18

KPU NTB Diusulkan sebagai KPU Provinsi Sertifikasi ISO-2022

KPU Provinsi NTB ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai salah satu Satker Povinsi percontohan dalam pengelolaan SDM sebagai upaya menuju Sertifikasi ISO-2021 Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya kepada Sekretaris dan Kasubbag SDM Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Rabu (10/8) Dirinya menyampaikan hasil zoom meeting dengan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Beberapa hal disampaikan diantaranya pendelegasian kepada Sekretaris Provinsi secara langsung untuk melakukan pendataan PPNPN yang akan diikutsertakan seleksi PPPK. Nantinya Sekretaris KPU Kab/Kota menyiapkan dua file dimana File pertama dilakukan pendataan PPNPN tanpa terkecuali sesuai dengan format. File kedua, PPNPN yang tidak memenuhi syarat Persyaratan. Pendataan ini juga sekaligus untuk melakukan penataan administrasi kepegawaian, ujar Mars Ia juga menyampaikan bahwa Biro SDM Setjen KPU RI meminta agar selama tahapan, Komisioner KPU Kab/Kota yang mengikuti kuliah agar mengajukan cuti kuliah sementara sampai menunggu regulasi baru terkait cuti komisioner. Terkait administrasi pensiun, untuk pegawai yang akan pensiun tahun depan diminta kepada sekretaris KPU Kab/Kota mendeteksi PNS yang akan pensiun dan segera diajukan. Selain itu juga ia meminta sekretaris KPU Kabupaten kota untuk segera mengajukan nama PNS yang sudah waktunya naik pangkat. Berkas diterima oleh KPU RI maksimal akhir Agustus 2022. Dalam pengurusan administrasi kepegawaian, diinstruksikan oleh KPU RI untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun, sambungnya KPU RI saat ini sedang melakukan drafting regulasi untuk proses alih status di luar KPU, memberikan peluang bagi PNS selain KPU untuk menjadi PNS Organik. Sekretaris KPU Provinsi mempersilahkan untuk masing2 Sekretaris KPU Kab/Kota menyampaikan daftar masalah kepegawaian pada masing-masing satkernya, supaya dapat segera ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi ke KPU RI


Selengkapnya
17

Antusias, Ribuan Siswa MAN 2 Mataram Padati Sosialisasi Pemilu 2024.

#TemanPemilih, KPU Provinsi NTB laksanakan sosialisasi tahapan Pemilu 2024 segmen Pemilih Pemula di MAN 2 Mataram. Sejumlah 1400 siswa beserta guru antusias hadiri sosialisasi Tahapan Pemilu 2024, Sabtu (14/8) Kegiatan sosialisasi ini dirangkaikan dengan Pemilihan Presiden ORSIMA MAN 2 Mataram. Sebanyak 3 pasangan calon berkompetisi merebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sambutannya Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengapresiasi langkah yang dilaksanakan oleh Presiden ORSIMA sebelumnya. "MAN 2 Mataram telah melaksanakan tahapan Pemilihan Presiden ORSIMA (Organisasi Siswa Intra Madrasah) selayaknya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Republik ini." "Ada masa pendaftarannya, penetapan pasangan calon, penarikan nomor urut, Masa kampanye seperti Debat Publik, hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara, ini sangat keren, Luar biasa", ujar Hilman. Dirinya juga menyampaikan bahwa adik adik siswa MAN 2 Mataram dapat ikut terlibat dalam tahapan Pemilu 2024 ini. "Saat ini tahapan pendaftaran Partai Politik, adik-adik silahkan mengecek secara mandiri apakah terdaftar sebagai anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024" "Jangan sampai terdaftar, karena kalau belum 17 tahun tidak boleh. Jika terdaftar silahkan adukan jika terdaftar di website infopemilu.kpu.go.id" "Para Guru MAN 2 Mataram juga dapat mengecek, karena guru termasuk ASN maka tidak boleh terdaftar sebagai anggota parpol", pungkas Hilman Pada kesempatan tersebut hadir pula komisioner KPU kota Mataram, Sopan Sopian Hadi. Dirinya menyampaikan sosialisasi pemutakhiran data pemilih. Ia meminta kepada seluruh siswa bagi yang sudah berumur 17 tahun, silahkan sampaikan data dirinya untuk kami masukkan ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU kota Mataram.


Selengkapnya