BeritaTerkini

37

Supervisi KPU Kab.Bima dan KPU Kota Bima, KPU NTB Minta Kencangkan Ikat Pinggang

KPU Provinsi NTB melakukan pembinaan dan supervisi KPU Kabupaten Bima dan KPU Kota Bima, Selasa (28/6). KPU Provinsi NTB yang diwakili Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati meminta kedua Satker tersebut mengencangkan ikat pinggang karena sebentar lagi akan memasuki tahapan verifikasi partai politik (Verpol) Agus Hilman meminta agar Para komisioner dan Sekretariat KPU, jangan sampai membangun sekat, terpolarisasi sektoral. Kita berharap komisioner dan sekretariat melebur satu sama lain. Ia menginstruksi agar pada masa tahapan rekrutmen badan adhoc Agar KPU Bima dan KPU Kota Bima mencari Penyelenggara yang loyal pada lembaga KPU. "Jangan Patuh pada personal saja, tp patuhlah pada institusional KPU", ujar Hilman Selain itu dirinya berharap Ujung tombak KPU seluruh Staf Sekretariat menjadi organisatoris agar solidaritas KPU meningkat", sambung Hilman Selain itu Penguatan media sosial dalam pemilu, perbanyak postingan kebaikan lembaga karena Kita semua adalah Humas KPU. "Ayo ributkan media sosialisasi dengan kerja kerja baik KPU", tutupnya Sementara itu Zuriati mengatakan, "Jika melihat tahapan Masa kampanye sejumlah 75 hari, sangat berat faktanya untuk lembaga kita. Karena berkaitan dengan pe pengadaan dan distribusi logistik dan sengketa proses administrasi. Untuk mensiasatinya, Help desk pencalonan harus kuat, dgn meminimalisir kesalahan sekecil apapun", harap Zuriati Sementara itu Kabag Teknis Parhumas, berharap arahan Agus hilman dan Zuriati dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh KPU kabupaten Bima dan KPU kota Bima.


Selengkapnya
55

KPU NTB Minta KPU Dompu Terus Berinovasi Dalam Sosialisasi Pemilu 2024

KPU Provinsi NTB supervisi KPU Dompu, memberikan arahan agar terus berinovasi dalam Sosialisasi Pemilu, Senin (27/6). Anggota KPU NTB yang sambangi KPU Dompu yakni Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati. Agus Hilman mengatakan, "tujuan admintratifnya memang ke Bima dan Kota Bima, namun tidak mungkin kami tidak memberikan supervisi ke Dompu" ujar Agus Hilman "KPU melayani adalah harus terbiasa senyum, seramah mungkin, mulai garda terdepan yakni Pamdal. Integritas 24 jam bukan hal mudah", Kita mengelola tantangan yang berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita dilantik dahulu disuguhi dengan tahapan rekapitulasi Pemilu dua kali. Kami berharap tidak menurun kualitasnya dibandingkan rekapitulasi sebelumnya. Soliditas, ekualitas (kesetaraan) perlu dipupuk Selain kompetensi Kepemiluan, harap Hilman Ia menambah, Media sosial di KPU Dompu sudah mulai bagus. Sekecil apapun kebaikan perlu kita beritakan di media sosial, jelasnya Dirinya meminta KPU Kabupaten Dompu harus terus inovasi dalam sosialisasi jangan terbentur anggaran. Kreasi sosialisasi di KPU Dompu perlu dipertahankan. Agar Sosialisasi pemilu 2024 mendatang diharapkan berbasis tahapan, ujar Hilman Ia mencontohkan bahwa, Semua tahapan teknis Pemilu perlu disebarluaskan untuk sosialisasi tentu tidak mungkin juga kami tidak mengajak bagian Sosdiklih Parmas. Karena Sosdiklih Parmas ini mencakup Seluruh tahapan yang perlu di sosialisasikan ke masyarakat, ini penting, ujarnya Selain itu ia menjelaskan bahwa dalam seleksi Tahapan badan adhoc, sudah bisa memetakan calon-calon PPK PPS dan KPPS yang berpotensi. "Saya berharap merekrut badan adhoc khususnya PPK yang patuh pada lembaga, tidak membangkang atau menguji KPU Kabupaten kota", ungkap Hilman


Selengkapnya
31

Jelaskan Tahapan Verpol, KPU NTB Minta KPU Dompu Bersiap

KPU Provinsi NTB melakukan supervisi kepada KPU kabupaten Dompu, memberikan arahan terkait persiapan tahapan Verifikasi Partai Politik (Verpol), Senin (27/6). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB Zuriati meminta jajaran KPU Kabupaten Dompu agar membuktikan integritas 24 jam, jangan slogan saja, ujarnya "Tidak hanya komisioner dan kasubbag saja, namun seluruh staf sekretariat harus memahami kompetensi teknis Pemilu", sambungnya Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa metode yang akan dipakai saat verifikasi partai politik mendatang. Pendaftaran parpol nanti semua terpusat di KPU RI, semua parpol yang memenuhi syarat maupun Tidak memenuhi syarat menjadi kewenangan KPU RI. "Kita hanya membantu KPU RI melalui KPU Provinsi melakukan verifikasi. Saat ini sipol belum selesai untuk hak akses KPU kabupaten kota, sementara baru hak akses untuk parpol", tutup Zuriati  


Selengkapnya
73

Kembali PT Pos Sambangi KPU NTB, Matangkan Persiapan Logistik Pemilu 2024

PT Pos Cabang Mataram kembali Sambangi KPU NTB guna mematangkan Persiapan Distribusi Logistik Pemilu Pemilu 2024 mendatang. Kamis (23/6) PT Pos Cabang Mataram datang kedua kalinya yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama dahulu. Anggota KPU Provinsi NTB H. Syamsuddin bersama Agus Hilman dan Zuriati yang menerima kunjungan tersebut, mengapresiasi langkah intensif PT Pos "Sekiranya memang sangat membutuhkan informasi terkait logistik pemilu silahkan datang kapan saja, ada Kabag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Provinsi NTB yang akan memfasilitasi", ujar H. Syam Sementara itu Kabag Umum, Keuangan dan Logistik Hadi Firmansyah mengatakan bahwa PT Pos Indonesia selalu menemani KPU dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Dirinya berharap pada pemilu 2024 dapat diteruskan kerjasama yang baik ini. Sementara itu Ahmad Saiful Bahri Executive General Manager PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang mengatakan bahwa PT Pos Indonesia sangat berpengalaman dalam menyukseskan program pemerintah, seperti penyaluran BLT maupun BST ke masyarakat. "Insyallah Pemilu 2024 akan kami dukung tak hanya Soal logistik, namun untuk menyalurkan Gaji Badan Adhoc baik PPK, PPS, dan KPPS kami siap", ujar Saiful "PT Pos Indonesia sendiri tidak boleh mengedepankan uang di setiap transaksinya, kami bukan lembaga perbankan, basis kami adalah fee base", tutupnya  


Selengkapnya
18

Silaturahmi ke KPU NTB, KAMMI Ingin Terlibat menyukseskan Pemilu 2024

KPU Provinsi NTB terima silaturahmi/audience Pengurus Wilayah Provinsi NTB   Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rabu (23/6). Sebagai organisasi kemahasiswaan, KAMMI berharap dapat terlibat dalam mengawal menyukseskan Pemilu 2024 di Provinsi NTB Menerima Silaturahmi tersebut Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman mengapresiasi langkah moral yang di lakukan KAMMI. Dirinya berharap dukungan yang pernah dilakukan KAMMI pada Pemilihan yang lalu dapat di teruskan pada pemilu 2024 ini, seperti pembuatan pos A5 Corner di Universitas Mataram "Saat itu sangat membantu hak pilih mahasiswa yang sedang berkuliah di Mataram", ungkap Hilman Dirinya mengatakan bahwa kampus merdeka belajar juga mampu membuat merdeka memilih pada Pemilu atau pemilihan juga, pungkas Hilman Sementara itu Ketua KAMMI Provinsi NTB Muhammad Amri berharap silaturahmi ini dapat memberi manfaat partnership untuk penyelenggara pemilu "KAMMI memiliki men power dapat berdaya guna sebagai partner penyelenggara nantinya", ungkap Amri


Selengkapnya
67

Konsolidasi Media Sosial, Sekretaris: Seluruh SDM KPU adalah Humas Pemilu

KPU Provinsi NTB adakan konsolidasi media sosial, Selasa (21/6). Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan, seluruh SDM KPU adalah Humas Pemilu. Saya meminta konsolidasi media sosial yang diikuti KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se NTB dapat dioptimalkan, sebagai dukungan dari jajaran PNS dan PPNPN KPU dalam mengoptimalkan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Dukungan berupa follow, like dan subscribe sangat penting dalam kemajuan dan kemanfaatan media sosial yang dimiliki KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, mari kita Saling mendukung dalam menyukseskan Kerja Pemilu“ ungkap Mars. Tebarkan terus perbuatan baik sehingga keburukan lelah untuk mengikuti, pungkasnya Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosdiklih Parmas Agus Hilman menegaskan bahwa fungsi media sosial secara lembaga adalah sebagai garda dalam pemberian informasi kepada publik serta mencerminkan citra dari lembaga itu sendiri. “Fungsi media sosial adalah membangun opini publik, bahwa kebenaran bisa diproduksi oleh media sosial. Semakin sering kebenaran diucapkan atau dibicarakan di media sosial , maka orang akan mempercayainya” tutur Hilman. Ia menambahkan bahwa fungsi media sosial dapat digunakan sebagai penangkal isu hoax dengan memasifkan produksi informasi-informasi melalui media sosial yang dimiliki dan melakukan verifikasi akun milik KPU Kabupaten/Kota. “One day one news, one day one konten dan lakukan countdown melalui postingan di media sosial” tegas Hilman


Selengkapnya