BeritaTerkini

Selasa, 11 Oktober 2022 07:00
61

KPU NTB Beri Penguatan Informasi Publik kepada KPU Kab/Kota se NTB

KPU Provinsi NTB laksanakan pengguatan informasi Publik pada tahapan Pemilu 2024, Minggu (9/10) dengan memberikan pembekalan kepada seluruh satker KPU Kab kota se NTB Narasumber pada pertemuan tersebut Sansuri Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB dengan peserta Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta atasan PPID KPU Kabupaten/kota se NTB Dalam sambutannya Suhardi Soud mengatakan, KPU harus informatif karena kita mengelola uang negara. "Seluruh tahapan Pemilu telah menggunakan Sistem Informasi, jadi sudah pasti terbuka", sambungnya. Menurut Suhardi banyak orang yang berkepentingan terhadap Pemilu, jadi Seluruh tahapan harus dikuasi oleh PPID dan Anggota KPU khususnya Divisi Parmas. Dirinya berharap Seluruh KPU kabupaten/kota mempersiapkan dan memahami mana saja informasi yang harus disampaikan saat visitasi nanti. "Semoga teman-teman KPU kabupaten/kota mendapatkan predikat informatif saat visitasi Komisi Informasi Provinsi NTB mendatang", ungkapnya Sementara itu Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri menjelaskan hal-hal yang harus dipersiapkan saat visitasi nanti "Mulai dari komitmen, inovasi, strategi, sarana dan prasarana, dan digitalisasi harus dipersiapkan " ungkap Sansuri  

Selengkapnya
Senin, 10 Oktober 2022 07:00
65

IMTEK SIAKBA, Betty : Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu Seluruh Indonesia

KPU provinsi Nusa Tenggara Barat adakan Rapat Koordinasi Pengenalan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad-hoc (SIAKBA) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Barat, Jum'at (9/10). Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam pembukaannya menyampaikan bahwa SIAKBA merupakan sistem informasi bagi penyelenggara pemilu dari tingkat bawah dan merupakan terobosan dari KPU untuk memperkuat kinerja KPU. "SIAKBA adalah terobosan yang dirancang oleh KPU dan yang pertama bagi penyelenggara Pemilu dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilu dari tingkat paling bawah" tegas Betty. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dalam sambutannya berharap dengan adanya sistem ini dapat membantu Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola pemilihan umum agar berjalan dengan baik, akurat, efektif dan efisien. “SIAKBA adalah sesuatu yang baru dalan sistem informasi KPU yang sangat membantu dalam proses perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc, hal ini akan memudahkan tugas dan fungsi baik komisioner maupun kesekretariatan dalam prosesnya” ungkap Suhardi Kadiv Sosdiklih, Parmas dan sdm KPU Provinsi NTB, Agus Hilman mengungkapkan dengan adanya aplikasi SIAKBA dapat mempermudah pekerjaan dalam proses perekrutan serta mengurangi human error dalam pelaksanaan rekrutmen anggota KPU dan badan ad-hoc. Diharapkan dengan terlaksananya Rakor mempermudah proses administrasi perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc serta mempermudah kegiatan verifikasi administrasi perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut disampaikan tentang pengenalan aplikasi SIAKBA serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIAKBA kepada operator KPU Kabupaten/Kota se NTB .   

Selengkapnya
Sabtu, 08 Oktober 2022 07:00
65

KPID dan KPU Provinsi NTB Jajaki Kolaborasi Sukseskan Pemilu 2024

​​​​​​Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB berkunjung ke KPU Provinsi NTB, dalam rangka mewujudkan bicara benar, penyiaran sehat menuju NTB Gemilang”. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Hatta X’55 KPU Provinsi NTB.   Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan dalam awal diskusi bahwa kunjungan Komisioner KPID dapat mempererat silaturahmi diantara KPU Provinsi NTB dengan KPID Provinsi NTB. “Pertemuan ini diharapkan dapat membuka spectrum bagaimana kerja-kerja penyiaran” ungkap Suhardi Ketua KPID Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, dalam pertemuan silaturahmi mengungkapkan selama ini hubungan baik antara KPU Provinsi NTB dengan KPID Provinsi NTB sudah terjalin dengan baik. “tujuan kedatangan KPID Provinsi NTB selain untuk silaturahmi juga untuk memperkuat sinergitas, kolaraborasi hubungan antar 2 lembaga dengan MoU” ungkap Ajeng Agus Hilman, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM mengungkapkan diera yang sudah disruptif sekarang ini pengawasan kampanye di media sosial masih belum maksimal, dirinya berharap dengan kolaborasi dengan KPID dapat meningkatkan kualitas dalam pengawasan di media sosial. “tantangan yang dihadapi oleh KPU untuk beriklan di media online adalah media online yang sudah terverifikasi oleh dewan pers” ungkap Hilman.  Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Yan Marli yang turut hadir menyatakan bahwa yang KPU hadapi pada saat Pemilu dan Pemilihan tiba adalah pada saat dilaksanakannya kampanye, yaitu saat kampanye berbayar yang difasilitasi oleh KPU.   

Selengkapnya
Sabtu, 08 Oktober 2022 07:00
65

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos Menghadiri Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc se KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos hadir dalam Penutupan Kegiatan Pengenalan dan Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA) Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat (7/10/2022). Pada kesempatan itu, Betty memberikan apresiasi atas semangat dan kinerja satker di NTB jelang 494 hari pelaksanaan pemungutan suara. KPU tidak dapat bekerja sendiri, sehingga mengajak semua pihak saling berkoordinasi, agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Turut hadir Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB, serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB.     

Selengkapnya
Rabu, 05 Oktober 2022 07:00
107

Rekap DPB 3,7 Juta Pemilih, Suhardi Soud: Jaga Hak Konstitusi Warga, Hak Untuk Memilih.

Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode September 2022 diputuskan jumlah pemilih sebanyak 3.702.571 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 1.826.422 pemilih dan perempuan sebanyak 1.876.149 pemilih.   Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud berpesan untuk menjaga hak konstitusi penduduk yaitu hak memilih dengan cara menjaga data pemilih yang berkualitas. Hal senada disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin untuk selalu menjaga prinsip dalam pemutakhiran data pemilih yaitu akurat, mutakhir dan komprehensif.   Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode September 2022 dilaksanakan Senin (03/10) di Sumbawa Besar dihadiri Ketua dan anggota KPU Provinsi NTB, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Data dan Informasi serta operator KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Turut hadir pula dalam Rakor kali ini perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) Provinsi NTB.   

Selengkapnya
Rabu, 05 Oktober 2022 07:00
156

Jelang Vermin Perbaikan Ketua KPU NTB: Satu Intruksi dan Satu Pemahaman

Dalam rangka persiapan Verifikasi Administrasi (Vermin) Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu intruksi dan memiliki satu pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Vermin Perbaikan. "Setiap kebijakan dan informasi yang disampaikan oleh Pimpinan KPU RI maupun Kesekjenan agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam satu intruksi dan satu pemahaman yang sama.", tutur Suhardi. Selain itu, Suhardi menegaskan, "KPU Kabupaten/Kota membuat detail potensi masalah dan strategi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan Vermin.", tegas Suhardi. Sementara itu, Kadiv. Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli memberikan pengarahan supaya setiap kejadian khusus dibuatkan kronologis untuk persiapan apabila nantinya terjadi sengketa. Selanjutnya, Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB, Zuriati berharap kepada Verifikator agar dalam pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan dapat lebih disiplin dan meningkatkan ketelitian. Kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dilakukan secara daring bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, Minggu (02/10). Peserta adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubbag. Hukum serta Verifikator Sipol KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.     

Selengkapnya