Dialog TVRI NTB Bicara, antara Efisiensi dan Demokrasi. KPU NTB: Tugas Kami Melaksanakan Undang-Undang

Dialog publik NTB Bicara yang disiarkan TVRI NTB Senin (19/1), mengangkat isu hangat nasional terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD antara efisiensi dan demokrasi. Anggota KPU Provinsi NTB Zuriati yang hadir menegaskan, pihaknya tidak berada pada posisi menentukan sistem pemilihan.

"KPU adalah pelaksana Undang-Undang, apapun keputusan pembentuk Undang-Undang, apakah Pilkada dilakukan secara langsung atau melalui DPRD, tugas kami adalah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya Demokratis itu bisa melalui pemilihan langsung atau tidak langsung, semua tergantung pembuat Undang-Undang.

KPU Tidak boleh mengatur sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang, kami tidak bisa prediksi. Tentu KPU sedang memantau proses pembahasan rancangan Undang-Undang ini, imbuh Zuriati.

Selain KPU Provinsi NTB Dialog NTB Bicara ini turut dihadiri oleh akademisi UIN Mataram Dr Agus, dan Ketua Bawaslu NTB Itratip.