BeritaTerkini

Minggu, 09 November 2025 11:53
63

KPU NTB Tuan Rumah FGD Nasional, Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilu

KPU NTB Tuan Rumah FGD Nasional, Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) bertema Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan dan Tata Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan berlangsung di Mandalika selama dua hari, 6–7 November 2025 yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan sinergi antardivisi di lingkungan KPU seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Divisi SDM KPU Republik Indonesia Parsadaan Harahap, mengatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap PKPU Nomor 8 tentang Tata Kerja. Dirinya mendorong agar revisi dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur kelembagaan.  “Secara substantif, tujuan FGD ini adalah pembenahan menyeluruh terhadap PKPU Tata Kerja agar adaptif terhadap dinamika kelembagaan,” ungkap Parsa. Selanjutnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia Iffa Rosita, lebih menekankan pentingnya sinergi antara divisi hukum dan SDM.  Ia menyoroti masih banyak satuan kerja KPU yang belum memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), sehingga diperlukan percepatan penerapan Zona Integritas di seluruh jajaran KPU. Iffa juga mengapresiasi KPU Provinsi NTB yang telah meraih predikat WBK dan mendorong agar terus berproses menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).  “Integritas adalah satu kesatuan utuh, antara ucapan dan perbuatan harus selaras,” tegasnya. Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus memperkenalkan keindahan Lombok, NTB. Ia berharap FGD di Mandalika ini lahir rumusan strategis untuk penguatan SDM KPU di seluruh tingkatan,” ujarnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU dari 12 Provinsi, Anggota KPU Divisi SDM dari 38 Provinsi, Sekretaris KPU dari 6 Provinsi, serta tenaga ahli, pejabat manajerial, dan sekretariat KPU.

Selengkapnya
Selasa, 04 November 2025 19:10
44

Mahasiswa PKL Unram Resmi Ditarik, KPU NTB Dorong Riset Kepemiluan dan Demokrasi

Mahasiswa PKL Unram Resmi Ditarik, KPU NTB Dorong Riset Kepemiluan dan Demokrasi   Universitas Mataram (Unram) resmi menarik mahasiswa yang telah menyelesaikan masa Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan KPU Provinsi NTB. Kegiatan ini menjadi penutup kolaborasi antara Unram dan KPU Provinsi NTB dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, sekaligus memperkuat hubungan akademik dengan lembaga penyelenggara pemilu di daerah.   Dalam sambutannya, Divisi Hukum KPU NTB Mastur menyampaikan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa selama menjalankan PKL.    Ia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam pengembangan akademik, sekaligus mendorong mahasiswa untuk mengangkat tema kepemiluan dan demokrasi dalam penelitian mereka.    “Kalau sudah mengenal situasi di kantor KPU, akan lebih mudah mendapatkan data dari teman-teman KPU,” ujarnya.   Sementara itu, Dosen Pembimbing dari Unram, Muhlis Lamuru, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan KPU NTB dalam memfasilitasi mahasiswa belajar langsung di lembaga penyelenggara pemilu.    Ia menuturkan bahwa pihak kampus saat ini tengah berupaya meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa di atas 40 persen.    “Mudah-mudahan mahasiswa yang PKL di KPU ini dapat segera menyusun skripsi dan lulus tepat waktu. Alhamdulillah, kalau mahasiswa kami bisa berkontribusi terhadap kelembagaan KPU,” ungkapnya.   Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan KPU NTB, antara lain Divisi Hukum Mastur, Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati, serta Kasubbag SDM dan Kasubbag Parhumas.

Selengkapnya
Selasa, 04 November 2025 15:00
107

KPU NTB Matangkan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

KPU NTB Matangkan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM KPU Provinsi NTB menggelar rapat internal dalam rangka persiapan pembangunan Zona Integritas ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (3/11). Rapat ini difokuskan pada penyusunan tim kerja serta pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) di masing-masing bagian dan subbagian. Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, yang menegaskan pentingnya sinergi seluruh bagian dan elemen dalam mempersiapkan langkah menuju predikat WBBM.  “Kita harus memastikan pembagian tugas dalam pengisian LKE berjalan efektif agar pembangunan Zona Integritas benar-benar menggambarkan budaya kerja yang bersih dan melayani,” ujarnya.

Selengkapnya
Rabu, 29 Oktober 2025 12:02
76

Tingkatkan Profesionalitas layanan, KPU NTB Gelar Bimtek Keprotokolan

Tingkatkan Profesionalitas layanan, KPU NTB Gelar Bimtek Keprotokolan KPU Provinsi NTB gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Keprotokolan bagi jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Rabu (28/10). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam menyiapkan dan mengelola keprotokolan pada setiap kegiatan resmi lembaga, agar semakin tertib, profesional, dan berkelas. Melalui kegiatan ini, KPU NTB berharap seluruh peserta mampu menerapkan standar keprotokolan yang seragam dan profesional di setiap kegiatan kelembagaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menekankan pentingnya memahami peran keprotokolan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan acara hingga penataan posisi pimpinan di setiap kegiatan. “Susunan acara harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pimpinan hadir, maka seluruh persiapan keprotokolan harus benar-benar clear. Protokol itu hal penting, tapi sering disepelekan,” ujarnya. Mars Ansori mendorong peserta untuk menyesuaikan standar kerja keprotokolan sebagaimana diterapkan di KPU RI. “keprotokolan di KPU RI sudah berjalan sangat bagus. Pengalaman mereka perlu kita serap dan terapkan di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB,” tambahnya. Sementara itu, Aldhanny Gustam Usman, Kepala Bagian Persidangan dan Protokol Setjen KPU RI yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta di NTB.  Ia menegaskan bahwa dasar keprotokolan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan penerapannya tidak hanya soal aturan, tetapi juga tentang mengenal orang dan membaca situasi. “Fungsi keprotokolan tidak akan berjalan baik jika tidak mengenal orang. Dalam bimtek ini kita juga mempraktikkan langsung tata tempat sesuai aturan siapa yang duduk di tengah, di ujung, dan sebagainya,” jelasnya.

Selengkapnya
Selasa, 28 Oktober 2025 16:40
47

Kobarkan Semangat Pemuda: KPU NTB Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan Penuh Khidmat

Kobarkan Semangat Pemuda: KPU NTB Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan Penuh Khidmat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, Senin (28/10), di halaman kantor KPU Provinsi NTB. Upacara berlangsung khidmat dengan Anggota KPU NTB, Agus Hilman, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Agus Hilman membacakan pidato resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan generasi muda.  “Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa,” demikian disampaikan dalam amanat tersebut. Amanat itu juga menekankan bahwa perjuangan generasi muda saat ini memang berbeda dengan masa lalu. “Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah.” Erick Thohir juga mengajak para pemuda untuk terus bermimpi besar dan tidak takut gagal, karena pemuda bukan sekadar pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah berikutnya. Turut hadir dalam Upacara tersebut Kabag Persidangan dan Protokol Setjen KPU Republik Indonesia, seluruh pejabat Struktural KPU Provinsi NTB. Prosesi upacara berlangsung dengan rasa nasionalisme. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat Sumpah Pemuda, serta menumbuhkan tekad bersama dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia.

Selengkapnya
Kamis, 23 Oktober 2025 12:02
228

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Komisi II DPR: Harus Berkelanjutan dan Terus Menerus

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Komisi II DPR: Harus Berkelanjutan dan Terus Menerus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) fasilitasi kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang digelar bersama Komisi 2 DPR RI Selasa (21/10), di Senggigi, Lombok Barat  Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid, dalam paparannya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memahami politik secara substansial. “Politik tidak boleh diabaikan. Pendidikan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. "Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar, terutama di media sosial", imbuh Fauzan Ia juga meminta masyarakat untuk menjauhi praktik politik uang atau money politics saat pemilihan. Sebelumnya, acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid dengan narasumber Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid dan Badrun dari Komisi Informasi NTB  Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih secara berkelanjutan merupakan hal penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya. "Demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud melalui pemilih yang cerdas dan berintegritas. Mari bangun bangsa dengan niat yang baik agar hasilnya pun baik, hindari menerima uang saat akan mencoblos TPS,” tutupnya. Sementara itu, Badrun dari Komisi Informasi NTB membahas Isu Kelembagaan Partai Politik yang masih berorientasi pada figur dibanding penguatan kelembagaan. “Ke depan, pendidikan politik harus fokus pada pemilih pemula, karena lebih dari 60% pemilih adalah generasi muda yang masih netral dan belum terpengaruh politik uang,” ujarnya. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara KPU Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI, dengan peserta Pemilih millenial dan kelompok masyarakat desa di Lombok Barat.

Selengkapnya