BeritaTerkini

KPU NTB Gelar Rapim II, Khuwailid: Jadi Ruang Strategis Konsolidasi Penyelenggara Pemilu

KPU NTB Gelar Rapim II, Khuwailid: Jadi Ruang Strategis Konsolidasi Penyelenggara Pemilu   Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) KPU se NTB Senin (16/9) melalui Daring. Rapim kali ini adalah Rapim Kedua yang diselenggarakan secara rutin pada minggu kedua setiap bulan. Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid mengatakan melalui forum Rapim ini sebagai ruang strategis untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, serta menyatukan langkah bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Dirinya menegaskan pentingnya forum Rapim sebagai wadah konsolidasi penyelenggara pemilu. Fokus utama yang dibahas meliputi evaluasi kinerja, penyelesaian permasalahan teknis dan administrasi, peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi publik, serta penguatan kolektivitas kerja antar divisi dalam non tahapan Pemilu dan Pemilihan. Selanjutnya Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Mastur menyoroti postingan tentang JDIH. Ia berharap KPU Kabupaten/Kota lebih aktif lagi untuk dalam pengelolaan JDIH. “Perbaiki kembali kesalahan dalam pengisian meta data Keputusan KPU di JDIH”, pintanya Lain hal dengan Kadiv Teknis KPU NTB, Zuriari lebih menyoroti tentang pendokumentasian pemilu dan pilkada 2024, masih ada yang belum seratus persen. “Ada beberapa catatan di beberapa Kabupaten terkait verifikasi partai politik perlu dicari dokumentasinya”, imbuh Zuriati Selanjutnya Kadiv Sosdiklih parmas dan SDM KPU NTB, Agus Hilman menyoroti keaktifan website dan media sosial KPU Kab/Kota. “Masih belum singkron antar media sosial dan tayangan di website. E-PPID Kab/Kota semuanya harus di update”, tegas Hilman Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh sinergi kelembagaan. “Contohnya JDIH, ini salah satu penopang penting KPU. Karena itu, setiap kegiatan harus didokumentasikan dan dipublikasikan agar bermanfaat bagi publik”. “Kami mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama menguatkan JDIH, mengelola arsip dengan serius, serta menambah Daftar Informasi Publik yang transparan dan dinamis,” paparnya. Rapim dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB, Sekretaris KPU Provinsi NTB, serta Ketua dan Anggota KPU Kabkota se NTB, serta seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional KPU Provinsi maupun KPU Kabkota se NTB.

KPU NTB Predikat A dalam SAKIP, Ketua KPU NTB: Simbol usaha, Kesungguhan, dan Soliditas Organisasi

KPU NTB Predikat A dalam SAKIP, Ketua KPU NTB: Simbol usaha, Kesungguhan, dan Soliditas Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil meraih predikat A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU se Indonesia. Raihan ini disampaikan, Senin (15/9) melalui daring oleh KPU Republik Indonesia dengan capaian Nilai yang di raih KPU NTB sebesar 80,60 kedua KPU DIY dengan nilai 80,20 dan ketiga KPU Banten dengan nilai 80,15. Di kesempatan berbeda menanggapi Capaian tersebut, Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid mengatakan capaian ini merupakan simbol usaha, kesungguhan, serta solidaritas organisasi dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemilu.” ungkapnya Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, menegaskan bahwa keberhasilan ini sangat ditentukan oleh sinergi kelembagaan.  “SAKIP bukan hanya tanggung jawab perbagian, namun kemampuan semua bagian dalam berkolaborasi. Hal ini harus menjadi contoh bagi KPU Kabupaten/Kota di NTB, sambung Mars. Pada Rapat tersebut, dijelaskan juga Capaian SAKIP yang di raih KPU Kabupaten/Kota se NTB. Seluruh KPU Kabupaten/Kota di NTB meraih predikat BB dengan nilai sangat tipis dari rentan 73 sampai dengan 74.

Evaluasi PDPB Semester III, dan Persiapan Program Govote

Evaluasi PDPB Semester III, dan Persiapan Program Govote Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester III dan Persiapan Program Govote, Jumat (12/9) dihadiri oleh KPU kabupaten/kota se-NTB. Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk meninjau progres pelaksanaan coklit terbatas sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam implementasi program inovatif Govote. Ketua KPU NTB M Khuwailid menekankan pentingnya menuntaskan data semester I sebelum beralih ke semester II agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian.  Ia menegaskan bahwa penyelesaian data pemilih harus dipacu hingga tuntas dengan pemetaan rinci, termasuk data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia maupun pindah domisili.  “Sebelum pleno dengan Bawaslu, data semester I harus sudah selesai seluruhnya. Jangan sampai kita ‘buruk rupa cermin dibelah’. Ini adalah cerminan kinerja kita bersama,” tegasnya. Sementara itu Kadiv Teknis KPU Provinsi NTB, Zuriati, menyoroti urgensi percepatan penyelesaian data yang diturunkan sejak Mei lalu agar tuntas pada triwulan ketiga. Ia juga menekankan perlunya strategi efektif, termasuk berkoordinasi dengan kepala desa untuk mempercepat verifikasi data pemilih meninggal dunia.  “Data yang meninggal harus ada keterangan resmi. Kalau sulit mendapatkan nomor WA kepala desa, bisa melalui surat resmi agar ada bukti valid. Semua harus tuntas paling lambat 30 September,” imbuhnya. Hal senada juga disampaikan Mastur, yang menekankan pentingnya ketepatan laporan harian terkait progres masing-masing kabupaten/kota. Menurutnya, meski terdapat kendala teknis pada aplikasi, daerah tetap harus fokus menyelesaikan apa yang bisa dilakukan sambil melaporkan progres harian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di sisi lain, rapat juga membahas Program Govote, inovasi KPU NTB yang mengintegrasikan pemutakhiran data pemilih dengan pendidikan pemilih.  Kadiv Parhumas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman, menjelaskan bahwa Govote akan dijalankan secara kolaboratif antara divisi data dan informasi (datin) serta partisipasi masyarakat (parmas).  “Prinsipnya, bagaimana pemutakhiran data dan pendidikan pemilih bisa berjalan bersama. Ada petugas registrator dan verifikator, masing-masing dengan output yang jelas, yang hasilnya juga akan ditindaklanjuti serta dipublikasikan melalui media sosial,” ungkapnya. Agus Hilman juga menyoroti ketersediaan sarana pendukung seperti motor operasional, rompi, hingga kebutuhan SDM sebagai faktor penting. Dari laporan kabupaten/kota, tercatat total 27 armada kendaraan siap mendukung pelaksanaan Govote di seluruh NTB.  “Kendaraan ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana kerja, tetapi juga sebagai media branding berjalan untuk sosialisasi program,” tambahnya.

Ketua KPU NTB Inginkan Integritas Menjadi Budaya Kerja Dalam Pemeriksaan Hibah Pilkada 2024

Ketua KPU NTB Inginkan Integritas Menjadi Budaya Kerja Dalam Pemeriksaan Hibah Pilkada 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Belanja Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Senin (8/9), dihadiri jajaran KPU Provinsi NTB serta Tim Pemeriksa dari BPK. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama 40 hari ke depan. Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, dalam sambutannya mengatakan Pemeriksaan oleh BPK jangan dimaknai sebagai beban, melainkan menjadi budaya kerja yang baik. Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses kerja. “Nilai prinsip dari integritas ini salah satunya kejujuran, Semoga kita semua memiliki andil dalam menciptakan budaya kerja yang baik di provinsi NTB.” ungkap Khuwailid Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK, Syaifullah menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini difokuskan untuk belanja hibah Pemprov kecuali anggaran untuk badan adhoc. “Kami meminta dukungan dalam pengumpulan dokumen khususnya cost sharing dengan kabupaten kota", kata Syaifullah Ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini akan berlangsung mulai hari ini hingga empat puluh hari kalender. Kami berharap pemenuhan dokumen bisa dilakukan lebih cepat. Saat ini NTB sudah termasuk cepat, meski masih di posisi kedua dibanding Provinsi lain.” seloroh Saifullah Terakhir, dirinya menegaskan keterbatasan sumber daya pemeriksa sehingga fokus pemeriksaan hanya pada cost sharing untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya, menyampaikan bahwa KPU NTB telah memperoleh banyak informasi dari pemeriksaan sebelumnya, termasuk Pemeriksaan SPI pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan. "Semua temuan BPK pada pemeriksaan sebelumnya telah di Tindak Lanjuti seluruhnya oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabkota, baik temuan bersifat SPI, administrasi, termasuk Setoran", jelasnya.

Maklumat Pelayanan KPU Provinsi NTB

Standar Pelayanan di KPU Provinsi NTB