Pencanangan Zona Integritas Menuju WBBM, Ketua KPU NTB: Zona Integritas Bukan Hanya Tentang Predikat, Tetapi cara kita melayani

KPU Provinsi NTB secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Provinsi NTB, Kamis (12/2). Ketua KPU NTB M Khuwaiid dalam sambutannya menegaskan, pencanangan ini bukan sekadar langkah administratif untuk meraih predikat, melainkan komitmen moral dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. 

"Zona Integritas bukan hanya tentang predikat, tetapi tentang cara kita melayani masyarakat dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya di hadapan para mitra strategis dan jajaran internal KPU NTB.

Ia mengakui bahwa lembaga publik saat ini menghadapi tantangan berupa meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap kualitas layanan birokrasi. Oleh karena itu, pencanangan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan bentuk keberanian KPU Provinsi NTB untuk menjawab keraguan tersebut melalui langkah nyata. 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak dapat tanpa dukungan dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, media, serta masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan.

Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan strategi dalam mengakselerasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Ia menceritakan perjalan KPU Provinsi NTB dalam pembangunan ZI bukanlah proses yang instan, mulai tahun 2020, KPU NTB ditetapkan sebagai sampel pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Meski berhasil melewati penilaian Tim Penilai Internal (TPI), KPU NTB belum mampu lolos pada tahap Tim Penilai Nasional (TPN) karena masih berada pada fase penyesuaian budaya kerja. 

Tantangan serupa kembali dihadapi pada 2021, di mana KPU NTB nyaris meraih predikat WBK namun terpaut selisih nilai sekitar 0,5 poin saja. Kegigihan dan konsistensi perbaikan akhirnya membuahkan hasil pada 2022, KPU NTB menjadi satu-satunya unit kerja dari tujuh yang diusulkan dan berhasil meraih predikat WBK dengan nilai 76,22. Capaian tersebut menjadi tonggak penting untuk KPU NTB", ungkapnya

Ini menjadi pijakan untuk melangkah menuju target yang lebih tinggi, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, tutupnya

Hadir dalam Pencanangan tersebut BPKP Provinsi NTB, Bakesbangpol NTB, Perwakilan Rektor UIN Mataram, Partai Politik Peserta Pemilu, Pers, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir secara daring