BeritaTerkini

107

KPU NTB Raih Peringkat Kedua Laporan Keuangan TA.2021

#TemanPemilih KPU Provinsi NTB kembali meraih Piagam Penghargaan sebagai UAPPA-W Terbaik Kedua Dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan TA.2021 lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB. Adapun korwil penerima piagam penghargaan pertama Bidkeu Polda NTB, kedua KPU Provinsi NTB, ketiga Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, keempat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB dan kelima Pengadilan Tinggi Agama Mataram Piagam penghargaan ini diberikan lansung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto, saat pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Sharing Session LKKL dengan tema Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan KL Dengan SAKTI, di Aula Tambora Kanwil DJPb Provinsi NTB (Kamis, 4/8). Kegiatan bimtek ini dibuka oleh Bapak Rabindrha Aldy selaku Plt.Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam sambutannya dijelaskan sesuai PMK 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, bahwa implementasi SAKTI pada kelompok modul pelaporan diawali dengan proses migrasi data saldo awal yang dilakukan secara interkoneksi antara Aplikasi e-Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan langkah di setiap level akuntansi serta memahami penerapan SAKTI dan MonSAKTI dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas, dengan ketentuan dan kesesuaian Kertas Kerja Telaah LK yang mengacu pada PMK 222/PMK.05/2016. Aldy, menambahkan berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, masih terdapat 4 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat opini WDP, harapannya LKKL 2022 seluruh K/L akan 100% WTP. Kegiatan dilanjutkan dengan pre-test yang diikuti oleh seluruh peserta, dan paparan materi tentang Strategi Peningkatan Kualitas LKKL Dengan Sakti disampaikan oleh Bapak Nur Abdul Haris selaku Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara.  


Selengkapnya
262

Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB): Bagian Krusial Hak Pilih Masyarakat

KPU Provinsi NTB melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022, Selasa (2/8). Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyebut Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan bagian krusial bagi terpenuhinya hak pilih masyarakat Menurutnya karena tidak dapat terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sementara itu dalam Proses Rapat pleno dipimpin oleh H. Syamsuddin selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB dan dihadiri oleh seluruh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB secara daring. Dari hasil Rapat Pleno, Rekapitulasi PDPB Periode Juli 2022 ini, ditetapkan jumlah pemilih di Provinsi NTB per Juli 2022 sebanyak 3.725.346 pemilih Adapun rinciannya yaitu 1.827.975 pemilih laki-laki dan 1.897.371 pemilih perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 2.051 pemilih dibanding daftar pemilih pada periode Semester I Tahun 2022 lalu.


Selengkapnya
136

Sinergitas Lembaga, KPU, Bawaslu dan Polda NTB gelar Futsal Bersama

Dalam rangka memperkuat Sinergitas Lembaga antara Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder, KPU, Bawaslu dan Polda NTB gelar Trofeo Futsal, Jumat (31/7) Hal ini penting untuk menghadirkan kolaborasi yang baik dalan menjamin kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kesuksesan Pemilihan Umum 2024 ditentukan dari kesiapan penyelenggara serta stakeholder terkait dalam menyelenggarakan dan mengawal seluruh tahapan pemilu yang telah dimulai sejak 14 Juli 2022 hingga hari Pemungutan Suara mendatang pada tanggal 14 Desember 2024. Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud yang ikut hadir mengatakan "Kegiatan sinergitas stakeholder seperti ini merupakan agenda informal yang tidak kaku amat penting, beginilah cara penyelenggara menyambut pemilu dengan riang gembira, ungkap Suhardi "Kita harapkan dapat tertular kemasyarakat, menyambut pemilu dengan riang gembira selayaknya sebuah pesta" sambungnya Sementara itu, Polda NTB yang diwakili Kombes Pol Sutrisno menyampaikan " Inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman Polda, KPU dan Bawaslu perlu kita apresiasi. "Kehadiran unsur Polda NTB ditengah-tengah penyelenggara pemilu dalam kegiatan ini, sejalan dengan komitmen Polda hadir mengawal tahapan-tahapan pemilu 2024 agar terselenggara dengan sukses", tegasnya Agenda Futsal Bersama ini rutin dilaksanakan setiap Jumat bertempat di Lapangan Futsal Ponar Udayana Selain Ketua, turut hadir pula Kadiv. Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya beserta staf sekretariat. Sedangkan Tim Bawaslu Provinsi NTB di hadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTB Khuwailid dan Kasek Bawaslu Provinsi NTB Lalu Ahmad Yani beserta jajarannya. Sementara itu Tim dari Polda NTB diwakili oleh Dirintelkam Polda NTB Kombes Pol Sutrisno HR SH S.IK M.Si beserta jajarannya.


Selengkapnya
204

KPU NTB Sosialisasikan Aturan Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Dalam rangka menyamakan pemahaman dan persepsi terkait Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU Provinsi NTB telah melakukan Sosialiasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 kepada Partai Politik, Bawaslu, Biro Pemerintahan, dan Kesbangpoldagri di wilayah Provinsi NTB secara hybrid (luring dan daring), Minggu (31/07). Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud memaparkan bahwa Pemilu tahun 2024 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. "Pada Pemilu sebelumnya, ada banyak tumpukan kertas yang kita gunakan, akan tetapi pada Pemilu tahun 2024 tidak akan ada lagi tumpukan kertas karena KPU telah mengembangkan aplikasi SIPOL", tutur Suhardi. Selain itu, dirinya berharap "melalui Sosialiasi ini, diharapkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dapat memahami mekanisme Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, serta mengetahui apa saja persyaratan yang hatus dipenuhi oleh Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2024", imbuh Suhardi. "KPU Provinsi NTB mengucapkan terima kasih kepada Partai Politik yang hadir dalam kegiatan sosialiasi, ini menunjukkan komitmen bahwa Partai bapak/ibu serius untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2024", tutup Suhardi. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Zuriati selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB yang dimoderatori oleh Made Merta selaku Kepala Bagian Teknis dan Parhumas Sekretariat KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
84

Hadapi Tahapan Pendaftaran Partai Politik, SDM KPU NTB Dibekali Secara Matang

Seluruh SDM KPU Provinsi NTB mulai dari Sekretaris, Pejabat Struktural, Staf Pelaksana hingga PPNPN dibekali Bimbingan Teknis secara detail dan matang terkait akan dimulainya Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Kegiatan Bimbingan Teknis Senin (28/7) ini merupakan kegiatan Sosialisasi internal Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu 2024 Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud dalam arahannya mengatakan, "Seluruh tugas KPU Kabupaten/Kota harus dipahami oleh warga KPU Provinsi NTB, apalagi tugas Provinsi sendiri". "KPU RI telah membangun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) bertujuan untuk alat bantu Pendaftaran Dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024, sekaligus juga untuk mengurangi penggunaan kertas", imbuh Suhardi Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan, data dan informasi H. Syamsuddin mewanti-wanti agar jangan sampai ada pegawai KPU Provinsi NTB terdaftar sebagai Parpol "Saya minta operator SIPOL untuk mencermati keanggotaan Parpol bersama operator Sidalih", ujar H. Syam Lain hal dengan H. Syam, Ketua Divisi Hukum dan pengawasan Yan Marli lebih mencermati metode verifikasi pada Pemilu 2024 ini. Ada 3 metode Verpol Pemilu kali ini yakni Parpol yang memenuhi PT 4%, Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI (Kurang PT 4%), dan Parpol Baru. Ia juga menyoroti perbedaan diksi "memperhatikan dan menyertakan" dalam hal keterwakilan perempuan pada tahapan verifikasi kepengurusan Parpol tingkat Provinsi dengan tingkat kabupaten/kota, ini harus dicermati, harap Yan Sementara itu Ketua Divisi Parhumas dan SDM Agus Hilman berharap dengan bimtek ini, SDM KPU Provinsi NTB lebih fokus tahap Verpol. Ia meminta seluruh pegawai mengikuti dengan bimtek secara tuntas. "Bimtek internal ini untuk meneguhkan integritas penyelenggara", sambung Hilman Terakhir Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya meminta Setiap bagian untuk mensetting anggaran dalam menunjang Verpol ini dengan rinci dan proporsional. Kita wajib supervisi KPU kabupaten/kota di NTB, jadi siapkan anggarannya, pungkas Mars


Selengkapnya
94

Training of Trainer (ToT) : Upaya Tingkatkan Reformasi Birokrasi

KPU Provinsi NTB laksanakan Training of Trainer bagi KPU Kabupaten/Kota se-NTB dalam rangka Pengisian LKE Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Rabu, (27/7). ToT ini dilaksanakan dalam upaya Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB agar terus meningkat Ketua divisi Perencanaan, Data dan Informasi H.Syamsuddin mengharapkan dalam Pengisian LKE harus dilakukan dengan teliti. "Pembuktian harus dilakukan secara real sesuai kegiatan yang sudah dilaksanakan", tegas H. Syam Sementara itu Peningkatan Akuntabilitas di satker KPU Kabupaten/Kota se-NTB telah mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian SAKIP seluruh KPU Kabupaten/Kota se NTB mendapatkan minimal nilai B" ungkap Mars, Sekretaris KPU NTB. Mars mengungkapkan bahwa tujuan dilaksanakan acara ToT ini untuk memberikan panduan langkah-langkah teknis bagi asesor dalam penilaian secara Obyektif dan Otentik. Acara yang dilanjutkan dengan Pengisian LKE PMPRB secara daring dan luring diikuti oleh Seluruh Pejabat Struktural KPU Provinsi NTB serta satker KPU kabupaten/Kota se NTB.


Selengkapnya