BeritaTerkini

629

Inspektorat Utama Ajak KPU NTB Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2020

  KPU Prov NTB bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia menghadiri undangan Sekjen KPU RI secara daring melalui zoom meeting dalam acara Pengarahan dan Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (selasa, 19/4) Dalam arahan, Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna mengatakan, bahwa temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2020 terdiri dari realisasi belanja barang yang bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan realisasi belanja barang yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban. "Diperlukan rencana aksi dan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut seperti adanya komitmen pimpinan pada masing-maaing satker dalam menyelesaikan sisa saldo temuan serta menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban kepada inspektorat utama KPU untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada BPK RI untuk mendapat pengesahan", sambung Nanang Sementara, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan agar satker di Provinsi NTB tetap mengawal dan melakukan tindak lanjut atas setiap LHP BPK dengan serius dan tuntas "Perlu adanya monitoring berjenjang baik dari satker maupun pihak inspektorat agar setiap temuan ditindaklanjuti dengan cepat", sambung Mars


Selengkapnya
628

Kembali, KPU NTB Rancang Pembangunan Zona Integritas

  KPU Provinsi NTB berkomitmen penuh dalam merancang Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di tahun 2022. Sebagai langkah strategis dalam upaya pembangunan ZI tersebut, jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTB yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Povinsi NTB Mars Ansori Wijaya melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI pada hari Rabu (18/4) “Kita harus bergerak cepat menyusun dan menyiapkan pemenuhan aspek-aspek pembangunan ZI ini. Nilai pencapaian pembangunan ZI kita ditahun sebelumnya sudah cukup maksimal, buktinya kita mampu bertahan hingga tahap akhir sebagai satu-satunya satker perwakilan KPU yang dinilai oleh Tim Penilai Nasional Menpan-RB” ujar Mars Ansori Dirinya meminta catatan-catatan kekurangan pembangunan ZI ditahun sebelumnya agar segera ditindaklanjuti “Cuman memang ada beberapa kekurangan dalam pembangunan ZI kemarin, kekurangan kita itu terletak pada hasil survey pelayanan masyarakat yang masih harus ditingkatkan lagi" tutur Mars "Sehingga Kita harus gerak cepat menginventarisir nama-nama responden yang betul-betul menjadi representasi pengguna layanan kita, agar setelah idul fitri sudah bisa kita ajukan ke Menpan-RB”, tutupnya Pembangunan ZI di KPU Provinsi NTB di tahun sebelumnya sebesar 89,4%. Adapaun di tahun ini KPU Provinsi NTB menargetkan  persentase lebih tinggi dan memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani


Selengkapnya
643

Tata Naskah Dinas KPU, Simbol Kewibawaan Lembaga

Menjadi pembeda dengan Lembaga Pemerintah lain, PKPU 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU adalah Simbol Kewibawaan Lembaga. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud pada acara Sosialisasi pengelolaan Tata Naskah Dinas, Rabu (13/4) Hal ini penting dalam rangka meningkatkan dan menyeragamkan pemahaman pengelolaan Tata Naskah Dinas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB "Jajaran Sekretariat khususnya Sekretaris harus memahami aturan ini" ungkap Suhardi Dirinya berharap pengelolaan tata naskah dinas menjadi satu kesatuan dan standar dalam kegiatan-kegiatan beradministrasi di lembaga KPU. "Ketika Tata naskah dinas menjadi rujukan, Harus seragam dan patuh dengan PKPU 8 Tahun 2021, tutup Suhardi. Peserta Sosialisasi kali ini adalah Anggota KPU, Sekretaris dan Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan KPU se Provinsi NTB


Selengkapnya
639

Sertijab Komisioner KPU RI, Ketua KPU Terpilih: Kepemimpinan adalah Ketauladanan

Pasca dilantiknya Komisioner KPU RI yang baru, Selasa (12/4) oleh Presiden Joko Widodo, seluruh jajaran KPU Provinsi NTB menyaksikan secara daring serah terima jabatan (Sertijab) Komisioner KPU RI Periode 2017-2022 ke Komisioner KPU RI periode periode 2022-2027 Dalam Sertijab tersebut, Ketua KPU RI terpilih Hasyim Asy'ari mengatakan, kita semua ini adalah pemimpin di lembaga kepemiluan di masing-masing tingkatan "Jadi mari kita bersama memimpin lembaga KPU ini dengan Prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo" "Yaitu Mari bersama menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan suri tauladan", ujar Hasyim Sementara itu KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengapresiasi langkah Kesekretariatan Jenderal KPU RI dalam transisi kelembagaan KPU. Dirinya berharap transisi kepemimpinan seperti ini perlu dipertahankan dan menular di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, ujar Suhardi Dalam Sertijab hadir lengkap Periode KPU RI sebelumnya yaitu Ilham Saputra, Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, dan I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi.


Selengkapnya
631

Jumlah Pemilih di NTB Periode Maret 2022, 3.734.429 Pemilih

KPU NTB menetapkan jumlah pemilih dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Maret Tahun 2022, Rabu (6/4). Pada bulan April 2022 ini, diputuskan jumlah pemilih di Provinsi NTB per Maret 2022 sejumlah 3.734.429 Pemilih   Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 882 pemilih dibanding data pada periode Februari 2022. Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin mengapresiasi upaya KPU Kabupaten/Kota untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pemutakhiran data pemilih ini.   "Koordinasi dengan instansi/stakeholder Pemilu lainnya harus terus dibangun demi menjamin hak pilih warga terpenuhi," ungkap H. Syamsuddin   Sepadan dengan H. Syamsuddin, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi Agus Hilman menambahkan untuk lebih berhati-hati dalam proses pemutakhiran data pemilih ini. "Selalu sertakan sumber data agar dapat dipetakan pada masing-maasing wilayah dan ditelusuri kebenarannya", pungkasnya.   Rapat pleno ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan dan Data, kasubag Datin, dan Operator Sidalih di seluruh KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.  


Selengkapnya
628

KPU NTB Handiri Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu

  Seluruh jajaran KPU Provinsi NTB, Selasa (5/4) hadiri Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu 2022 dengan tema “Meneropong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 : Peluang dan Tantangan dan Memperkuat Demokrasi”   Dalam acara yang diselenggarakan oleh KPU RI secara Luring dan Daring ini menghadirkan beberapa Pemateri yang merupakan penulis Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pemateri dibagi menjadi 3 kelas subtema : Aspek Tata Kelola Tahapan, Aspek Kelembagaan serta Aspek Hukum. Konferensi Nasional ini selain diikuti oleh KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Indonesia serta KIP Aceh, turut serta sebagai peserta: Kementerian/Lembaga, NGO/LSM serta para Akademisi dari beberapa Universitas di Indonesia.   Salah satu Pamateri Tata Kelola Pemilu tahun 2022 ini adalah Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat Divisi Teknis Penyelenggara yaitu Jalaluddin. Ia memaparkan papernya dengan judul Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon di Kabupaten Sumbawa Barat    


Selengkapnya