BeritaTerkini

Kamis, 08 September 2022 07:00
73

KPU NTB Teropong Potensi Resiko Akuntabilitas Keuangan

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Brainstorming Manajemen Risiko dan tindak lanjut hasil MoU BPKP dan KPU di tingkat pusat sebagai komitmen bersama dalam mitigasi dan mengelola risiko instansi pemerintah, khususnya risiko terkait Akuntabilitas Keuangan, KPU Provinsi NTB mengadakan Bimtek Manajemen Risiko Lanjutan, Kamis (9/9) Plh.Sekretaris KPU Provinsi NTB Lalu Nizamudin berpesan agar kesempatan ini hendaknya dijadikan ruang dalam meneropong potensi risiko yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan tugas fungsi KPU Provinsi NTB “Yang namanya risiko potensi untuk terjadi itu pasti ada, berapa persenpun kemungkinannya. Kita berharap dikesempatan ini kita bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang ada pada setiap sub bagian”, ungkap Nizam Sementara itu Ketua Tim Bimtek Menagement Risiko Katuk Laksono Hariadi mengatakan, “hari ini kami akan memandu dalam memahami identifikasi risiko yang sudah kami susun dalam butir-butir risiko" "Form kami yang kami sediakan terkoneksi dengan Bank Data Risiko yang telah dihimpun oleh BPKP Pusat dan KPU RI”, ungkap Katuk Lebih lanjut Katuk menyampaikan “untuk hari Sabtu dan Minggu kami memberikan kesempatan bagi teman-teman mengidentifikasi risiko secara mandiri. Di hari senin tanggal 12 september, kita akan membahas bersama hasil identifikasi risiko yang Telah disusun”. “Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di dua Satker KPU Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tahap awal. Yakni di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa. Pemillihan locus di dua Kabupaten tersebut merupakan hasil koordinasi antara KPU Provinsi NTB dan Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Selengkapnya
Selasa, 06 September 2022 07:00
62

KPU NTB dukung Wilayah Bebas Korupsi di KPPN Mataram

KPU Provinsi NTB dalam acara sharing session, Selasa (6/9) mendukung Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram Acara sharing session ini dihadiri oleh kepala KPPN Mataram Joko Maryono Sekretaris KPU Provinsi NTB beserta jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTB Menerima kunjungan KPPN Mataram Mars Ansori Wijaya mengatakan, KPU Provinsi NTB berterima kasih atas sharing session ini. Menurutnya KPU Provinsi NTB juga sedang mempersiapkan Tahap akhir pengisian Responden Zona Integritas Dirinya berharap sharing session ini dapat memberikan informasi pengelasan masing-masing lembaga dalam mempertahankan pembentukan Zona integritas, tegas Mars Di akhir acara KPPN Mataram meminta dukungan kepada KPU seluruh jajaran sekretariat KPU Provinsi NTB untuk memberikan dukungan dengan membuat video testimoni dukungan Sementara itu dalam paparannya Joko Maryono menjelaskan enam aspek dalam mempersiapkan Zona Integritas, pertama management perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem managemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan Penguatan kualitas pelayanan publik. Ia juga menyampaikan tips dalam mempersiapkan Zona Integritas yaitu paling penting Komitmen pimpinan lembaga, peningkatan layanan, inovasi, monev pembangunan zona integritas, dan yang terakhir managemen media. Terakhir ia juga menyampaikan e-learning center kepada KPU Provinsi NTB "Silahkan direplikasi, kalau sangat membantu dalam pembangunan Zona Integritas di KPU", tutup Joko

Selengkapnya
Minggu, 04 September 2022 07:00
83

Forum Koordinasi Data Pemilih Himpun Pemilih Pemula dan Pemilihan TMS

KPU NTB mengadakan Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sabtu (3/9) dengan berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan data penduduk, diantaranya Data pemilih potensial pemula maupun data pemilih potensial Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud dalam sambutannya mengatakan, dalam Pemilu salah satu hak warna negara adalah hak memilih, jadi KPU harus memberikan fasilitas setiap warga negara untuk memilih meski dengan batasan-batasan Batasan tersebut seperti berusia 17 tahun atau lebih dan tercatat dalam KTP elektronik berdomisili de jure, ungkap Suhardi "Regulasinya masih sama dengan Pemilu 2019, kita semua harus siap mendata wajib pilih hingga last minute. Saya berharap menjaga hak pilih sebagai hak konstitusional rakyat Indonesia pada Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang menghasilkan data pemilih yang komprehensif, akurat dan terbarukan" imbuhnya Instansi lembaga yang hadir, pada rapat koordinasi tersebut adalah Dinas Dukcapil Provinsi NTB, BPS Provinsi NTB, Dikbud NTB, Kanwil Kemenag Provinsi NTB, POLDA NTB, Korem 162/Wirabhakti, Danlanal Mataram dan Danlanud ZAM. Selain instansi-instansi tersebut, turut hadir pula perwakilan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019.

Selengkapnya
Jumat, 02 September 2022 07:00
67

KPU NTB Ajak Stakeholder Rembuk Bareng Sukseskan Pemilu 2024

KPU Provinsi NTB mengajak beberapa stakeholder Rembuk Bareng menyukseskan Pemilu 2024. Acara Diskusi Publik dengan agenda Penguatan Hubungan antar Lembaga Penyelenggara Pemilu ini bertujuan untuk mempersiapkan rencana aksi penyusunan Perjanjian Kerjasama menyongsong Tahapan Pemilu 2024. Dalam hadir dalam rembuk Bareng tersebut, dari unsur Akademi Universitas Mataram, Universitas Bumi Gora dan Universitas Islam Negeri Mataram Selain itu hadir pula dari unsur pemerintah yaitu Dikbud Provinsi NTB, Kementerian Agama wilayah NTB, TNI dan Pers. Dalam sambutannya Suhardi Soud, mengharapkan sinergitas yang baik dapat terjalin dengan seluruh stakeholder Pemilu di NTB "KPU adalah manager Konflik, yang mengelola kontestasi Politik yang sah di republik ini. Tentu KPU sangat membutuhkan kolaborasi bersama dengan seluruh pihak" ungkapnya. Sementara itu Narasumber pertama Anggota KPU Provinsi NTB divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman berharap, dengan rembuk bersama merupakan inisiasi awal KPU NTB untuk mendapatkan usulan konstruktif. "Kita berharap Pemilu itu menyenangkan, menarik, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik tentunya" Kedepan pola kerjasama KPU Provinsi NTB tidak hanya pada kerja level struktural saja namun level kultural juga Perlu disentuh seperti ponpes, majelis tabligh, madrasah Aliyah, dan lain sebagainya, ungkap Hilman "Kampus-kampus juga kita berharap dapat menyumbangkan mahasiswanya dalam program merdeka belajar menjadi penyelenggara badan adhoc, tandasnya Lain hal dengan Agus Hilman, Akademisi dari UIN Mataram Agus memaparkan bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilu tidak mungkin berkerja sendiri, itu hampir di seluruh negara di dunia. Menurutnya Lembaga Penyelenggara Pemilu perlu menyusun Indeks Pertisipasi Masyarakat, untuk mengukur dan mengevaluasi Pola kerja penyelenggara pada Pemilu sebelumnya. Ia berharap kedepan ada Forum Koordinasi Stakeholder Pemilu dalam satu wadah komunikasi kelembagaan Pemilu, tutupnya

Selengkapnya
Jumat, 26 Agustus 2022 07:00
77

Sekjen KPU RI: Perkuat Konsolidasi Internal KPU se NTB

#TemanPemilih Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Bernad Dermawan Sutrisno meminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota se NTB untuk memperkuat Konsolidasi internal menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 Dirinya hadir langsung untuk memberikan arahan kepada Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersama Pejabat Struktural KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB, kamis (25/8) Dalam pengarahannya, Bernad ditemani oleh Kepala Biro perencanaan dan organisasi dan Kepala biro umum Suryadi beserta rombongan menyampaikan ada 3 hal yang harus diingat dalam Konsolidasi untuk membangun soliditas KPU.  “Pertama yang menjadi pondasi adalah soliditas antara Sekretariat dengan Komisioner, Kedua Soliditas antar Hierarki Kesekretariatan dan ketiga selalu tingkatkan kompetensi diri", ungkap Bernard  Selain itu ia mengungkapkan bahwa Bekerja di KPU harus menjaga komitmen dalam bekerja, karena tugas yang diemban oleh pegawai KPU tidaklah mudah, oleh karena itu diperlukan komitmen pribadi sebagai pegawai KPU “KPU RI juga menjaga komitmen sebagai lembaga untuk selalu berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai yang telah memberikan pengabdian tugas yang baik kepada Lembaga” tandas Bernad. Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyatakan, untuk saat ini pola kerja antara Kesekretariatan dengan Komisioner baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB telah berjalan dengan harmonis, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan memuaskan dan dapat dilaksankan dengan baik. “Semoga dengan pola kerja yang sudah terjalin selama ini antara Kesekretariatan dengan Komisioner dapat terjalin hingga Suksesnya terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024”, tegas Suhardi. Lain hal dengan Ketua, Sekretaris KPU Provinsi NTB menyampaikan bahwa saat ini KPU Provinsi NTB sedang melaksanakan beberapa agenda yang sedang dilaksanakan “Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik diseluruh KPU Kabupaten/Kota se NTB sudah mencapai 100%", ungkap Mars  Dirinya juga melaporkan bahwa Reformasinya Birokrasi di KPU Provinsi NTB telah memasuki tahapan pemenuhan aspek-aspek pengisian RB dan sedang dalam persiapan penilaian Zona Integritas yang akan dilakukan tim KEMENPANRB.  Terakhir terkait pengelolaan SDM, Mars menyampaikan bahwa KPU Provinsi NTB juga sedang mempersiapkan diri sebagai Pilot Project pengelolaan SDM untuk mewujudkan tercapainya penilaian ISO 2021.  Terkait hal ini KPU Provinsi NTB sedang menuntaskan pemberkasan pendataan PPNPN dan statusnya sudah diproses akhir verifikasi tingkat Provinsi” pungkas Mars   

Selengkapnya
Jumat, 26 Agustus 2022 07:00
70

Sekretaris Jendral KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno Meninjau Kesiapan Sarana Prasarana Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Tengah dalam Melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak 2024

Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi, Kepala Biro Umum M. Syahrizal Iskandar, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus Hilman serta Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis (25/8/2022).   Bernad meninjau langsung, dilanjutkan berdiskusi terkait kesiapan dan mengindentifikasi sarana prasarana dan sumber daya manusia di KPU Lombok Tengah dalam menghadapi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.   Dalam pengarahannya Bernad menyampaikan sekretariat harus tetap menjaga semangat di tengah situasi tahapan pemilu yang tidak ada jeda ini, memahami tugas teknis administratif dan bersinergi dengan baik. Turut hadir Tenaga Ahli KPU, Anggota dan Sekretaris KPU Lombok Tengah dan jajaran pejabat eselon III Seretariat Jenderal KPU.    

Selengkapnya