BeritaTerkini

25

Bimtek Manajemen Risiko, KPU NTB Lakukan Review Register Risiko

Pada pelaksanaan agenda terakhir Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (Bimtek MR) KPU Provinsi NTB bersama Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB melakukan Review Register Risiko Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi NTB, Senin (12/9). Ketua Tim Bimtek MR Katuk Laksono Hariadi mengingatkan bahwa hasil review register yang dilaksanakan pada hari ini harus disahkan oleh masing-masing Kepala Bagian di lingkungan KPU Provinsi Hal tersebut untuk menunjukkan setiap Sub Bagian dan Bagian telah terlibat dalam penyusunan Register Risiko Akuntabilitas Keuangan di KPU Provinsi NTB. "Lakukan review terhadap register risiko kemudian disahkan oleh masing-masing kepala bagian. Hal ini bertujuan agar bapak/ibu memiliki dokumen bukti bahwa telah terlibat mengusulkan risiko dari masing-masing sub bagian”, papar Katuk Hadir mendampingi Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB Kasubbag. Keuangan KPU Provinsi NTB Roisatul Amini. "Kami berterimahkasih kepada BPKP yang telah mendampingi kami selama beberapa hari ini, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada, kekurangan pemahaman, ataupun kekurangan kami dalam menyusun register risiko" ungkap Roisatul Selanjutnya kegiatan BIMTEK MR juga akan dilaksanakan di dua KPU Kabupaten/Kota wilayah Nusa Tenggara Barat yakni di KPU Kabupaten Lombok Utara 13 sd 15 September 2022 dan KPU Kabupaten Sumbawa 12 sd 15 September 2022.


Selengkapnya
19

KPU Lakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Disabilitas

KPU Provinsi NTB lakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Disabilitas, Senin (12/9) di wilayah Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Sosialisasi dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus hilman dan ketua berserta anggota KPU kabupaten Lombok timur. Acara sosialisasi berlangsung menarik dengan peserta perwakilan pemilih Disabilitas yang tersebar di kabupaten Lombok timur. Dalam paparannya Agus Hilman berharap Pemilih difabel ikut serta dalam menyukseskan penyelenggara Pemilu 2024 "Kami sangat berharap kelompok difabel tidak hanya jadi objek pemilih saja namun dapat menjadi badan penyelenggara Adhoc", ungkap hilman "Dengan menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, desa atau TPS, pemilih difabel dapat ikut andil berpihak menyukseskan pemilu yang aksisible" "Misal dengan dalam pembuatan TPS, bagaimana penyandang disabilitas lah yang mengetahui dan merasakan TPS yang ramah pemilih Disabilitas" ungkap Hilman Selain yang hadir peserta dan KPU kabupaten Lombok timur, Acara sosialisasi ini dihadiri juga oleh kepala Desa Jenggik dan Sekretaris Camat Terara Pemerintah kecamatan Terara dan Pemerintah desa Jenggik sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB. Diharapkan kegiatan semacam ini di intensifkan.


Selengkapnya
19

Sasar Pemilih Pemula Daerah Pesisir, KPU NTB Lakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang, KPU Provinsi NTB menyasar Pemilih Pemula Daerah Pesisir Pantai di Lombok Utara dengan mengadakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Desa Sigar Penjalin, Lombok Utara, Senin (12/9) Hadir pada acara sosialisasi adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati dan Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi H. Syamsuddin Zuriati menjelaskan terkait pentingnya Pemilih Pemula turut serta dalam Pemilu, apalagi persentase jumlah Pemilih Pemula sangatlah dominan, ungkap Zuriati Sementara itu H. Syamsuddin lebih menyoroti terkait lindungi hak pilih. Ia meminta kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengecek sedini mungkin apakah telah terdaftar di dalam data pemilih. "Setiap pemilih dapat mengecek langsung melalui aplikasi Lindungihakmu yang ada di google play store" ungkap H Syam Menemani KPU Provinsi NTB, ketua dan anggota KPU kabupaten Lombok Utara yang hadir pada acara sosialisasi tersebut, mengapresiasi dan berterima kasih wilayah kabupaten Lombok menjadi tempat sosialisasi pendidikan pemilih pemula dari KPU Provinsi NTB "Kami berharap seluruh peserta mengikuti seluruh pendidikan pemilih yang di share di paltform media sosial, karena anak muda atau pemilih pemula hampir setiap saat membuka medsos. Pendidikan pemilih tak hanya melalui tatap muka saja", ujar Rasdi Pion anggota KPU Lombok Utara


Selengkapnya
18

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan: Pilih Pemimpin seperti memilih Suami

KPU Provinsi NTB laksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2024 Segmen Perempuan bertempat di kantor desa Lembah Sari, Senin (13/9). Dalam paparannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan "memilih Pemimpin itu ibarat memilih calon suami bagi perempuan, kita harus melihat rekam jejak, visi, misi dan programnya”. "Begitu cara mengetahui kriteria calon yang bagus. Pemilu untuk memilih pemimpin yang baik di legislatif maupun eksekutif, sambung Suhardi Sosialisasi ini sebagai bentuk apresiasi KPU Provinsi NTB dan KPU Lombok Barat kepada pemilih perempuan yang ada di desa lembah sari, karna tingkat partisipasi masyarakat di desa lembah sari cukup tinggi. “DPT di Desa Lembah sari berjumlah 2.020 orang dan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yakni 1.806 orang, artinya tingkat pertisipasi masyarakat di lembah sari cukup tinggi yakni 89,41 %” Suhardi berharap pada pemilu 2024 mendatang, angka partisipasi masyarakat yang dicapai pada pemilu tahun 2019 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Acara yang berlangsung di kantor desa Lembah Sari terlihat antusias mengikuti jalannya acara dilihat dari antusiasnya audiens untuk bertanya.


Selengkapnya

Bimtek Manajemen Risiko, KPU NTB Lakukan Review Register Risiko

Pada pelaksanaan agenda terakhir Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (Bimtek MR) KPU Provinsi NTB bersama Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB melakukan Review Register Risiko Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi NTB, Senin (12/9). Ketua Tim Bimtek MR Katuk Laksono Hariadi mengingatkan bahwa hasil review register yang dilaksanakan pada hari ini harus disahkan oleh masing-masing Kepala Bagian di lingkungan KPU Provinsi Hal tersebut untuk menunjukkan setiap Sub Bagian dan Bagian telah terlibat dalam penyusunan Register Risiko Akuntabilitas Keuangan di KPU Provinsi NTB. "Lakukan review terhadap register risiko kemudian disahkan oleh masing-masing kepala bagian. Hal ini bertujuan agar bapak/ibu memiliki dokumen bukti bahwa telah terlibat mengusulkan risiko dari masing-masing sub bagian”, papar Katuk Hadir mendampingi Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB Kasubbag. Keuangan KPU Provinsi NTB Roisatul Amini. "Kami berterimahkasih kepada BPKP yang telah mendampingi kami selama beberapa hari ini, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada, kekurangan pemahaman, ataupun kekurangan kami dalam menyusun register risiko" ungkap Roisatul Selanjutnya kegiatan BIMTEK MR juga akan dilaksanakan di dua KPU Kabupaten/Kota wilayah Nusa Tenggara Barat yakni di KPU Kabupaten Lombok Utara 13 sd 15 September 2022 dan KPU Kabupaten Sumbawa 12 sd 15 September 2022.


Selengkapnya
19

KPU NTB Laksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Vermin Verpol

KPU Provinsi NTB melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilu 2024 Minggu (11/9). Rapat pleno dihadiri oleh seluruh komisioner dan jajaran Struktural KPU Provinsi NTB berlangsung secara internal melalui Zoom Meeting Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi NTB menghimpun persoalan-persoalan yang timbul dalam verifikasi administrasi oleh KPU kabupaten/kota selama masa verifikasi administrasi dengan merinci jumlah keanggotaan yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. KPU Provinsi NTB menghimpun seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilaksanakan KPU kabupaten/kota dari tanggal 16 Agustus - 9 September 2022. Seluruh penyampaian hasil verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan secara Online melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU Provinsi NTB ke KPU RI pada tanggal 11 September 2022, sebagaimana keputusan KPU nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Pedoman Teknis dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu Partai Politik nantinya akan melaksanakan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan dari tanggal 15 - 28 September 2022, yang kemudian KPU kabupaten/Kota melaksanakan vermin perbaikan di tanggal 29 September - 12 Oktober 2022.


Selengkapnya