BeritaTerkini

19

Sekjen KPU RI: Perkuat Konsolidasi Internal KPU se NTB

#TemanPemilih Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Bernad Dermawan Sutrisno meminta kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota se NTB untuk memperkuat Konsolidasi internal menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 Dirinya hadir langsung untuk memberikan arahan kepada Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersama Pejabat Struktural KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB, kamis (25/8) Dalam pengarahannya, Bernad ditemani oleh Kepala Biro perencanaan dan organisasi dan Kepala biro umum Suryadi beserta rombongan menyampaikan ada 3 hal yang harus diingat dalam Konsolidasi untuk membangun soliditas KPU.  “Pertama yang menjadi pondasi adalah soliditas antara Sekretariat dengan Komisioner, Kedua Soliditas antar Hierarki Kesekretariatan dan ketiga selalu tingkatkan kompetensi diri", ungkap Bernard  Selain itu ia mengungkapkan bahwa Bekerja di KPU harus menjaga komitmen dalam bekerja, karena tugas yang diemban oleh pegawai KPU tidaklah mudah, oleh karena itu diperlukan komitmen pribadi sebagai pegawai KPU “KPU RI juga menjaga komitmen sebagai lembaga untuk selalu berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai yang telah memberikan pengabdian tugas yang baik kepada Lembaga” tandas Bernad. Sementara itu Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyatakan, untuk saat ini pola kerja antara Kesekretariatan dengan Komisioner baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB telah berjalan dengan harmonis, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan memuaskan dan dapat dilaksankan dengan baik. “Semoga dengan pola kerja yang sudah terjalin selama ini antara Kesekretariatan dengan Komisioner dapat terjalin hingga Suksesnya terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024”, tegas Suhardi. Lain hal dengan Ketua, Sekretaris KPU Provinsi NTB menyampaikan bahwa saat ini KPU Provinsi NTB sedang melaksanakan beberapa agenda yang sedang dilaksanakan “Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik diseluruh KPU Kabupaten/Kota se NTB sudah mencapai 100%", ungkap Mars  Dirinya juga melaporkan bahwa Reformasinya Birokrasi di KPU Provinsi NTB telah memasuki tahapan pemenuhan aspek-aspek pengisian RB dan sedang dalam persiapan penilaian Zona Integritas yang akan dilakukan tim KEMENPANRB.  Terakhir terkait pengelolaan SDM, Mars menyampaikan bahwa KPU Provinsi NTB juga sedang mempersiapkan diri sebagai Pilot Project pengelolaan SDM untuk mewujudkan tercapainya penilaian ISO 2021.  Terkait hal ini KPU Provinsi NTB sedang menuntaskan pemberkasan pendataan PPNPN dan statusnya sudah diproses akhir verifikasi tingkat Provinsi” pungkas Mars   


Selengkapnya
20

Sekretaris Jendral KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno Meninjau Kesiapan Sarana Prasarana Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Tengah dalam Melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak 2024

Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi, Kepala Biro Umum M. Syahrizal Iskandar, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus Hilman serta Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis (25/8/2022).   Bernad meninjau langsung, dilanjutkan berdiskusi terkait kesiapan dan mengindentifikasi sarana prasarana dan sumber daya manusia di KPU Lombok Tengah dalam menghadapi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.   Dalam pengarahannya Bernad menyampaikan sekretariat harus tetap menjaga semangat di tengah situasi tahapan pemilu yang tidak ada jeda ini, memahami tugas teknis administratif dan bersinergi dengan baik. Turut hadir Tenaga Ahli KPU, Anggota dan Sekretaris KPU Lombok Tengah dan jajaran pejabat eselon III Seretariat Jenderal KPU.    


Selengkapnya
19

KPU NTB kembali raih penghargaan Terbaik I Penggunaan Sistem Digipay-Marketplace

KPU Provinsi NTB meraih Penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik I Penggunaan Sistem Digital Payment - Marketplace (Digipay) pada acara Refresment Implementasi Digipay KPPN Mataram Tahun 2022,   Bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram, Jumat (26/8) Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada satker yang secara aktif bertransaksi melalui Digipay periode s.d Agustus 2022.   Dalam sambutannya, Kepala KPPN Mataram, Bapak Joko Maryono mengharapkan agar satker lebih memahami sistem digipay marketplace. Bapak Joko menambahkan, dari 239 satker yang tercatat, baru 76 satker yang terdaftar dalam digipay, dan 14 satker yang bertransaksi melalui digipay.   Untuk itu sangat diharapkan kepada satker untuk membantu KPPN agar bangkit kembali komitmen untuk mengimplementasikan digipay dalam transaksi keuangan dan dapat berdiskusi secara langsung jika ada kendala terkait implementasi digipay tersebut, ungkap Joko Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi tentang Modernisasi Pengelolaan Kas dan Pemberdayaan UMKM Melalui Digipay dengan narasumber langsung dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Jakarta)   Pada kegiatan ini, hadir pula perwakilan dari bank yang memperkenalkan sistem Digipay002 dari BRI, Digipay008 dari Bank Mandiri, dan Digipay009 dari BNI.  


Selengkapnya
87

Doa Bersama Untuk Kelancaran Tahapan Pemilu 2024

KPU Provinsi NTB adakan doa bersama yang dihajatkan untuk kelancaran Tahapan Pemilu 2024. Acara yang dirangkaikan dengan dengan pembagian Zakat Infaq Sodaqoh kepada Anak Yatim-piatu di wilayah kota Mataram, Senin (22/8) Kegiatan doa bersama berlangsung khidmat dipimpin oleh Ust zamzuri Akbar Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud berharap kerja KPU Provinsi NTB harus menyentuh dimensi spiritual juga "Tahapan Pemilu inikan kerja yang Rasional kalkulatif, harus diimbangi dengan dimensi spritual" tegasnya "Semoga dengan doa para anak-anak yatim-piatu dapat membawa keselamatan dan keberkahan untuk kita semua gunq menyukseskan Tahapan Pemilu 2024", tutupnya


Selengkapnya
33

KPU NTB ajak KPU Kab/kota Brainstorming SPIP

KPU NTB ajak KPU Kab/kota Brainstorming SPIP terintegrasi sekaligus memetakan resikonya. Acara yang dihadiri oleh KPU kabupaten kota se NTB beserta jajaran sekretariat dan kasubbag menghadirkan narasumber dari Kepala BPKP Provinsi NTB, Ilham Nurhidayat Dalam pengarahannya sekaligus membuka Acara Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyampaikan Bahwa Organisasi yg baik adalah yang Mampu mengelola resiko dengan baik. "Ketika kita memutuskan keputusan yg stategik perlu penguatan internal kelembagaan KPU " "Setiap keputusan mempunyai resikonya. kita harus mengetahui kelebihan kita" tegas Suhardi Menurutnya, KPU mengambil keputusan dengan koleksi kolegial, keuntungannya kita bisa saling mengoreksi setiap pandangannya dengan pengambilan keputusan terakhir dengan musyawarah untuk mufakat, papar Suhardi terakhir dirinya berharap agar SPIP harus terintegrasi dengan akuntabilitas dan transparansi serta kualitas pelaporannya. Sementara itu Kepala BPKP Provinsi NTB Ilham Nurhidayat menyatakan bahwa Perlu ada perencanaan yang baik, mengetahui tujuannya serta bagaimana mitigasinya. Perlu mengetahui aturan mainnya juga. "Setiap lembaga publik berkewajiban meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara", tegas Ilham. Menurutnya, aset itu penyakit cuman dua, pertama barangnya ada namun Pencatatannya tidak ada. Kedua pencatatannya ada namun barangnya tidak ada", paparnya "Ia berharap agar sebuah lembaga harus memiliki tujuan, harus making deliver", tutup Ilham Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengutamakan bahwa Kegiatan ini merupakan kegiatan pendahuluan, seiring dengan rencana BPKP utk melakukan Bimtek dan penyusunan Manajemen Resiko di 3 Satker KPU se NTB "Kami mengusulkan 3 Satker yaitu: KPU Provinsi, Satu satker KPU Kab/kota di Pulau Lombok, dan Satu satker KPU Kab/kota di Pulau Sumbawa", tegas Mars


Selengkapnya
54

Kaji Rancangan PKPU Mutarlih: Data Pemilih harus Akomodir Hak Pilih Seluruh Rakyat

KPU NTB hadiri Kajian Internal Rancangan PKPU Pemutakhiran Data Pemilih. Diharapkan dengan kajian ini untuk mengakomodasi hak pilih seluruh rakyat Indonesia pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Acara Pengkajian Rancangan PKPU ini dilaksanakan Selasa (16/8) dilaksanakan secara daring bersama Tim Pakar KPU RI dan seluruh Divisi Data dan Informasi pada KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos menyebutkan kajian ini penting dilakukan sebelum PKPU disahkan agar dapat mengakomodir pemilih pada lokasi/wilayah khusus Selain itu untuk mencari solusi bagi beberapa potensi permasalahan yang biasanya timbul saat tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 nanti berlangsung.


Selengkapnya