BeritaTerkini

Sabtu, 24 September 2022 07:00
18

Tingkatkan Partisipasi, KPU NTB Bentuk Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Mantun, KSB

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Perhelatan Pemilu 2024 mendatang, KPU Provinsi NTB membentuk Kade Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini dilaksanakan selamat dua hari di mulai tanggal 24 -25 September 2022, bertempat di Kawasan Pantai Maluk, KSB Sebelum kegiatan pembekalan Kader DP3 dilaksanakan penandatangan MoU antara Ketua KPU Provinsi NTB dengan Pemerintah Desa Mantun, yang turut disaksikan oleh Camat Maluk dan Kepala Bakesbangpol dari Kab. Sumbawa Barat Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud berharap Kader DP3 menjadi agen Sosialisasi Pemilu dan Pilkada serentak di Desa Mantun ini. "Angka Partisipasi Masyarakat di desa Mantun sangatlah rendah, oleh karena itu dengan dibentuknya DP3, kehadiran para kader dapat memberi dampak positif guna mendokrak Angka partisipasi masyarakat di desa Mantun khususnya dan kecamatan Maluk umumnya", papar Suhardi Dirinya berharap para kader DP3 memberi dampak positif bagi desa Mantun ini dapat terlibat menjadi penyelenggara pada pemilu dan pilkada mendatang, pungkasnya Sementara itu Kepala Bakesbangpoldagri Kab Sumbawa Barat Muhammad Suharno yang mengawakili Bupati,l Sumbawa Barat berterima kasih dan memberi apresiasi atas Kehadiran KPU Provinsi NTB di desa Mantun. "Banyak yang mempengaruhi rendahnya angka Partisipasi di Kecamatan Maluk, salah satunya yakni kebanyakan Pemilih sibuk dengan Pekerjaannya masing masing "Karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat maluk kebanyakan masyarakat lingkar tambang", ujarnya Selain itu dirinya berharap Penduduk yang bukan penduduk desa Mantun agar tidak didata sebagai wajib pilih, karena menurutnya hal ini dapat mempengaruhi angka partisipasi, imbuh Suharno

Selengkapnya
Jumat, 23 September 2022 07:00
38

Menpan RB Evaluasi Zona Integritas di KPU NTB

Kementerian Reformasi Birokrasi (Menpan RB) lakukan evaluasi penerapan Zona Integritas di KPU Provinsi NTB. Hal ini merupakan bentuk tindaklanjut Menpan RB kepada KPU Provinsi NTB ya telah menyampaikan Lembar Kerja Elektronik (LKE) Melalui Desk Evaluasi merupakan Penilaian oleh tim penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya akan dilakukan survei terhadap responden Stakeholder yang telah disampaikan dari KPU Provinsi NTB Selanjutnya di tahap akhir nanti diberikan predikat WBK oleh Menpan RB kepada instansi Lembaga pemerintah Dalam paparannya Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menjelaskan proses pembangunan Zona integritas di KPU Provinsi NTB. Mulai dari pencanangkan Zona Integritas pada tanggal 29 Juni 2020 dan KPU Provinsi NTB terus berupaya mereformasi diri guna meningkatkan kualitas pelayanan, ungkap Mars "KPU Provinsi NTB menyadari sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat." Sejalan dengan itu KPU Provinsi NTB berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi Pemilu Baik secara luring ataupun secara online, dengan kualitas layanan yang cepat dan prima, papar Mars Dalam Pembentukannya ada enam area perubahan yang telah ditetapkan di KPU Provinsi NTB, area pertama Manajemen perubahan, Area kedua Penataan Tatalaksana, Area ketiga Penataan Manajemen SDM, Area keempat Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Area kelima Penguatan Pengawasan, dan Area keenam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sambung Mars Terakhir ia berharap tahun 2022 tahun tahun 2021 yang lalu dimana KPU Provinsi NTB terhenti di fase Survei Responden "Kami berharap di tahun 2022 ini KPU Provinsi NTB nantinya mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Manpan RB" pungkas Mars

Selengkapnya
Kamis, 22 September 2022 07:00
19

KPU NTB Lakukan Evaluasi Vermin KPU se NTB

Dalam rangka mengevaluasi kinerja Verifikator pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi, KPU Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Evaluasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/09). Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa evaluasi ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap tahapan. "Evaluasi terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi sangat penting, karena itulah KPU Provinsi NTB mengundang KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Evaluasi Verifikasi Administrasi ini," ujar Suhardi "Hasil evaluasi ini agar menjadi bahan pemetaan kembali untuk Verifikator kita. Agar seluruh Verifikator dapat dioptimalkan sebaik-baiknya agar terbentuk Verifikator yang handal," lanjut Suhardi. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Hukum dan Pengawasan, Yan Marli menegaskan bahwa kita wajib memperlakukan semua Peserta Pemilu secara adil dan setara. "Tidak ada dikotomi antara Partai Politik yang telah lolos Parliamentary Threshold (PT) dan yang tidak lolos Parliamentary Threshold (PT)," tegas Yan Marli. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zuriati memaparkan Rapat Evaluasi ini diharapkan dapat memetakan masalah dan menemukan solusi. "Mari bersama temukan solusi terbaik yang solutif dan aplikatif,yang telah terjadi, sehingga kita dapat mengantisipasi jika terjadi di kemudian hari," papar Zuriati. Kegiatan Rapat Evaluasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Verifikator KPU Kabupaten/Kota.

Selengkapnya
Senin, 19 September 2022 07:00
19

KPU NTB instruksikan KPU Kabupaten/kota Optimalisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022

KPU Provinsi NTB melaksanakan Sinkronisasi Rencana Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Senin (19/9) di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima. Dalam Rapat koordinasi tersebut diminta kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU kabupaten/kota se NTB agar segera mengoptimalisasi penyerapan anggaran disisa Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 Dalam sambutannya Suhardi Soud menegaskan sinkronisasi anggaran ini perlu dilakukan untuk menghindari simpangan yang berpotensi tidak samanya pemahaman kita dalam implementasi tahapan, maka perencanaan kita dalam koordinasi tingkat wilayah harus disamakan. "Memahami setiap regulasi masing-masing tahapan menjadi basis perencanaan anggaran untuk memitigasi setiap potensi masalah untuk sama-sama melakukan sinergitas" sambungnya. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menegaskan kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk selalu memutakhirkan data SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada setiap revisi anggaran "Update realisasi anggaran secara berkala pada Aplikasi SISWAS P3DN serta dapat memaksimalkan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing agar lebih simpel dan transparan" sambung Mars Terakhir dirinya meminta kepada sekretaris KPU Kabupaten/kota agar meningkatkan soliditas internal dengan sungguh-sungguh, tutup Mars Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik/Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota se-NTB.

Selengkapnya
Kamis, 15 September 2022 07:00
16

KPU NTB Terima Silaturahmi Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB.

KPU Provinsi NTB menerima audiensi sekaligus silaturahmi Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB. Anggota Fraksi yang hadir yaitu Sudirsah Sujanto, Nauvar Furqony Fafinduan, Lalu Wirajaya, Lalu Sudiartawan, H. Haerul Warisin, dan H. Abdul Talib Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB menyampaikan maksud dan tujuan silaturahmi adalah menindaklanjuti diskusi dengan DPP Partai Gerindra terkait Penataan Dapil Provinsi. Menerima Silaturahmi tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli menyambut baik diskusi ringan seperti ini. "KPU Provinsi NTB terbuka dengan seluruh partai politik untuk ngobrol kesiapan tahapan teknis Pemilu 2024", ungkapnya "Mengenai penataan Dapil, ada beberapa ketentuan dalam pemecahannya, selain dipengaruhi aspek filosofis, prinsip administratifnya juga mempengaruhi Seperti faktor Ideologis dan etnis, sambung Yan "Ada hal yang tidak dapat kesampingkan dalam pembentukan dapil yaitu tergantung dari jumlah penduduk yang diserahkan Kemendagri (DAK2) berbasis kecamatan. Jumlah penduduk melebihi jumlah batas maksimal maka harus dipecah atau jika tidak melebihi maka tidak mungkin dapil tersebut dipecah. "Jika Dapil tersebut lebih Satu orang saja jumlah penduduknya maka, dapil harus dipecah" pungkas Yan Sementara itu Ketua Fraksi Partai Gerindra, Sudirsah Sujanto mengatakan penataan Dapil Provinsi sangat memungkinkan kita bahas pada saat ini "kami melihat tidak optimal pada kabupaten - kabupaten yang lebih dari 12 kursi, Dari segi cost politik maupun pembangunan daerah sangat tidak menguntungkan", ungkap Sujanto "Dirinya berharap aspirasi dari partai politik mengenai penataan Dapil dapat di tampung untuk di usulkan dalam pembahasan Dapil pada DOB Provinsi Papua, pungkasnya Selain Diskusi terkait Penataan Dapil, Fraksi Partai Gerindra juga menanyakan hal-hal seputar Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD

Selengkapnya
Kamis, 15 September 2022 07:00
18

KPU NTB hadiri Rakornas Parmas, KPU RI minta KPU se Indonesia susun strategi Partisipasi Masyarakat

KPU Provinsi NTB hadir pada acara Rapat koordinasi Nasional partisipasi masyarakat di Manado, (15/9). Dalam arahannya Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari meminta seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota se Indonesia untuk menyusun Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Angka Partisipasi tinggi sejalan dengan Pemilu sebagai ajang menumbuhkembangkan demokrasi di Indonesia. “Harus dicari tahu mengapa suara tidak sah tinggi, agar kita kerja tidak asal-asalan, strateginya harus tepat sasaran, harus semuanya berbasis data", ungkap Hasyim Ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut, pertama profil calon peserta pemilu dan issue yang dibawa oleh peserta pemilu itu sendiri. Kalau sudah tinggi bagaimana cara mempertahankannya, dan yang rendah segera ditingkatkan angka parmasnya, sambungnya Tentu ini adalah tugas KPU, bagaimana menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada masyarakat, dengan harapan partai politik dan Pemilih nyambung, serta Pemilih menjadi tertarik untuk memilih "Saya berharap sepulang dari rakor-rakor strategis kelembagaan seperti ini harus di transfer knowladge ke rekan-rekan di masing masing-daerah yang tidak hadir", harap Hasyim Pada rakornas tersebut diberikan penghargaan kepada KPU Provinsi NTB sebagai KPU Provinsi terbaik II Bakohumas se Indonesia.

Selengkapnya