BeritaTerkini

26

Targetkan predikat WTP tahun 2022

#TemanPemilih Guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, serta Akselerasi penyerapan anggaran Tahun 2022, KPU Provinsi NTB menargetkan predikat WTP tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud pada Kegiatan Rakor Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB 10 s.d 12 Oktober 2022 bertempat di Mandalika. Dirinya mengungkapkan penggunaan aplikasi SAKTI sangat membantu satker dalam peningkatan Laporan Keuangan. "Peningkatan dalam laporan keuangan, baik dari sisi akuntabilitas keuangan merupakan target secara nasional KPU untuk meraih WTP" tegas Suhardi Agar Menghasilkan Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan predikat WTP, dilaksanakan dengan metode sharing session dari Kanwil DJPb NTB serta KPPN Mataram. Selain itu, Kegiatan dilaksanakan dengan asistensi Penyusunan Laporan Keuangan oleh bagian Aklap dan BMN KPU RI dengan metode pengecekan dara melaui model aset dan modul GLP melalui aplikasi SAKTI. Serta Pengarahan dari Kabag Program dan Anggaran KPU RI tentang Pengelolaan Anggaran. "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mampu memitigasi setiap resiko yang timbul dalam pelaksanaan tahapan, mulai Perencanaan sampai Pertanggungjawaban akuntabilitas dengan target daya serap realisasi tahun 2022 diatas 98%" tutup Suhardi             


Selengkapnya
38

KPU NTB Jajaki Kerjasama dengan Kemenkumham NTB

KPU Provinsi NTB sedang menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kunjungan KPU Provinsi NTB, Senin (10/10) guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat khususnya kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan Didampingi kasubbag Parhumas, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengutarakan melalui pertemuan ini Hak pilih Warga binaan di Provinsi NTB dapat terfasilitasi dengan baik nantinya. "Misalkan Warga binaan yang tidak identitas/KTP elektromemilikinik dapat terfasilitasi secara administrasi kependudukannya", ungkap Hilman KPU Provinsi NTB menawarkan tiga hal bentuk kerjasama berupa Pertukaran data dan informasi, Advokasi hukum dan JDIH Sementara itu Kepala Lembaga Permasyarakatan Kemenkumhan Provinsi NTB, Maliki mengatakan Kami akan mendata seluruh warga binaan. Tentang kelengkapan datanya Kemenkumham akan bersurat ke kepolisian dan kejaksaan untuk melengkapi warga binaan sebelum diserahkan ke kami" ungkapnya   


Selengkapnya
18

KPU NTB Beri Penguatan Informasi Publik kepada KPU Kab/Kota se NTB

KPU Provinsi NTB laksanakan pengguatan informasi Publik pada tahapan Pemilu 2024, Minggu (9/10) dengan memberikan pembekalan kepada seluruh satker KPU Kab kota se NTB Narasumber pada pertemuan tersebut Sansuri Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB dengan peserta Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta atasan PPID KPU Kabupaten/kota se NTB Dalam sambutannya Suhardi Soud mengatakan, KPU harus informatif karena kita mengelola uang negara. "Seluruh tahapan Pemilu telah menggunakan Sistem Informasi, jadi sudah pasti terbuka", sambungnya. Menurut Suhardi banyak orang yang berkepentingan terhadap Pemilu, jadi Seluruh tahapan harus dikuasi oleh PPID dan Anggota KPU khususnya Divisi Parmas. Dirinya berharap Seluruh KPU kabupaten/kota mempersiapkan dan memahami mana saja informasi yang harus disampaikan saat visitasi nanti. "Semoga teman-teman KPU kabupaten/kota mendapatkan predikat informatif saat visitasi Komisi Informasi Provinsi NTB mendatang", ungkapnya Sementara itu Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri menjelaskan hal-hal yang harus dipersiapkan saat visitasi nanti "Mulai dari komitmen, inovasi, strategi, sarana dan prasarana, dan digitalisasi harus dipersiapkan " ungkap Sansuri  


Selengkapnya
18

IMTEK SIAKBA, Betty : Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu Seluruh Indonesia

KPU provinsi Nusa Tenggara Barat adakan Rapat Koordinasi Pengenalan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad-hoc (SIAKBA) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Barat, Jum'at (9/10). Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam pembukaannya menyampaikan bahwa SIAKBA merupakan sistem informasi bagi penyelenggara pemilu dari tingkat bawah dan merupakan terobosan dari KPU untuk memperkuat kinerja KPU. "SIAKBA adalah terobosan yang dirancang oleh KPU dan yang pertama bagi penyelenggara Pemilu dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilu dari tingkat paling bawah" tegas Betty. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dalam sambutannya berharap dengan adanya sistem ini dapat membantu Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola pemilihan umum agar berjalan dengan baik, akurat, efektif dan efisien. “SIAKBA adalah sesuatu yang baru dalan sistem informasi KPU yang sangat membantu dalam proses perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc, hal ini akan memudahkan tugas dan fungsi baik komisioner maupun kesekretariatan dalam prosesnya” ungkap Suhardi Kadiv Sosdiklih, Parmas dan sdm KPU Provinsi NTB, Agus Hilman mengungkapkan dengan adanya aplikasi SIAKBA dapat mempermudah pekerjaan dalam proses perekrutan serta mengurangi human error dalam pelaksanaan rekrutmen anggota KPU dan badan ad-hoc. Diharapkan dengan terlaksananya Rakor mempermudah proses administrasi perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc serta mempermudah kegiatan verifikasi administrasi perekrutan anggota KPU dan badan ad-hoc. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut disampaikan tentang pengenalan aplikasi SIAKBA serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIAKBA kepada operator KPU Kabupaten/Kota se NTB .   


Selengkapnya
23

KPID dan KPU Provinsi NTB Jajaki Kolaborasi Sukseskan Pemilu 2024

​​​​​​Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB berkunjung ke KPU Provinsi NTB, dalam rangka mewujudkan bicara benar, penyiaran sehat menuju NTB Gemilang”. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Hatta X’55 KPU Provinsi NTB.   Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan dalam awal diskusi bahwa kunjungan Komisioner KPID dapat mempererat silaturahmi diantara KPU Provinsi NTB dengan KPID Provinsi NTB. “Pertemuan ini diharapkan dapat membuka spectrum bagaimana kerja-kerja penyiaran” ungkap Suhardi Ketua KPID Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, dalam pertemuan silaturahmi mengungkapkan selama ini hubungan baik antara KPU Provinsi NTB dengan KPID Provinsi NTB sudah terjalin dengan baik. “tujuan kedatangan KPID Provinsi NTB selain untuk silaturahmi juga untuk memperkuat sinergitas, kolaraborasi hubungan antar 2 lembaga dengan MoU” ungkap Ajeng Agus Hilman, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM mengungkapkan diera yang sudah disruptif sekarang ini pengawasan kampanye di media sosial masih belum maksimal, dirinya berharap dengan kolaborasi dengan KPID dapat meningkatkan kualitas dalam pengawasan di media sosial. “tantangan yang dihadapi oleh KPU untuk beriklan di media online adalah media online yang sudah terverifikasi oleh dewan pers” ungkap Hilman.  Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Yan Marli yang turut hadir menyatakan bahwa yang KPU hadapi pada saat Pemilu dan Pemilihan tiba adalah pada saat dilaksanakannya kampanye, yaitu saat kampanye berbayar yang difasilitasi oleh KPU.   


Selengkapnya
18

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos Menghadiri Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc se KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos hadir dalam Penutupan Kegiatan Pengenalan dan Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA) Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat (7/10/2022). Pada kesempatan itu, Betty memberikan apresiasi atas semangat dan kinerja satker di NTB jelang 494 hari pelaksanaan pemungutan suara. KPU tidak dapat bekerja sendiri, sehingga mengajak semua pihak saling berkoordinasi, agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Turut hadir Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB, serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB.     


Selengkapnya