BeritaTerkini

42

Rekap DPB 3,7 Juta Pemilih, Suhardi Soud: Jaga Hak Konstitusi Warga, Hak Untuk Memilih.

Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode September 2022 diputuskan jumlah pemilih sebanyak 3.702.571 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 1.826.422 pemilih dan perempuan sebanyak 1.876.149 pemilih.   Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud berpesan untuk menjaga hak konstitusi penduduk yaitu hak memilih dengan cara menjaga data pemilih yang berkualitas. Hal senada disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin untuk selalu menjaga prinsip dalam pemutakhiran data pemilih yaitu akurat, mutakhir dan komprehensif.   Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode September 2022 dilaksanakan Senin (03/10) di Sumbawa Besar dihadiri Ketua dan anggota KPU Provinsi NTB, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Data dan Informasi serta operator KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Turut hadir pula dalam Rakor kali ini perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) Provinsi NTB.   


Selengkapnya
107

Jelang Vermin Perbaikan Ketua KPU NTB: Satu Intruksi dan Satu Pemahaman

Dalam rangka persiapan Verifikasi Administrasi (Vermin) Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu intruksi dan memiliki satu pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Vermin Perbaikan. "Setiap kebijakan dan informasi yang disampaikan oleh Pimpinan KPU RI maupun Kesekjenan agar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam satu intruksi dan satu pemahaman yang sama.", tutur Suhardi. Selain itu, Suhardi menegaskan, "KPU Kabupaten/Kota membuat detail potensi masalah dan strategi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan Vermin.", tegas Suhardi. Sementara itu, Kadiv. Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli memberikan pengarahan supaya setiap kejadian khusus dibuatkan kronologis untuk persiapan apabila nantinya terjadi sengketa. Selanjutnya, Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB, Zuriati berharap kepada Verifikator agar dalam pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan dapat lebih disiplin dan meningkatkan ketelitian. Kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dilakukan secara daring bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, Minggu (02/10). Peserta adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubbag. Hukum serta Verifikator Sipol KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.     


Selengkapnya
19

Sasar Pemilih Pemula, KPU NTB Geber Sosialisasi Pemilu 2024 di SMAN 11 Mataram

Menyadari Jumlah Pemilih Pemula yang cukup besar, KPU Provinsi NTB Geber Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 menyasar segmen Pemilih Pemula di SMA Negeri 11 Mataram, Sabtu (1/10) Menjadi narasumber, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman meminta siswa siswi yang telah berusia 17 tahun di SMA Negeri 11 Mataram harus terdata sebagai wajib pilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. "Saya berharap siswa yang telah memenuhi syarat berusia 17 tahun, segera memiliki KTP elektronik" Dirinya berharap siswa siswi juga paham cara mencoblos surat suara, jangan sampai suaranya menjadi tidak sah. Hal ini beralasan karena tepat minggu depan para siswa SMA Negeri 11 Mataram melaksanakan pemilihan Ketua OSIS, apalagi ini yang pertama di SMA Negeri 11 Mataram, imbuh Hilman Ia meminta meniatiur Pemilu dan Pilkada di sekolah SMA Negeri 11 Mataram, menjadi sumber pengalaman para siswa siswi untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. "Menjadi Pemilih cerdas haruslah memilih karena visi misi Calon", pesannya


Selengkapnya
34

Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024, Kuncinya adalah Pelayanan KPU

KPU Provinsi NTB laksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Plh Ketua KPU Provinsi NTB Agus Hilman meminta kepada KPU Kabupaten/Kota se NTB memperhatikan Pelayanan KPU kepada Partai politik dan pemilih, "Kunci nya adalah pelayanan KPU", ungkapnya. Peserta dalam rapat koordinasi Rabu (28/9), adalah Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anggota Divisi Hukum, Kasubbag Teknis dan Humas dan Operator Sipol KPU Kabupaten/kota se NTB Selain itu Agus Hilman meminta kepada seluruh KPU kab kota untuk mematuhi seluruh regulasi dalam tahapan Verpol ini. Menurutnya, kunci ditolaknya berkas gugatan Partai Politik di Bawaslu yang dimenangkan KPU RI, adalah pelayanan KPU yang baik. "Peran helpdesk harus diperkuat. Banyak masyarakat yg tidak tau mengadu, jadi kita harus memaksimalkan pelayanan kita" imbuh Hilman Lima aspek vermin yang menjadi paduan kokoh KPU pertama soal Regulasi. k Kedua, pentingnya kolaborasi intra dan ekstra. Ketiga, soal partisipasi masyarakat, karena kebaradaan orang di SIPOL. Bayangkan seorang masyarakat tidak mengetahui dirinya terdaftar di SIPOL dan tidak terkena sampling saat faktual, maka banyak hak-hak masyarakat tersebut berkurang jika masih terdaftar di SIPOL. Keempat, Hilman menekankan aspek koordinasi, jangan hanya vertikal atau horizontal tetapi juga koordinasi dengan rekan partner vermin Aspek Kelima, adalah konsultasi. "Ini intesitasnya harus di maksimalkan, Provinsi Supervisi ke kab kota dan kab kota konsultasi ke provinsi, pungkas hilman Sementara itu Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB Yan Marli mengatakan, KPU kabupaten kota jangan terkejut dengan undangan mendadak. "Inilah efek kejut, sebagai penyelenggara, kesiap-siagaan itu harus mampu dilaksanakan dengan cepat" imbuh Yan Sementara itu Ketua Bawaslu provinsi NTB Itratip menjelaskan Bahwa dirinya telah menginstruksikan ke Bawaslu kabupaten kota se NTB, KPU bukanlah objek yg harus diawasi tapi mitra penyelenggara, ungkapnya


Selengkapnya
26

KPU NTB Ajak Masyarakat Desa Mantun, KSB Peduli Pemilu dan Pilkada

KPU Provinsi NTB melalui pembekalan Kader Desa Peduli dan Pemilihan (DP3) mengajak seluruh masyarakat desa Mantun khususnya dan Kecamatan Maluk umumnya untuk peduli terhadap Pemilu dan Pilkada Pembekalan disampaikan oleh empat pemateri pada acara pembekalan Kader DP3, 24-25 September 2022 di desa Mantun, Sumbawa Barat Dalam pengarahannya Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus hilman meminta kepada seluruh kader mengikuti pembekalan ini hingga akhir "Kami berharap para kader ini, paham tentang proses Pemilu dan pilkada, sehingga dapat berkontribusi nyata pada pelaksanaannya." "Kita dapat menilai pembekalan ini sukses atau tidak, jika angka partisipasi masyarakat di desa Mantun Naik", ujar Hilman Dirinya berharap para kader juga ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu tahun 2024, pungkas hilman Materi pembekalan DP3 hari pertama disampaikan oleh narasumber yaitu Muhammad Saleh dengan Materi Pentingnya Pemilu dan Pemllihan; dan Aliatullah dengan materi Pemahaman Tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan Sementara pembekalan hari kedua disampaikan Oleh ibu Nurul Jihad dengan materi Teknik Public Speaking; dan M. Imran dengan materi Pendidikan Pemilih dan Pencegahan Politik uang;


Selengkapnya
32

KPU NTB Hadiri Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Hasyim: Harus Komprehensif, Akurat dan Mutahir

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB H. Syamsuddin mengikuti acara pembukaan Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menegaskan 3 (tiga) prinsip dalam pemutakhiran data pemilih, yaitu komprehensif, akurat dalam pendataannya dan mutakhir (terbarukan). Dirinya menggambarkan bahwa dalam pendataan pemilih haruslah sesuai dengan usia saat Pemilu dan Pilkada 2024 dilangsungkan para pemilih tersebut, imbuh Hasyim Rakor Pemutakhiran tersebut berlangsung di Kota Medan pada tanggal 22 s.d 24 September 2022. Sementara itu Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos menambahkan untuk meningkatkan kualitas data pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir, pemadanan data pemilih berkelanjutan (DPB) dengan data penduduk dari Dirjen Dukcapil Kemendagri terus dilakukan "Tidak hanya untuk data penduduk dalam negeri namun juga dengan data penduduk luar negeri", papar Betty Selepas kegiatan Rakor tersebut, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB H. Syamsuddin meminta kepada KPU Kabupaten/Kota se NTB untuk menindaklanjuti arahan Ketua dan Anggota KPU RI serta Surat Edaran No 2331 Surat tersebut berisikan tindak lanjut hasil pemadanan dan persiapan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 sehingga sebelum portal aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang akan ditutup pada tanggal 30 September 2022, KPU Kabupaten/Kota se NTB sudah memiliki data yang bersih.


Selengkapnya