BeritaTerkini

Rabu, 09 April 2025 19:00
748

KPU NTB Kembalikan Sisa Hibah Pilgub NTB, Usulkan Program Pelopor Desa Demokrasi

KPU NTB Kembalikan Sisa Hibah Pilgub NTB, Usulkan Program Pelopor Desa Demokrasi   Mataram – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB mengembalikan sisa dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 sebesar Rp19,16 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTB. Penyerahan secara simbolis dilakukan Ketua KPU Provinsi NTB kepada Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Ruang kerjanya, Rabu (9/4). KPU Provinsi NTB mamanfaatkan kesempatan ini juga untuk menyampaikan program strategis, yakni Program Pelopor Desa Demokrasi. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kesuksesan KPU NTB dalam menyelenggarakan dua agenda demokrasi besar, yakni Pemilu dan Pilkada 2024, yang berlangsung lancar dan damai. "Penting menjaga kesinambungan kerja sama antara KPU dan pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang". "Sudah waktunya kita mulai memikirkan lima tahun ke depan, supaya penyelenggaraannya juga lebih baik, dengan pembelajaran dari penyelenggaraan sebelumnya,” ujar Iqbal. Dirinya berkomitmen mendukung program penguatan demokrasi yang diusulkan KPU NTB. "Kita akan mengkaji skema pendanaan bersama serta kolaborasi untuk menyukseskan Program Pelopor Desa Demokrasi", ujar Iqbal. Sementara itu Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menyampaikan bahwa dari total dana hibah Pilgub NTB yang dikelola sebesar 138 Milyar, telah disetorkan sisa dana ke Kas Daerah sebesar Rp19,16 Milyar. Selain pengembalian sisa dana hibah, ia menjelaskan program jangka panjang yang diberi nama Pelopor Desa Demokrasi. Program ini ditujukan untuk membangun kualitas demokrasi masyarakat dari tingkat desa. Pada Pilgub NTB yang lalu ada 15 titik Desa. "Kami berharap dapat terus dikembangkan dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, DPRD, serta pihak-pihak terkait lainnya. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang membangun budaya berdemokrasi", ungkap Khuwailid

Selengkapnya
Selasa, 08 April 2025 16:08
906

Pasca Libur Lebaran dan Nyepi, KPU NTB Laksanakan Silaturahmi

Pasca Libur Lebaran dan Nyepi, KPU NTB Laksanakan Silaturahmi   Mataram – Mengawali aktivitas pasca libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB menggelar kegiatan silaturahmi dan saling bermaafan di lingkungan internal, Senin (8/4). Momen ini menjadi ruang refleksi dan penguatan kebersamaan untuk seluruh jajaran KPU NTB. Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar momentum dua hari raya besar ini mampu menjadi penguat ikatan antar individu di lingkungan kerja. “Semoga dua hari raya yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi ini kita saling menguatkan satu sama lainnya,” ujarnya. Sementara itu, Kadiv Hukum Pengawasan KPU NTB Mastur menekankan pentingnya menjadikan silaturahmi dan saling memaafkan sebagai budaya yang terus dijaga. “Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan permohonan maaf, ini adalah tradisi baik” Di luar sana banyak yang berkeinginan seperti kita, tapi kita ini adalah orang-orang beruntung. Bekerja di KPU NTB dengan baik adalah cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan,” ucapnya. Senada dengan itu, Zuriati juga memberikan pesan yang menggugah semangat dan reflektif. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga disiplin dan menjadikan Ramadan sebagai titik tolak untuk perbaikan diri. “Konsisten untuk disiplin godaannya saat kuat. Mudah-mudahan puasa kita selama 30 hari di bulan Ramadan yang lalu dapat meningkatkan kualitas diri kita masing-masing,” ungkapnya. Di akhir pesannya, Zuriati pun menyampaikan permohonan maaf dengan tulus. “Mohon maaf atas salah dan khilaf setulus-tulusnya, agar kita melangkah maju agar menjadi lebih baik ke depan”.

Selengkapnya
Sabtu, 22 Maret 2025 20:04
757

KPU NTB Gelar Tindak Lanjut FGD Evaluasi Pilkada 2024: Sinkronisasi Data dan Rekomendasi Jadi Fokus Utama

KPU NTB Gelar Tindak Lanjut FGD Evaluasi Pilkada 2024: Sinkronisasi Data dan Rekomendasi Jadi Fokus Utama   KPU Provinsi NTB menggelar rapat tindak lanjut hasil Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, Jumat (21/3) di Mataram. Rapat yang digelar di tengah bulan Ramadan ini dihadiri oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-NTB beserta Sekretaris. Tujuan utama rapat ini adalah untuk melakukan sinkronisasi data dan rekomendasi antara tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Indormasi Halidy membuka dan menekankan pentingnya menghindari perbedaan data dalam laporan yang disusun oleh berbagai pihak. "Kita harus memastikan bahwa sumber data yang berasal dari kabupaten/kota sesuai dengan data yang ada di tingkat Provinsi juga. Hal ini penting agar laporan yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. Sementara itu Ketua Divisi SDM dan Parmas Agus Hilman menekankan pentingnya semangat dalam proses FGD meskipun sedang berpuasa. Selain itu dirinya meminta FGD ini untuk memotret Proses Pilkada 2024 secara holistik. “Perlu memperdalam hal-hal yang belum maksimal dieksplorasi. Dicatat secara holistik dari pre election, election, hingga pasca-pemilihan atau post election”, imbuh Hilman. Dikesempatan yang sama juga Ketua Divisi Hukum Pengawasan, Mastur meminta para peserta untuk mengidentifikasi beberapa rekomendasi yang diberikan. Ia mencontohkan, masalah "A" tetapi rekomendasi yang diberikan adalah "B". "Ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih teliti dalam merumuskan rekomendasi. Masalah yang diidentifikasi harus sesuai dengan solusi yang diusulkan," tegas Mastur. Lain Hal dengan Ketua Divisi Teknis Zuriati, ia menyoroti pentingnya evaluasi yang komprehensif. Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga kelebihan yang bisa menjadi best practice. "Evaluasi seharusnya tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga kelebihan yang bisa menjadi contoh baik. Misalnya, interaksi yang baik dengan liaison officer partai politik dapat memperlancar komunikasi dan penyampaian masalah," Pungkas Zuriati.

Selengkapnya
Sabtu, 22 Maret 2025 15:06
776

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid Hadiri Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid Hadiri Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB   Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, menghadiri acara silaturahmi dan Buka Puasa Bersama yang digelar oleh Gubernur NTB H Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri di Pendopo Gubernur, Kamis (21/03). Acara ini dihadiri oleh perwakilan lembaga vertikal dan seluruh perangkat daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung visi misi serta program pembangunan NTB. Kehadiran Muhammad Khuwailid dalam acara silaturahmi untuk membangun kerjasama yang baik untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi. KPU Provinsi NTB siap mendukung visi misi pemerintah, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan transparan. KPU Provins NTB berkomitmen untuk memastikan Pembangunan Demokrasi di NTB berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung stabilitas politik dan pembangunan di Provinsi NTB.

Selengkapnya
Kamis, 06 Maret 2025 21:07
833

Susun Laporan Evaluasi Pilkada 2024, FGD KPU NTB: Lahirkan Gagasan Perbaikan dan Pertahankan Keberhasilan

Susun Laporan Evaluasi Pilkada 2024, FGD KPU NTB: Lahirkan Gagasan Perbaikan dan Pertahankan Keberhasilan   Dalam rangka menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan (Pilkada) Tahun 2024, KPU Provinsi NTB menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Rabu (5/3) di Mataram. FGD ini menjadi pamungkas dari semua tahapan Pilkada di tahun 2024 lalu. Melalui FGD ini dapat melahirkan gagasan-gagasan perbaikan yang bersifat evalutif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk Pilkada Serentak 2024 di NTB, ujar Plh Ketua Provinsi NTB Agus Hilman "FGD ini tidak hanya mengevaluasi yang tidak berhasil tapi perlu mengevaluasi keberhasilan dari pesta demokrasi 2024 tersebut. Kenapa penting mengevaluasi keberhasilan, karena ini dalam rangka mempertahankan kedepannya, ujar Hilman Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tahap ini menjadi bagian tahap akhir dalam kegiatan Pilkada 2024 serta menjadi bagian dalam menyusun laporan evaluasi. "Dan ini sudah kewajiban kita yang diatur dalam Undang-undang yakni membuat laporan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024,” katanya. Sementara itu Ida Budhiati, narasumber dalam FGD ini menyoroti pentingnya evaluasi dari perspektif penyelenggara dan metode yang digunakan. "Evaluasi harus dilakukan dengan metode yang tepat dan berdasarkan perspektif penyelenggara," ujarnya. Ia juga menekankan peran KPU dalam penguatan kelembagaan dan kontribusinya dalam Pilkada. "KPU memiliki peran besar dalam Pilkada, terutama dalam penguatan kelembagaan," sambungnya. Dikesempatan yang sama Putra Satria Peneliti Sindikasi Pemilu, mengapresiasi metode evaluasi yang melibatkan masukan dari berbegai peserta. "Saya sangat mengapresiasi metode evaluasi yang melibatkan masukan dari peserta. Provinsi NTB patut berbangga karena partisipasi masyarakatnya masih berada di atas rata-rata nasional dan bahkan masuk dalam lima besar provinsi dengan partisipasi tertinggi di Indonesia. "Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dibandingkan Pemilu, Pilkada NTB tetap menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi", sambungnya FGD sendiri di ikuti oleh oleh komisioner Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB, Bawaslu Provinsi NTB, Lembaga Pemantau Pemilu, media massa dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Selengkapnya
Kamis, 27 Februari 2025 21:23
806

Jadi Tuan Rumah, KPU NTB Fasilitasi Rakor Persiapan Pemenuhan Logistik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jadi Tuan Rumah, KPU NTB Fasilitasi Rakor Persiapan Pemenuhan Logistik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi   KPU Provinsi NTB ditunjuk menjadi Tuan Rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Logistik Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Gelombang I. Sebanyak dua puluh tujuh Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi yang hadir di Mataram, Rabu (26/2). Sisa Satker KPU Provinsi akan diundang oleh KPU RI di Palembang 4 Maret Mendatang. Dalam Sambutannya Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyampaikan bahwa kunjungan kali ini yang pertama saat menjabat sebagai Ketua KPU RI. Sebelumnya saya sudah tiga kali ke Mataram, imbuhnya "Alhamdulillah kantor KPU Provinsi NTB sangat bagus, ini menandakan kantor yang baik kantor yang bagus adalah salah satu legacy selain kerja-kerja kita", ujar Afif Selain itu dirinya mengingatkan bahwa forum ini penting untuk diikuti sampai selesai termasuk dua kabupaten/kota yang dimenangkan oleh kotak kosong yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Afif mengingatkan bahwa Pasca Putusan MK yang bersifat final and binding, tentunya KPU akan menindaklanjuti Putusan tersebut, sambungnya Sementara itu Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat Yulianto Sudrajat menekankan bahwa, Hari ini Kemendagri mengundang Satuan Kerja (Satker) yang Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk membahas positioning anggaran utk kebutuhan PSU. "Hal ini penting untuk memastikan langkah dan strategi Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan", tambah Yulianto Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan narasumber dari Kejaksaan RI, LKPP, BPK RI, dan Kepala Biro Logistik. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pembahasan daftar inventarisasi masalah. Turut hadir Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Fungsional Ahli Utama, serta Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi yang hadir pada gelombang I.

Selengkapnya