BeritaTerkini

Rabu, 11 Juni 2025 08:08
572

KPU NTB Berqurban, Khuwailid: Jangan Harap Pujian, Lakukan Karena Cinta Kepada Allah dan Rosul

KPU NTB Berqurban, Khuwailid: Jangan Harap Pujian, Lakukan Karena Cinta Kepada Allah dan Rosul KPU Provinsi NTB melaksanakan penyembelihan hewan qurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H pada Senin (9/6). Dalam pembagian daging hewan qurban Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid berharap ibadah qurban ini jangan dilakukan untuk mengharap pujian, melainkan sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia pun mengutip Surat Ali Imran ayat 31, Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku (Rasulullah), niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Berqurban mengajarkan keikhlasan dan kepedulian sosial. "Harapannya, kegiatan ini dapat dilaksanakan lagi di tahun depan dengan jumlah qurban yang lebih meningkat,", sambung Khuwailid  Adapun jumlah Hewan kurban yang di sembelih sebanyak satu ekor sapi dan tiga ekor kambing.  Selanjutnya daging kurban tersebut dibagikan kepada warga sekitar kantor KPU Provinsi NTB, warga Desa Parampuan, dan Kebon Kongok, Lombok Barat. Distribusi daging dilakukan secara merata sebagai bentuk kepedulian. Terlihat wajah syukur bahagia warga  penerima daging qurban yang di bagikan oleh panitia.

Selengkapnya
Minggu, 08 Juni 2025 12:52
521

Penutupan Ortug CPNS KPU : Pahami Peran Sebagai ASN Pelayan Publik

Penutupan Ortug CPNS KPU: Pahami Peran sebagai ASN Pelayan Publik Kegiatan Orientasi Tugas (Ortug) CPNS Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 resmi ditutup pada Kamis, 5 Juni 2025. Penutupan ini dilakukan oleh Deputi Administrasi Setjen KPU RI, Suryadi. Dirinya mengingatkan bahwa sebagai ASN, kalian adalah pelayan publik. Pimpinan akan menilai bukan hanya dari absensi masuk-pulang, tapi juga dari effort dan kontribusi yang kalian tunjukkan dalam bekerja,” ujarnya. Ia juga memotivasi para CPNS bahwa dedikasi dan kerja keras akan terlihat oleh pimpinan, dan akan menjadi nilai lebih dalam proses jenjang karir.  “Kerja ontime, oncall, dan siap sedia menjadi kunci. Jangan hanya terpaku pada aturan jam kerja, tapi tunjukkan effort yang maksimal,” tandasnya. Suryadi juga menekankan bahwa inilah saat yang tepat bagi para CPNS untuk belajar secara serius mengenai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai ASN di lingkungan KPU. “Tahapan Pemilu dan Pilkada masih jauh, ini waktu yang ideal untuk belajar. Pelajari Undang-Undang Pemilu, UU Pilkada, aturan keuangan jika kalian di bagian keuangan, dan aturan perencanaan jika kalian di bagian rensi. Jangan malu bertanya,” pesan Suryadi. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya turut memberikan pengantar singkat di acara penutupan. Ia menegaskan pentingnya memahami garis tanggung jawab sebagai sekretariat di lingkungan KPU. “Tugas kita di sekretariat adalah memfasilitasi seluruh kebutuhan KPU Pusat, Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Secara fungsional kita bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota KPU, namun secara administratif kita bertanggung jawab kepada Sekjen KPU RI,” jelas Mars. “Kalian akan menghadapi banyak tantangan di lapangan, dari keterbatasan sarana prasarana hingga dinamika kerja birokrasi. Tapi saya percaya, semangat muda kalian adalah kekuatan besar. Jadilah ASN yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga tangguh secara mental dan tahan uji,” ujarnya sambil menyalami CPNS satu demi satu. Ia juga memberikan motivasi agar para CPNS tidak cepat menyerah dalam menghadapi realita kerja yang mungkin jauh berbeda dari ekspektasi awal. Setelah penutupan, Mars Ansori Wijaya secara khusus menyalami dan memberikan ucapan selamat serta menyampaikan pesan moral, motivasi satu per satu kepada seluruh CPNS yang hadir.

Selengkapnya
Sabtu, 07 Juni 2025 23:56
566

CPNS KPU NTB Jalani Orientasi Tugas

CPNS KPU NTB Jalani Orientasi Tugas Di hari Selasa dan Rabu (3–4 Juni 2025), menjadi momen berharga bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI yang bertugas di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Dalam rangkaian Orientasi Tugas (Ortug) Tahun Anggaran 2024, sebanyak 45 orang CPNS mendapatkan pembekalan langsung dari para pejabat eselon II Setjen KPU RI. Para Kepala Biro, Kapus dan Irwil hadir memberikan arahan strategis mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu membuka sesi dengan menjelaskan peran penting teknis kepemiluan dalam memastikan setiap proses demokrasi berjalan dengan kredibel. Ia menegaskan bahwa akurasi dan integritas adalah nilai utama yang harus dijaga oleh setiap insan KPU. Dilanjutkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, para CPNS diajak memahami pentingnya sistem perencanaan yang terstruktur dan efisien. Kepala Biro Logistik dan Kepala Biro Umum memperkenalkan bagaimana pengelolaan logistik pemilu dan dukungan operasional menjadi tulang punggung keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Tidak kalah penting, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Barang Milik Negara (BMN) memberikan pemahaman tentang akuntabilitas dalam pengadaan dan pengelolaan aset negara. Kepala Biro SDM berbicara tentang pembangunan karakter ASN yang berintegritas dan profesional. Sementara Kepala Biro Keuangan menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara. Memasuki sesi siang, giliran Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan pentingnya transformasi digital dan penguatan sistem informasi. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM memaparkan berbagai peluang pengembangan karier yang tersedia untuk CPNS KPU. Inspektur Wilayah I mengajak para CPNS untuk senantiasa menjaga integritas dan menjauhi praktik-praktik penyimpangan. Kepala Biro Hukum memberi arahan terkait koridor hukum yang menjadi dasar semua kebijakan dan langkah KPU. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan informatif. Penutupan sesi pembekalan dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi Riau yang membagikan praktik baik dan tantangan administratif di daerah. Dengan penyampaian langsung dari para Kepala Biro dan pejabat setingkat eselon II, CPNS mendapatkan gambaran utuh tentang peran strategis masing-masing bagian KPU. Seluruh materi yang diberikan diharapkan menjadi bekal awal bagi para CPNS dalam melaksanakan tugas di satuan kerja masing-masing. Sebelumnya, KPU memanggil seluruh CPNS se NTB untuk melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Juni 2025. Seluruh CPNS menjalani verifikasi dokumen kelengkapan syarat sebagai CPNS.  Disela-sela pemberkasan mereka juga dikenalkan dengan lingkungan tugas di KPU Provinsi NTB, serta mendapat pelatihan dasar PBB dan kedisiplinan.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 13:04
527

KPU NTB Lakukan Reviu Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

KPU NTB Lakukan Reviu Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 KPU Provinsi NTB menggelar forum strategis untuk mereviu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, membuka forum dengan menekankan pentingnya dokumentasi dan pembelajaran dari pengalaman.  "Catatan pengalaman kita semua dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 harus dirangkum", ujar Khuwailid Ia mengajak seluruh jajaran untuk berpikir kritis terhadap pendekatan penyelesaian masalah yang selama ini digunakan.  Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB, Zuriati, menekankan bahwa forum ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilaksanakan.  "Ini adalah upaya kita bersama untuk menggali hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Apakah regulasi sudah kita implementasikan dengan benar atau tidak," terang Zuriati. Setiap tahapan dibahas untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan. Pada hari pertama reviu dilakukan untuk tahapan verifikasi partai politik, penataan daerah pemilihan, pencalonan, kampanye dan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, serta penetapan pasangan calon terpilih. Salah satu sorotan datang dari KPU Kabupaten Bima, yang menghadapi insiden pengrusakan dan pembakaran TPS di Kecamatan Parado, wilayah yang sebelumnya tidak masuk kategori rawan. Penyelenggara Pemilu telah mengambil langkah lokal dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas kerusuhan yang terjadi.  Dikesempatan yang sama Ketua Divisi Sosdiklih KPU Provinsi NTB Agus Hilman menegaskan bahwa Sirekap dapat menjadi instrumen untuk mendisiplinkan badan adhoc dan KPU, berfungsi layaknya "CCTV" yang memantau kinerja jajaran penyelenggara pemilu. Sementara itu direviu hari kedua dari Kabupaten Sumbawa Barat mengangkat isu tentang pleno yang terganggu akibat aksi massa yang mengepung lokasi pleno dan menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Poto Tano dan Senteluk. Sedangkan Di Lombok Barat hal yang reviu terkait proses pendaftaran pasangan calon sempat menemui hambatan teknis. Ketua Partai Hanura yang sedang berada di Mekkah tidak dapat hadir secara fisik saat pendaftaran. Namun, KPU melakukan verifikasi melalui video call dan menetapkan dokumen sah. Dikesempatan yang sama Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB, Mastur juga menekankan bahwa kegiatan reviu ini merupakan bentuk evaluasi diri yang penting dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.  "Forum ini sebagai auto kritik bagi kita selaku penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, agar ke depan penyelenggaraan dapat berlangsung lebih baik," pungkasnya. Peserta reviu tahapan teknis ini terdiri dari seluruh anggota KPU Kab/Kota se Provinsi NTB, Kasubbag Teknis dan staf KPU Kab/Kota se Provinsi NTB. Forum ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Ada beberapa poin-poin rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini diantaranya penghapusan kategori Pemilih Tidak Dikenal dalam formulir rekap serta larangan penggunaan penghapus cair pada formulir C.Hasil  Selain itu di usulan pemanfaatan metode video call dan video recording sejak awal proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik dan penyempurnaan fitur SIPOL untuk pelacakan tindak lanjut tanggapan masyarakat

Selengkapnya
Senin, 02 Juni 2025 19:32
433

KPU NTB Peringati Hari Lahir Pancasila 2025: Komitmen Kebangsaan dan Nilai Gotong Royong

KPU NTB Peringati Hari Lahir Pancasila 2025: Komitmen Kebangsaan dan Nilai Gotong Royong KPU Provinsi NTB melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/5), bertempat di halaman kantor KPU Provinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 3 Tahun 2025. Upacara yang diikuti oleh Anggota KPU Provinsi NTB, Sekretariat KPU Provinsi NTB, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2024 ini berlangsung khidmat. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB. Dalam amanat upacara, dibacakan pidato resmi Kepala BPIP Republik Indonesia yang menekankan pentingnya memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara sekaligus panduan kehidupan berbangsa. “Pancasila bukan sekadar teks normatif dalam pembukaan UUD 1945”. “Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, ungkap Mastur  “Karena itu, Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045 menempatkan penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan”, sambung Mastur membaca isi Pidato  Terakhir dirinya berpesan Melalui momentum peringatan ini, seluruh elemen bangsa diajak untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai simbol semata, tetapi sebagai prinsip hidup yang diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam dunia pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital, pungkas Mastur

Selengkapnya
Kamis, 29 Mei 2025 12:03
465

KPU NTB musnahkan Arsip Substantif, Tingkatkan Inovasi Pengelolaan Arsip Digital

KPU NTB musnahkan Arsip Substantif, Tingkatkan Inovasi Pengelolaan Arsip Digital KPU Provinsi NTB baru saja lakukan pemusnahan arsip substantif tahun 2009 dan 2014 yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Sekretaris Jenderal KPU RI dan Arsip Nasional Indonesia (ANRI). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam pengelolaan arsip yang lebih progresif dan strategis di lingkungan KPU NTB. Pemusnahan arsip substansif disaksikan pula oleh petugas dari Dinas Perpsutakaan dan Arsip Provinsi NTB.  Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang tidak lagi dipandang sebagai tempat pembuangan dokumen atau kegiatan marginal, melainkan sebagai bagian strategis yang menyimpan sejarah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, KPU NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, termasuk melalui inovasi e-arsip yang memungkinkan pengelolaan arsip secara digital dan real time setiap hari. KPU NTB adalahsalah satu KPU Provinsi yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB, salah satu faktor pendukungnya adalah inovasi dalam pengelolaan arsip digital ini. Dengan sistem e-arsip, setiap satker KPU di provinsi dan kabupaten/kota dapat mengunggah arsip secara harian, sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien, disisi lain pengawai yang mengelola arsip tidak lagi terkesan tidak ada kerjaan, tetapi memiliki kerjaan harian yang demikian banyak. Menurut Mars Ansori, Tujuan utama dari pemusnahan arsip ini adalah untuk menghapus arsip yang  telah melewati masa retensi, sehingga menghindari penumpukan arsip yang tidak diperlukan.  Dengan langkah ini, KPU NTB menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan arsip, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang bersih dan transparan. Sementara itu, arsiparis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nita berharap kegiatan pemusnahan arsip ini dapat dilakukan secara rutin setiap tahun agar pengelolaan arsip tetap terjaga dengan baik dan mendukung kelancaran administrasi serta transparansi.

Selengkapnya