Susun Laporan Evaluasi Pilkada 2024, FGD KPU NTB: Lahirkan Gagasan Perbaikan dan Pertahankan Keberhasilan
 

Dalam rangka menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan (Pilkada) Tahun 2024, KPU Provinsi NTB menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Rabu (5/3) di Mataram. FGD ini menjadi pamungkas dari semua tahapan Pilkada di tahun 2024 lalu. Melalui FGD ini dapat melahirkan gagasan-gagasan perbaikan yang bersifat evalutif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk Pilkada Serentak 2024 di NTB, ujar Plh Ketua Provinsi NTB Agus Hilman

"FGD ini tidak hanya mengevaluasi yang tidak berhasil tapi perlu mengevaluasi keberhasilan dari pesta demokrasi 2024 tersebut. Kenapa penting mengevaluasi keberhasilan, karena ini dalam rangka mempertahankan kedepannya, ujar Hilman

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tahap ini menjadi bagian tahap akhir dalam kegiatan Pilkada 2024 serta menjadi bagian dalam menyusun laporan evaluasi.

"Dan ini sudah kewajiban kita yang diatur dalam Undang-undang yakni membuat laporan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024,” katanya.

Sementara itu Ida Budhiati, narasumber dalam FGD ini menyoroti pentingnya evaluasi dari perspektif penyelenggara dan metode yang digunakan.

"Evaluasi harus dilakukan dengan metode yang tepat dan berdasarkan perspektif penyelenggara," ujarnya.

Ia juga menekankan peran KPU dalam penguatan kelembagaan dan kontribusinya dalam Pilkada. "KPU memiliki peran besar dalam Pilkada, terutama dalam penguatan kelembagaan," sambungnya.

Dikesempatan yang sama Putra Satria Peneliti Sindikasi Pemilu, mengapresiasi metode evaluasi yang melibatkan masukan dari berbegai peserta.

"Saya sangat mengapresiasi metode evaluasi yang melibatkan masukan dari peserta. Provinsi NTB patut berbangga karena partisipasi masyarakatnya masih berada di atas rata-rata nasional dan bahkan masuk dalam lima besar provinsi dengan partisipasi tertinggi di Indonesia.

"Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dibandingkan Pemilu, Pilkada NTB tetap menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi", sambungnya

FGD sendiri di ikuti oleh oleh komisioner Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB, Bawaslu Provinsi NTB, Lembaga Pemantau Pemilu, media massa dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB