BeritaTerkini

Sabtu, 10 Agustus 2024 20:01
328

Sekretaris KPU NTB Paparkan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024

Sekretaris KPU NTB Paparkan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024   Di hadapan jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya paparkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, Selasa (6/8) di Lombok Raya Mars menjelaskan dasar yuridis pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Disamping itu dirinya menjelaskan Tahapan teknis yang telah dilaksanakan oleh KPU adalah Tahapan Pencalonan Pada Tahapan tersebut KPU Provinsi NTB telah menetapkan Keputusan Nomor 36 Tahun 2024 dimana keputusan tersebut memuat Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebesar 333.055 dengan sebaran di 6 Kabupaten/kota. "Tidak ada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur perseorangan yang menyerahkan dukungan ke KPU Provinsi NTB", tegas Mars "Sedangkan di 10 Kab/Kota, terdapat satu kabupaten yang ada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, dengan syarat minimal dukungan 10.243 dan sebaran di 5 kecamatan". "Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dari Jalur Perseorangan atas nama Drs. H. M. Nur Yasin dan H. Sumardhan, S.H.,M.H dinyatakan MS dengan jumlah 10.972 dukungan di 8 kecamatan", sambung Mars Selain itu juga Mars memaparkan seputar Daftar Pemilih hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit), dimana jumlah Daftar Pemilih di NTB sejumlah 4.005.876 pemilih. "60 persen adalah Generasi Z dan Milenial", jelas Mars.

Selengkapnya
Sabtu, 10 Agustus 2024 13:02
327

Diskusi Publik Peran Mahasiswa Unizar Dalam Pilkada 2024. Sekretaris KPU NTB: Cek Dahulu Data Pemilih.

Diskusi Publik Peran Mahasiswa Unizar Dalam Pilkada 2024. Sekretaris KPU NTB: Cek Dahulu Data Pemilih.   Hadir dalam Diskusi Publik dengan tajuk Peran Mahasiswa Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) dalam Pilkada Serentak 2024, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya meminta dahulu kepada seluruh mahasiswa mengecek data diri masing-masing apakah para mahasiswa Unizar terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada 2024. "Mengeceknya sangat gampang, saya meminta seluruh mahasiswa yg hadir di diskusi publik ini segera cek data diri masing-masing dilaman cekdptonline.kpu.go.id baru kita beranjak ke peran-peran mahasiswa selanjutnya" tegas Mars Hadir pula Anggota Bawaslu NTB Syaifuddin dan Dosen Unizar Ary Wahyudi. Diskusi tersebut berlangsung semarak karena ada deklarasi dukungan Mahasiswa Unizar agar Pilkada Di NTB berlangsung Aman, Damai dan Bermartabat "Kami menolak ada berita Hoax dan Ujaran Kebencian dalam perhelatan Pilkada mendatang", tegas para mahasiswa yang tergabung dalam Presma Unizar

Selengkapnya
Jumat, 09 Agustus 2024 15:21
336

Sasar Pemilih Berkebutuhan Khusus, KPU NTB Sosialisasikan Pilkada Ramah Disabilitas

Sasar Pemilih Berkebutuhan Khusus, KPU NTB Sosialisasikan Pilkada Ramah Disabilitas   KPU Provinsi NTB menyasar Pemilih Berkebutuhan Khusus dalam rangka mensosialisasikan secara masif Penyelenggaraan Pilkada 27 November 2024 mendatang kepada Pemilih Disabilitas. Hal ini penting agar Pilkada NTB mendatang Ramah Disabilitas Acara yang berlangsung Rabu (7/8) di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, dipenuhi pemilih disabilitas yang sangat antusias hadir, bahkan berasal dari luar wilayah Kabupaten Lombok Timur, seperti dari Lombok Tengah bahkan ada yang hadir dari Lombok Utara Acara turut dihadiri Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Divisi Hukum Pengawasan Retno Sirnopati dan Divisi Partisipasi Hubungan Masyarakat SDM Zainul Muttaqin Dalam paparannya Retno, mengatakan sebuah kehormatan KPU dapat membersamai teman teman Disabilitas dalam upaya kita penyelenggaraan yang Pilkada aksisibel "Peran teman teman Pemilih Disabilitas sangatlah penting, karena dapat menilai langsung apakah pilkada ini ramah terhadap disabilitas atau tidak", ujar Retno Sementara itu Zainul Muttaqin mengingatkan kita semua bahwa teman teman Disabilitas bukanlah orang yang serba kekurangan. "Anggapan itu salah besar, teman teman Disabilitas adalah pemilih yang berkebutuhan khusus yang wajib difasilitasi oleh KPU", imbuh Zainul Ia menilai Sosialisasi kali ini sangatlah penting dan strategis. Ia berterima kasih kepada KPU Provinsi NTB atas inisiasi kegiatan sosialisasi dengan teman teman Disabilitas "Insyaallah kedepan saya akan mengumpulkan khusus penyelenggara adhoc di Lombok Timur untuk membahas khusus kebutuhan para penyandang disabilitas pada Pilkada 2024, tutup Zainul Muttaqin

Selengkapnya
Kamis, 08 Agustus 2024 13:16
332

Rakor Logistik Pilkada, Logistik Harus Tepat Jenis, Jumlah, Kualitas, Tujuan, dan Waktu

Rakor Logistik Pilkada, Logistik Harus Tepat Jenis, Jumlah, Kualitas, Tujuan, dan Waktu   Dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2024, KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi penyusunan jumlah kebutuhan dan pengadaan logistik. Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilkada. "Sangat penting menjaga keutuhan informasi dan proses pengadaan logistik yang tepat jenis, jumlah, kualitas, tujuan, dan waktu", tegas Khuwailid Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pengadaan logistik dilaksanakan dengan baik untuk menghindari potensi pelanggaran hukum yang sering terjadi di tempat lain. "Kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang baik. "Tidak boleh ada komisioner yang bertindak sebagai bendahara atau panitia pengadaan. Semua harus berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing," ujar Khuwailid. Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati menekankan pentingnya memahami ketentuan yang ada dan saling mengingatkan antar sesama penyelenggara pemilu. "Penting pengawasan terhadap data pemilih agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum" tegasnya. Lain hal dengan Ketua Divisi Parmas dan SDM, Agus Hilman, ia lebih mengingatkan peserta mengenai pentingnya pemahaman peran masing-masing dalam organisasi. “Sekalipun semua hadir di sini, itu bukan berarti kita semua harus terlibat langsung dalam teknis pengadaan" "Yang penting adalah pemahaman kita mengenai fungsi masing-masing. Komisioner harus fokus pada fungsi kebijakan dan tidak terjun langsung ke teknis, sementara sekretariat juga harus menghindari keterlibatan dalam wilayah yang menjadi tugas komisioner,” ujar Hilman. Sementara itu Divisi Hukum dan Pengawasan, Mastur, menekankan beberapa isu serius yang perlu menjadi perhatian khusus, terutama berkaitan dengan hasil coklit yang baru-baru ini dilakukan. “Ada beberapa hal yang cukup serius terkait proses coklit kemarin. Kita harus benar-benar mencermati data yang ada dan mempersiapkan argumentasi-argumentasi yang diperlukan. "Ini penting untuk menghadapi potensi sengketa proses, administrasi, hasil, dan etik yang mungkin muncul,” ujar Mastur. Terakhir Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, lebih menyoroti persiapan pengadaan logistik agar harus cermat. "Semua spesifikasi dan jumlah harus sesuai dengan yang ditetapkan dan ditayangkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum masuk ke e-katalog. "Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang kita laksanakan," tutup Mars.

Selengkapnya
Senin, 05 Agustus 2024 07:00
43

Kembali diingatkan, Bacalon Kepala Daerah Susun Visi Misi Selaras Dengan RPJPD

Kembali diingatkan, Bacalon Kepala Daerah Susun Visi Misi Selaras Dengan RPJPD Bakal calon Kepala daerah Pilkada Serentak 2024, harus terintegrasi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sebelumnya pada sosialisasi PKPU 8 tahun 2024 tentang Pencalonan, RPJPD dan RPJMD menjadi patokan visi dan misi cakada merupakan syarat penting pencalonan di Pilkada Serentak 2024. Penegasan itu disampaikan Ketua KPU NTB, M. Khuwailid, saat rapat koordinasi terkait Pilkada Serentak, Kamis (1/8). Dia menguraikan, rapat koordinasi mengundang parpol, Bappeda, Dikbud, Kanwil Kementerian Agama, Polda NTB, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hingga Pemprov NTB. Tujuannya agar mereka juga paham syarat penting pencalonan yang harus disiapkan. "Salah satunya dokumen visi dan misi yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," jelasnya. Dalam PKPU Nomor 8/2024 yang mengatur syarat-syarat pencalonan, ditentukan ada berkas visi dan misi cakada sesuai RPJMD dan RPJPD. Para Bacalon diharap tidak sembarangan menyusun visi dan misi mereka. Untuk teknisnya, KPU akan menyiapkan dokumen kesanggupan berisi surat pernyataan kewajiban cakada untuk menjalankan dan melaksanakan RPJPD dan RPJMD dimaksud. KPU juga akan menyebarkan visi dan misi paslon, agar masyarakat bisa mengenali program kerja para cakada untuk membangun daerahnya. "Agar visi dan misi bisa selaras, paslon melalui partai politik pengusungnya disarankan berkonsultasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait (sektor) apa saja yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan," pesannya. Khuwailid menambahkan, tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur dimulai pada 27-29 Agustus mendatang. Untuk itu para peserta maupun partai politik diminta dapat menyiapkan seluruh syarat pencalonan Pilkada. Lebih jauh diutarakan, KPU mengundang narasumber dari Bappeda tentang visi-misi, karena visi-misi adalah syarat mutlak dokumen persyaratan bakal calon. Kemudian sosialisasi SKCK dari kepolisian, dan kemudian Pengadilan Negeri akan mengeluarkan empat surat keterangan tidak pernah dipidana, pailit, utang dan surat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Setelah pendaftaran, sambungnya, KPU akan melakukan tahap penetapan calon pada tanggal 22 September, sedangkan pengundian nomor urut dilakukan pada 23 September. Sementara kampanye serentak akan dimulai pada 25 September sampai dengan memasuki masa tenang. Dia mengingatkan pula kepada semua parpol agar sebelum pendaftaran paslon, semua data syarat paslon dan syarat pengajuan pencalonan harus sudah diunggah di Silon terlebih dahulu. "Jadi, semua kelengkapan dokumen yang dibawa secara fisik akan mudah kita bisa cek dan lakukan verifikasi berkas fisik saat pendaftaran," tuturnya

Selengkapnya
Senin, 05 Agustus 2024 07:00
21

KPU NTB Audiensi Ke Pj Gubernur NTB. Khuwailid: Ada Kendala, Tapi Dapat Teratasi

KPU NTB Audiensi Ke Pj Gubernur NTB. Khuwailid: Ada Kendala, Tapi Dapat Teratasi Dalam rangka menyukseskan seluruh tahapan Pilkada tahun 2024, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur, KPU Provinsi NTB beserta Jajaran Audiensi ke Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, Jum'at (2/8) Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menyampaikan persiapan Pilkada serentak 2024, tahap ini sedang pada daftar penyusunan pemilih atau pemutakhiran. Dijelaskannya, memang terdapat kendala saat melakukan pendistribusian logistik Pilkada, contohnya di Kabupaten Bima Pulau Sumbawa. Terdapat pulau yang terdiri dari 3 desa jaraknya terlampau jauh terpencil, mesti melewati lautan. Kendati demikian, dapat teratasi dengan kerja sama kelembagaan. Sementara itu, Pj Gubernur Hassanudin mengatakan jelang Pilkada 2024 pada November mendatang ingin memastikan persiapan Pilkada dengan maksimal, mengingat partisipasi pemilih di NTB cukup tinggi. "Kita harus terus meningkatkan koordinasi, agar semua berjalan dengan baik. Menjaga partisipasi pemilih terus meningkat dalam menggunakan hak pilih," ujarnya. Ditambahkan Pj Gubernur, dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang angka pada Pileg 2024 mencapai 83 persen. Tentunya, harus melibatkan banyak pihak sebagai penyelenggara termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan, sosialisasi dan lain sebagainya. "Mudah-mudahan lancar dan sukses dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024," tandasnya. "Ini menjadi atensi kita bersama, seperti disampaikan Pj Gubernur. Misalnya besok Bulan November hujan, maka kita lakukan mitigasi. Tentunya, berkoordinasi dengan pihak yang memfasilitasi serta pihak yang siap membantu," pungkasnya.

Selengkapnya