BeritaTerkini

633

KPU NTB Tetapkan Tiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Tanggal 23 September Pengundian Nomor Urut

KPU NTB Tetapkan Tiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Tanggal 23 September Pengundian Nomor Urut   KPU Provinsi NTB menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024. Ketiga pasangan calon tersebur adalah Zulkieflimansyah-Suhaili FT (Zul-Uhel), Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Selanjutnya ke esokan harinya dilakukan Pengundian Nomor urut, di Kantor KPU Provinsi NTB Demikian diungkapkan Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid dalam konferensi pers di Hotel Lombok Astoria pada Minggu siang 22 September 2024. Penetapan paslon hari ini berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. Dimana semua bakal pasangan calon kepala daerah disemua tingkatakan resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Menurut Khuwailid, bahwa tiga paslon kepala daerah untuk Pilgub NTB 2024 yakni Zul-Uhel, Iqbal-Dinda dan Rohmi-Firin dinyatakan telah memenuhi syarat. “Pleno tadi pagi kami tetapkan bahwa bakal pasangan calon atas nama DR. Zulkieflimansyah-Suhaili FT yang didaftarkan oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, dinyatakan sebagai calon yang memenuhi syarat,” jelasnya. Begitupun halnya paslon Rohmi-Firin yang yang diusung PKB, PDIP, Perindo dan didukung Partai Ummat. Kemudian paslon Iqbal-Dinda yang diusung Gerindra, Golkar, Gelora, Hanura, Garda Republik, PAN, PBB PSI dan PPP. “Paslon Rohmi-Firin dan Iqbal-Dinda juga telah ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat. Maka hari ini, dalam Keputusan KPU NTB Nomor 80 Tahun 2024, kami menetapkan tiga pasangan calon sah untuk Pilgub NTB,” tuturnya. Sebelum penetapan, KPU NTB telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap keabsahan dokumen masing-masing pasangan calon. Tanggapan ini dibuka dari tanggal 15 hingga 18 September 2024, namun tidak ada masyarakat yang memberikan tanggapan terkait dokumen yang diajukan. Pengundian nomor urut untuk ketiga pasangan calon dijadwalkan akan dilakukan pada Senin 23 September 2024 sekitar pukul 19.30 WITA. Acara ini juga akan diiringi dengan deklarasi pilkada damai oleh para pasangan calon. Dengan penetapan ini, KPU NTB berharap proses pemilihan dapat berlangsung dengan transparan dan demokratis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.


Selengkapnya
630

Persiapkan Kampanye, KPU NTB Bimtek Jajaran KPU Kab/Kota

Persiapkan Kampanye, KPU NTB Bimtek Jajaran KPU Kab/Kota   Guna mempersiapkan tahapan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024, KPU NTB menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota se NTB pada 17-18 September. Pada Bimtek tersebut mengulas regulasi dan kebijakan pelaksanaan kampanye serta dana kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024. Hadir Rapat ini dipimpin oleh Ketua dan Anggota Provinsi serta Pejabat Struktural dengan mengundang Tim Kampanye, Partai Politik, Bawaslu, dan Seluruh KPU Kab/Kota NTB Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid menekankan pentingnya transparansi dana kampanye dan kesiapan KPU dalam memberikan pelayanan. Ia meminta seluruh kontestan untuk jujur dalam melaporkan dana kampanye guna mendorong akuntabilitas. Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman menguraikan tahapan kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. "KPU akan memfasilitasi iklan media massa dan pelaksanaan debat publik maksimal tiga kali. Selain itu Pasangan calon diharapkan mendaftarkan tim kampanye dan relawan ke KPU", paparnya Selain itu, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye. “Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan keindahan dan kebersihan kota,” sambung Hilman. Dalam kesempatan yang sama Ketua Divisi teknis Zuriati menekankan pentingnya pengelolaan administrasi dana kampanye. "Laporan awal dana kampanye harus diserahkan pada 24 September, sedangkan Laporan Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dijadwalkan pada 24 Oktober, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 24 November 2024", jelasnya Dirinya mengurai pembatasan pengeluaran Dana kampanye Paslon. "Tolong di update dan diminta sesuai standar daerah", tutup Zuriati


Selengkapnya
629

Jadi Tuan Rumah Rakor Persiapan Pembentukan KPPS, KPU Se Pulau Sumatra dan Jawa Hadir di NTB

Jadi Tuan Rumah Rakor Persiapan Pembentukan KPPS, KPU Se Pulau Sumatra dan Jawa Hadir di NTB   KPU Provinsi NTB menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Rakor Persiapan Pembentukan KPPS untuk Pilkada 2024 oleh KPU Republik Indonesia pada 10 - 12 September 2024 di Mataram. KPU yang hadir adalah seluruh Satuan Kerja di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Anggota KPU Republik Indonesia, Parsadaan Harahap dalam sambutannya mengharapkan dengan diadakannya Rakor ini dapat membentuk KPPS yang lebih berkualitas. “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan pemetaan, identifikasi dan pendalaman terkait pembentukan KPPS agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik” ucapnya Di tempat yang sama Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid sebagai tuan rumah menyampaikan, ucapan selamat datang kepada peserta Rakor di lima belas Provinsi Pulau Sumatra dan Jawa, Terima kasih kepada KPU Republik Indonesia yang menjadikan NTB sebagai tuan rumah Pelaksanaan Rakor. “Semoga dengan diadakannya Rakor ini menjadi keberkahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 khususnya dalam tahapan Pembentukan KPPS di NTB” tutur Khuwailid Kegiatan Rakor Persiapan Pembentukan KPPS ditutup oleh Anggota KPU Republik Indonesia Idham Kholik. Dirinya mengingatkan Seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen badan adhoc KPPS. “Dengan diadakan Forum ini, dapat memitigasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dalam rekrutmen dan kerja-kerja KPPS dalam Pilkada 2024” jelas Idham. “Rekrutmen badan adhoc KPPS juga harus memperhatikan kompetensi teknologi, mengingat internetisasi diera sekarang untuk menghasilkan kerja-kerja KPPS yang cepat, tepat dan akurat” sambungnya. Turut Hadir Anggota KPU Provinsi NTB, Karo SDM KPU Republik Indonesia, Inspektur Wilayah II, Sekretaris KPU Provinsi NTB. Sedangkan peserta terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala Bagian dan Kasubbag KPU Provinsi lima belas provinsi. Untuk KPU Kabupaten/Kota yang hadir Ketua Divisi SDM, Sekretris, dan Kasubbag KPU kabupaten/Kota di pulau Sumatra dan Jawa.


Selengkapnya
622

Rapat Kerja Dengan KPU Kab/Kota, KPU NTB Matangkan Program Pelopor Desa Demokrasi

Rapat Kerja Dengan KPU Kab/Kota, KPU NTB Matangkan Program Pelopor Desa Demokrasi   Sepuluh Kabupaten Kota Se Provinsi NTB dikumpulkan dalam rangka rapat kerja Program Pelopor Desa Demokrasi yang di gagas oleh KPU Provinsi NTB pada tahapan Pilkada Serentak 2024 ini Acara yang berlangsung Senin, (9/9) di Mataram ini diharapkan KPU Kabupaten Kota segera mempersiapkan program pelopor desa demokrasi agar berjalan sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 71 tentang pedoman teknis Polopor Desa Demokrasi Dalam arahan membuka Rapat kerja Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid meminta KPU kabupaten kota se NTB untuk menseriusi agenda rapat kerja ini. "Rapat kerja ini jauh lebih teknis dibandingkan rakor, jadi lebih aplikatif sesuai rencana", ujar Khuwailid Lebih lanjut ia menuturkan bawa ini inovasi kita semua di NTB. "Program ini dampaknya sangat luar biasa besar dan kita dapat berkolaborasi dengan Kesbangpoldagri di masing-masing wilayah" Hal ini sangat wajar, karena menurut Khuwailid, selain sosialisasi KPU berkewajiban membangun kesadaran pemilih melalui pendidikan pemilih, hal ini tercantum dalam Undang-Undang, tegasnya kembali "Kesadaran tidak akan muncul jika belum mempunyai pengetahuan yang cukup. Kesadaran itu akan melahirkan partisipasi, outputnya begitu" "Saya sangat mengapresiasi program ini", tutup Khuwailid Sementara itu Kadiv Perdatin KPU provinsi NTB, Halidy mengatakan Pelopor desa demokrasi ini hal positif. "Saya sangat setuju pelopor desa demokrasi menjadi cikal bakal embrio menciptakan pemilih cerdas di NTB. Kedepan seluruh wilayah harus menjadi pelopor demokrasi", harapnya


Selengkapnya
621

Kolaborasi Sosialisasi Pendekatan Keagamaan, KPU NTB FGD dengan FKUB dan Kemenag

Kolaborasi Sosialisasi Pendekatan Keagamaan, KPU NTB FGD dengan FKUB dan Kemenag   Dalam rangka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 khususnya kelompok Keagamaan, KPU Provinsi NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Khotbah Keagamaan, Jumat (6/9) di kantor KPU provinsi NTB KPU Provinsi NTB mengundang sekaligus mengajak kolaborasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Provinsi NTB Dalam sambutannya Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus hilman mengatakan KPU Provinsi NTB pertama-tama ingin mendengar masukan dari seluruh agama terlebih dahulu. "Nantinya seluruh unsur agama dapat menyampaikan ajakan-ajakan kepada seluruh umat untuk datang Ke TPS. Tentu dapat dikaitkan dengan ayat-ayat masing-masing agama", imbuh Hilman "Hari ini kita ingin mendengar Materi-materi seperti apa yang perlu disampaikan dalam khotbah keagamaan masing-masing", sambungnya Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan Data dan informasi Halidy lebih ingin mengkonkritkan kolaborasi ini berupa konten yang isi materinya adalah memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menjaga perdamaian dalam Pilkada 2024. Dikesempatan yang sama, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan khotbah keagamaan, KPU NTB akan membuat Tema besarnya terlebih dahulu "Kita berharap selepas itu kita mengelaborasi bersama sesuai dengan masing-masing agama tentunya" "Untuk Rentang waktu pelaksanaan khotbah agama dapat dilaksanakan pada bulan November sebelum 27 November", ujar Mars Ansori


Selengkapnya
650

KPU NTB Serahkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU NTB Serahkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur   KPU Provinsi NTB menyerahkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 kepada Tiga Tim Penghubung Bakal Paslon, Selasa (3/9) di Ruang rapat Kantor KPU Provinsi NTB Ketiga Tim Penghubung Bakal Paslon lengkap hadir yakni Tim Penghubung Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel); Sitti Rohmi Djalillah dan Musyafirin (Rohmi-Firin); dan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Dalam Penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi NTB Zuriati mengatakan KPU Provinsi NTB hanya bisa mengumumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kesehatan "Kami juga tidak mengetahui hasilnya, KPU NTB tidak bisa memberikan informasi detail karena hasil tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh dibuka oleh pihak rumah sakit dan bakal paslon", tutur Zuriati “KPU Provinsi hanya menerima kesimpulan saja", sambungnya. Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi NTB Suhardi lebih menekankan pengawasan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. "Pengawasan kami untuk menghindari proses kesalahan yg terjadi, jangan dimaknai Bawaslu mencari kesalahan", ujarnya Dirinya sangat mengapresiasi penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan kepada Bapaslon hari. Kami juga berterima kasih sudah diberikan akses untuk melakukan pengawasan, datanya lengkap, imbuh Suhardi


Selengkapnya