BeritaTerkini

Rabu, 25 Juni 2025 22:17
439

Sekretaris KPU NTB Serahkan SK CPNS KPU KLU

Sekretaris KPU NTB Serahkan SK CPNS KPU KLU Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat  melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada lima orang CPNS, Rabu (25/6) di Gangga Dalam sambutannya, Mars Ansori Wijaya menekankan pentingnya menjaga dokumen SK CPNS dengan baik. “Dokumen asli SK CPNS sudah diterima, saya harap rekan-rekan dapat menjaganya dengan baik. Ini bukan sekedar dokumen, tetapi simbol dari perjuangan panjang menuju status ASN,” ujar Mars. “Berkomitmen dan mendedikasikan diri kalian untuk mengabdikan diri di KPU,” tambahnya. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Lombok Utara turut dihadiri Anggota KPU Kabupaten Lombok Utara, Hanifah, Plt. Sekretaris Didi Fadiangsyah beserta jajaran Sekretariat Hanifah lebih menekankan semangat dan kebahagiaan di hari penyerahan SK. "Ini jangan dianggap sebagai momen simbolis semata, tetapi menjadi pemicu untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme sebagai ASN di Lingkungan KPU Kab Lombok Utara", tuturnya

Selengkapnya
Jumat, 20 Juni 2025 19:58

Uji Kompetensi PPPK Gelombang II KPU NTB Berlangsung Tertib dan Lancar

Undang PT. Taspen, KPU NTB Sosialisasikan Program Jaminan Sosial kepada PPPK  KPU Provinsi NTB mengundang PT Taspen untuk mensosialisasikan program Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan dan Taspen kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rabu (18/6) di Gedung C kantor KPU Prvinsi NTB. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas Plh Sekretaris Jenderal KPU tanggal 10 Mei 2025 perihal Pendaftaran PPPK dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Taspen  Melalui Sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai empat program utama Taspen, yaitu Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Hadir seluruh pegawai PPPK yang bertugas di lingkungan KPU Provinsi NTB serta Kabag Hukum & SDM Lalu Nizamuddin Arungan didampingi Kepala Sub Bagian SDM Made Candra Ariasa. Dikesempatan tersebut Lalu Nizamuddin Arungan meminta PPPK di lingkungan KPU Provinsi NTB wajib untuk mendaftar dalam program jaminan sosial Taspen.  "Hal ini dilakukan demi menjamin kesejahteraan pegawai, baik pada saat masa aktif bekerja maupun setelah masa kerja berakhir", ungkapnya  “Program ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap pegawai, khususnya PPPK. Oleh karena itu, kami pastikan semua pegawai terdaftar dan memahami hak serta kewajibannya,” Sambung Nizam. Selanjutnya KPU Provinsi NTB akan bersurat kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan optimal. PT Taspen juga akan melakukan sosialisasi lanjutan dengan KPU Kabupaten/Kota se-NTB.

Selengkapnya
Sabtu, 14 Juni 2025 16:12
428

Bentuk Tim Penyusun, Sekretaris KPU NTB: Ini Langkah Awal Penerapan Manajemen Resiko

Bentuk Tim Penyusun, Sekretaris KPU NTB: Ini Langkah Awal Penerapan Manajemen Resiko KPU mengadakan kegiatan pendampingan penyusunan Risk Register atau daftar risiko tahun 2025 pada Kamis (12/6). Kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Pada kesempatan itu, Anggota KPU RI Iffa Rosita menyampaikan bahwa kedepan akan ada penilaian terhadap daftar risiko ini di setiap satuan kerja KPU provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya terkait kepatuhan administrasi. Dikesempatan yang sama Deputi Administrasi KPU RI l, Suryadi berharap dengan adanya pendampingan dari BPKP ini, pemahaman terhadap penyusunan daftar risiko bisa semakin tajam dan rinci.  “Kita harus tahu apa saja yang harus diantisipasi dalam setiap kegiatan. Setiap kegiatan sebaiknya memiliki daftar risiko tersendiri,” ujar Suryadi Dalam paparan materi pihak BPKP menjelaskan pentingnya penyusunan daftar risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah.  "Setiap satuan kerja (satker) diharapkan menyusun dan menyerahkan risk register secara berkala setiap tiga bulan untuk keperluan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan", ujar Pemateri dari BPKP Diakhir kegiatan, Sekretaris Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menegaskan langkah awal penerapan manajemen risiko yang lebih menyeluruh di lingkungan KPU NTB. Karena itu, sebagai langkah awal kita harus bergerak cepat membentuk Tim penyusun Daftar Risiko. Langkah selanjutnya adalah segera melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja, disesuaikan dengan kondisi efisiensi yang masih berlangsung saat ini. Perjanjian kinerja yg baru inilah nantinya sebagai acuan menyusun Daftar Risiko, tegas Mars Ansori.

Selengkapnya
Jumat, 13 Juni 2025 12:02
405

KPU NTB Hadiri Rakor Manajemen Resiko, Susun Risk Register

KPU NTB Hadiri Rakor Manajemen Resiko, Susun Risk Register  KPU Provinsi NTB menghadiri secara daring Rakor Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau Daftar Risiko yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia pada Rabu (12/5). Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam sambutannya menekankan manajemen risiko merupakan bagian penting kerja kelembagaan yang dijalankan secara konsisten. “Mitigasi risiko harus memberi sumbangsih nyata, baik dalam tahapan maupun non tahapan secara sistematis dan berkelanjutan” ungkap Afif. Anggota KPU RI, Iffa Rosita yang turut hadir mengajak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk rutin meninjau kembali tata kelola di setiap tahapan. “Jika manajemen risiko dilaksanakan dengan baik, budaya ini akan berkelanjutan dan mencegah hal-hal yang salah dalam tata kerja kita” tegas Iffa. Senada dengan Afifuddin, Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna menyampaikan agar seluruh satker untuk memulai budaya baik ini. “Mulai identifikasi dan analisis potensi risiko di satker masing-masing dengan pendampingan dari inspektorat dan BPKP” tegas Nanang. Acara Rakor Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan  Penyusunan juga menghadirkan narasumber dari BPKP RI yang memaparkan tentang pengisian Risk Register. Turut hadir Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU NTB bersama dengan seluruh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selengkapnya
Rabu, 11 Juni 2025 08:08
551

KPU NTB Berqurban, Khuwailid: Jangan Harap Pujian, Lakukan Karena Cinta Kepada Allah dan Rosul

KPU NTB Berqurban, Khuwailid: Jangan Harap Pujian, Lakukan Karena Cinta Kepada Allah dan Rosul KPU Provinsi NTB melaksanakan penyembelihan hewan qurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H pada Senin (9/6). Dalam pembagian daging hewan qurban Ketua KPU Provinsi NTB, M Khuwailid berharap ibadah qurban ini jangan dilakukan untuk mengharap pujian, melainkan sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia pun mengutip Surat Ali Imran ayat 31, Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku (Rasulullah), niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Berqurban mengajarkan keikhlasan dan kepedulian sosial. "Harapannya, kegiatan ini dapat dilaksanakan lagi di tahun depan dengan jumlah qurban yang lebih meningkat,", sambung Khuwailid  Adapun jumlah Hewan kurban yang di sembelih sebanyak satu ekor sapi dan tiga ekor kambing.  Selanjutnya daging kurban tersebut dibagikan kepada warga sekitar kantor KPU Provinsi NTB, warga Desa Parampuan, dan Kebon Kongok, Lombok Barat. Distribusi daging dilakukan secara merata sebagai bentuk kepedulian. Terlihat wajah syukur bahagia warga  penerima daging qurban yang di bagikan oleh panitia.

Selengkapnya
Minggu, 08 Juni 2025 12:52
492

Penutupan Ortug CPNS KPU : Pahami Peran Sebagai ASN Pelayan Publik

Penutupan Ortug CPNS KPU: Pahami Peran sebagai ASN Pelayan Publik Kegiatan Orientasi Tugas (Ortug) CPNS Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 resmi ditutup pada Kamis, 5 Juni 2025. Penutupan ini dilakukan oleh Deputi Administrasi Setjen KPU RI, Suryadi. Dirinya mengingatkan bahwa sebagai ASN, kalian adalah pelayan publik. Pimpinan akan menilai bukan hanya dari absensi masuk-pulang, tapi juga dari effort dan kontribusi yang kalian tunjukkan dalam bekerja,” ujarnya. Ia juga memotivasi para CPNS bahwa dedikasi dan kerja keras akan terlihat oleh pimpinan, dan akan menjadi nilai lebih dalam proses jenjang karir.  “Kerja ontime, oncall, dan siap sedia menjadi kunci. Jangan hanya terpaku pada aturan jam kerja, tapi tunjukkan effort yang maksimal,” tandasnya. Suryadi juga menekankan bahwa inilah saat yang tepat bagi para CPNS untuk belajar secara serius mengenai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai ASN di lingkungan KPU. “Tahapan Pemilu dan Pilkada masih jauh, ini waktu yang ideal untuk belajar. Pelajari Undang-Undang Pemilu, UU Pilkada, aturan keuangan jika kalian di bagian keuangan, dan aturan perencanaan jika kalian di bagian rensi. Jangan malu bertanya,” pesan Suryadi. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya turut memberikan pengantar singkat di acara penutupan. Ia menegaskan pentingnya memahami garis tanggung jawab sebagai sekretariat di lingkungan KPU. “Tugas kita di sekretariat adalah memfasilitasi seluruh kebutuhan KPU Pusat, Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Secara fungsional kita bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota KPU, namun secara administratif kita bertanggung jawab kepada Sekjen KPU RI,” jelas Mars. “Kalian akan menghadapi banyak tantangan di lapangan, dari keterbatasan sarana prasarana hingga dinamika kerja birokrasi. Tapi saya percaya, semangat muda kalian adalah kekuatan besar. Jadilah ASN yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga tangguh secara mental dan tahan uji,” ujarnya sambil menyalami CPNS satu demi satu. Ia juga memberikan motivasi agar para CPNS tidak cepat menyerah dalam menghadapi realita kerja yang mungkin jauh berbeda dari ekspektasi awal. Setelah penutupan, Mars Ansori Wijaya secara khusus menyalami dan memberikan ucapan selamat serta menyampaikan pesan moral, motivasi satu per satu kepada seluruh CPNS yang hadir.

Selengkapnya