BeritaTerkini

Senin, 25 April 2022 10:07
46

Sosialisasi Reformasi Birokrasi: Karakter KPU adalah Lembaga Pemberi Layanan

KPU Provinsi NTB laksanakan sosialisasi dan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2022. Diharapkan KPU Provinsi NTB yang ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Pilot Project Reformasi Birokrasi dapat memberikan Layanan yang baik dan terstandar. Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Jumat (22/4) dalam rapat sosialisasi dan implementasi RB dalam Jaringan dengan peserta sepuluh satker KPU Kab/kota di NTB Hasyim menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi yang didengung-dengungkan dalam prakteknya tidak boleh terkesan membelenggu atau memperlambat proses Birokrasi "Dengan agenda Reformasi Birokrasi ini harus memudahkan kita dan stakeholder Pemilu. Tak hanya itu RB harus mampu menertibkan administrasi juga", papar Hasyim Selain itu dirinya berharap agar Birokrasi di KPU harus mampu dipertanggungjawabkan kerja-kerjanya dan tidak boleh Birokrasi itu melampaui kewenangan "Bekerjalah dengan cermat sesuai dengan SOP, profesional dan berkompeten di bidangnya agar masyarakat menilai lembaga ini memiliki standar pelayanan yang baik" pungkasnya Hasyim Sementara itu Ketua Divisi Program, Data dan Informasi H. Syamsuddin mengatakan KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/kota harus menuntaskan dan menyiapkan dokumen pembuktian Reformasi Birokrasi dalam Lembar Kerja Elektronik Dirinya berharap prestasi yang telah di dapatkan oleh KPU Provinsi NTB harus mampu dipertahankan dan KPU kabupaten/kota mengikuti prestasi tersebut dalam penerapan RB di wilayah kerjanya. Lain hal dengan Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, dirinya lebih menekankan epinden-epiden yang harus di persiapkan oleh seluruh jajaran Sekretariat kab/kota. Ia mengatakan, seluruh pembuktian dalam LKE RB itu sejatinya telah diterapkan di KPU kabupaten/kota namun perlu di dokumentasikan dengan rapi sesuai dengan area perubahan yang diterapkan di satker masing-masing, tutup Mars.

Selengkapnya
Senin, 25 April 2022 09:50
722

KPU NTB Konsultasi dan Koordinasi dengan KPU RI

Dalam Acara Tersebut, Kamis (21/4) dihadiri oleh Kadiv Teknis Idham Holik, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Plt Karo Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sigit Djojowardono, Kabag Pengelolaan Peserta Pemilu Andi Krisna serta Kasubbag PAW Yulia

Selengkapnya
Senin, 25 April 2022 09:00
663

Sosialisasi Budaya Prima, KPU NTB Laksanakan Simulasi Pelayanan Publik

KPU Provinsi NTB menyelenggarakan Sosialisasi Pelayanan Budaya Prima pada Kamis, (4/21) dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM KPU Provinsi NTB dalam pemberian layanan terhadap permohonan informasi publik. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa terdapat tiga aspek yang harus ditanamkan dalam pemberian pelayanan budaya prima yaitu bagaimana cara melayani yang baik dan benar, paham akan alur pemberian informasi serta paham kualifikasi informasi yang dapat diberikan kepada pemohon. Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Agus Hilman lebih menyoroti dalam pemberian informasi kepada pemohon informasi adalah attitude atau sikap antara lain rasa empati, tanggung jawab, penampilan serta rasa simpati. Selain itu dirinya berharap SDM kita paham dengan terkait data informasi yang dikecualikan. "Data-data Kepemiluan dengan klasifikasi Dikecualikan harus dipahami teman-teman semua" sambung Hilman. Sebelum Simulasi dilakukan Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya berharap dengan Bimtek dan Simulasi ini, Pelayanan pemberian informasi kepada pemohon informasi dilakukan dengan penuh semangat, cepat dan juga tepat untuk mempertahankan predikat KPU Provinsi NTB sebagai lembaga yang informatif" tutur Mars. Peserta bimtek dan simulasi pelayanan ini adalah Seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTB. Simulasi di perankan oleh volunteer dari PNS dan PPNP Sekretariat KPU Provinsi NTB. Diakhir acara petugas terbaik diberikan door prize sebagai penghargaan terhadap peran dan tugas yang telah dilakoninya.

Selengkapnya
Rabu, 20 April 2022 16:00
638

Inspektorat Utama Ajak KPU NTB Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2020

  KPU Prov NTB bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia menghadiri undangan Sekjen KPU RI secara daring melalui zoom meeting dalam acara Pengarahan dan Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (selasa, 19/4) Dalam arahan, Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna mengatakan, bahwa temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2020 terdiri dari realisasi belanja barang yang bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan realisasi belanja barang yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban. "Diperlukan rencana aksi dan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut seperti adanya komitmen pimpinan pada masing-maaing satker dalam menyelesaikan sisa saldo temuan serta menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban kepada inspektorat utama KPU untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada BPK RI untuk mendapat pengesahan", sambung Nanang Sementara, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan agar satker di Provinsi NTB tetap mengawal dan melakukan tindak lanjut atas setiap LHP BPK dengan serius dan tuntas "Perlu adanya monitoring berjenjang baik dari satker maupun pihak inspektorat agar setiap temuan ditindaklanjuti dengan cepat", sambung Mars

Selengkapnya
Rabu, 20 April 2022 16:00
635

Kembali, KPU NTB Rancang Pembangunan Zona Integritas

  KPU Provinsi NTB berkomitmen penuh dalam merancang Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di tahun 2022. Sebagai langkah strategis dalam upaya pembangunan ZI tersebut, jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTB yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Povinsi NTB Mars Ansori Wijaya melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI pada hari Rabu (18/4) “Kita harus bergerak cepat menyusun dan menyiapkan pemenuhan aspek-aspek pembangunan ZI ini. Nilai pencapaian pembangunan ZI kita ditahun sebelumnya sudah cukup maksimal, buktinya kita mampu bertahan hingga tahap akhir sebagai satu-satunya satker perwakilan KPU yang dinilai oleh Tim Penilai Nasional Menpan-RB” ujar Mars Ansori Dirinya meminta catatan-catatan kekurangan pembangunan ZI ditahun sebelumnya agar segera ditindaklanjuti “Cuman memang ada beberapa kekurangan dalam pembangunan ZI kemarin, kekurangan kita itu terletak pada hasil survey pelayanan masyarakat yang masih harus ditingkatkan lagi" tutur Mars "Sehingga Kita harus gerak cepat menginventarisir nama-nama responden yang betul-betul menjadi representasi pengguna layanan kita, agar setelah idul fitri sudah bisa kita ajukan ke Menpan-RB”, tutupnya Pembangunan ZI di KPU Provinsi NTB di tahun sebelumnya sebesar 89,4%. Adapaun di tahun ini KPU Provinsi NTB menargetkan  persentase lebih tinggi dan memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Selengkapnya
Rabu, 13 April 2022 16:00
651

Tata Naskah Dinas KPU, Simbol Kewibawaan Lembaga

Menjadi pembeda dengan Lembaga Pemerintah lain, PKPU 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU adalah Simbol Kewibawaan Lembaga. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud pada acara Sosialisasi pengelolaan Tata Naskah Dinas, Rabu (13/4) Hal ini penting dalam rangka meningkatkan dan menyeragamkan pemahaman pengelolaan Tata Naskah Dinas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB "Jajaran Sekretariat khususnya Sekretaris harus memahami aturan ini" ungkap Suhardi Dirinya berharap pengelolaan tata naskah dinas menjadi satu kesatuan dan standar dalam kegiatan-kegiatan beradministrasi di lembaga KPU. "Ketika Tata naskah dinas menjadi rujukan, Harus seragam dan patuh dengan PKPU 8 Tahun 2021, tutup Suhardi. Peserta Sosialisasi kali ini adalah Anggota KPU, Sekretaris dan Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan KPU se Provinsi NTB

Selengkapnya