KPU Provinsi NTB laksanakan sosialisasi dan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2022. Diharapkan KPU Provinsi NTB yang ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Pilot Project Reformasi Birokrasi dapat memberikan Layanan yang baik dan terstandar.

Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Jumat (22/4) dalam rapat sosialisasi dan implementasi RB dalam Jaringan dengan peserta sepuluh satker KPU Kab/kota di NTB

Hasyim menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi yang didengung-dengungkan dalam prakteknya tidak boleh terkesan membelenggu atau memperlambat proses Birokrasi

"Dengan agenda Reformasi Birokrasi ini harus memudahkan kita dan stakeholder Pemilu. Tak hanya itu RB harus mampu menertibkan administrasi juga", papar Hasyim

Selain itu dirinya berharap agar Birokrasi di KPU harus mampu dipertanggungjawabkan kerja-kerjanya dan tidak boleh Birokrasi itu melampaui kewenangan

"Bekerjalah dengan cermat sesuai dengan SOP, profesional dan berkompeten di bidangnya agar masyarakat menilai lembaga ini memiliki standar pelayanan yang baik" pungkasnya Hasyim

Sementara itu Ketua Divisi Program, Data dan Informasi H. Syamsuddin mengatakan KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/kota harus menuntaskan dan menyiapkan dokumen pembuktian Reformasi Birokrasi dalam Lembar Kerja Elektronik

Dirinya berharap prestasi yang telah di dapatkan oleh KPU Provinsi NTB harus mampu dipertahankan dan KPU kabupaten/kota mengikuti prestasi tersebut dalam penerapan RB di wilayah kerjanya.

Lain hal dengan Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, dirinya lebih menekankan epinden-epiden yang harus di persiapkan oleh seluruh jajaran Sekretariat kab/kota.

Ia mengatakan, seluruh pembuktian dalam LKE RB itu sejatinya telah diterapkan di KPU kabupaten/kota namun perlu di dokumentasikan dengan rapi sesuai dengan area perubahan yang diterapkan di satker masing-masing, tutup Mars.