BeritaTerkini

645

Sertijab Komisioner KPU RI, Ketua KPU Terpilih: Kepemimpinan adalah Ketauladanan

Pasca dilantiknya Komisioner KPU RI yang baru, Selasa (12/4) oleh Presiden Joko Widodo, seluruh jajaran KPU Provinsi NTB menyaksikan secara daring serah terima jabatan (Sertijab) Komisioner KPU RI Periode 2017-2022 ke Komisioner KPU RI periode periode 2022-2027 Dalam Sertijab tersebut, Ketua KPU RI terpilih Hasyim Asy'ari mengatakan, kita semua ini adalah pemimpin di lembaga kepemiluan di masing-masing tingkatan "Jadi mari kita bersama memimpin lembaga KPU ini dengan Prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo" "Yaitu Mari bersama menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan suri tauladan", ujar Hasyim Sementara itu KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengapresiasi langkah Kesekretariatan Jenderal KPU RI dalam transisi kelembagaan KPU. Dirinya berharap transisi kepemimpinan seperti ini perlu dipertahankan dan menular di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, ujar Suhardi Dalam Sertijab hadir lengkap Periode KPU RI sebelumnya yaitu Ilham Saputra, Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, dan I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi.


Selengkapnya
640

Jumlah Pemilih di NTB Periode Maret 2022, 3.734.429 Pemilih

KPU NTB menetapkan jumlah pemilih dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Maret Tahun 2022, Rabu (6/4). Pada bulan April 2022 ini, diputuskan jumlah pemilih di Provinsi NTB per Maret 2022 sejumlah 3.734.429 Pemilih   Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 882 pemilih dibanding data pada periode Februari 2022. Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin mengapresiasi upaya KPU Kabupaten/Kota untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pemutakhiran data pemilih ini.   "Koordinasi dengan instansi/stakeholder Pemilu lainnya harus terus dibangun demi menjamin hak pilih warga terpenuhi," ungkap H. Syamsuddin   Sepadan dengan H. Syamsuddin, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi Agus Hilman menambahkan untuk lebih berhati-hati dalam proses pemutakhiran data pemilih ini. "Selalu sertakan sumber data agar dapat dipetakan pada masing-maasing wilayah dan ditelusuri kebenarannya", pungkasnya.   Rapat pleno ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan dan Data, kasubag Datin, dan Operator Sidalih di seluruh KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.  


Selengkapnya
635

KPU NTB Handiri Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu

  Seluruh jajaran KPU Provinsi NTB, Selasa (5/4) hadiri Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu 2022 dengan tema “Meneropong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 : Peluang dan Tantangan dan Memperkuat Demokrasi”   Dalam acara yang diselenggarakan oleh KPU RI secara Luring dan Daring ini menghadirkan beberapa Pemateri yang merupakan penulis Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pemateri dibagi menjadi 3 kelas subtema : Aspek Tata Kelola Tahapan, Aspek Kelembagaan serta Aspek Hukum. Konferensi Nasional ini selain diikuti oleh KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Indonesia serta KIP Aceh, turut serta sebagai peserta: Kementerian/Lembaga, NGO/LSM serta para Akademisi dari beberapa Universitas di Indonesia.   Salah satu Pamateri Tata Kelola Pemilu tahun 2022 ini adalah Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat Divisi Teknis Penyelenggara yaitu Jalaluddin. Ia memaparkan papernya dengan judul Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon di Kabupaten Sumbawa Barat    


Selengkapnya
641

Rakor Pamdal se NTB, Sekretaris KPU NTB: Jagat Saksana adalah Kebutuhan KPU

KPU Provinsi NTB laksanakan Rakor Pengamanan Dalam Kantor (Pamdal) kali pertama, dengan Seluruh Personil Pamdal se Provinsi NTB, Senin (4/4). Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya dalam sambutannya mengatakan bahwa, Pamdal atau Jagat Saksana Merupakan Kebutuhan Lembaga KPU   "Pengamanan ini meliputi KPU RI, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/kota. Kita semua perlu mendapat masukan bagaimana cara-cara melakukan pengamanan seperti di KPU RI", ujar Mars Ansori Menurutnya, selain melakukan pembinaan secara fisik, perlu juga dengan peningkatan wawasan Pamdal, sambungnya Sementara itu, Kabag Umum Keuangan dan Logistik KPU Provinsi NTB Hadi Firmansyah mengatakan, Jagat Saksana dalam memiliki peran yang amat penting. Ia menganalogikan bahwa Jagat Saksana adalah penjaga pemimpin.   "Jadi Lembaga KPU ini merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dalam pergantian pimpinan negeri sehingga patut dikawal prosesnya", ungkap Hadi Ia berharap Pamdal atau Jagat Saksana ini melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab Turut hadir dalam rakor Pamdal kali ini adalah Kepala Bagian Pamdal Ashari dan Kasubbag Pamdal Setjen KPU RI Sumanto, Sekretaris, pejabat struktural dan seluruh Pamdal se Provinsi NTB    


Selengkapnya
630

Jelang Ramadhan KPU NTB Laksanakan Senam Sehat Bersama

Menjelang Ramadhan, KPU Provinsi NTB bersama dengan KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Barat dan KPU Kabupaten Lombok Tengah mengadakan kegiatan senam sehat bersama, Jumat (1/4) Kegiatan ini untuk menjaga kebugaran seluruh pegawai lebih-lebih akan memasuki bulan puasa. Selain untuk berolah raga, diharapkan kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi diantara pegawai.   Dalam sambutannya, Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Perdatin H. Syamsuddin mengatakan, "momen menjelang bulan ramadhan ini marilah kita manfaatkan untuk saling memaafkan dan menjalin tali silaturahmi diantara pegawai KPU untuk memperkuat rasa soliditas", ungkapnya     Dalam momen yang sama, Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosdiklih Parmas Agus Hilman berpesan kepada seluruh pegawai KPU yang hadir agar momen ramadhan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan etos dan motivasi kerja.    


Selengkapnya
450

Sosialisasi Juknis DIPA, Sekretaris KPU NTB: Kupas Perencanaan dan Anggaran Pemilu

KPU Provinsi NTB adakan sosialisasi Petunjuk Teknis DIPA Tahun 2022, Kamis, (31/3). Sekretaris Mars Ansori Wijaya berharap agar kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengupas tuntas persoalan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.   Tak hanya itu, dirinya berharap sosialisasi ini setker KPU Provinsi bersama KPU Kab/kota se NTB dapat mengidentifikasi kebutuhan anggaran Pemilu maupun kebutuhan rutin di tahun 2022 dan tahun berikutnya, tegas Mars Ansori.   Dasar hukum Sosialisasi anggaran ini adalah Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022 pada yang dihadiri oleh pejabat struktural Sekretariat KPU NTB dan KPU Kabupaten/Kota se NTB. Narasumber dalam kegiatan ini diisi oleh Dion selaku Kasubbag Perencanaan KPU RI. Dalam penjelasannya, ia berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat saling berbagi informasi terkait Juknis Pelaksanaan Anggaran TA 2022 yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022.   Pelaksanaan kegiatan ini kedepan bertujuan dalam pengelolaan anggaran oleh KPU dibarengi dengan semangat yang lebih kuat, mandiri dan professional, harap Dion.          


Selengkapnya