BeritaTerkini

Laporan Hasil Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Provinsi NTB

Laporan Hasil Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Provinsi NTB

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi di KPU Provinsi NTB

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi di KPU Provinsi NTB

Info Grafis Mengaduan Masyarakat Tahun 2024

Penguatan Kelembagaan Bawaslu NTB, Ketua KPU NTB: Kita Perlu Memperkuat Demokrasi Agar Lebih Berkualitas

Penguatan Kelembagaan Bawaslu NTB, Ketua KPU NTB: Kita Perlu Memperkuat Demokrasi Agar Lebih Berkualitas Ketua KPU Provinsi NTB menjadi narasumber kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan Mitra Kerja Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi NTB, Senin (1/9) di Mataram. Dalam paparannya, Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan, sebagai sesama penyelenggara pemilu, tantangan kita bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut kondisi demokrasi yang saat ini cenderung dimaknai sebatas kebebasan tanpa aturan.  "Kedepannya, kita perlu memperkuat demokrasi deliberatif yang sehat, agar Pemilu dapat berlangsung lebih berkualitas", ungkap Khuwailid.  Lebih lanjut ia menegaskan, pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik, transparan, dan demokratis. “Pentingnya peningkatan kompetensi SDM di seluruh jenjang kelembagaan, penguatan internalisasi SOP agar setiap proses pengawasan lebih efektif dan seragam, serta memperluas kolaborasi dengan masyarakat sipil guna memperkuat pengawasan partisipatif dan membangun budaya demokrasi yang sehat menuju Pemilu 2029”, pungkas Khuwailid Dalam kesempatan yang berbeda hadir pula sebagai narasumber Anggota Komisi II DPR RI H. Fauzan Khalid, Anggota Bawaslu NTB Hasan Basri, Rektor IAI Qomarul Huda Dr. Muhammad Ahyar Fadly, serta pegiat pemilu H. Lalu Aksar Anshori.

KPU RI Gelar Pemantauan Kinerja Pelayanan Publik, KPU NTB Raih Nilai Sangat Baik namun Diminta Perkuat Standar Layanan sesuai PANRB

KPU RI Gelar Pemantauan Kinerja Pelayanan Publik, KPU NTB Raih Nilai Sangat Baik namun Diminta Perkuat Standar Layanan sesuai PANRB   KPU Republik Indonesia menggelar rapat persiapan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) tingkat nasional tahun 2025 secara daring Selasa (26/8). Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi NTB mendapat penilaian Sangat Baik pada pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2024, namun masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti, terutama dalam penyusunan standar layanan sesuai regulasi Kementerian PANRB.   Agenda ini merupakan tindak lanjut dari surat Plh Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2829/ORT.07-SD/01/2025 terkait penunjukan unit lokus evaluasi KPU Provinsi NTB, KPU Bali dan Kota Yogyakarta   Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Setjen KPU RI, Ika Prasetya Dewi menjelaskan bahwa fokus evaluasi tahun ini dipusatkan pada tiga lokus KPU Provinsi NTB, KPU Provinsi Bali, dan KPU Kota Yogyakarta.    Hasil pemantauan menunjukkan bahwa meski Satker KPU Provinsi adalah NTB 4,24 dan Bali 4,10 dengan nilai Sangat Baik (A-). Tterdapat enam aspek utama yang masih perlu diperkuat, iantaranya terkait kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sistem informasi, hingga sarana dan prasarana penunjang.    “KPU NTB sudah berada di kategori baik, namun masih harus menindaklanjuti sejumlah rekomendasi agar kedepan nilai penilaian semakin meningkat,” ujarnya.   Secara keseluruhan, rapat ini menegaskan komitment peningkatakan kualitas pelayanan. Dengan sejumlah perbaikan yang telah direkomendasikan, KPU NTB diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian, tetapi juga mampu mendorong pelayanan publik yang lebih prima, transparan, dan sesuai standar nasional di tahun-tahun mendatang.

Exit Meeting pemeriksaan, BPK Usulkan Penyederhanaan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Pilkada

Exit Meeting pemeriksaan, BPK Usulkan Penyederhanaan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Pilkada  BPK Perwakilan NTB melaksanakan Exit Meeting pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan belanja hibah Pilkada serentak tahun 2024 di KPU Provinsi NTB, Senin (25/8). Kepala Bidang Pemeriksa NTB II sebagai Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa, Hendri Purnomo Djati, menyampaikan bahwa pemeriksaan kali ini difokuskan pada kepatuhan dan penyajian pertanggungjawaban belanja hibah.  Ia menekankan bahwa BPK mengusulkan adanya penyederhanaan pertanggungjawaban terutama bagi badan adhoc.  “Kami menyadari pertanggungjawaban adhoc rumit, semoga kedepannya ada penyederhanaan agar lebih efektif. Hal ini tentu menjadi perhatian untuk ke depan,” ujarnya.  Hendri juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 25 hari ini akan menjadi dasar untuk pendalaman lebih lanjut, tidak hanya di KPU NTB tetapi juga di KPU daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada. Selanjutnya, Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan NTB Rena Mainingrum, menegaskan bahwa setiap temuan atau permasalahan yang muncul akan dibicarakan lebih lanjut dengan BPK Perwakilan dan BPK Pusat agar diperoleh solusi yang konstruktif, tutup Rena Sementara itu Ketua KPU NTB M Khuwailid, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penegasan komitmen KPU NTB untuk tetap dalam bingkai menyukseskan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada. Ia menilai bahwa audit ini merupakan bagian penting dalam menguji sejauhmana perencanaan dan pelaksanaan program di KPU berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. “Bagi kami, tahapan pemeriksaan ini menjadi cara untuk menguji perencanaan di satuan kerja,” tegas Khuwailid. Lebih jauh, ia menegaskan “ketika ada temuan pemeriksaan akan menjadi perhatian untuk kami Tindak Lanjut, namun yang ingin kami tekankan adalah tidak ada niat untuk menyimpang dari aturan. Kami siap memberikan memberikan pendapat jika diutuhkan penjelasan lebih lanjut, ujar Khuwailid Menambahkan pandangan tersebut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU NTB, Agus Hilman, menyoroti tantangan dalam pertanggungjawaban badan adhoc di lapangan. Menurutnya, meskipun pertanggungjawaban sederhana, sering kali muncul persoalan apabila tidak ada political will atau keberpihakan dari perangkat desa, keluarahan  dan Kecamatan. Hal ini katanya, menjadi pekerjaan rumah bersama agar sistem pengelolaan anggaran adhoc lebih terjamin ke depan. Sementara itu, Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan awal ini akan menjadi bekal penting bagi KPU NTB untuk mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan terinci.  “Kami berterima kasih kepada BPK atas proses ini. Segala catatan dan rekomendasi akan kami jadikan acuan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran ke depannya,” ujarnya.