BeritaTerkini

Sabtu, 07 Maret 2026 07:57
69

Monev Pemanfaatan TI KPU NTB, Bukhari: Tiga Pilar Inovasi Yaitu Manusia, Anggaran dan Kebijakan

Monev Pemanfaatan TI KPU NTB, Bukhari: Tiga Pilar Inovasi Yaitu Manusia, Anggaran dan Kebijakan KPU Provinsi NTB menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan sekretariat KPU Provinsi NTB, Kamis (5/3). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan TI sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja kelembagaan.  Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB, Bukhari menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan teknologi informasi di lingkungan KPU NTB. Menurutnya, inovasi yang terarah harus ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu manusia, anggaran, dan kebijakan. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU Provinsi NTB untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kinerja organisasi agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Melalui kegiatan ini kita ingin memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi benar-benar mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kinerja lembaga,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB Zuriati dalam arahannya menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebenarnya bukan hal baru dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, seringkali catatan-catatan penting dari pelaksanaan tahapan sebelumnya kurang terdokumentasi dengan baik. Ia menambahkan bahwa berbagai catatan yang muncul dari pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan perlu disampaikan kepada KPU RI sebagai bahan penyempurnaan sistem dan aplikasi yang digunakan secara nasional. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing subbagian di lingkungan sekretariat KPU Provinsi NTB memaparkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada unit kerja masing-masing. Paparan tersebut memunculkan dinamika diskusi yang positif dan konstruktif. Di akhir kegiatan terkumpul masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan KPU Provinsi NTB.

Selengkapnya
Kamis, 05 Maret 2026 22:09
90

Rapat Kerja Sekretariat KPU se NTB, Sekretaris KPU NTB: Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan, Berinovasi dan Bekerjalah Lebih Baik

Rapat Kerja Sekretariat KPU se NTB, Sekretaris KPU NTB: Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan, Berinovasi dan Bekerjalah Lebih Baik KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Rabu (4/3). Rapat kerja ini bertujuan untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat terpantau secara optimal. Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya meminta agar dibulan Ramadhan ini selain memakmurkan masjid, makmurkanlah kantor KPU.  Ini artinya meski minim anggaran Bukan Penghalang kinerja maksimal. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk tidak berinovasi dan bukan alasan untuk tidak berkinerja baik, ungkapnya Selain itu, ia beharap melalui rapat kerja KPU se NTB ini menjadi ruang evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai belum berjalan maksimal, sekaligus mencari solusi agar pelaksanaannya ke depan lebih efektif dan tepat waktu.  "Kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program, terutama di tengah keterbatasan anggaran sangatlah penting", ujar Mars. Melalui Raker yang dihadiri oleh Sekretariat KPU se NTB ini, diharapkan koordinasi antar sekretariat semakin solid sehingga setiap kegiatan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal.

Selengkapnya
Kamis, 05 Maret 2026 22:08
113

KPU Se NTB Persiapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026, Mastur: Agar Data Pemilih lebih Trusted

KPU Se NTB Persiapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026, Mastur: Agar Data Pemilih lebih Trusted KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Selasa (3/3). Kegiatan ini sebagai langkah awal memperkuat kualitas data pemilih menjelang tahapan pemilu berikutnya. Melalui Rakoor zoom meeting ini seluruh jajaran KPU kabupaten/kota dapat menyatukan persepsi dan memperkuat langkah strategis guna menghadirkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Mastur menegaskan pentingnya pembaruan dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Menurutnya, data pemilih merupakan salah satu kunci utama kesuksesan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang. "PDPB tidak hanya kerja formalitas semata tapi bagaiamana subsutansial. Ini Penting agar data pemilih kita trusted, bisa dipercaya oleh peserta dan pegiat pemilu", tegasnya “Ini menjadi penting untuk terus di-update dan dimutakhirkan, karena data merupakan salah satu kunci kesuksesan Pemilu/Pemilihan yang akan datang. Dibutuhkan inovasi dan komitmen kerja di KPU kabupaten/kota, supaya proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini hasilnya menjadi substansial, bukan hanya formalitas,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU NTB, Bukhari, menyampaikan bahwa agenda pemutakhiran data pemilih merupakan prioritas KPU. Ia menekankan bahwa tahapan ini menjadi fase terakhir sebelum penyusunan kerangka besar pemilu. “Agenda pemutakhiran ini merupakan agenda prioritas dari KPU. Pemutakhiran data pemilih ini adalah fase terakhir sebelum kita mempersiapkan kerangka pemilu. Tersisa sembilan bulan yang dapat dimaksimalkan untuk memperbaiki kualitas data,” jelasnya.

Selengkapnya
Sabtu, 28 Februari 2026 20:12
85

KPU NTB Dokumentasikan Hasil Pemilu dan Pemilihan sebagai Arsip Resmi Negara

KPU NTB Dokumentasikan Hasil Pemilu dan Pemilihan sebagai Arsip Resmi Negara   KPU Provinsi NTB terus memperkuat upaya pendokumentasian Formulir Hasil Kabupaten/Kota dan Hasil Kecamatan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU NTB Zuriati , Jumat (27/4) dalam kegiatan evaluasi dan pembahasan progres kelengkapan dokumen hasil pemilu dari seluruh kabupaten/kota se-NTB.   Zuriati menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendokumentasikan Formulir D.Hasil secara lengkap dan tertib agar dapat ditetapkan sebagai arsip resmi penyelenggara pemilu.    Dokumen hasil tersebut merupakan arsip negara yang wajib disimpan oleh KPU sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi, sekaligus sebagai rujukan apabila terdapat permohonan data dan informasi dari masyarakat.    “Data hasil pemilu adalah dasar utama dari seluruh kerja kepemiluan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memilikinya secara lengkap, maka pendokumentasian harus sudah siap dan tertata dengan baik,” tegasnya.   Dalam forum secara daring tersebut, Zuriati juga menyampaikan bahwa pada pekan berikutnya akan dilaksanakan Zoom Meeting terkait pendalaman penulisan artikel dari KPU RI. Oleh karena itu, seluruh pekerjaan rumah (PR) terkait kelengkapan dokumen harus segera diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, tutupnya

Selengkapnya
Sabtu, 28 Februari 2026 20:08
72

Internalisasi SOP Hari Ketiga, Perdalam Tata Kelola Keuangan serta Umum dan Logistik Pemilu

Internalisasi SOP Hari Ketiga, Perdalam Tata Kelola Keuangan serta Umum dan Logistik Pemilu   KPU Provinsi NTB terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui kegiatan internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan Kamis (26/4). Kegiatan ini secara khusus membahas SOP pada Subbagian Keuangan serta Bagian Umum dan Logistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kualitas layanan internal.   Dalam kegiatan tersebut, dibahas sebanyak enam SOP Subbagian Keuangan dan sepuluh SOP Bagian Umum dan Logistik. Enam SOP Keuangan yang menjadi fokus pembahasan meliputi SOP Perjalanan Dinas, SOP Belanja, SOP Pengadministrasi Belanja Pegawai, SOP Pengajuan Pembayaran Tagihan dengan Metode Uang Persediaan, SOP Pengajuan Pembayaran Tagihan dengan Metode Langsung, serta SOP Penyusunan Laporan Keuangan.   Sementara itu, sepuluh SOP dari Bagian Umum dan Logistik yang diinternalisasikan antara lain SOP Pengelolaan Arsip Aktif, SOP Pemindahan Arsip Inaktif, SOP Alih Media Arsip, SOP Pengelolaan Arsip Inaktif, SOP Pemusnahan Arsip, SOP Penyerahan Arsip Statis, SOP Penataan Arsip Tidak Teratur, SOP Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, SOP Pengadaan Kebutuhan Logistik Pemilu dan Pemilihan, serta SOP Pengiriman Logistik Pemilu dan Pemilihan.   Pemateri Kegiatan kali ini adalah I Gde Suantara, selaku Kepala Bagian Umum dan Logistik, serta dua Kepala Subbagian, yakni Rianda Handayani dan Fitriana Anwar. Ketiganya memberikan pemaparan sekaligus memfasilitasi diskusi aktif bersama peserta.   Dalam sesi pembahasan SOP Keuangan, muncul berbagai masukan konstruktif dari peserta. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya mekanisme pembayaran Tukin, penguatan sistem agar berkas Surat Pertanggungjawaban keuangan tidak hilang, serta alur layanan keuangan bagi pihak internal.   Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan implementasi SOP agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan satuan kerja.   Sementara itu, pada pembahasan SOP Bagian Umum dan Logistik, peserta menekankan pentingnya aspek pengamanan kantor dan pengelolaan aset kantor. Tak ketinggalan pembahasan mendalam tentang pengelolaan arsip Pemilu lebih aman dan terukur

Selengkapnya
Kamis, 26 Februari 2026 12:00
65

Pendalaman Aspek Teknis dan Hukum Pemilu Warnai Hari Kedua Internalisasi SOP KPU NTB

Pendalaman Aspek Teknis dan Hukum Pemilu Warnai Hari Kedua Internalisasi SOP KPU NTB Memasuki hari kedua pelaksanaan Internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), KPU NTB menghadirkan narasumber dari Bagian Teknis dan Bagian Hukum untuk memperkuat pemahaman jajaran sekretariat terhadap prosedur kerja strategis, Rabu (25/2). Sehari Sebelumnya telah dilaksanakan Internalisasi tiga SOP tentang Pengelolaan SDM dan Sembilan SOP tentang Pelayanan Publik. Kali ini peserta mendapatkan pendalaman terkait SOP Penggantian Antar Waktu (PAW), SOP Autentifikasi, SOP Pencalonan, serta SOP Pungut dan Hitung. Pemaparan ini menitikberatkan pada ketelitian administrasi, kesesuaian prosedur dengan regulasi, serta konsistensi pelaksanaan di setiap tahapan. Dalam penjelasannya Kasubag Teknis menyampaikan, SOP PAW dan Pencalonan memiliki sensitivitas tinggi karena berkaitan langsung dengan hak politik peserta pemilu.  Kemudian pada SOP Autentifikasi berperan penting dalam menjamin keabsahan dokumen dan validitas data. Sedangkan pada SOP Pungut dan Hitung, SOP ini adalah fondasi utama dalam memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan, akurat, dan akuntabel. Kemudian di Sesi berikutnya dilanjutkan oleh Bagian Hukum yang membahas sejumlah SOP krusial, meliputi SOP Penyusunan Keputusan, SOP Produk Hukum, SOP Penanganan Laporan Gratifikasi, SOP Manajemen Risiko, serta SOP Penanganan Sengketa.  Dalam paparannya Kasubbag Hukum Pratama Adinegara menyampaikan, setiap penyusunan keputusan dan produk hukum harus melalui tahapan administrasi dan harmonisasi substansi agar memiliki dasar hukum yang kuat serta terdokumentasi secara tertib. Lebih lanjut Pratama menambahkan, penanganan laporan gratifikasi dan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan pencegahan pelanggaran.  Sementara itu pada SOP Penanganan Sengketa menjadi pedoman dalam menghadapi potensi perselisihan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tutupnya

Selengkapnya