BeritaTerkini

Rabu, 25 Februari 2026 07:00
73

Perkuat Budaya Kerja dan Pelayanan, KPU NTB Gelar Internalisasi SOP

Perkuat Budaya Kerja dan Pelayanan, KPU NTB Gelar Internalisasi SOP KPU Provinsi NTB menggelar kegiatan Internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Selasa (2/24). Kegiatan yang akan berlangsung selama empat hari kedepan mulai dari tanggal 24 sampai dengan 27 Februari. Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya Internalisasi ini untuk memastikan seluruh pegawai memahami setiap proses kerja dan prosedur yang berlaku di lingkungan kantor. "Hal ini penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada pihak eksternal", ujarnya  Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa melalui Internalisasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola kelembagaan yang tertib, efektif, dan profesional, terang Mars Selain pelayanan publik, pelayanan internal juga tidak kalah penting.  Dirinya meminta seluruh jajaran untuk tidak mengabaikan pelayanan antarbagian. “Jangan sampai kita terbiasa memberikan pelayanan kepada publik, tetapi melupakan bagaimana memberikan layanan prima kepada rekan kerja, khususnya lintas bagian. Ini yang kerap menjadi kelemahan dalam birokrasi,” ujarnya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat KPU Provinsi NTB, dengan jadwal pelaksanaan masing-masing bagian selama satu hari.

Selengkapnya
Rabu, 25 Februari 2026 04:23
60

Sinkronisasi Kegiatan Teknis 2026, Ketua KPU NTB: Waktu ini Ideal Melengkapi Dokumen Kepemiluan Di Semua Divisi

Sinkronisasi Kegiatan Teknis 2026, Ketua KPU NTB: Waktu ini Ideal Melengkapi Dokumen Kepemiluan Di Semua Divisi KPU Provinsi NTB menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Internalisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Kegiatan Teknis Kepemiluan Tahun 2026, Senin (23/2). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman seluruh jajaran KPU terhadap kebijakan dan arah pelaksanaan kegiatan teknis kepemiluan pada tahun 2026.  Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, menegaskan bahwa tahun 2026–2027 relatif longgar dari sisi kegiatan, sehingga waktu ini ideal untuk melengkapi dokumen di semua divisi.  Ia mengingatkan keberadaan sistem seperti sirekap yang mempermudah pencarian dibandingkan era sebelum sistem tersebut belum ada Ketua divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU NTB Bukhari, mengingatkan pentingnya penataan arsip dan dokumen oleh KPU Kabupaten/Kota.  Ia menyampaikan bahwa sejumlah dokumen penting belum tersusun rapi, dan jika dibiarkan dapat memunculkan beragam persepsi negatif terhadap penyelenggara pemilu.  "Dokumen tersebut harus terdokumentasi dengan baik agar fungsi pelayanan KPU berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan", ungkapnya. Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mastur mengajak seluruh pegawai untuk menyayangi pekerjaan dengan bekerja lebih dari sekadar formalitas.  Menurutnya, kecintaan terhadap pekerjaan akan mendorong kelengkapan data dan keikhlasan dalam pelayanan Lain Hal dengan Ketua Divisi  Parmas dan SDM Agus Hilman, Dirirnya melihat periode non-tahapan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas. Sementara itu dalam paparannya Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zuriati mengimbau agar semua pihak terbuka belajar dari pengalaman rekan kerja lain.  "Belajar antar tim, menurutnya, penting untuk memperbaiki praktik kerja dan memastikan keberhasilan target pelayanan KPU", ungkapnya  Dikesempatan itu Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya juga menyampaikan bahwa dokumen dapat discan dan diupload ke aplikasi Simars "Meski saat ini akses alih media di Simars masih mengalami overload dalam waktu dekat akes tersebut akan dioptimalkan" imbuhnya  Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai kebijakan strategis serta langkah-langkah sinkronisasi program kerja agar pelaksanaan tugas kepemiluan dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selengkapnya
Jumat, 13 Februari 2026 14:01
75

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBBM, Ketua KPU NTB: Zona Integritas Bukan Hanya Tentang Predikat, Tetapi cara kita melayani

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBBM, Ketua KPU NTB: Zona Integritas Bukan Hanya Tentang Predikat, Tetapi cara kita melayani KPU Provinsi NTB secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Provinsi NTB, Kamis (12/2). Ketua KPU NTB M Khuwaiid dalam sambutannya menegaskan, pencanangan ini bukan sekadar langkah administratif untuk meraih predikat, melainkan komitmen moral dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.  "Zona Integritas bukan hanya tentang predikat, tetapi tentang cara kita melayani masyarakat dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya di hadapan para mitra strategis dan jajaran internal KPU NTB. Ia mengakui bahwa lembaga publik saat ini menghadapi tantangan berupa meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap kualitas layanan birokrasi. Oleh karena itu, pencanangan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan bentuk keberanian KPU Provinsi NTB untuk menjawab keraguan tersebut melalui langkah nyata.  Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak dapat tanpa dukungan dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, media, serta masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan strategi dalam mengakselerasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Ia menceritakan perjalan KPU Provinsi NTB dalam pembangunan ZI bukanlah proses yang instan, mulai tahun 2020, KPU NTB ditetapkan sebagai sampel pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Meski berhasil melewati penilaian Tim Penilai Internal (TPI), KPU NTB belum mampu lolos pada tahap Tim Penilai Nasional (TPN) karena masih berada pada fase penyesuaian budaya kerja.  Tantangan serupa kembali dihadapi pada 2021, di mana KPU NTB nyaris meraih predikat WBK namun terpaut selisih nilai sekitar 0,5 poin saja. Kegigihan dan konsistensi perbaikan akhirnya membuahkan hasil pada 2022, KPU NTB menjadi satu-satunya unit kerja dari tujuh yang diusulkan dan berhasil meraih predikat WBK dengan nilai 76,22. Capaian tersebut menjadi tonggak penting untuk KPU NTB", ungkapnya Ini menjadi pijakan untuk melangkah menuju target yang lebih tinggi, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, tutupnya Hadir dalam Pencanangan tersebut BPKP Provinsi NTB, Bakesbangpol NTB, Perwakilan Rektor UIN Mataram, Partai Politik Peserta Pemilu, Pers, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir secara daring

Selengkapnya
Jumat, 06 Februari 2026 20:08
113

Sambut Bulan Suci Ramadhan, KPU Provinsi NTB Santuni Anak Yatim Piatu

Sambut Bulan Suci Ramadhan, KPU Provinsi NTB Santuni Anak Yatim Piatu   Dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 H yang tinggal menghitung hari, KPU Provinsi NTB melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim piatu, Jumat (6/2). Kegiatan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan secara serentak oleh KPU di seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat tali silaturahmi di lingkungan kelembagaan KPU.   Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid mengatakan, ini momen yang sangat membahagiakan karena kita sedang bersama-sama dengan ahlul Jannah, yaitu anak Yatim piatu.   "Semoga kita kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk meneruskan tradisi yang baik yaki santunan anak Yatim piatu. Meski kita dalam keadaan lapang ataupun sempit. Syukur kita masih bisa berbagi, ungkap Khuwailid.   Dirinya menambahkan, bahwa hari ini pimpinan KPU Provinsi NTB lengkap berlima. "Hari juga Pak Bukhari resmi dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi NTB menggantikan pak Halidy yang meninggal dunia. Semoga dengan kita genap berlima membersamai anak Yatim Piatu diberikan keberkahan oleh Allah di hari jumat ini, tutupnya.   Pelaksanaan santunan di KPU Provinsi NTB berlangsung dengan penuh khidmat dan kekeluargaan, diikuti oleh jajaran sekretariat serta keluarga besar KPU Provinsi NTB.    Sementara itu kegiatan santunan anak yatim piatu ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari imbauan Sekretaris Jenderal KPU melalui Biro Sumber Daya Manusia agar seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan serupa secara serentak.

Selengkapnya