BeritaTerkini

Maksimalkan Sosialisasi Yang Dinamis dan Kreatif, KPU NTB Cetus Parade Pilkada dan Polopor Desa Demokrasi

Maksimalkan Sosialisasi Yang Dinamis dan Kreatif, KPU NTB Cetus Parade Pilkada dan Polopor Desa Demokrasi   Di hari kedua Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pendidikan pemilih pilkada 2024 dan standar pelayanan informasi publik di masa tahapan pilkada, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya meminta memaksimalkan upaya-upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih, ide-ide kreatif harus terus berkembang secara dinamis. "Terus gali teman-teman, jadi jangan selalu mengharapkan ide-ide sosialisasi itu munculnya tidak hanya dari atasan saja tetapi dari Bawah juga. Ide sosialisasi itu bisa berupa ide kreatif yang muncul dari orang-orang lain, dari teman-teman sekretariat, mungkin yang non structural", sambung Mars Komunikasi yang baik dengan komisioner sebagai pimpinan di kabupaten/kota menjadikan sosialisasi ini lebih lentur sehingga ide-ide yang membangun sosialisasi di wilayah masing-masing bisa berkembang, tutupnya Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman, mencetus gagasan agar KPU Kabupaten/Kota membuat program Parade Pilkada 2024 dan program Pelopor Desa Demokrasi untuk memaksimalkan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pilkada 2024 Kita berharap Polopor Desa Demokrasi di NTB ini, masing-masing Kabupaten/Kota minimal satu atau dua desa. Silahkan pakai kategori apakah Desa yang parmasnya rendah, Desa yang rawan bencana atau rawan konflik atau Desa yang pelanggaran pemilunya tinggi, silahkan di tentukan, ujar Hilman Sementara itu menurut akademisi UIN Mataram, Dr. Agus mengatakan Polopor Desa Demokrasi ini merupakan sebuah inovasi tata Kelola pemilu. Tentu dengan harapan patisipasi masyarakat meningkat dari desa. Tentu kinerja kelembagaan KPU pun meningkat nantinya, ujar. "Kita koneksikan Pelopor Desa Demokrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kabupaten kota, agar inovasi ini berkelanjutan, tentung menyogsong cita-cita NTB emas 2045", harap Agus Sebelumnya di hari pertama rakor ini membahas standar layanan informasi pada masa pilkada dengan narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sansuri


Selengkapnya
22

Susun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Ketua KPU NTB: KPU dan Bawaslu Wajib Lindungi Hak Piih

Susun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Ketua KPU NTB: KPU dan Bawaslu Wajib Lindungi Hak Piih Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid hadir pada pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada 2024 di Mataram, Kamis (18/7/2024). Rakor ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 18-20 Juli 2024. Dalam sambutannya, Khuwailid menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu mempunyai kewajiban yang sama untuk melindungi hak pilih Masyarakat. “KPU mendaftar pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), sedangkan Bawaslu mengawasi apakah pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, karena hak pilih merupakan hak konstitusional,” terang Khuwailid. Ia menambahkan, data pemilih menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Dirinya menerangkan agar perumahan-perumahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram harus menjadi fokus utama. “Karena jika terdapat perubahan elemen kependudukan, hal tersebut berpotensi menjadi masalah nantinya,” sambung Khuwailid. “Saya berharap KPU dan Bawaslu dapat bersinergi lebih baik dalam setiap tahapan Pilkada 2024, khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih ini." Selanjutnya, terkait permintaan data pemilih oleh Bawaslu, Khuwailid mengatakan bahwa identitas pemilih merupakan data yang dilindungi, sehingga KPU tidak dapat memberikan data tersebut karena termasuk data yang dikecualikan. Turut hadir turut menyampaikan materi dalam rakor tersebut adalah perwakilan dari Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pencatatatan Sipil Provinsi NTB Di hari kedua rakor diisi dengan penyampaian data hasil coklit, penyampaian isu strategis tahapan coklit, penyampaian validasi data hasil coklit di sepuluh KPU Kabupaten/Kota Selain itu di hari kedua terebut disampaikan data pemilih pada Lokasi Khusus oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Hari terakhir ditutup dengan pembahasan kesimpulan pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih dan persiapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) pada Pilkada tahun 2024 Peserta Rapat Koordinasi ini Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi NTB, Ketua; Kadiv Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-NTB.


Selengkapnya
23

Maksimalkan Sosialisasi Yang Dinamis dan Kreatif, KPU NTB Cetus Parade Pilkada dan Polopor Desa Demokrasi

Maksimalkan Sosialisasi Yang Dinamis dan Kreatif, KPU NTB Cetus Parade Pilkada dan Polopor Desa Demokrasi Di hari kedua Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pendidikan pemilih pilkada 2024 dan standar pelayanan informasi publik di masa tahapan pilkada, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya meminta memaksimalkan upaya-upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih, ide-ide kreatif harus terus berkembang secara dinamis. "Terus gali teman-teman, jadi jangan selalu mengharapkan ide-ide sosialisasi itu munculnya tidak hanya dari atasan saja tetapi dari Bawah juga. Ide sosialisasi itu bisa berupa ide kreatif yang muncul dari orang-orang lain, dari teman-teman sekretariat, mungkin yang non structural", sambung Mars Komunikasi yang baik dengan komisioner sebagai pimpinan di kabupaten/kota menjadikan sosialisasi ini lebih lentur sehingga ide-ide yang membangun sosialisasi di wilayah masing-masing bisa berkembang, tutupnya Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman, mencetus gagasan agar KPU Kabupaten/Kota membuat program Parade Pilkada 2024 dan program Pelopor Desa Demokrasi untuk memaksimalkan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pilkada 2024 Kita berharap Polopor Desa Demokrasi di NTB ini, masing-masing Kabupaten/Kota minimal satu atau dua desa. Silahkan pakai kategori apakah Desa yang parmasnya rendah, Desa yang rawan bencana atau rawan konflik atau Desa yang pelanggaran pemilunya tinggi, silahkan di tentukan, ujar Hilman Sementara itu menurut akademisi UIN Mataram, Dr. Agus mengatakan Polopor Desa Demokrasi ini merupakan sebuah inovasi tata Kelola pemilu. Tentu dengan harapan patisipasi masyarakat meningkat dari desa. Tentu kinerja kelembagaan KPU pun meningkat nantinya, ujar. "Kita koneksikan Pelopor Desa Demokrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kabupaten kota, agar inovasi ini berkelanjutan, tentung menyogsong cita-cita NTB emas 2045", harap Agus Sebelumnya di hari pertama rakor ini membahas standar layanan informasi pada masa pilkada dengan narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sansuri


Selengkapnya
20

Susun Startegis Sosialisasi Pilkada 2024, KPU NTB Kumpulkan seluruh KPU Kab/Kota

Susun Startegis Sosialisasi Pilkada 2024, KPU NTB Kumpulkan seluruh KPU Kab/Kota Dalam rangka menyusun strategis sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, KPU Provinsi NTB kumpulkan seluruh Ketua Divisi Sosiklih Parmas se NTB sabtu (20/7) di Mataram Kegiatan yang dibalut dalam Rapat Koordinasi ini juga membahas terkait standar pelayanan informasi publik pada masa tahapan Pilkada 2024 Dalam sambutannya, Ketua Divisi Perencanaan data dan informasi Halidy mengatakan "kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan terutama terkait dengan sosialisasi agar linier dengan KPU Provinsi. "Perlu Formula yang tepat dalam melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi yang dilakukan tepat sasarannya", sambuh halidy Sementara itu Ketua Divisi Teknis Zuriati mengingatkan peran sentral KPU Kabupaten Kota dalam menusun DPT. "Ini harus diperhatikan data-datanya, karena mestinya TPS harus dekat dengan rumah pemilih itu sendiri. Nah disitu sebenarnya yang harus kita perhatikan pada saat sekarang dalam penyusunan daftar pemilih, ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi kedepannya", ujar Zuriati Perihal standar pelayanan informasi, ia menyampaikan peran kasubag teknis sesungguhnya dalam rakor sosialisasi tersebut. "Jangan sampai ada pihak yang merasa tidak terlayani dengan baik, informasi apapun yang diminta kita harus bisa menjelaskan apakah yang diminta dapat kita berikan dalam bentuk data ataupun hanya informasi saja". "Misalnya meminta data ijazah dari bakal Pasangan calon kita kasih apa enggak, tetapi bukan berarti informasinya tidak, bukan kita berikan ijazahnya tetapi kita berikan informasi", sambung Zuriati Lain hal dengan Zuriati, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman lebih mengingatkan kerjasama dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi. "Kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya pendidikan pemilih kita memunculkan seperti membuat Pelopor Desa Demokrasi", Menurutnya, kita bisa melihat dampak yang maksimal dari program DP3 dahulu, di Desa Mantun Sumbawa Barat naik partisipasinya dibanding pada pemilu 2019, atau misalkan di Desa Barabali pada saat itu rendah sekali paling rendah di Lombok Tengah, sekarang sudah tinggi dan bahkan kader DP3 nya menjadi anggota PPK. "Menurut saya itulah cara kita untuk bagaimana meningkatkan Partisipasi di dalam Desa", tegas Hilman Turut hadir peserta pada rakor tersebut seluruh Sekretaris dan Kasubbag Tekmas se KPU Kab/Kota se NTB


Selengkapnya
22

KPU NTB Kunjungi BPK Perwakilan NTB, Persiapan Pemeriksaan

KPU NTB Kunjungi BPK Perwakilan NTB, Persiapan Pemeriksaan Sekretaris dan Pejabat Struktural Lingkup Sekretariat KPU Provinsi NTB hadir pada kegiatan persiapan pemeriksaan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/7/2024). Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa KPU dan BPK dapat menjadi mitra untuk mencapai tujuan pengelolaan anggaran yang baik. “Kami berharap, proses pemeriksaan berjalan smooth saja, karena KPU Kabupaten/Kota perlu menyiapkan dokumen-dokumem yang akan diaudit,” terang Mars. Dirinya juga menjelaskan laporan realisasi seluruh satuan kerja KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Sementara itu Tim Pemeriksa BPK Perwakilan NTB meminta dokumen yang disiapkan berdasarkan tahapan yang beririsan pada belanja keluar saja. Tim pemeriksa mengusulkan agar KPU Provinsi NTB membuat telaah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam penyusunan e-catalog berdasarkan katalog regional. "Tentu ini ini yang pertama di KPU", harap salah satu tim. Tim Pemeriksa dari BPK Perwakilan NTB menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait entitas dan sistem pengendalian internal di KPU Provinsi NTB. Karena kegiatan ini juga untuk mengetahui pengelolaan anggaran Pemilu 2024 di KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota di NTB. Selain itu BPK Perwakilan NTB juga akan melakukan pemeriksaan secara sampling kepada KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.


Selengkapnya
21

KPU NTB Santuni Anak Yatim, KPU NTB: Ini Kewajiban Kita Semua

KPU NTB Santuni Anak Yatim, KPU NTB: Ini Kewajiban Kita Semua KPU Provinsi NTB menyantuni anak yatim Alfalah di lingkungan Dasan Agung Baru. kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang di selenggarakan KPU Provinsi NTB dan KPU se Indonesia guna memupuk kepedulian sesama. Dalam sambutannya Senin (16/7), Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Mastur mengatakan, ini adalah kewajiban kita semua sebagai umat beragama. Ia mengingatkan bahwa jika kita dekat dengan anak yatim, jarak antara Rasullullah dengan pengikutnya kelak di surga seperti dekatnya dua jari telunjuk dengan jari tengah. Mastur mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang menunjukkan kedekatan dan kebersamaan. "Menyantuni anak yatim juga dapat membawa keberkahan dalam hidup seseorang", sambungnya Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan zikir bersama dan pemberdayaan santunan kepada sejumlah anak yatim oleh pimpinan KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya