KPU NTB Minta KPU Kabupaten/Kota se NTB Atur Mekanisme Revisi Anggaran Hibah

 

Laksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan KPU Kabupaten Kota se NTB, KPU Provinsi NTB meminta kepada jajarannya untuk mengatur Mekanisme Revisi Anggaran Hibah Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid dalam sambutannya Jumat (20/12) mengatakan, KPU kabupaten kota se NTB harus mengecek dahulu apakah seluruh pekerjaan itu telah ter SPJ kan.

"Hal ini penting, barulah kita bisa ketahui sisa anggaran atas belanja", tandasnya

"Selain itu apabila ada sisa anggaran, apakah boleh di revisi secara aturan. Ini kita bicara boleh atau tidak boleh, Bukan bisa atau tidak bisa lagi", sambung Khuwailid

"Jadi batas revisi jangan sampai dilewati dan harus dihitung dengan benar", tutupnya

Senada dengan Khuwailid, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengintruksikan kepada Sekretaris KPU kabupaten kota agar seluruh kegiatan pada tahun 2024 harus sudah diperhitungkan, dialokasikan dan dipertanggungjawabkan semuanya.

"Tahun 2024 harus clear dan sudah teranggarkan termasuk untuk kegiatan konsolnas", ujar Mars

"Pada tahun 2025 tidak ada lagi kegiatan tahun 2024 yang tidak dibayarkan termasuk pertanggungjawaban badan adhoc, pungkasnya

Sementara itu Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kepatuhan Internal Kantor DJBP Provinsi NTB, Heru Suprianto menjelaskan teknis Mekanisme revisi anggaran sisa hibah.

Menurutnya, DJPB Sebagai Bendahara Umum Negara, menilai KPU NTB dalam mengelola anggaran sampai saat ini sudah merealisasikan 95 persen, ini sudah sangat baik, ungkapnya.