BeritaTerkini

Kamis, 02 November 2023 07:00
162

Calon Anggota DPD Dapil NTB Lakukan Validasi dan Approval Surat Suara Pemilu Tahun 2024

Calon Anggota DPD Dapil NTB Lakukan Validasi dan Approval Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Seluruh calon Perseorangan Anggota DPD Dapil NTB melakukan Validasi dan Approval Surat Suara Pemilu Tahun 2024 pada acara rapat koordinasi Validasi dan Approval surat suara yang diselenggarakan KPU Provinsi NTB, Rabu (2/11) di Ruang Rapat KPU Provinsi NTB Acara yang dihadiri 22 Calon Anggota DPD ini diikuti oleh stakeholder terkait yaitu Bawaslu, Bakesbangpolpoldagri, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyampaikan, kemarin partai politik sudah melakukan Validasi dan Approval Dummy, sekarang giliran calon anggota DPD Dapil NTB agar memastikan validitas nama, nomor urut, jenis kelamin serta daerah pemilihan, agar sesuai dengan yang diajukan. “Nama, nomor urut, gelar, jenis kelamin tidak boleh berbeda dengan identitas yang dimiliki. Semua peserta pemilu baik partai politik maupun calon anggota DPD Dapil Provinsi NTB tidak boleh Keliru”, tegas Suhardi. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB, Yan Marli menambahkan, dalam calon anggota DPD tidak dapat hadir, maka harus ada surat mandat untuk oaring di kuasakan untuk lakukan validasi dummy surat suara, imbuh Yan. Lain hal dengan Yan Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zuriati, menyampaikan setelah proses validasi KPU Provinsi NTB akan melaporkan hasil Validasi dan Approval kepada KPU Repubik Indonesia. Hal ini penting sebagai dasar pencetakan surat suara yang nantinya akan ditarik langsung dari aplikasi Silon, Sambung Zuriati “Penting agar inputan nama, gelar dan lainnya pada Silon harus dipastikan telah sesuai. Selain itu KPU RI juga telah menyiapkan alat bantu mencoblos bagi pemilih disabilitas Tuna Netra”, tutupnya.

Selengkapnya
Rabu, 01 November 2023 07:00
29

18 Partai Politik Tingkat Provinsi NTB Lakukan Validasi dan Approval Surat Suara Pemilu 2024

18 Partai Politik Tingkat Provinsi NTB Lakukan Validasi dan Approval Surat Suara Pemilu 2024 KPU Provinsi NTB telah melaksanakan Rapat Koordinasi Validasi dan Approval Dummy Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB, Rabu (1/11). Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud memaparkan bahwa Rapat Koordinasi ini sangat penting karena terkait Surat Suara yang akan digunakan dalam Pemilu Tahun 2024. "Rapat Koordinasi ini sangat penting karena Partai Politik harus memastikan validitas nama, gelar, nomor urut, jenis kelamin, dan Dapil, agar sesuai dengan yang telah diajukan oleh Partai Politik.”, ujar Suhardi. Selain itu, Suhardi mengingatkan, agar setiap nama Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi NTB dicermati dengan baik, tidak boleh keliru. “Sebelumnya, KPU Provinsi NTB telah melakukan validasi di Jakarta bersama KPU RI, hasil validasi yang telah kami lakukan agar dicermati kembali oleh Partai Politik, serta menyampaikan catatan kepada KPU Provinsi NTB apabila terdapat kekeliruan terkait data Calon pada Dummy Sura Suara", imbuh Suhardi. Sementara itu Kadiv. Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli mengharapkan Pengurus Partai Politik agar ikut serta mencermati Dummy Surat Suara. "Kami berharap Ketua Partai Politik yg akan melakukan Validasi dan Approval Dummy Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB, dalam hal Ketua Partai Politik tidak dapat hadir, maka harus ada surat mandat.", tegas Yan Marli. “Nantinya hasil Validasi dan Approval Dummy Surat Suara ini akan lakukan singkronisasi dengan silon pada tanggal 3 November untuk di cetak dalam DCT oleh KPU RI dan akan menjadi Dummy surat suara” sambung yan Sementara itu Kadiv Teknis Penyelenggaraan Zuriati meminta kepada Pengurus Partai Politik jika ada terjadi kekeliruan, agar di paraf tempat terjadi kekeliruan tersebut, ujarnya Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Perwakilan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Perwakilan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi NTB, serta 18 Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi NTB

Selengkapnya
Sabtu, 28 Oktober 2023 07:00
32

Hari Sumpah Pemuda, KPU NTB Ajak Nobar Film Mahasiswa UIN Mataram

Hari Sumpah Pemuda, KPU NTB Ajak Nobar Film Mahasiswa UIN Mataram Dalam memperingati hari sumpah pemuda ke 95, KPU Provinsi NTB Ajak mahasiswa dan seluruh Civitas UIN Mataram Nonton Bareng Film Kejarlah Janji, Sabtu (28/10) Ini adalah agenda nobar ke dua yang digagas oleh KPU Republik Indonesia secara serentak dalam sepekan ini. Dalam sambutannya Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Agus Hilman mengatakan, KPU Goes To Campus kali ini sengaja KPU Provinsi NTB laksanakan di UIN untuk mengajak seluruh mahasiswa Generasi Milenial dan Gen Z menjadi Pemilih yang cerdas Ia mengungkapkan bahwa Milenial dan Gen Z adalah penentu Hasil Pemilu 2024 mendatang, jumlahnya lebih dari setengah jumlah pemilih di NTB Ia berharap setelah menonton film besutan sutradara Garing Nugroho dan bintangi film Ibnu Jamil dan Cut Mini menjadi pelajaran politik untuk kita semua, meski alur ceritanya pemilihan kepala desa, masing relevan untuk Pemilu 2024 ini, tegasnya Sementara itu Wakil Rektor dua UIN Mataram Prof Dr. H.M. Zaki mengatakan, sangat penasaran dengan film ini. “Saya sempat menonton trailernya di YouTube, sangat menarik untuk kita tonton” Dirinya mengamati, anak anak mahasiswa UIN Mataram sangat antusias menantikan nobar ini, semoga kita memetik ilmu dan pelajaran dari kisah cerita film kejarlah janji ini, tutupnya  

Selengkapnya
Minggu, 22 Oktober 2023 07:00
38

Peringati Hari Santri, KPU NTB Ajak Santri Nobar Film

Peringati Hari Santri, KPU NTB Ajak Santri Nobar Film Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2023, KPU Provinsi NTB mengajak para santri nonton bareng film “Kerjalah janji” karya Sutradara Garing Nugroho. Kegiatan dilaksanakan serentak di wilayah Indonesia pada tanggal 22 Oktober, di KPU Provinsi NTB merayakan hari santri di pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada dengan mengajak seribu santriwan santriwati nobar. Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud yang hadir dan membuka acara tersebut mengatakan para santri harus menjadi pemilih yang cerdas untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. “Tidak ada model pendidikan yang paling tepat di masa-masa sekarang ini yakni model pondok pesantren” Ia berharap setelah menonton film ini, para santri tidak boleh ada yang golput, harus datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, ujarnya Diterima di kediamannya Ketua Yayasan Ponpes Nurul Haramain TGH Hasanain mengapresiasi kegiatan menyemarakkan hari Santri. Dirinya berharap para santri di ponpes yang ia pimpin dapat memetik makna kepemiluan dalam kegiatan nobar ini, tegasnya Diwaktu yang sama KPU Kabupaten/Kota se NTB juga melaksanakan kegiatan nobar film dan pentas kesenian Santri di sepuluh titik di pondok-pondok pesantren yang tersebar di wilayah NTB Hadir pada nobar tersebut seluruh Anggota, Sekretaris, Jajaran Struktur dan staf pelaksana KPU Provinsi NTB. Di kesempatan tersebut terlihat hadir menyemarakkan nobar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB

Selengkapnya
Jumat, 13 Oktober 2023 07:00
108

KPU NTB dan Pemprov Tandatangani NPHD Anggaran Pilgub NTB 2024

KPU NTB dan Pemprov Tandatangani NPHD Anggaran Pilgub NTB 2024 KPU Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024 mendatang, Jumat (13/10) di Kantor Gubernur NTB. Jumlah anggaran yang disepakati sebesar 138 Miliar untuk KPU Provinsi NTB dan 36 Miliar untuk Bawwaslu NTB Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud bersyukur penandatangan NPHD telah dilaksanakan tepat waktu sebelum batas akhir yang ditargetkan oleh KPU RI, tanggal 15 Oktober 2023 Menurutnya diskusi sebelum angka hibah ini disepakati tentu perdebatannya penuh dengan kalkulasi yang mendetail agar Pembiayaan-pembiayaan utama dan pembiayaan supporting dapat terpenuhi secara layak dan pantas. “Secara anggaran Pembiayaan Pilgub 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pilgub sebelumnya karena lebih kepada efisiensi dimana bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada di 10 Kabupaten/kota juga. Sharing anggaran dan berbagi tanggung jawab”, ujar Suhardi Sementara itu Penjabat Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya mengatakan agenda politik yakni Pilkada, harus menjadi prioritas Dinamika tawar menawar, kesepakatan item yang kita tuangkan menjadi nominal untuk mencakup seluruh kegiatan, angka demi angka akhirnya sekarang kita sudah sepakati di NPHD. Itu menandakan pelaksanaan Pilgub fardu ain, insya Allah akan berjalan lancar. Karena salah satu tugas Penjabat Gubernur adalah memastikan tahapan persiapan Pilkada dilakukan dengan sebaik-baiknya, ujar Miq Gita “Kesepakatan ini segera kami akan laporkan ke Menteri Dalam Negeri. Saya bisa bayangkan wajah Mendagri bahagia mendengar kesempatan ini, karena tidak banyak Provinsi yang sudah bersepakat memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024, sambungnya Terakhir ia mengapresiasi kerja-kerja KPU NTB dan Bawaslu NTB di tahun 2024, tahun Politik. “Saya tidak bisa bayangkan belum selesai tahapan Pemilu 2024 khususnya Pemilu Legislatif yang normal-normal saja, lalu akan memasuki tahapan Pilkada 2024. Tentu ini menguras tenaga dan konsentrasi teman-teman penyelenggara pemilu. “Apalagi jikalau tahapan Pilpresnya dua putaran, tentu akan sangat berat bebannya”. “Oleh karena itu saya secara khusus akan menugaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk turut serta membantu sosialisasi Pemilu dan Pilkada 2024, tegas Miq Gita

Selengkapnya
Jumat, 06 Oktober 2023 07:00
64

Bahas Anggaran Pilgub NTB 2024, KPU NTB dan Pemprov NTB Duduk Bersama

Bahas Anggaran Pilgub NTB 2024, KPU NTB dan Pemprov NTB Duduk Bersama Guna Mempersiapkan Hibah Anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil NTB Tahun 2024, KPU Provinsi NTB dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB duduk bersama untuk menyamakan pandangan dan jumlah yang akan disepakati untuk perhelatan Pilgub NTB 2024 mendatang, Jumat (6/10) di Kantor Gubernur NTB Hadir Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural dan Fungsioanal KPU Provinsi NTB. Sementara itu TAPD Pemprov NTB diwakili oleh Kepala Bakesbangpoldagri, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Jajaran, dan Plt Sekda NTB. Diwawancarai secara terpisah Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM Agus Hilman yang hadir pada rapat tersebut mengatakan, diskusi berlangsung alot terkait jumlah besaran Anggaran Pilgub. Dirinya berharap jumlah yang diusulkan oleh KPU Provinsi NTB ke Pemda sejumlah 150 Miliar dapat di setujui. Angka ini yang jauh di bawah usulan anggaran Pilgub NTB 2018. Kalau turun lagi mentoknya-mentoknya di angka 141 Miliar, angka ini juga sudah sangat minimalis sekali, ujar Hilman Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Asep Suhlan mengatakan, pihaknya memahami kondisi Keuangan Daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Ada hal yang tidak bisa dihindarkan yaitu Honor penyelenggaran Adhoc yang mengalamai kenaikan dan Anggaran untuk Kebutuhan Logistik Pilkada. “Porsinya ini sampai delapan puluh persen dan jumlah anggaran yang di usulkan”, tegas Asep. Telah ada kata sepakat dengan Kepala BPKAD bahwa anggaran Pilgub NTB sekitar 138 Miliar, sambung Asep Selanjutnya jika ada kata sepakat KPU dan Pemda, KPU akan menyiapakan naskah perjanjian NPHD Nya, lalu Rekening Penampung dana Hibah, untuk Kemudian di Registrasi dan terakhir dilakukan Revisi atau saya biasa singkat 3R”, papar Asep

Selengkapnya