BeritaTerkini

24

Pleno Hari 1: Rekapitulasi di Kota Bima, Lombok Utara dan Kota Mataram selesai.

Pleno Hari 1: Rekapitulasi di Kota Bima, Lombok Utara dan Kota Mataram selesai. Pelaksanaan Hari Pertama Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi NTB menuntaskan 3 Kabupaten/Kota yakni Kota Bima, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Pembaca hasil dari untuk jenis pemilihan yakni mulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Untuk Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara berjalan lancar berlangsung sehari di tanggal Selesa (5/3). Lain hal dengan jalannya pembacaan hasil oleh KPU Kota Mataram yang sempat diskorsing oleh KPU Provinsi NTB hingga pagi hari Rabu (6/2). Hal ini disebabkan adanya perbedaan perolehan suara di tingkat TPS pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada jenis pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi. Bawaslu Provinsi NTB menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi NTB untuk di lakukan pengecekan oleh KPU Kota Mataram. Bahwa hasil saran perbaikan tersebut telah dicermarti oleh KPU Kota Mataram di Pleno Tingkat Provinsi NTB, dengan menyampaikan hasil pencermatan ke Bawaslu NTB. Turut hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu NTB, Bawaslu Kabupaten/Kota, Saksi perwakilan calon presiden dan wakil presiden, Saksi Partai Politik, Saksi calon anggota DPD serta jurnalis. Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, Anggota KPU Provinsi NTB, Agus Hilman, Zuriati, Halidy dan Mastur. Turut hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu NTB, Bawaslu Kabupaten/Kota, Saksi perwakilan calon presiden dan wakil presiden, Saksi Partai Politik, Saksi calon anggota DPD serta jurnalis.


Selengkapnya
28

KPU NTB Pastikan PSU di 8 Kab/Kota Berjalan Lancar

KPU NTB Pastikan PSU di 8 Kab/Kota Berjalan Lancar KPU Provinsi NTB melaksanakan Monitoring Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Diharapkan PSU dapat berjalan Lancar dan sesuai mekanisme. Delapan Kabupaten Kota Tersebut adalah, Kota Mataram 6 TPS, Lombok Utara 1 TPS, Lombok Tengah 2 TPS, Lombok Timur 2 TPS, Sumbawa 6 TPS, Dompu 1 TPS Kota Bima 1 TPS dan Bima 34 TPS Tampak proses PSU di Kota Mataram tepatnya di Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Sandubaya di supervisi langsung oleh Anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros beserta jajaran Sekretaris Jenderal KPU dan KPU Provinsi NTB. Jika di akumulasi umlah seluruh TPS yang melakukan PSU sebanyak 53 TPS. Menurut Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid, PSU di Provinsi NTB dikategorikan menjadi dua hal penyebab. Yang pertama adalah warga masyarakat yang mencoba menyalurkan pilihan pada 14 Februari 2024 yang lalu namun beralamat tidak sesuai dengan alamat KTP Elektroniknya. Mustinya pemilih tersebut harus mengurus pindah memilih jika ingin menyalurkan hak pilihnya. Yang kedua akibat pengurusakan TPS. Hal ini terjadi di Kabupaten Bima Kec Parado. Pengerusakan TPS ini menyebabkan kotak suara, formulir-formulir, surat suara dan kelengkapan TPS lainnya terbakar.


Selengkapnya
27

KPU NTB Kembali Raih Empat Penghargaan Nasional

KPU NTB Kembali Raih Empat Penghargaan Nasional   KPU Provinsi NTB kembali meraih empat penghargaan nasional dari KPU Republik Indonesia. Penghargaan diberikan pada acara Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, di Jakarta 29-30 Desember Keempat penghargaan tersebut adalah Terbaik II Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 kategori Provinsi Sedang; dan Terbaik II Pengelolaan Barang Milik Negara untuk wilayah Provinsi Tahun 2024 kategori Provinsi Kecil. Selain itu KPU Provinsi Mendapatkan penghargaan terbaik II Laporan Keuangan (LK) Triwulan III Tahun 2024 tingkat wilayah kategori Provinsi sedang; dan Terbaik III penguatan kelembagaan badan adhoc Pemilu 2024 Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal serta Deputi Bidang Administrasi KPU Republik Indonesia kepada Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
25

KPU Republik Indonesia Lantik 40 Komisioner di 8 Kabupaten/Kota di NTB

KPU Republik Indonesia Lantik 40 Komisioner di 8 Kabupaten/Kota di NTB 40 Komisioner di 8 Kabupaten/Kota se NTB dilantik oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari secara luring dan daring pada Selasa (20/2). Pelantikan dilakukan secara luring bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta dan daring bertempat di Kantor KPU Provinsi NTB. Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Republik Indonesia menekankan agar kerja-kerja dilakukan secara efektif, solid dengan berpegangan pada peraturan perundangan serta bersifat hierarkhis. "Pesan saya dalam bekerja agar berpedoman pada peraturan perundangan serta dalam menjalankan tugas kepemimpinan kepemiluan di daerah dilakukan secara efektif yakni dengan keteladanan" papar Hasyim. Diakhir Hasyim Asy'ari berpesan kepada Anggota yang dilantik agar melakukan supervisi dan monitoring rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang sedang berlangsung. Ia meminta tahapan ini berjalan secara jujur, transparan dan akuntabel, sehingga kemurnian dan keaslian suara pemilih dapat terjaga. Ke 8 KPU Kabupaten/Kota tersebut yakni KPU Kabupaten Lombok Barat, KPU Kabupaten Utara, KPU Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, KPU Kabupaten Sumbawa, KPU Kabupaten Dompu, KPU Kabupaten Bima dan KPU Kota Bima.


Selengkapnya
45

Pasca 14 Februari KPU NTB Analisa Potensi Masalah

Pasca 14 Februari KPU NTB Analisa Potensi Masalah Setelah 14 Februari, Jajaran internal KPU Provinsi NTB dan KPU se NTB menganalisa potensi masalah yang timbul. Bertempat di ruang command center pemilu 2024, Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid meminta KPU Kab Kota dan KPU Provinsi NTB mencatat seluruh permasalahan yang di monitoring pada H 14 Februari lalu. Dirinya mengingatkan potensi-postensi tersebut dapat berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika tidak diatensi dengan baik, tambahnya. Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklihparmas SDM Agus Hilman, perlu pemantauan khusus kepada jajaran adhoc di lapangan. Ia meminta kepada KPU kab kota untuk tidak membiarkan KPPS, PPS, dan PPK bekerja sendiri, ini perlu perlu di atensi dan perhatian khusus. "Kesehatan mereka juga perlu menjadi perhatian. Jangan lupa sumplemen dan vitamin di konsumsi", imbuhnya Lain hal dengan Hilman, Ketua Divisi Hukum pengawasan Mastur, berharap tidak banyak potensi hukum yang timbul. Ia meminta kepada KPU kab kota agar terus mendampingi Divisi Teknis Dalam proses penghitungan hingga rekapitulasi suara mendatang, harapnya


Selengkapnya
35

KPU Provinsi NTB Adakan Doa Bersama Anak Yatim Untuk Kelancaran Pemilu 2024

KPU Provinsi NTB Adakan Doa Bersama Anak Yatim Untuk Kelancaran Pemilu 2024 KPU Provinsi NTB gelar santunan dan doa bersama anak yatim menjelang Pemilu Serentak 2024 pada Jum'at 10/2. Acara santunan digelar secara serentak oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se Indonesia. Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid menyampaikan kegiatan santunan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh KPU. "semoga dengan kegiatan yang baik ini, doa dari kita bersama dapat memperlancar proses Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 sehingga akan menghasilkan Pemimpin yang baik bagi seluruh warga Indonesia" ungkap Khuwailid. Kegiatan santunan dan doa bersama dihadiri oleh Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Pelaksana KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya