BeritaTerkini

Senin, 05 Januari 1970 07:00
626

Hari Keempat Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bima (5 Juni 2023)

Hari Keempat Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bima (5 Juni 2023) Pada Pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 hari Keempat di Kabupaten Bima oleh KPU Kabupaten Bima, Tim Kirab mengunjungi beberapa titik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut titik yang dikunjungi Tim Kirab Pemilu: Mengawali kegiatan sosialisasi Tim Kirab Pemilu 2024 mengunjungi masyarakat di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Selanjutnya titik sasaran berikutnya adalah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Tim Kirab selain mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2024 juga membagikan doorprize bagi masyarakat Untuk menyemarakkan pelaksanaan Pemilu 2024, Tim Kirab Pemilu melanjutkan sosialisasi dititik terpencil di beberapa Desa di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Hal ini dilakukan karena hak semua masyarakat untuk mendapatkan informasi Pemilu 2024, sehingga Suara dari Rakyat dapat dipergunakan oleh Rakyat dalam menentukan arah bangsa kedepan Teman Pemilih di Kabupaten Bima, kira-kira Tim Kirab Pemilu 2024 akan berkunjung ketitik mana lagi ? apakah tempat teman pemilih merupakan titik selanjutnya ? pantau terus media sosial KPU NTB ya teman pemilih

Selengkapnya
Minggu, 04 Januari 1970 07:00
621

KPU NTB Laksanakan Verifikasi Faktual Partai Prima

KPU NTB Laksanakan Verifikasi Faktual Partai Prima KPU Provinsi NTB laksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat DPW Provinsi NTB sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 ke Kantor DPW Provinsi NTB Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Minggu (2/04). Proses Verifikasi faktual kepengurusan Partai Prima ini adalah tindak lanjut dari hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Pemilu 2024 dimana Partai Prima dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Republik Indonesia sebagaimana pengumuman Nomor: PU Nomor : 31/PL01.1-PU/05/2023 ditandatangani oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari 31 Maret 2023. Sebelumnya Bawaslu Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/111/2023 memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Partai Prima. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Kantor DPW Partai Prima, Petugas Verifikator KPU Provinsi NTB yang melaksanakan verifikasi faktual adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Yan Marli beserta tim verifikator Sekretariat KPU Provinsi NTB. Pada Tahap Verifikasi, Petugas memverifikasi membawa SK Kepengurusan partai politik dan Dokumen kepemilikan kantor tetap. Selain itu mencocokan SK kepengurusan dengan SK yang dimiliki parpol, menghadirkan Ketua, Sekretaris, Bendahara partai politik, dan menghadirkan 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya mencocokan nama pengurus sesuai dengan SK pengurus dan identitas yang bersangkutan.

Selengkapnya
Sabtu, 03 Januari 1970 07:00
632

Hari Kedua Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bima (3 Juni 2023)

Hari Kedua Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bima (3 Juni 2023) Mengawali sosialisasi di Kabupaten Bima Tim Kirab Pemilu 2024 mengunjungi beberapa titik untuk mensosialisasikan Pemilu 2024, berikut tempat yang menjadi tujuan Tim Kirab Pemilu 2024: Pertama Tim Kirab Pemilu 2024 menyapa masyarakat yang berada di Pasar Sila, Kecamatan Bolo. Informasi yang diberikan berupa Peserta Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Daerah Pemilihan, ajakan untuk tidak golput serta informasi lainnya berkaitan dengan Pemilu. Tim Kirab Pemilu 2024 berlanjut menuju titik di Desa Kananta, Kecamatan Soromandi untuk menyapa masyarakat Kanantan. Dipenghujung hari menutup sosialisasi, Tim Kirab Pemilu 2024 mengunjungi Masyarakat yang sedang beraktifitas disalah satu café di Kecamatan Bolo. Teman Pemilih apakah tempat teman pemilih ingin dikunjungi oleh Tim Kirab Pemilu 2024 ? jangan lupa selalu pantau terus perjalanan Tim Kirab Pemilu 2024 melalui media sosial KPU NTB

Selengkapnya
Kamis, 01 Januari 1970 07:00
631

Terima Audiensi PPUAD, Ketua KPU NTB: Pemilu harus Ramah Disabilitas

KPU Provinsi NTB menerima audiensi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Senin (14/2). Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengungkapkan kebahagiaannya saat disambangi oleh perwakilan dari PPUAD. "Menurutnya, KPU telah mengakomodir pelaksanaan Pemilu yang ramah terhadap disabilitas. Saya senang sekali kedatangan tamu dari PPUAD, karena dari ragam disabilitas dipersatukan dalam satu organisasi yang terkait langsung dengan Kepemiluan," ungkapnya. Selain itu, ia pun menyampaikan bahwa selama ini KPU telah mengakomodir pelaksanaan Pemilu yang ramah terhadap kelompok disabilitas. "KPU sudah memiliki Rekap Daftar Pemilih kelompok disabilitas, jadi setiap TPS yang terdapat pemilih disabilitas telah ada fasilitasi khusus untuk menyalurkan hak pilihnya adalah keberpihakan KPU," ungkap Suhardi. Sementara itu, Ketua PPUAD, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa salah satu tujuannya berkunjung ke KPU NTB adalah untuk silaturahiim sekaligus memperkenalkan kepengurusan yang baru. "Kami bersilaturahiim ke KPU NTB untuk memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus menyampaikan agar KPU dapat mengakomodir kelompok disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu," ujar Ahmad. "Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi oleh KPU kepada kelompok disabilitas agar haknya untuk bisa memilih dapat terpenuhi," sambungnya Turut hadir dalam audiensi ini Kepala Bagian Tenis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat, I Made Meta Arta yang sekaligus menjadi moderator dalam audiensi tersebut.      

Selengkapnya
Kamis, 01 Januari 1970 07:00
621

Sharing Pengelolaan Logistik Tunjang Pelaksanaan Pemilu Berintegritas

KPU NTB melaksanakan Kajian Teknis Seri 10 mengangkat tema Pengelolaan Logistik untuk tunjang persiapan Pemilu Serentak 2024 yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-NTB melalui media zoom, Kamis (17/2). Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB, Zuriati mengungkapkan pentingnya pembahasan terkait pengelolaan logistik khususnya pungut hitung dalam Pemilu 2024 mendatang. "Kita mengangkat topik ini karena pada pelaksanaan Pemilu-Pemilu sebelumnya terjadi permasalahan logistik yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan," ungkap Zuriati. Ia melanjutkan, "Pembahasan terkait logistik ini semoga nantinya dapat meminimalisir risiko terjadinya permasalahan logistik pada Pemilu 2024 mendatang," imbuh Zuriati. Sementara itu, Kadiv. Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Agus Hilman menyampaikan perlunya melakukan mitigasi dan antisipasi dari sekarang terkait pendistribusian logistik dengan memperhitungkan cuaca pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan. Selain itu, ia menyampaikan "Logistik ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas pada tiap-tiap tahapan Pemilu, sehingga tidak boleh diabaikan," ujar Hilman. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sharing pengalaman oleh KPU Kabupaten/Kota terkait permasalahan pengelolaan logistik pada pelaksanaan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kabag. Keuangan, Umum, dan Logistik, Kabag. Teknis dan Parmas, dan Kasubbag. Umum dan Logistik KPU NTB.

Selengkapnya
Kamis, 01 Januari 1970 07:00
637

Laksanakan Rakor Data Pemilih, KPU NTB: Singkronkan Data Kependudukan dengan Data Pemilih

Bertempat di Kota Bima, KPU Provinsi NTB menyelenggarakan KPU Provinsi menyelenggarakan Rapat koordinasi Data Pemilih Tahapan Pemilu 2024, pada kesempatan tersebut Ketua KPU Provinsi NTB menyampaikan bahwa tindaklanjut Sinkronisasi antara data kependudukan dan data pemilih menjadi penting dan turut menjamin kualitas pemilu. (19/9) Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud meminta peserta rakor untuk tetap mencermati hasil rakor secara cermat dan tepat dalam mensukseskan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan memperhatikan 3 elemen penting yaitu Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan Pemilih yang akan memilih, tegas Suhardi. Sementara itu ketua Divisi Hukum dan pengawasan KPU Provinsi NTB Yan marli menyampaikan bahwa pentingnya history data yang disampaikan dari Dukcapil kepada KPU sebagai dasar KPU untuk memfaktualkan data tersebut sehingga menghasilkan data yang valid. Dikesempatan itu juga Ketua Divisi Perdatin KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan rakor yang menghadirkan BPMPD Provinsi NTB dan 2 Perwakilan Dukcapil Kabupaten Bima dan Dukcapil Kota Bima bahwa KPU harus melakukan Komunikasi secara Intens baik formal maupun non formal untuk menyelesaikan masalah Data kependudukan seperti data ganda, data meninggal dan data tidak padan. Hadir peserta Rakor sebanyak 50 orang terdiri dari Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan dan Operator Pemutahiran Data Pemilih serta BPMPD Provinsi NTB dan Dukcapil Kab Bima dan Kota Bima.

Selengkapnya