BeritaTerkini

Rabu, 25 Mei 2022 07:00
2032

Pemilu 2024 Butuh Rp 76 Triliun. Terbanyak untuk Honor KPPS

JAKARTA - Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, anggaran Pemilu Serentak 2024 diperkirakan mencapai Rp 76 triliun. Dia menyebut, uang triliunan rupiah itu mayoritas akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu yang dimulai pada 14 Juni 2022. "Sekitar 82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu (elektoral proses) dan kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar 17 persen atau Rp 13,2 triliun," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Hasyim mengungkapkan, biaya pelaksanaan tahapan pemilu, mencakup honor badan adhoc mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), logistik pemilu dan alat pelindung diri. Anggaran yang paling besar adalah honor dan biaya operasional badan adhoc sekitar Rp 34,4 triliun atau 44,9 persen. "Anggaran badan adhoc itu kalau dilihat dari segi jumlahnya orangnya, PPK itu sekitar 36.000, PPS 260.000, dan KPPS 5.665.717 terrnasuk badan hukum di luar negeri dan juga dukungan sekretariat badan hukum. Total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang," ungkap Hasyim. Dia menyebut, anggaran logistik pemilu akan memakan beban senilai Rp 16 triliun atau 20,9 persen dan alat pelindung diri sebesar Rp 4,6 triliun. Bahkan, jika terjadi putaran kedua anggarannya menjadi Rp 12,4 miliar. Selain anggaran elektoral proses, lanjut Hasyim, pihaknya juga menyediakan anggaran kegiatan dukungan pemilu sekitar Rp 13,2 triliun atau 17 persen dari total anggaran Pemilu Serentak 2024. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung kantor dan Gudang sekitar 549 satuan kerja atau satker. "Kemudian kantor-kantor kita ada juga yang kena gempa, badai dan sebagainya, kalau terjadi setidaknya ada antisipasinya. Lalu untuk sarana dan operasional 549 satker kemudian anggota KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU," pangkas Hasyim Sumber: Lombok post (25/5)

Selengkapnya
Selasa, 24 Mei 2022 07:00
104

Persiapan Pemilu 2024, KPU NTB Hadiri Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dalam rangka Persiapan Tahapan Krusial Pemilu 2024, KPU Provinsi NTB Hadiri Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang di laksanakan secara Daring oleh KPU RI, Selasa (24/5) dengan peserta KPU Provinsi se Indonesia. Anggota KPU RI Betty Epsilon Indroos dalam sambutannya mengatakan, "Rakor ini diperuntukkan untuk Daftar Pemilih Berkelanjutan, namun dihajatkan pula untuk mempersiapkan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024". Dirinya berharap Sidalih dapat terintegrasi dengan aplikasi lembaga pemerintah lainnya seperti Disdukcapil dan Imigrasi. Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTB H Syamsuddin yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan, "di Provinsi NTB terjadi peningkatan Daftar Pemilih Berkelanjutan dari Semester kedua Tahun 2021 ke Triwulan pertama Tahun 2022 sebesar 0,11 persen".   Hal ini membuktikan bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Provinsi NTB berjalan normal, ada mutasi keluar dan mutasi masuk, ujar H. Syam Sementara itu Plt. Kapusdatin KPU RI Andre Putra Hermawan mengatakan, saat ini di Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) telah ada menu khusus untuk masyarakat melapor, di versi Sidalih 1.7.3 "Kami berharap selain untuk mempermudah masyarakat, dapat mempermudah operator Sidalih dalam menerima input masyarakat", ujar Andre   "Selain itu masih ada beberapa fitur yang akan kami kembangkan antara lain fitur pindah pemilih dan formulir Rekap Sidalih offline akan disesuaikan sesuai laporan model A.1-DPB", tutupnya

Selengkapnya
Sabtu, 21 Mei 2022 07:00
83

BELASUNGKAWA KPU NTB

#TemanPemilih Segenap Keluarga Besar KPU Provinsi NTB mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya Bapak Viryan, Anggota KPU RI Periode 2017 - 2022. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan dinerikan keikhlasan dan kesabaran. #KPUMelayani

Selengkapnya
Jumat, 20 Mei 2022 07:00
97

Pleno: KPU Provinsi NTB Putuskan 5 Hal Strategis

KPU Provinsi NTB putusan Lima Hal Strategis dalam Rapat Pleno internal, Jumat (20/5). Lima hal tersebut diantaranya Perencanaan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2022; Rencana Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor; Perkembangan Anggaran Hibah Non Pemilihan Tahun Anggaran 2022; Agenda Reformasi Birokrasi dan Pergantian Antar Waktu Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud, berharap Pleno yang diputuskan ini dapat menjadi Lagacy untuk KPU Provinsi NTB.     "Ada sumbangan pemikiran dari kita semua yang hadir pleno ini menciptakan Lagacy Pemikiran, yang tidak melulu dikaitkan dalam wujud benda saja", ujarnya Senada dengan Ketua, Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Hukum Pengawasan bahwa Yan Marli turut berkomentar, "semoga usulan Rencana Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dalam terlaksana dengan baik. Dirinya sangat menantikan Renovasi Kantor tersebut dapat dipakai pada tahapan Verifikasi Parpol ataupun tahapan penting Pemilu 2024 lainnya, ujar Yan   Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan, "Bahan yang kami tampilkan pada Pleno ini telah kami dahului dengan Rapat di internal Sekretariat dan kami siap melaksanakan seluruh putusan Pleno, baik yang terkait Penganggaran Pemilu maupun Anggaran Hibah non Pemilihan dan Teknis Kepemiluan.   Dirinya juga menampilkan beberapa rancangan inovasi yang sedang dalam pengerjaan yang nantinya akan mencegah beberapa indikator kesalahan tahapan teknis Pemilu khususnya bidang logistik "Insyaallah jika ini berhasil akan menjadi sumbangsih Pemikiran dari NTB untuk Indonesia kedepan", tutup Mars  

Selengkapnya
Kamis, 19 Mei 2022 06:00
90

KPU NTB Siapkan Jawaban Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

KPU Provinsi NTB hadiri persiapan penyampaian jawaban PMPRB ke kementerian PAN RB dan sosialisasi pengisian Lembar Kerja Elektronik Reformasi Birokrasi (LKE RB) Tahun 2022 Acara yang berlangsung dalam dua hari ini dimulai dari tanggal 17 s.d 18 Mei 2022 berlangsung secara Daring dengan peserta Sekretaris, Pejabat Struktural, dan Tim RB KPU Provinsi NTB Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya yang hadir pada acara tersebut mengatakan, KPU Provinsi NTB sudah menyiapkan epidence terkait LKE RB. KPU Provinsi NTB tinggal finaslisasi saja, ujar Mars "Insya Allah kami sangat siap untuk mengikuti penilaian mandiri sekaligus mengaplikasikan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) di satker KPU Provinsi NTB" sambung Mars

Selengkapnya
Rabu, 18 Mei 2022 07:00
98

Sah! Jumlah Pemilih NTB Periode April 2022 Berjumlah 3.734.589

#TemanPemilih, pada Selasa (17/05/2022) KPU NTB telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode April Tahun 2022. Rapat pleno ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan dan Data di seluruh KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud berharap agar KPU Kabupaten/Kota se provinsi dapat menghadirkan data pemilih yang terupdate dengan berbagai kreatifitas dan usaha mewujudkannya. Suhardi Soud juga berharap koordinasi khusus yang telah dilakukan KPU RI dengan KEMENDAGRI khususnya dengan Dirjen Dukcapil dapat tersambung hingga KPU Kabupaten/Kota. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode April 2022 ini, diputuskan jumlah pemilih di Provinsi NTB per Maret 2022 sejumlah 3.734.589 pemilih. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 160 pemilih dibanding data pada periode Maret 2022.

Selengkapnya