BeritaTerkini

Selasa, 14 Desember 2021 00:00
640

KPU NTB Anugerahi Penghargaan Reformasi Birokrasi Kepada KPU Kabupaten/Kota

KPU Provinsi NTB berikan penghargaan capaian Reformasi Birokrasi (RB) kepada KPU Kabupaten/Kota, Senin (13/12). Pemberian penghargaan dilaksanakan di KPU Provinsi NTB yang disaksikan oleh KPU Kabupaten/Kota se-NTB melalui zoom meeting.   Sebelumnya, KPU Provinsi NTB telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap KPU Kabupaten/Kota se-NTB untuk memenuhi indikator-indikator yang tersedia dalam LKE RB. Kadiv. Parmas dan SDM, Agus Hilman mengatakan bahwa pada prinsipnya capaian RB KPU Kabupaten/Kota ini bukan final. "Kami berharap tahun depan dapat dilaksanakan Monev RB secara berkelanjutan, sehingga dapat menjadi salah satu langkah untuk menilai sejauh mana progres yang telah dilakukan," ujar Hilman. "RB ini menjadi semacam perlombaan untuk mencapai performa yang terbaik untuk lembaga, karena RB bukan hanya tugas dari sekretariat saja, tetapi seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota harus terlibat dalam pelaksanaan RB ini," lanjut Hilman Dalam kesempatan itu KPU NTB memberikan penghargaan capaian Reformasi Birokrasi kepada KPU Kabupaten Bima sebagai Terbaik I dan KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai Terbaik II. #KPUMelayani #HumasKPUNTB @kpu_ri @kpukabupatenbima @kpulomboktimur

Selengkapnya
Selasa, 07 Desember 2021 00:00
636

KPU NTB Paparkan Rencana Tindak Lanjut DP3

KPU NTB paparkan Rencana Tindak Lanjut Program Pembekalan Pemateri Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) ke KPU RI, Selasa, (7/12) secara daring. Presentasi dengan judul KPU NTB Participation Action Riset disampaikan oleh KPU Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Agus Hilman dan Kasubbag Teknis dan Hupmas Alesta Rezal Dalam Pembukaannya, Ketua KPU RI Ilham Saputra berharap lahir gagasan atas program DP3, sebagai tolak ukur untuk perencanaan di tahun selanjutnya menjelang Pemilu 2024. Lebih lanjut ia mengatakan "Pilot Project ini baru sampai di level Provinsi, namun KPU RI sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama KPU kabupaten/kota di beberapa wilayah meski dengan keterbatasan anggaran, mampu menjalankan program DP3 dengan baik". Sementara itu, mendapatkan giliran keempat, KPU Provinsi NTB memaparkan presentasi hasil penugasan berupa Rencana tindak lanjut, Video Role Play dan Desain Alat peraga sosialisasi pelaksanaan DP3. Panelis sekaligus narasumber Khorunisa Nur Agustyati dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Aditya Perdana dari Universitas Indonesia (UI) dan Erik Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengapresiasi Rancangan Tindak Lanjut KPU Provinsi NTB. "Rencana tindak lanjutnya NTB sangat spesifik, ini ide brilian menggabungkan DP3 dengan Riset, kita jadi mengetahui langkah-langkah untuk mencegah angka partisipasi yang rendah, ujar Aditya salah satu panelis Mereka berharap rancangan ini dapat menjadi acuan pelaksanaan DP3 di seluruh Indonesia, tegasnya

Selengkapnya
Selasa, 07 Desember 2021 00:00
636

Bimbingan Teknis PIPK Tahun 2021

KPU Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 Lingkup KPU Kabupaten/Kota se-NTB (Selasa, 7/12). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTB, dalam sambutannya, Suhardi Soud menyampaikan bahwa sebuah lembaga/institusi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, dalam pelaksanannya harus sesuai dengan perencanaan dan wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena itu, pada momen ini diharapkan mampu meliterasi bagaimana pengendalian intern ini bisa diterapkan dalam mengelola input dan proses kegiatan hingga penyusunan pelaporannya. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menjelaskan bahwa pengendalian intern sudah berjalan di lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Hal ini terbukti dengan adanya satgas SPIP yang telah dibentuk dan mendapat penghargaan Terbaik I Dalam Penyelenggaraan SPIP, adanya penghargaan dalam penyusunan Laporan Keuangan, serta saat ini sedang dalam proses Reformasi Birokrasi dalam Pembagunan Zona Integritas. Dengan demikian, diharapkan satker se-NTB benar-benar memahami seluruh unsur-unsur dari Penilaian PIPK. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Bapak Lefendri sebagai narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB dan Bapak M. Aminsyah (Kabag Akuntansi dan Pelaporan) KPU RI beserta jajarannya. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris beserta pejabat struktural, Bendahara, serta Operator SAIBA dan SIMAKBMN.  

Selengkapnya
Senin, 29 November 2021 00:00
637

Peringati HUT KORPRI ke-50, KPU NTB Gelar Bakti Sosial

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke-50, KPU Provinsi NTB menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada panti asuhan di wilayah kota Mataram. Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya berharap kegiatan ini bisa meringankan saudara kita yang membutuhkan. "Semoga bakti sosial yang kita lakukan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi penerimanya apalagi masih dalam kondisi pandemi",ungkap Mars Ansori. KPU NTB memberikan bantuan berupa nasi bungkus, pakaian layak pakai, alat tulis, dan masker kepada Panti Asuhan Nahdlatul Wathan Gomong, Panti Asuhan Batu Ringgit, Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, Yayasan Yatim Piatu MI Raajus-Shibyan, dan Panti Asuhan Tahfidzul Qur'an Al-Yaumi Monjok.

Selengkapnya
Kamis, 25 November 2021 00:00
647

KPU Seluruh NTB RANCANG RENCANA AKSI DP3

Dalam rangka menindaklanjuti Kegiatan Workshop Pembekelan Pemateri Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang digagas KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi NTB ajak Seluruh KPU Kabupaten/Kota se NTB rancang Rencana Aksi Desa Peduli Pemilu Pemiliha (DP3). Kegiatan berlangsung Daring dengan Peserta Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan Kasubbaga Teknis se-NTB, Rabu (24/11). Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosdiklih Parmas Agus Hilman dalam arahannya berharap kegiatan ini dapat menyamakan persepsi KPU Kabupaten/Kota se-NTB terkait penugasan yang diberikan oleh KPU RI. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU RI sebagai tindak lanjut kegiatan Workshop Pembekalan Pemateri Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan”, ujar Hilman. Sementara itu, Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas, H. Suhaili, menjelaskan tugas-tugas yang diberikan KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota. “KPU Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Divisi Sosdiklih Parmas dan Kasubbag. Teknis dan Hupmas ditugaskan untuk membuat video berisikan dokumentasi dalam bentuk bermain peran sebagai narasumber dan jurnalis dalam sebuah konferensi pers dengan tema yang diambil dari modul DP3”, ujar Suhaili. “Selain itu, KPU RI juga memberikan penugasan akhir berupa Rencana Aksi yang akan diproyeksikan sebagai kegiatan lanjutan dalam lokus Program DP3”, sambungnya.

Selengkapnya
Senin, 07 September 1970 07:00
627

Stakeholder Day: KPU NTB Canangkan 14 Februari Hari Kasih Suara

KPU NTB adakan "stakeholder day" Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 dan Zona Integritas. "Mari kita jadikan 14 Februari 2024 sebagai Hari Kasih Suara, dimana pada hari itu kita tiadakan kebencian karena perbedaan pilihan" papar Agus Hilman Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Ia meminta agar Pemilu 2024 sebagai tonggak sejarah dalam kepemiluan di Indonesia, kita wariskan kepada penerus bangsa Pemilu yang akan dikenang dengan penuh kebahagiaan" sambung Hilman. “Ada 11 tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU NTB sebagai penyelenggara Pemilu. Saat ini KPU sedang menyelenggarakan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024” ungkap Hilman. Dirinya berharap pentingnya untuk menjaga keharmonisan dalam penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 nantinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pungkas Hilman Acara stakeholder day diinisiasi sebagai upaya KPU NTB memperkuat soliditas, silaturahmi antar lembaga untuk menghadapi Pemilu 2024 serta dukungan menuju Wilayah Bebas Korupsi. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dalam sambutannya mengatakan bahwa di era yang dipenuhi generasi yang menginginkan serba cepat dan praktis merupakan tantangan bagi semua lembaga negara termasuk KPU Provinsi NTB. “Pertemuan ini kita upayakan untuk memberikan perbaikan pelayanan yang nantinya akan memberikan dampak bagi generasi sekarang ini dan menjawab tuntutan perkembangan zaman” ungkap Suhardi. Dirinya juga menyampaikan, jalur Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas merupakan cara mewujudkan cita-cita besar, dengan birokrasi bersih, wilayah bebas korupsi dan pelayanan cepat merupakan respon perkembangan zaman. Generasi saat ini segala hal serba cepat, praktis serta bersih. Berkaitan dengan Zona Integritas Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa dukungan stakeholder sangat berarti dalam pembangunan zona integritas untuk mencapai wilayah bebas korupsi di KPU Provinsi NTB. “Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) merupakan 2 hal yang saling berkaitan. RB terdapat 11 area perubahan dan ZI 6 perubahan, diantaranya manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sdm, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik” jelas Mars. Dalam penilaian Zona Integritas KPU Provinsi NTB yang akan dinilai oleh KemenPanRB, KPU Provinsi NTB membawa 3 produk unggulan yaitu Pertama Aplikasi Pemilu Digital yang dapat diakses melalui mobile phone (playstore), Kedua Layanan Terpadu dan Terintegrasi dan terakhir E-Arsip berbasis web. “KPU Provinsi NTB sangat berkomitmen menjaga standard kualitas pelayanan dengan membuat program diantaranya; manager on duty, penyebaran kuesioner survey eksternal secara berkala terhadap pemberian layanan, serta peningkatan dalam penilaian SAKIP yang merupakan interpretasi unsur terpenting dalam pembangunan ZI” tutup Mars.

Selengkapnya