BeritaTerkini

Selasa, 31 Mei 2022 07:00
98

Arahan Presiden Joko Widodo untuk Pemilu 2024

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap bersama Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5). Pertemuan ini menyimpulkan 6 poin penting Presiden Joko Widodo mendorong dan mendukung penuh proses Pemilu 2024 mendatang, yaitu : 1. Mendukung penuh Tahapan dan Pelaksanaan Pemilu 2024 2. Mendukung penuh Regulasi dan Pendanaan Pemilu 2024. 3. Mendorong Peningkatan kualitas Pemilu 2024, baik tingkat partisipasi maupun Tata kelola Pemilu. 4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Daftar Pemilih Tetap, Sistem Teknologi Informasi, Manajemen kerja, Rekapitulasi. 5. Mendorong Peningkatan Kualitas Kampanye dengan masa kampanye tidak terlalu panjang (90 hari). 6. Mendorong segenap Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait mendukung penuh KPU dalam tahapan, pengadaan, produksi dan distribusi logistik pemilu.

Selengkapnya
Selasa, 31 Mei 2022 07:00
217

Persiapkan Pemilu 2024, KPU NTB terima Silaturahmi Kabinda NTB

Mataram - Jelang persiapan Tahapan Pemilu 2024, KPU Provinsi NTB menerima Silaturahmi Kepala Badan Intelijen Negera Daerah (Kabinda) NTB Wara Winahya, Selasa (31/5) Silaturahmi Kabinda NTB langsung diterima Ketua, Anggota dan Sekretaris beserta jajaran Struktural KPU Provinsi NTB. Ketua KPU Provinsi NTB yang menerima kunjungan tersebut, memaparkan pengalaman Pemilu 2019 yang lalu dalam mempersiapkan Pemilu 2024 yang sebentar lagi dimulai 14 Juni ini tahapannya. Dirinya juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi Widodo terkait dukungan seluruh institusi negara untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu juga ia menyampaikan, "Regulasi Pemilu 2024 masih memakai Undang-Undang yang lama, tentu perlu alternatif pemecahan persoalan yang timbul berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 yang lalu" imbuh Suhardi Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM menggatakan, "Kita butuh support dan kolaborasi yang lebih dari jajaran Binda NTB untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang" "Tekanan kerja pada pemilu 2024 sangat tinggi, karena menurut riset durasinya badan adhoc kita bekerja hampir 30 jam. Tentu masalah kemampuan penyelenggara kita sangat terbatas, belum lagi pressure dari pihak eksternal tentunya sangat kompleks", sambung Hilman Sementara itu Kabinda Provinsi NTB Wara Winahya menanyakan kesiapan Logistik Pemilu mendatang jika tahapan Kampanye dilaksanakan tiga bulan, "kesiapan Logistik di pulau-pulau harus di utamakan", tegasnya.     

Selengkapnya
Senin, 30 Mei 2022 07:00
87

Inspirasi dan LPW NTB ajak KPU NTB bentuk Sekolah Politik Perempuan

Menjelang bergulirnya tahapan pesta demokrasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Inspirasi dan LPW NTB ajak KPU NTB bentuk Sekolah Politik Perempuan. Hal ini tercetus saat KPU NTB hearing dgn dua lembaga tersebut, Jumat (27/5). Diskusi antara KPU Provinsi NTB bersama dengan Inspirasi serta LPW NTB dilatarbelakangi masih kurangnya peran serta partisipasi perempuan baik itu dalam keterwakilan, partisipasi maupun sebagai penyelenggara. Berangkat dari hal itu, Nurjannah selaku Direktur Utama Inspirasi menyatakan perlunya diadakan kegiatan berupa Sekolah Politik Perempuan dengan harapan menghasilkan Perempuan Cerdas Pemilih. Kadiv Sosdiklih, Agus Hilman menyambut baik ide kolaborasi KPU Provinsi NTB bersama dengan inspirasi serta LPW NTB. “Pada prinsipnya KPU NTB mengapresiasi serta mendukung kegiatan Sekolah Politik Perempuan, diharapkan dengan kolaborasi baik ini secara kualitas serta kuantitas dapat meningkatkan keterwakilan, partisipasi serta peran perempuan“ “Strategi selanjutnya untuk mewujudkan langkah kongkret Sekolah Politik Perempuan adalah dengan mengadakan MOU antara KPU NTB dengan Inspirasi serta LPW NTB” tutup hilman.

Selengkapnya
Jumat, 27 Mei 2022 07:00
85

Yasinan dan Doa bersama KPU se NTB Untuk Almarhum Viryan Azis

KPU Provinsi NTB ajak KPU kabupaten/kota se NTB Yasinan dan doa bersama untuk mengenang almarhum Viryan Azis, Anggota KPU RI periode 2017 - 2022 KPU Provinsi NTB Suhardi soud dalam sambutannya mengatakan almarhum Viryan Azis adalah Pejuang Demokrasi, ini terbukti semenjak Beliau di luar KPU, ia masih sangat sibuk menyusun buku hari lahir nya KPU. Ini membuat diri kita bersemangat memberikan kebaikan untuk bangsa, karena memberikan kebaikan untuk orang lain atau bangsa sejatinya juga memberikan kebaikan untuk diri kita, imbuh Suhardi. Suhardi sangat berterima kasih kepada teman-teman penyelenggara se NTB yang hadir dalam acara doa bersama kali ini. Semoga doa dan harapan terbaik untuk almarhum di ridhoi oleh Allah SWT, tutup nya Sementara itu dalam Kultumnya Anggota KPU Lombok Utara, Dr. Zaki Abdillah mengatakan, jejak-jejak kebaikan yang telah ditorehkan oleh almarhum bapak viryan azis merupakan albahiyah sholihah atau mengenang sisa-sisa kebaikan. Lawan dari albahiyah soliha adalah albahiyah saiyiat, ini yang akan disesali oleh orang-orang di akhirat kelak, menyesal tidak membuat kebaikan di dunia. Pagi ini insya Allah kita membuat kenangan albahiyah soliha dengan turut mendoakan almarhum. "Setiap orang harus berfikir kebaikan yang akan kita lakukan hari esok, Itu akan menjadi cerita baik dan amal jariyah kita semua", papar Dr. Zaki.

Selengkapnya
Rabu, 25 Mei 2022 07:00
1934

Pemilu 2024 Butuh Rp 76 Triliun. Terbanyak untuk Honor KPPS

JAKARTA - Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, anggaran Pemilu Serentak 2024 diperkirakan mencapai Rp 76 triliun. Dia menyebut, uang triliunan rupiah itu mayoritas akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu yang dimulai pada 14 Juni 2022. "Sekitar 82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu (elektoral proses) dan kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar 17 persen atau Rp 13,2 triliun," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Hasyim mengungkapkan, biaya pelaksanaan tahapan pemilu, mencakup honor badan adhoc mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), logistik pemilu dan alat pelindung diri. Anggaran yang paling besar adalah honor dan biaya operasional badan adhoc sekitar Rp 34,4 triliun atau 44,9 persen. "Anggaran badan adhoc itu kalau dilihat dari segi jumlahnya orangnya, PPK itu sekitar 36.000, PPS 260.000, dan KPPS 5.665.717 terrnasuk badan hukum di luar negeri dan juga dukungan sekretariat badan hukum. Total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang," ungkap Hasyim. Dia menyebut, anggaran logistik pemilu akan memakan beban senilai Rp 16 triliun atau 20,9 persen dan alat pelindung diri sebesar Rp 4,6 triliun. Bahkan, jika terjadi putaran kedua anggarannya menjadi Rp 12,4 miliar. Selain anggaran elektoral proses, lanjut Hasyim, pihaknya juga menyediakan anggaran kegiatan dukungan pemilu sekitar Rp 13,2 triliun atau 17 persen dari total anggaran Pemilu Serentak 2024. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung kantor dan Gudang sekitar 549 satuan kerja atau satker. "Kemudian kantor-kantor kita ada juga yang kena gempa, badai dan sebagainya, kalau terjadi setidaknya ada antisipasinya. Lalu untuk sarana dan operasional 549 satker kemudian anggota KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU," pangkas Hasyim Sumber: Lombok post (25/5)

Selengkapnya
Selasa, 24 Mei 2022 07:00
79

Persiapan Pemilu 2024, KPU NTB Hadiri Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dalam rangka Persiapan Tahapan Krusial Pemilu 2024, KPU Provinsi NTB Hadiri Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang di laksanakan secara Daring oleh KPU RI, Selasa (24/5) dengan peserta KPU Provinsi se Indonesia. Anggota KPU RI Betty Epsilon Indroos dalam sambutannya mengatakan, "Rakor ini diperuntukkan untuk Daftar Pemilih Berkelanjutan, namun dihajatkan pula untuk mempersiapkan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024". Dirinya berharap Sidalih dapat terintegrasi dengan aplikasi lembaga pemerintah lainnya seperti Disdukcapil dan Imigrasi. Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTB H Syamsuddin yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan, "di Provinsi NTB terjadi peningkatan Daftar Pemilih Berkelanjutan dari Semester kedua Tahun 2021 ke Triwulan pertama Tahun 2022 sebesar 0,11 persen".   Hal ini membuktikan bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Provinsi NTB berjalan normal, ada mutasi keluar dan mutasi masuk, ujar H. Syam Sementara itu Plt. Kapusdatin KPU RI Andre Putra Hermawan mengatakan, saat ini di Aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) telah ada menu khusus untuk masyarakat melapor, di versi Sidalih 1.7.3 "Kami berharap selain untuk mempermudah masyarakat, dapat mempermudah operator Sidalih dalam menerima input masyarakat", ujar Andre   "Selain itu masih ada beberapa fitur yang akan kami kembangkan antara lain fitur pindah pemilih dan formulir Rekap Sidalih offline akan disesuaikan sesuai laporan model A.1-DPB", tutupnya

Selengkapnya