BeritaTerkini

Sabtu, 27 Juli 2024 14:01

Tahapan Coklit Selesai. KPU NTB: Tidak ada Praktek Perjokian Coklit Di NTB

Tahapan Coklit Selesai. KPU NTB: Tidak ada Praktek Perjokian Coklit Di NTB   KPU Provinsi NTB merespon adanya isu perjokian pada saat tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih). Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi NTB Halidy merespon bahwa tidak ada praktek perjokian dalam pelaksanaan Coklit di NTB, Tidak ada itu” jelasnya Dirinya menjamin jajaran badan adhoc di NTB khususnya Pantarlih tidak melakukan praktek demikian. Ia menjelaskan bahwa perjokian secara harpiah yaitu tindakan dengan sengaja dilakukan dengan meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu demi keuntungan pihak yang meminta bantuan. Isunya di Desa Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur, kondisi yang terjadi sesungguhnya adalah identitas pemilih tersebut diminta oleh saudaranya, yang kebetulan saudaranya adalah petugas pantarlih dan rencananya akan dicoklit nanti setelah pulang dari kampus, dan proses itu pun tidak jadi dilaksanakan,” katanya Jumat (26/7) Sedangkan di Desa Dete Kabupaten Sumbawa, kejadian sesungguhnya adalah pada saat coklit, Pantarlih dibantu atau ditemani oleh pamannya yang kebetulan sebagai ketua RT. Pamannya tersebut membantu untuk menempelkan stiker saja, sedangkan yang melakukan coklit tetap pantarlih tersebut, sambung Halidy. Tahapan Coklit telah berlangsung selama satu bulan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024 yang lalu.

Selengkapnya
Sabtu, 27 Juli 2024 07:00
67

Sosialisasi Pilkada 2024, KPU Berikan Pendidikan Pemilih Kepada Warga Muhammadiyah Lombok Timur

Sosialisasi Pilkada 2024, KPU Berikan Pendidikan Pemilih Kepada Warga Muhammadiyah Lombok Timur KPU Provinsi NTB gencarkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menghadapi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang jatuh 27 November mendatang. Tak ayal lima bulan jelang hari H pemungutan suara, KPU Provinsi secara estafet malaksanakan sosialisasi dengan menggandeng Organisai Keagamaan dan Pemuda (OKP) untuk turut serta menyebarluaskan informasi tentang Pilkada seretak. Salah satunya Pengurus Daerah Muhammadiyah Lombok Timur, (27/6) Ketua Divisi Perencanaan data dan Informasi KPU Provinsi NTB Halidy yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan peran agar Muhammadiyah Lombok Timur menjadi fasilitator, pendidik, dan pengawas untuk menjaga integritas Pilkada 2024. Ia meminta agar Muhammadiyah turut membangun kerangka kerja yang mengedepankan netralitas, dan memperkuat kapasitas organisasi untuk terlibat secara konstruktif pada Pilkada 2024 ini, harap Halidy Di kesempatan tersebut hadir juga Wakil Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Lotim, Dr. Fathurrijal. Dirinya menyampaikan pandangan dan Saran Muhammadiyah Dalam Menghadapi Kontestasi Politik. Menurutnya Politik Adalah bagian dari mu’amalah dunyawiyah yang harus diurus dalam kerangka menjalankan dan mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan Umat dan Bangsa. Turut hadir Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Dr Retno Sirnopati, dirinya meyampaikan bahwa keberhasilan atas meningkatnya angka Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024 harus di lanjutkan. Tanpa bantuan dan dukungan Masyarakat Lombok Timur tidak mungkin angka parmas meningkat di Lombok Timur. “Kami berharap pada Pilkada serentak 2024 ini juga meningkat”, tegasnya

Selengkapnya
Kamis, 25 Juli 2024 07:00
73

KPU NTB Terima Entry Meeting Dengan BPK Perwakilan NTB, Pemeriksaan Penyelenggaran Pemilu 2024 Secara Tematik

KPU NTB Terima Entry Meeting Dengan BPK Perwakilan NTB, Pemeriksaan Penyelenggaran Pemilu 2024 Secara Tematik KPU Provinsi NTB menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/7/2024), dalam rangka Pemeriksaan Tematik atas Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Proses pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi NTB mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 22 Agustus 2024. Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya didampingi jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional menyampaikan bahwa KPU Provinsi NTB menyambut baik kehadiran jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTB, dan berharap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di satker KPU Provinsi NTB dapat dilakukan secara benar. “Kami akan mempersiapkan hal-hal yang akan menjadi objek yang akan diperiksa,” tutur Mars. Dalam melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap laporan keuangan (LK). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK. Tim Pemeriksa BPK yang dipimpin Rahmadi menyampaikan tema kehadiran BPK saat ini adalah pemeriksaan keuangan. Proses bisnis BPK dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan yang disusun oleh KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. “Pemeriksaan tematik ini dilakukan oleh semua BPK. Entry meeting ini sebagai pendahuluan, sebatas menggali informasi dulu. Kami harap rekomendasi yang kami berikan, dapat menjadi rujukan tata kelola keuangan yang baik,” jelas Rahmadi. Selain itu, ia berharap terkait dengan keberlanjutan pemeriksaaan kedepannya agar terjalin komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan para pejabat/personil, dengan memperhatikan nilai-nilai Independesi, Integritas dan Profesionalisme serta dokumentasi/informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan agar dapat disampaikan secara lengkap dan tepat Waktu, tutupnya

Selengkapnya
Rabu, 24 Juli 2024 09:01

KPU NTB Terima Entry Meeting Dengan BPK Perwakilan NTB, Pemeriksaan Penyelenggaran Pemilu 2024 Secara Tematik

KPU NTB Terima Entry Meeting Dengan BPK Perwakilan NTB, Pemeriksaan Penyelenggaran Pemilu 2024 Secara Tematik   KPU Provinsi NTB menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/7/2024), dalam rangka Pemeriksaan Tematik atas Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Proses pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi NTB mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 22 Agustus 2024. Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya didampingi jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional menyampaikan bahwa KPU Provinsi NTB menyambut baik kehadiran jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTB, dan berharap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di satker KPU Provinsi NTB dapat dilakukan secara benar. “Kami akan mempersiapkan hal-hal yang akan menjadi objek yang akan diperiksa,” tutur Mars. Dalam melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap laporan keuangan (LK). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK. Tim Pemeriksa BPK yang dipimpin Rahmadi menyampaikan tema kehadiran BPK saat ini adalah pemeriksaan keuangan. Proses bisnis BPK dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan yang disusun oleh KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. “Pemeriksaan tematik ini dilakukan oleh semua BPK. Entry meeting ini sebagai pendahuluan, sebatas menggali informasi dulu. Kami harap rekomendasi yang kami berikan, dapat menjadi rujukan tata kelola keuangan yang baik,” jelas Rahmadi. Selain itu, ia berharap terkait dengan keberlanjutan pemeriksaaan kedepannya agar terjalin komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan para pejabat/personil, dengan memperhatikan nilai-nilai Independesi, Integritas dan Profesionalisme serta dokumentasi/informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan agar dapat disampaikan secara lengkap dan tepat Waktu, tutupnya

Selengkapnya
Selasa, 23 Juli 2024 08:08

Maksimalkan Sosialisasi Yang Dinamis dan Kreatif, KPU NTB Cetus Parade Pilkada dan Polopor Desa Demokrasi

Maksimalkan Sosialisasi Yang Dinamis dan Kreatif, KPU NTB Cetus Parade Pilkada dan Polopor Desa Demokrasi   Di hari kedua Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pendidikan pemilih pilkada 2024 dan standar pelayanan informasi publik di masa tahapan pilkada, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya meminta memaksimalkan upaya-upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih, ide-ide kreatif harus terus berkembang secara dinamis. "Terus gali teman-teman, jadi jangan selalu mengharapkan ide-ide sosialisasi itu munculnya tidak hanya dari atasan saja tetapi dari Bawah juga. Ide sosialisasi itu bisa berupa ide kreatif yang muncul dari orang-orang lain, dari teman-teman sekretariat, mungkin yang non structural", sambung Mars Komunikasi yang baik dengan komisioner sebagai pimpinan di kabupaten/kota menjadikan sosialisasi ini lebih lentur sehingga ide-ide yang membangun sosialisasi di wilayah masing-masing bisa berkembang, tutupnya Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman, mencetus gagasan agar KPU Kabupaten/Kota membuat program Parade Pilkada 2024 dan program Pelopor Desa Demokrasi untuk memaksimalkan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pilkada 2024 Kita berharap Polopor Desa Demokrasi di NTB ini, masing-masing Kabupaten/Kota minimal satu atau dua desa. Silahkan pakai kategori apakah Desa yang parmasnya rendah, Desa yang rawan bencana atau rawan konflik atau Desa yang pelanggaran pemilunya tinggi, silahkan di tentukan, ujar Hilman Sementara itu menurut akademisi UIN Mataram, Dr. Agus mengatakan Polopor Desa Demokrasi ini merupakan sebuah inovasi tata Kelola pemilu. Tentu dengan harapan patisipasi masyarakat meningkat dari desa. Tentu kinerja kelembagaan KPU pun meningkat nantinya, ujar. "Kita koneksikan Pelopor Desa Demokrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kabupaten kota, agar inovasi ini berkelanjutan, tentung menyogsong cita-cita NTB emas 2045", harap Agus Sebelumnya di hari pertama rakor ini membahas standar layanan informasi pada masa pilkada dengan narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sansuri

Selengkapnya
Selasa, 23 Juli 2024 07:00
84

Susun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Ketua KPU NTB: KPU dan Bawaslu Wajib Lindungi Hak Piih

Susun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Ketua KPU NTB: KPU dan Bawaslu Wajib Lindungi Hak Piih Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid hadir pada pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada 2024 di Mataram, Kamis (18/7/2024). Rakor ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 18-20 Juli 2024. Dalam sambutannya, Khuwailid menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu mempunyai kewajiban yang sama untuk melindungi hak pilih Masyarakat. “KPU mendaftar pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), sedangkan Bawaslu mengawasi apakah pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, karena hak pilih merupakan hak konstitusional,” terang Khuwailid. Ia menambahkan, data pemilih menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Dirinya menerangkan agar perumahan-perumahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram harus menjadi fokus utama. “Karena jika terdapat perubahan elemen kependudukan, hal tersebut berpotensi menjadi masalah nantinya,” sambung Khuwailid. “Saya berharap KPU dan Bawaslu dapat bersinergi lebih baik dalam setiap tahapan Pilkada 2024, khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih ini." Selanjutnya, terkait permintaan data pemilih oleh Bawaslu, Khuwailid mengatakan bahwa identitas pemilih merupakan data yang dilindungi, sehingga KPU tidak dapat memberikan data tersebut karena termasuk data yang dikecualikan. Turut hadir turut menyampaikan materi dalam rakor tersebut adalah perwakilan dari Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pencatatatan Sipil Provinsi NTB Di hari kedua rakor diisi dengan penyampaian data hasil coklit, penyampaian isu strategis tahapan coklit, penyampaian validasi data hasil coklit di sepuluh KPU Kabupaten/Kota Selain itu di hari kedua terebut disampaikan data pemilih pada Lokasi Khusus oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Hari terakhir ditutup dengan pembahasan kesimpulan pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih dan persiapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) pada Pilkada tahun 2024 Peserta Rapat Koordinasi ini Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi NTB, Ketua; Kadiv Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-NTB.

Selengkapnya