BeritaTerkini

Kamis, 21 September 2023 07:00
36

Sekjen KPU RI Lantik 23 Pejabat Administrasi dan Fungsional KPU se NTB

Sekjen KPU RI Lantik 23 Pejabat Administrasi dan Fungsional KPU se NTB Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Bernad Dermawan Sutrisno melantik 23 Pejabat Administrasi Eselon tiga dan empat serta Pejabat Fungsional lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB, Kamis (21/9) secara Luring dan Daring Pelantikan tersebut diserentakkan dengan Pelantikan dengan pejabat Administrasi dan Fungsional di lingkungan KPU Provinsi NTT yang berlangsung di Kabupaten Ende Dalam arahannya Bernad mengatakan Penataan organisasi pasti ada resikonya. Mutasi kali ini menjadi koreksi diri masing-masing untuk mempersiapkan Tahapan Pemilu 2024 Ia berharap kepada seluruh yang hadir dalam Prosesi pelantikan untuk menjaga lembaga KPU serta Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 agar semakin jauh baik pelaksanaannya kedepan. Berikut pejabat Administrasi dan pejabat Fungsional yang dilantik adalah: 1. Drs. I Gede Suantara, M.H : Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi NTB 2. Irham, S.H., M.Si : Sekretaris KPU Kota Bima 3. Lalu Amrullah, S.H : Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat 4. Agus Salim, S.Pt : Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa 5. Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos : Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Utara 6. Nurdin, S.Sos : Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur 7. Hadi Firmansyah, S.IP : Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah 8. Lahmuddin, S.E : Sekretaris KPU Kabupaten Dompu 9. Drs. Ajmah : Jabatan Fungsional Ahli Madya KPU Provinsi NTB 10. Pratama Adinagara, S.H : Kasubbag Hukum KPU Provinsi NTB 11. Made Candra Ariasa, S.E : Kasubbag SDM KPU Provinsi NTB 12. Agung Wirawan, S.Sos., M.Sos : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB 13. Tanti Ujianti Hamim, S.E : Kasubbag Perencanaan KPU Provinsi NTB 14. Fitriana Anwar, S.E : Kasubbag Keuangan KPU Provinsi NTB 15. Aprilia Irma Prihatini, S.E., M.Ak : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Mataram 16. Roisatul Aminy, S.E., M.Ak : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Mataram 17. Rita Widiastuti, .SE : Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Mataram 18. Ismail Mude, A.Md : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumbawa 19. Abdul Majid, S.E : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas KPU Kabupaten Sumbawa 20. Muhamad Herry Widjaya, S.H : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Parhupmas KPU Kabupaten Lombok Barat 21. Fahrizal Imanuddin, S.H : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Lombok Barat 22. Kiagus Novian Pribadi, S.T : Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Lombok Barat 23. Ahmad Saukani, S.H : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas KPU Kabupaten Bima

Selengkapnya
Selasa, 19 September 2023 07:00
57

KPU NTB Tetapkan Jumlah Kebutuhan Logistik Tahap Satu, Pemilu 2024

KPU NTB Tetapkan Jumlah Kebutuhan Logistik Tahap Satu, Pemilu 2024 Dalam rangka tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa Pemilu 2024, KPU Provinsi NTB telah Penetapan Kebutuhan Logistik Tahap satu Pemilu 2024, Selasa (19/9) Hadir pada Rapat Pleno tersebut Ketua, Anggota, Sekretaris dan Seluruh Pejabat Struktual lingkungan KPU Provinsi NTB. Adapun Kebutuhan Logistik Tahap satu adalah Kebutuhan Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta, Segel, dan Segel Plastik. Untuk proses pengadaannya hanya Segel Plastik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sedangkan lainnya proses Pengadaannya oleh KPU Provinsi Adapun jumlah rincian kebutuhan logistik tahap satu se NTB adalah Kotak suara 81.449 buah, bilik 64.972 buah, tinta 32.486 buah, segel 1.561.831 keping, dan segel plastik 487.280 buah

Selengkapnya
Selasa, 12 September 2023 07:00
33

Mahasiswa FH UNRAM Minta KPU NTB Sosialisasikan Pemilu 2024 di Lingkungan Kampus

Mahasiswa FH UNRAM Minta KPU NTB Sosialisasikan Pemilu 2024 di Lingkungan Kampus KPU Provinsi NTB terima audiensi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Mataram, Selasa (12/9). Dalam kunjungannya DPM FH Unram meminta Penyelenggara Pemilu khususnya KPU NTB mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilu 2024 dilingkungan Kampus dalam kegiatan “Workshop KPU Bawaslu Goes To Kampus Merah”. Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM, Agus Hilman serta Kadiv Hukum dan Pengawasan, Yan Marli yang menerima kunjungan DPM FH Unram dan mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh para mahasiswa FH Unram. “Partisipasi dari mahasiswa dengan akan mengadakan kegiatan bertema Pemilu 2024 adalah salah satu wujud partisipasi dan kepedulian akan Pemilu 2024 dari kalangan pemilih pemula”ujar Yan. Disisi lain, Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM, Agus Hilman mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 nanti di wilayah NTB terdapat 58.62% Pemilih yang didominasi oleh Kaum Muda dari Generasi Milenial dan GenZ. “DPT di NTB nantinya akan terdapat 899.840 Gen Z dan 1.396.841 Milenial yang akan menggunakan hak pilihnya, sehingga harus kita rangkul dengan pemberian informasi kepemiluan” jelas Hilman. “KPU NTB dan Mahasiswa Unram dapat bergandengan tangan berkolaborasi untuk bersama menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, nyaman dan bahagia serta tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku” tutup Hilman.

Selengkapnya
Jumat, 08 September 2023 07:00
73

KPU se NTB Reviu Indeks Partisipasi Pemilu dan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

KPU se NTB Reviu Indeks Partisipasi Pemilu dan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi KPU Provinsi NTB bersama seluruh KPU kabupaten/kota se NTB melakukan Reviu Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dan Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024 Seluruh Ketua Divisi Sosialisasi, Parhumas dan SDM dikumpulkan untuk reviu sekaligus mengevaluasi sisa tahapan sosialisasi beberapa bulan jelang Hari Pemungutan Suara. Tak ketinggalan seluruh Kasubbag Teknis dan Parhumas se NTB dihadirkan dalam kegiatan tersebut, Jumat (8/9) Dalam paparannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud meminta kepada seluruh yang hadir untuk menentukan target partisipasi pemilih pada pemilu 2024. "Sosialisasikan Pemilu secara struktur, sistematis dan masif. TSM tersebut tidak hanya berlaku pada persoalan hukum saja tapi dalam aspek sosialisasi juga", ujar Suhardi Meski keterbatasan anggaran sosialisasi, kita harus melakukan sosialisasi di dunia Maya selain dunia nyata, sambungnya Karena menurutnya porsi pemilih Gen Z dan milenial pada Pemilu 2024 sangat banyak, diatas lima puluh persen, tentu ini menggeser strategi dan jalur sosialisasi agar lebih efektif, tegas Suhardi Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi, Parhumas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman berharap Seluruh Komisioner tetap semangat melakukan sosialisasi Pemilu di wilayahnya Dirinya merefresh kehadiran IPP yang pertama kali digagas KPU RI, sebagai tolak ukur capaian partisipasi kedepannya. "Ada tiga dimensi yang akan dilihat. Pertama adalah Pra Pemilu, kedua Tahapan Pemilu dan yang ketiga pasca Pemilu. Karena IPP ini sangatlah erat kaitannya dengan Aspek Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan KPU" "Dalam Undang-Undang tahapan Pemilu Pasal 12, 15, dan 18 Tugas pokok KPU adalah melakukan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu. Jangan sampai kita dikatakan tidak melaksanakan tugas dengan baik jika tak melakukan sosialisasi", tegas Hilman Dalam kesempatan tersebut hadir juga dari Sekretariat Jenderal KPU RI Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Dohardo Pakpahan dan Tim IPP untuk mereviu Tingkat partisipasi Pemilu dan Pilkada dua tahapan terakhir.

Selengkapnya
Selasa, 05 September 2023 07:00
132

Pentingnya DPTb akan penentuan logistik surat suara

Pentingnya DPTb akan penentuan logistik surat suara KPU Provinsi NTB adakan Rakor Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan KPU Kabupaten/Kota se NTB. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan pentingnya melakukan update dan sosialisasi terkait pindah memilih “proses DPTb ini penting karena akan berpengaruh pada distribusi surat suara, selain itu masifkan sosialisasi tentang Pindah Memilih serta catat alasan pindah memilih” papar Soud. Kadiv Sosdiklih, parmas dan sdm, Agus Hilman juga menekankan pentingnya memetakan pergerakan pindah memilih “perhatikan pergerakan datanya kenapa orang pindah memilih agar dapat memitigasi kedepannya” ungkap Hilman. Dirinya juga menekankan pentingnya penyampaian sosialisasi tentang proses pindah memilih. Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi, H. Syamsuddin menanggapi akan proses DPTb ini agar dilakukan up to date “kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk menyerahkan laporan DPTb maksimal tanggal 5 setiap bulannya” tegas H. Syam senada dengan pernyataan anggota KPU NTB, Sekretaris KPU NTB, Asep Suhlan menyampaikan keterkaitan antara DPTb dengan logistik. “hasil DPTb ini akan dijadikan dasar penetapan dan pengadaan logistik Pemilu, alokasi logistik surat suara akan dihitung dengan rumus jumlah DPR+ 2% jumlah DPT di TPS” tutup Asep.

Selengkapnya
Senin, 04 September 2023 07:00
47

Entry Meeting BPKP Perwakilan Provinsi NTB dengan KPU NTB

Entry Meeting BPKP Perwakilan Provinsi NTB dengan KPU NTB Entry meeting kembali dilaksanakan di kantor KPU Provinsi NTB bersama tim BPKP Perwakilan Provinsi NTB terkait Reviu atas Tata Kelola Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan lokus reviu pada satker KPU Provinsi NTB, KPU Kota Mataram, dan KPU Kabupaten Lombok Timur (Senin, 4/9). Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB, Bapak Suhardi Soud menyampaikan kegiatan reviu atas tata kelola kesiapan penyelenggaraan pemilu oleh BPKP untuk melihat apakah pengelolaan SDM, keuangan, dan tahapan-tahapan pemilihan telah sesuai atau tidak Menurutnya, organisasi yang baik adalah organisasi yang terus melakukan perbaikan pada setiap proses, baik dari sisi regulasi, tahapan maupun pola pertanggungjawaban, papar Suhardi Dirinya menambahkan, dengan keilmuan atau pengetahuan yang dimiliki BPKP, akan sangat membantu kita memperbaiki kompas ke titik yang seharusnya dan tidak hanya mengelola, tapi setiap proses harus dijalankan dengan benar sesuai prosedur/standar yang berlaku "Penting evaluasi yang baik disetiap langkah untuk melakukan perbaikan, mengingat aspek pertanggungjawaban adalah predictable dengan target WTP", ungkapnya Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Asep Suhlan mengatakan sukses penyelenggaraan pemilu bukan hanya sukses penyerapan anggaran, tapi pengelolaan keuangan sebagai upaya preventive atas pengawasan internal dari pemerintah "Ada unsur pembinaan dan bimbingan agar tidak lepas dari aturan yang sudah digariskan dengan target pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntable dan transparan", ujar Asep Ia berharap Kegiatan ini dijadikan sebagai sarana menyamakan persepsi dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu sesuai objek yang akan direviu, tambah Asep Di tempat yang sama perwakilan BPKP Hanif Rahmatullah menyampaikan bahwa reviu dilaksanakan untuk mendapat informasi sehingga kesimpulan nanti bahwa pemilu siap dilaksanakan "Mulai dari titik awal perencanaan, kesiapan tata kelola yang baik sehingga otomatis sistem pertanggungjawaban berjalan dengan baik sesuai aturan berlaku, dengan tujuan mengamankan KPU sebagai mitra pelaksana dan menjadikan pemilu berjalan aman dan tertib", Aspek yang direviu adalah aspek regulasi, logistik, SDM, Aplikasi yang digunakan KPU, koordinasi dengan instansi terkait, partisipasi pemilih, anggaran, serta tindaklanjut evaluasi sebelumnya. Kegiatan entry meeting dihadiri oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi NTB, KPU Kota Mataram dan KPU kabupaten Lombok Timur.

Selengkapnya